DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 28 Tahun 2015

Nomor: 28
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Sasaran pengelolaan cadangan pangan daerah adalah masyarakat di kabupaten/kota yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana. Besaran bantuan penyaluran cadangan pangan daerah dihitung sesuai dengan kebutuhan konsumsi pangan pokok penduduk/orang/hari di jumlah hari penanganan resiko rawan pangan. Anggota pelaksanaan adalah satuan kerja perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan provinsi oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Mekanisme penyediaan cadangan pangan daerah bekerja sama dengan Bulog Divisi Regional bengkulu, Gapoktan, dan Pelaku Usaha atau distributor beras yang mampu menyediakan beras yang disepakati.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewqjudkan ketahanan pangan dan untuk pencegahan terjadinya resiko rawan pangan baik transien maupun kronis terhadap maslrarakat D-^t,iaci Eraaaln,l,, aarrr. -Aa^,,- ---,,-ni^^- cadangan pang; pokot di Daerah 5iang merupakan bagian dari Sub Sisiem Cacialgan Pangan Nasionai;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 58 Unciang- ITnrlano Nnrnnr 1R TahrTrr ,O1, tatl.t^nc Panrrqn irrnnln InctnrL'ci Draci..lah \Tnmar a Tahrrr Ofll O ranfona Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oieh Perrrerinr"ah, rnaka Pernei-iri'Lah Daeiah :-^-^- ^-,-^ :-,.,^'^,i^i^- ^---,-;.:^^- ;^- -^-,,^i,,-^-(/e^ ta-1rSSurs J Prrrj Lu(raorr uurr Purrjarurq-r1 Pangan Pokok dan/ atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan cian Gizi, maupun ciaiam keaciaan darurat di Daerah: c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dalam rangka nalaLcaroan npn',erliaan rlan --n.'alr,--- aarl----r ^^1.^t, ,{: D? t;-^i Era6dl-th! ^a-t,! *..fiU."t t Peraturan Gubernur Belngkulu tentang Fenyediaan dan Penyaiuran Caciangan Pangan Pokok Ll1 r!UVltlor UEr t6N(lrq,

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Penrrhlik Inclonesie Tahun 1967 Nomor !9. 'T'^..L^l.6- l --L^-^- I{^^^-^ D-*.'l-1:l- I-l^-^-:^ Nomor 2828); Mengingat 2. .J. 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan GLi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6O, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5680); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan /OT.|4O/12l2OlO tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/ Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I

Pasal 2

(1)Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan Provinsi yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana transien, kronis dan keadaan darurat.
(2)Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan daerah bertujuan:
1. a.Memenuhi kebutuha-n beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan resiko rawan pangan akibat pasca bencala, gagal panen, ganguan cuaca dan sebagainya.
2. b.Menjamin ketersediaan pangan pokok beras secara merata di setiap daerah.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadalgan pangan daerah adalah masyarakat di kabupateni/ kota yang mengalami:

a.kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, gangguan cuaca, gagal panen atau keadaaan darurat

(1)(21
1. b.rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinal. BAB tV BESARAN BANTUAN

Pasal 4

Besaran bantuan penyaluran cadangan pangan daerah dihitung sesuai dengan kebutuhan konsumsi pangan pokok penduduk/orang/hari di jumlah hari penanganan resiko rawan pangan.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

Satuan Keq'a Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Provinsi adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dibentuk Tim Ke4'a dengan susunarr sebagai berikut:

a.Kepala Badan Ketahanan Palgan Provinsi Bengkulu sebagai Penanggungiawab;
b.Kepala Bidang pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu sebagai Ketua;
c.Kepala Sub Bagian pada Badal Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu sebagai Sekretaris; dan
d.Anggota:
1. 1.Unsur Bulog Divisi Regional Bengkulu;
2. 2.Unsur Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika Bengkulu;
3. 3.Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;
4. 4.Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prorrinsi Bengkulu;
5. 5.Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu;
6. 6.Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
7. 7.Unsur Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu;
8. 8.Unsur Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu;
9. 9.Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
10. 10.Unsur Biro Administrasi Kesejahteraan Rak5rat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu; .6-
11. 11.Unsur Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu; dan
12. 12.Unsur Badal Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;

(3)Tim sebagaimana dimalsud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 6

Penyediaan cadangan pangan daerah beke{a sama dengan Bulog Divisi Regional Bengkulu, Gapoktan dan Pelaku Usaha atau distributor beras yang mampu menyediakan beras yang disepakati melalui Memorandum of Understanding (MOU) dengan ketentuan:

a.Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pokok daerah merupakan kualitas medium;
b.Harga satuan yang dikenakan dalam penyediaal cadangan pokok beras disesuaikan dengan harga pasar atau harga yang berlaku pada saat pembelian;
c.Perrm Bulog Sub Divisi Regional Bengkulu, Gapoktan dan Pelaku Usaha atau distributor beras bertanggungiawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tstap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 7

Pelaksanaan penyediaan cadangan parrgan pokok Provinsi dilaksanakal setiap tahun sampai terpenuhinya target Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebanyak 2OO ton. Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, pihak penyedia bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya terhitung sejak tanggal ditandatangani pe{anjian kedasama. Untuk periode selanjutnya akan diatur dalam kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Memorardum Of Anderstanding (Mou).

BAB VII

MEKANISME PEI{YALURAN

Pasal 8

Bupati/Walikota mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Gubernur melalui Tim Kerja Provinsi, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:

(1)(21
(1)(21
(3)-7.
1. a.jumlai jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebegai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
2. b.jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan. Tim Pelaksana Provinsi melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan pangan sebagai cadangan pangan pokok Daerah yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota. Kepala Badan mengajukan permintaal penyaluran pangan sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu berdasarkan hasil investigasi Tim Keda Provinsi, dan selanjutnya Perrm Bulog Divisi Regional Bengkulu mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkal beras bagi lokasi yang dimohon. Penyaluran pangan oleh Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baru dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan.

Pasal 9

Titik bagi penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dilaksanakan sesuai sasaran sampai dengan kaltor pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 10

Biaya penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari Gudang ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…