DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 28 Tahun 2020

Nomor: 28
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Berisi tentang : 1. Kriteria TPP 2. Besaran TPP yang diterima setiap pegawai dihitung berdasarkan aspek perilaku kerja dan aspek prestasi kerja. 3. Hari dan jam kerja serta pengelola data TPP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanGubernur Bengkulutentang PemberianTambahanPenghasilan PegawaiNegeri Sipil diLingkunganPemerintahProvinsi Bengkulu;

1.Undang-UndangNomor9 Tahun1967 tentang PembentukanPropinsi Bengkulu(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1967Nomor19, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2828); --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Mengingat: http://jdih.bengkuluprov.go.id 2.Undang-UndangNomor28Tahun1999tentang PenyelenggaraanNegarayangBersihdanBebasdari Korupsi,KolusidanNepotisme(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1999Nomor75,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor3851); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telah diubahbeberapakali,terakhirdenganUndang-Undang Nomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaAtas Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5479); 4.PeraturanPemerintahNomor20Tahun1968 tentang BerlakunyaUndang-UndangNomor9Tahun1967dan PelaksanaanPemerintahandiPropinsiBengkulu (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1968Nomor 34,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor2884); 5.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah, sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor21Tahun2011 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteri Dalam NegeriNomor13Tahun2006 tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerah(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor310);
6.PeraturanDaerahProvinsiBengkuluNomor6Tahun2012 tentang PemberianTambahanPenghasilanKepada PegawaiNegeri SipilDaerahProvinsiBengkulu(Lembaran DaerahProvinsiBengkuluTahun2012Nomor6); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANGPEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILANPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING KUN GAN PEMERINTAHPROVINS! BENGKULU. http://jdih.bengkuluprov.go.id BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernuriniyang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahProvinsiBengkulu. 2.PemerintahDaerah adalahGubernurdanperangkat daerahsebagaiunsurpenyelenggarapemerintahan daerah. 3.GubernuradalahGubernurBengkulu. 4.PerangkatDaerahadalahunsurpembantuGubernur dalampenyelenggaraanPemerintahanDaerahyang bertanggung jawab terhadappelaksanaanurusan pemerintahandibidangtertentudiDaerah. 5.PegawaiNegeri Sipilyang selanjutnyadisingkatPNS adalahsetiapWargaNegaraRepublikIndonesiayangtelah memenuhi syaratyangditentukan,diangkatolehpejabat yangberwenangdandiserahitugasdalamsuatujabatan negeri,ataudiserahitugas negaralainnya,dandigaji berdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan. 6.CalonPegawaiNegeri Sipilyangselanjutnyadisingkat CPNSadalahCalonPegawaiNegeriSipildilingkungan PemerintahProvinsiBengkulu. 7.PegawaiadalahPNSdanCPNSPemerintahProvinsi Bengkulusertayang berasaldariluarPemerintahProvinsi Bengkuludandipekerjakan/diperbantukanoleh Gubernur.
8.TambahanPenghasilanPegawaiyang selanjutnyadisebut TPPadalah tambahanpenghasilanyang diberikankepada Pegawaiberdasarkanbebankerja,tempatbertugas, kondisikerja,kelangkaanprofesi danprestasi kerjaserta pertimbanganobyektiflainnya. 9.Hari Kerjaadalah hariyang digunakan untuk menjalankan tugaspokokdan fungsi serta tugas kedinasanlainnya,baikbersifatpelayananpublik maupunpelayanan aparatur.
10.HadirKerjaadalah keadaan masuk kerjapada harikerja dalam menjalankan tugas pokok danfungsi tugas kedinasanlainnya yang diketahui atasan. http://jdih.bengkuluprov.go.id 11.Ter1ambatmasukkerjaadalahdatangtidak tepatpada waktusesuaidenganjadwal kerjayangditentukan. 12.PejabatPenanggungJawabadalahKepalaPerangkat DaerahselakuPenggunaAnggaran/KuasaPengguna Anggaran. 13.KegiatanKeagamaan adalahkegiatanibadahyang dilaksanakanPegawaisesuaidenganagamanyamasing- masmg. 14.Tugasadalahtugasutamayangmerupakanpenjabaran langsungdaritugasdanfungsiorganisasi,serta tugas tambahanadalahtugasyang tidak tersebutdalam rincian tugas,tetapimemberikanmanfaatbagiunitkerja. 15.PejabatPenilaiadalah atasanlangsungpejabatyang dinilaidenganketentuanserendahrendahnyapejabat eselonIVataupejabatlainyang ditentukansesuai ketentuanperaturanperundang-undangan. 16.KebijakanUmumAnggaranyang selanjutnyadisebutKUA adalahKebijakanUmumAnggaranDaerahPemerintah ProvinsiBengkulu. 17.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyang selanjutnyadisingkatAPBDadalah rencanakeuangan tahunandaerahyangdibahasdandisetujui bersamaoleh PemerintahDaerahdanDewanPerwakilanRakyat Daerah, danditetapkandenganPeraturanDaerah.

