DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 27 Tahun 2023

Nomor: 27
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

TATA CARA PELAKSANAAN BARANG MILIK DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; b. C. d. Mengingat 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 9 TaIlun 1967 tentang Pembenhrknn Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); http://jdih.bengkuluprov.go.id

3.Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Un(jang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 202 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Mink Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 1076); 4. 5. 6. 7 http://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH. Menetapkan

BAB II

PELAKSANA DAN OBJEK INVENTARISASI

Pasal 2

Inventarisasi BMD dilaksanakan oleh:

(1)Pengguna Barang untuk Daftar Barang pada Pengguna Barang.
(2)Pengelola Barang untuk Daftar Barang pada Pengelola Barang. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 3

Objek Inventarisasi BMD meliputi:

a.persediaan;
b.Tanah;
c.Peralatan dan mesin;
d.GedIIng dan bangunan;
e.Jalan, irigasi dan jaringan;
f.Aset tetap lainnya;
g.Aset tidak berwujud;dan
h.Konstruksi dalam pengerjaan. Objek Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b sampai dengan huruf g dapat dilakukan Tnventarisasi secara serentak atau bertahap. Inventarisasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.tanggal, bulan, tahun perolehan;
2. b.lokasi;
3. c.jumlah barang; dan/atau
4. d.pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya berupa:

a.persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam I (satu) tahun; dan
b.selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tatum Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat . Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya paling sedikit I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanah dan/atau bangunan.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

TAHAPAN INVENTARISASI

Pasal 5

(1)Tahapan Inventarisasi BMD dilaksanakan terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Tahapan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dad:
1. a.perslaparl;
2. b.pelaksanaan;
3. c.Pelaporan hasil Inventarisasi; dan
4. d.tindak lanjut hasil Inventarisasi.
(5)Tahapan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.pembentukan tim Inventarisasi; dan
b.penyiapan data au'al.

Pasal 7

(1)Pembentukan tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 huruf a dilakukan pada Kuasa Penggpna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
(2)Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
2. b.menyiapkan data Daftar BMD;
3. c.menyiapkan dokumen sumber;
4. d.melaksanakan Inventarisasi;
5. e.melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
6. f.meneliti dokumen kepemilikan;
7. g.menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
8. h.menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) http://jdih.bengkuluprov.go.id dapat dibantu oleh Pengguna Barang lainnya.

Pasal 8

Penyusunan rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

a.objek yang akan dilakukan Inventarisasi;
b.rencana jadwal pelaksanaan Inventarisasi; dan
c.pelaksana/petugas Inventarisasi sesuai target lokasi dan jadwa1 pelaksanaan.

Pasal 9

Penyiapan data awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan penyiapan data sebelum pelaksanaan Inventarisasi, yang meliputi:

a.penyiapan dokumen sumber; dan
b.penyiapan dokumen pelaksanaan Inventarisasi. Pasal IO

(1)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dal,im Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan kegjatan untuk melak.uk.an pendataan dan identifikasi.
(2)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Inventarisasi. Pasal ll
(1)Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (2) dilakukan monitoring dm1 evaluasi atas pelaksanaan Inventarisasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Tim paling sedikit I (satu) kali dalam setahun.
(3)Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretmis Daerah.

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal ll dilakukan melalui:

a.kesesuaian rencana kerja peld(sanaan Inventarisasi dengan pelaksanaan Inventarisasi; dan
b.kesesuaian lembar kerja Inventarisasi dengan laporan hasil Inventarisasi, http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB IV

PELAPORAN I}WENTARISASI

Pasal 13

Tahap Pelaporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan tahapan penyusunan laporan hasil Inventarisasi yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

Pasal 14

(1)Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang melalui Tim Inventarisasi menyusun laporan hasil Inventarisasi.
(2)Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada a)'at (1) menjadi tanggung jawab penuh Kuasa Penggpna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Bmang atas kebenaran hasil Inventarisasi
(3)Kuasa Pengguna Barang menyampaikm1 laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan setelah Inventarisasi.
(4)PengWna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (Uga) bulan setelah Inventarisasi.
(5)Pengelola Barang menghimpun laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Un(jang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 202 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Mink Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 1076); 4. 5. 6. 7 http://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH. Menetapkan