Pasal 2

(1)PemerintahProvinsiBengkuludapatmemberikanTPP denganmemperhatikankemampuankeuangandaerahdan memperoleh persetujuanDewanPerwakilanRakyatDaerah sesuaiperaturanperundang-undangan,
(2)PersetujuanDewanPerwakilanRakyatDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukanmulaidari pernbahasan KUAsampaidenganditetapkanPeraturanDaerah. £ http://jdih.bengkuluprov.go.id BABII TUJUAN Pasal 3 TujuanpemberianTPPadalah untuk: a.meningkatkankinerjapegawai; b.meningkatkankualitaspelayanan; c.meningkatkankesejahteraanpegawai;dan d.meningkatkandisiplinpegawai. BABIII KRITERIATPP Pasal 4
(1)Tambahanpenghasilanberdasarkanbebankerjadapat diberikan apabilamemenuhi salahsatu kriteria: a.penyelesaiantugassesuai jam kerjanormal atau melebihikapasitasjamkerjanormalpegawai; b.penyelesaian tugasyang memerlukankeahlian; c.penyelesaiantugas rutinyang dilakukandiluarkantor antaralainmeliputipengecekan, pembinaan, pengawasandanpemantauan; d.penyelesaian tugasyang pelaksanaannyatidaksesuai denganjam kerjaformal atausesuaidenganinstruksi/ perintahdariGubernur /Wakil Gubernur /Sekretaris Daerah;dan e.penyelesaian tugasbagiSatuanKerjaPerangkatDaerah yang melaksanakanfungsi sebagai PerangkatDaerah PengelolaKeuanganDaerah/PejabatPengelola Keuangan.
(2)Tambahanpenghasilanberdasarkan tempatbertugasdapat diberikan kepadaPegawai yang bertugasdilbukota Negara,KabupatenMukomuko,KabupatenKaur,dandi PulauEngganoKabupatenBengkuluUtara.
(3)Tarnbahanpenghasilanberdasarkankondisikerjadapat diberikan apabilamernenuhi salahsatu kriteria: a.pekerjaan yang berkaitanlangsung denganpengidap penyakitrnenular; http://jdih.bengkuluprov.go.id b.pekerjaanyangberkaitanlangsungdengan uji laboratorium;dan c.pekerjaanyangberesikoterhadapkeselamatankerja.
(4)Tambahanpenghasilanberdasarkankelangkaanprofesi dapatdiberikankepadaPegawaiyangmemiliki keterampilankhusus/keahliantertentudanlangka.
(5)Tambahanpenghasilanberdasarkanprestasikerja diberikankepadaPegawaiyang memilikiprestasikerja dan/atauinovasi.
(6)Tambahanpenghasilanberdasarkanpertimbanganobyektif lainnyadiberikankepadapegawaidalammenjalankan tugaspokokdantugastambahanataspersetujuan Gubernur.

Pasal 5

Penentuanjabatanyangtermasukdalamkriteriasebagaimana diaturdidalamPasal4,sertajumlahmaksimal TPPyang dialokasikan untuksetiapkriteriajabatan/penugasan,lebih lanjutditetapkandenganKeputusanGubernurBengkulu.

Pasal 6

Selain kriteriaTPPsebagaimanadimaksuddalamPasal 4dan Pasal 5, kriteriaTPPtermasukjugaPegawaiyang melakukan tugas-tugas khusussepertiPenggunaAnggaran,Kuasa PenggunaAnggaran,Bendahara,danPegawailainnyayang disetarakandanditetapkandenganKeputusanGubernur. BABIV PEMBERIANTPP Pasal 7

(1)TPP diberikan kepadaPegawaiyang bekerjadilingkungan PemerintahProvinsiBengkuludan pegawaiyang berasal dariluarpemerintahProvinsiBengkuluyang dipekerjakan ataudiperbantukanolehGubernurdilingkungan PemerintahProvinsiBengkulu.
(2)TPP diberikan kepadatenagapendidik dan tenaga kependidikanSLB. http://jdih.bengkuluprov.go.id (3JTPP diberikankepadaKepalaSekolah,GuruNonSertifikasi danTenagaKependidikanSMA/SMK,yang pelaksanaandan besarannyadiaturlebihlanjutdenganKeputusanGubernur Bengkulu.
(4)TPPtidakdiberikankepada: a.pegawaiyang mendapatkanHukumandisiplintingkat berattidakdiberikanTPP selama2(dua)tahun; b.pegawaiyang mengambilMasaPersiapanPensiun; c.pegawaiPemerintahProvinsiBengkuluyang dipekerjakan/diperbantukandiluarlingkungan PemerintahProvinsiBengkulu; d.pegawaiyangberstatusterpidana,cutibersyaratdan bebasbersyarat;
1. e.pegawaiyangdiberhentikansementara; f.pegawaitenagaFungsionalGuruSMA/SMKyangsudah sertifikasi,kecualiKepalaSekolah; g.pegawaiyang sedang menjalani cutidiluartanggungan negara,CutiBesardiluarkegiatankeagamaan,Cuti Melahirkan anakKetigadanberikutnyasertaCutiSakit yanglebihdari3bulan; h.pegawaiyang masihmenguasai asetmilikpemerintah yangbukanmerupakan kewenangannyabaik aset bergerakmaupunasettidakbergerakyang belum dikembalikankepadaNegara; 1.pegawaiyang wajibtetapi belummenyampaikanLaporan HartaKekayaanPenyelenggaraNegaradanLaporan HartaKekayaanAparaturSipilNegara; J.pegawai yang tidakmelaksanakanputusanmajelis tuntutangantirugi;
2. k.pegawaiyang tidakmelaporkan apabilamenenma gratifikasi;dan 1.apabilapegawai hanyamemenuhiaspekprilakukerja dan tidak memenuhiaspekprestasi kerja.
(5)Pegawai dilingkungan rumahsakitmilikPemerintah Provinsi BengkulumemilihTPP atau JasaPelayananMedik.
(6)Pegawai tertentuyang bertugasdiRumahSakitmilik Pemerintah Provinsi BengkuludapatdiberikanTambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi yang besaran t http://jdih.bengkuluprov.go.id danpelaksanaannyaditetapkandenganKeputusan Gubernur.
(7)PegawaiUnitKerjaPengadaanBarang/Jasa(UKPBJ)dapat diberikan tambahanpenghasilanberdasarkanpertimbangan objektiflainnyayangbesarandanpelaksanaannya ditetapkandenganKeputusanGubernur.

Pasal 8

(1)CPNSdiberikanTPP sebesar80%(delapanpuluhpersen) daribesaran tarifdasaryangditentukan.
(2)Pegawaiyangmenjalankancutibesaruntukkegiatan keagamaandiberikanTPPsebesar50%(limapuluh persen).
(3)PegawaiyangditunjuksebagaiPelaksanaTugasdapat diberikanTPPsebesarjumlahTPP yang diterimaPejabat StrukturalDefenitifpadajabatanyangsamaterhitung sejakmulaimelaksanakan tugaspadaJabatantersebut dandihitung secaraproporsional.
(4)Pegawaiyangdiangkat,dipindahkan ataudiberhentikan dariJabatanStruktural,diberikanTPPsesuaiJabatan yangbaruterhitung sejakmulaimelaksanakan tugaspada Jabatantersebutdandihitungsecaraproporsional.
(5)Besaranjumlahmaksimal/tarifdasarTPP ditetapkan denganKeputusanGubernur. BABV INSTRUMENPERHITUNGAN TPP BagianKesatu Um um Pasal 9
(1)BesaranTPP yang diterimasetiap pegawai dihitung berdasarkan aspekperilakukerjadan aspekprestasi kerja.
(2)Persentase pemberianTPPadalahsebesar50%(limapuluh persen)untuk aspekperilaku kerjadan50%(limapuluh persen)untuk aspekprestasi kerja.
(3)Ketentuan padaayat(1) dan ayat(2)tidakberlakubagi Pegawai yang melaksanakanCuti BesarKegiatan Keagamaan, Cuti MelahirkanAnak ke-1 danAnak ke-2 sertaCuti Sakit kurang dari 3 bulan. http://jdih.bengkuluprov.go.id BagianKedua AspekPerilakuKerja Pasal 10
(1)Persentaseaspekperilakukerjasebagaimanadimaksud dalamPasal9ayat(2),didasarkanpada4(empat) indikator, yaitu: a.hadir terlambat,bobotmaksimal10%(sepuluhpersen) dengan rincian: 1.bobot10%(sepuluhpersen)jikaakurnulasi keterlambatansejumlahnol jamdalamsatubulan; 2.bobot8%(delapanpersen)jikaakumulasi keterlambatankurangdari2(dua)jamdalamsatu bulan;