BAB II

PELAKSANA DAN OBJEK INVENTARISASI

Pasal 2

Inventarisasi BMD dilaksanakan oleh:

(1)Pengguna Barang untuk Daftar Barang pada Pengguna Barang.
(2)Pengelola Barang untuk Daftar Barang pada Pengelola Barang. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 3

Objek Inventarisasi BMD meliputi:

a.persediaan;
b.Tanah;
c.Peralatan dan mesin;
d.GedIIng dan bangunan;
e.Jalan, irigasi dan jaringan;
f.Aset tetap lainnya;
g.Aset tidak berwujud;dan
h.Konstruksi dalam pengerjaan. Objek Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b sampai dengan huruf g dapat dilakukan Tnventarisasi secara serentak atau bertahap. Inventarisasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.tanggal, bulan, tahun perolehan;
2. b.lokasi;
3. c.jumlah barang; dan/atau
4. d.pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya berupa:

a.persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam I (satu) tahun; dan
b.selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tatum Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat . Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya paling sedikit I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanah dan/atau bangunan.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

TAHAPAN INVENTARISASI

Pasal 5

(1)Tahapan Inventarisasi BMD dilaksanakan terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Tahapan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dad:
1. a.perslaparl;
2. b.pelaksanaan;
3. c.Pelaporan hasil Inventarisasi; dan
4. d.tindak lanjut hasil Inventarisasi.
(5)Tahapan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.pembentukan tim Inventarisasi; dan
b.penyiapan data au'al.

Pasal 7

(1)Pembentukan tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 huruf a dilakukan pada Kuasa Penggpna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
(2)Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
2. b.menyiapkan data Daftar BMD;
3. c.menyiapkan dokumen sumber;
4. d.melaksanakan Inventarisasi;
5. e.melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
6. f.meneliti dokumen kepemilikan;
7. g.menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
8. h.menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) http://jdih.bengkuluprov.go.id dapat dibantu oleh Pengguna Barang lainnya.

Pasal 8

Penyusunan rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

a.objek yang akan dilakukan Inventarisasi;
b.rencana jadwal pelaksanaan Inventarisasi; dan
c.pelaksana/petugas Inventarisasi sesuai target lokasi dan jadwa1 pelaksanaan.

Pasal 9

Penyiapan data awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan penyiapan data sebelum pelaksanaan Inventarisasi, yang meliputi:

a.penyiapan dokumen sumber; dan
b.penyiapan dokumen pelaksanaan Inventarisasi. Pasal IO

(1)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dal,im Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan kegjatan untuk melak.uk.an pendataan dan identifikasi.
(2)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Inventarisasi. Pasal ll
(1)Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (2) dilakukan monitoring dm1 evaluasi atas pelaksanaan Inventarisasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Tim paling sedikit I (satu) kali dalam setahun.
(3)Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretmis Daerah.

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal ll dilakukan melalui:

a.kesesuaian rencana kerja peld(sanaan Inventarisasi dengan pelaksanaan Inventarisasi; dan
b.kesesuaian lembar kerja Inventarisasi dengan laporan hasil Inventarisasi, http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB IV

PELAPORAN I}WENTARISASI

Pasal 13

Pasal 14

(1)Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang melalui Tim Inventarisasi menyusun laporan hasil Inventarisasi.
(2)Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada a)'at (1) menjadi tanggung jawab penuh Kuasa Penggpna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Bmang atas kebenaran hasil Inventarisasi
(3)Kuasa Pengguna Barang menyampaikm1 laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan setelah Inventarisasi.
(4)PengWna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (Uga) bulan setelah Inventarisasi.
(5)Pengelola Barang menghimpun laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.