3.bobot6%(enam persen)jikaakumulasi keterlambatan2(dua)jamsampai4(empat)jam dalamsatubulan;
4.bobot4%(empatpersen)jikaakumulasi keterlambatan4(empat)jamsampaidengan7(tujuh) jam30(tigapuluh)menitdalamsatubulan;dan 5.bobot0%(nolpersen)jika akumulasiketerlambatan lebihdari7(tujuh)jam30(tigapuluh)menitdalam satubulan. 6.Apabilasetiapakumulasiketerlambatan7(tujuh)jam 30(tigapuluh)menitdalamsatubulandianggap tidakmasukkerja b.pulanglebihcepat,bobotmaksimal10%(sepuluh persen)dengan rincian: 1.bobot10%(sepuluhpersen)jika akumulasi pulang lebihcepatnoljamdalam satubulan;
2.bobot8%(delapanpersen)jika akumulasi pulang lebihcepatkurang dari 2(dua)jamdalamsatu bulan;
3.bobot6%(enam persen)jika akumulasi pulanglebih cepat2(dua)jam sampaidengan4(empat)jam dalam satubulan;
4.bobot4%(empatpersen)jika akumulasi pulanglebih cepatlebih dari 4(empat)jam sampai dengan7 (tujuh)jam 30(tiga puluh)menit dalam satu bulan; http://jdih.bengkuluprov.go.id 5.bobot0%(NolPersen)jika akumulasi pulanglebih cepatlebihdari7(tujuh)jamdan30(tigapuluh) menitdalamsatubulan.;dan 6.apabilasetiapakumulasi pulangcepat7(tujuh)jam 30(tigapuluh)menitdalamsatubulandianggap tidakmasukkerja. c.tidakmasukkerja,bobotmaksimal 20%(duapuluh persen)dengan rincian: 1.bobot20%(duapuluhpersen)jika tidakmasuk kerjanolharidalamsatubulan; 2.bobot15%(limabelaspersen)jikatidakmasuk kerja1(satu)hariatau7(tujuh)jam30(tiga puluh)menitdalamsatubulan;
3.bobot10%(sepuluhpersen)jikatidakmasukkerja 2(dua)hariatau15(limabelas)jamdalamsatu bulan;dan 4.bobot5%(limapersen)jika tidakmasukkerjadiatas 2(dua)hariataulebihdari15(limabelas)jam dalamsatubulan. d.tidakmendapathukumandisiplinsesusaidengan ketentuanperaturanperundang-undanganyang berlaku,bobotmaksimal10%(sepuluhpersen),dengan rincian: 1.bobot10%(sepuluhpersen)jikatidakpernah mendapathukumandisiplindalamsatubulan;
2.bobot8%(delapanpersen)jikamendapathukuman disiplinbentuk teguranlisandalamsatubulan;
3.bobot6%(enampersen)jikamendapat hukuman disiplinbentuk teguran tertulisdalam satubulan;
4.bobot4%(empatpersen)jikamendapathukuman disiplinpernyataan tidakpuassecaratertulisdalam satubulan;dan
5.bobot0%(nol persen)jikamendapathukuman disiplin sedang dalamsatubulan.

(2)tidak masuk kerjaselamaharikerjadalam1(satu)bulan tanpaketerangan maka aspekperilaku kerja0%(nol persen). .t http://jdih.bengkuluprov.go.id BagianKetiga AspekPrestasiKerja Pasal 11 Aspekprestasikerjapegawaididasarkanpada2(dua) indikator: a.Pelaksanaan tugaspegawai,bobotmaksimal45%(empat puluhlimapersen)denganrincian: 1.bobot45%(empatpuluhlimapersen)jika melaksanakankegiatanyang merupakantugaspaling sedikit16(enambelas)harikerjaataupaling sedikit 120(seratusduapuluh)jamkerjadalamsatubulan; 2.bobot35%(tigapuluhlimapersen)jikamelaksanakan kegiatanyangmerupakantugaspalingsedikit14 (empatbelas)hari kerjaataupalingsedikit105(seratus lima)jamdalamsatubulan;

3.bobot25%(duapuluhlimapersen)jikamelaksanakan kegiatanyang merupakan tugaspaling sedikit12(dua belas)harikerjaatau90(sembilanpuluh)jam kerja dalamsatubulan; 4.bobot15%(limabelaspersen)jikamelaksanakan kegiatanyang merupakantugaspalingsedikit10 (sepuluh)harikerjaatau75(tujuhpuluhlima)jam kerjaataulebihdalamsatubulan;
5.bobot10%(sepuluhpersen)jikamelaksanakan kegiatanyang merupakan tugaspaling sedikit6(enam) harikerjaatau45(empatpuluhlima)jamkerjaatau lebihdalamsatubulan;dan. 6.bobot0%(nol persen)jikamelaksanakankegiatanyang merupakan tugaskurang dari 6(enam)hari kerjaatau kurang dari45(empatpuluhlima)jam kerjadalamsatu bulan. b.ketepatanwaktupenyampaian rekapitulasicapaian kinerja pegawai, bobotmaksimal5%(limapersen)dengan rincian: 1.bobot5%(limapersen)jikawaktumenyampaikan laporanpada hari pertama kerjabulanberikutnya;
2.bobot4%(empatpersen)jikawaktu menyampaikan laporan pada hari kedua kerjabulan berikutnya; --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- http://jdih.bengkuluprov.go.id
3.bobot3%(tigapersen)jikawaktumenyampaikan laporanpadahariketigakerjabulanberikutnya;
4.bobot2%(duapersen)jikawaktumenyampaikan laporanpadaharikeempatkerjabulanberikutnya;dan 5.Bobot0%(nolpersen)jikawaktumenyampaikan laporanpadahari kelimakerjabulanberikutnya.

Pasal 12

(1)Dalamhal harikerjadalamsatubulankurangdari16 (enambelas)harikerja,perhitunganbobotmaksimal pelaksanaan tugaspegawai45%(EmpatPuluhLima Persen)sebagaimanadimaksuddalampasal11hurufa, disesuaikandenganjumlahhari kerjapadabulantersebut.
(2)Perhitunganbobotmaksimalpelaksanaantugaspegawai sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakanoleh BadanKepegawaianDaerahProvinsiBengkulu.

Pasal 13

Tahapanpenyampaianrekapitulasicapaianperilaudan prestasikerjapegawaisebagaiberikut: a.Rekapitulasicapaianperilakudanprestasikerjasetiap pegawaidisampaikan kepadaKepalaPerangkatDaerah/ KepalaBirosetiapbulandimulaipadaharikerjakesatu sampaidenganharikerjakeempatmelaluiAdminTPPOPD;

b.AdminTPPOPDmenyampaikan rekapitulasicapaian aspek perilakudanprestasi kerjapegawaikepadaKepala PerangkatDaerah/KepalaBirosetiap bulanpadahari kerja kelima; c.KepalaPerangkatDaerah/KepalaBiromengesahkan rekapitulasi capaian aspekperilakudanprestasi kerja pegawaiuntukbahanpengajuanTPP setiap bulan;
d.AdminTPPOPDmenyampaikan rekapitulasicapaian aspek perilakudanprestasikerjapegawaiyangtelahdisahkanoleh KepalaPerangkatDaerah/KepalaBirokepadaKepala PerangkatDaerah yang menanganiurusankepegawaian untukdiverifikasi.
e.KepalaPerangkatDaerah mengajukanSuratPermintaan Pembayaran danSuratPerintahMembayarTPP kepada KepalaPerangkatDaerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah setiap bulan; http://jdih.bengkuluprov.go.id
f.Kepala Perangkat Daerah yang menangam urusan pengelolaan keuangan daerah menerbitkan SP2D TPP setiap bulan; dan
g.pegawai yang sedang melaksanakan perjalanan dinas atau penugasan lainnya, maka penyampaian rekapitulasi capaian aspek perilaku dan prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan oleh atasan langsung dengan melampirkan Surat Penugasan.

BAB VI

HARI DAN JAM KERJA SERTA PENGELOLA DATA

Pasal 14

(1)Ketentuan waktu kerja Pegawai bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan Program 5 (lima) hari kerj a dengan waktu bekerja selama 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Karnis waktu kerja dimulai dari Pukul 07.45 WIB sampai dengan 16.15 WIB, dan waktu istirahat siang pada Pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB; dan
2. b.hari Jumat waktu kerja dimulai pada Pukul 07.45 WIB sampai dengan Pukul 16.45 WIB, dan waktu istirahat siang waktu pada Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
(2)Ketentuan waktu kerja pegawai bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang melaksanakan Program 6 (Enam) hari kerja dengan waktu bekerja selama 37 (Tiga Puluh Tujuh) jam dan 30 (Tiga Puluh) menit dalam seminggu ditetapkan:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
2. b.hari Jumat waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 11.30 WIB;dan
3. c.hari Sabtu waktu kerja dimulai pada Pukul 07 .30 WIB sampai dengan Pukul 14.00 WIB. http://jdih.bengkuluprov.go.id -t4-
(3)Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci ramadhan), yang akan diatur iebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (41 Ketentuan waktu kerja pegawai, dan waktu perekaman alat/mesin khusus untuk Perangkat Daerah pelayanan pubiik yang menerapkan kerja shift atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh kepala Perangkat Daerah, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu.

Pasal 15

{1) Pengelolaan data TPP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani urusan kepegawaian kecuali PNS yang bekerja di satuan pendidikan dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. (21 Kepaia Perangkat Daerah I Kepala Biro menunjuk operator aplikasi rekam kehadiran elektronik dan pengadministrasian TPP sesuai kebutuhan atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urllsan kePegawaian.

(3)Operator apiikasi alat/mesin rekam kehadiran elektronik pada Perangkat Daerah mempunyai tugas:
1. a.Memelihara, mengawasi alatfmesin rekam kehadiran elektronik dan melaporkan kondisi alat/mesin rekam secara berkala kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan teknologi informasi dan komunikasi (rIK).
2. b.Menghimpun dan mengadministrasikan seluruh jenis surat izin cuti dan/atau surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek prilaku kerja;
3. c.menJrusun rekapitulasi hasil input mesin rekam kehadiran Eiektronik sehingga diperoleh data jumlah pencapaian asPek Perilaku kerja; http://jdih.bengkuluprov.go.id
4. d.menghitung d,ata kehadiran seluruh pegawai secara final untuk kemudian disampaikan kepada petugas Pengadministrasi TPP; dan
5. e.mengkonfirmasi Pegawai yang tidak meiakukan rekam kehad.iranElektronikkarenaalasankedinasan.
(4)Pengadministrasi TPP mempunyai tugas:
1. a.menerima rekapitulasi laporan kinerja harian Pegawai, denganmembuattandaterimapenyerahanlaporan sebagai dasar perhitungan instrumen aspek prestasi kerja;
2. b.mengambil data petugas oPerator elektronik sebagai kerja; men5rusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek perilaku kerja buianan pegawai tingkat Perangkat Daerah untuk disahkan kepala Perangkat Daerah/ Kepala Biro; menyampaikan rekapitulasi capaian aspek perilaku dan prestasi kerja yang telah disahkan oleh Kepala perangkat Daerah/ Kepala Biro kepada Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepegawaian; menyampaikan berkas TPP untuk penerbitan Surat Perintah MembaYar (SPM) TPP; dan melaksanakan tugas administrasi lainnya terkait pencairan pembaYaran TPP. Kewajiban rekam kehad.iran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak beriaku untuk Pegarnai yang melaksanakan tugas belajar, atau ditugaskan secara tetap di lapangan yang tidak memu.ngkinkan untuk melakukan absensi pada laporan kehadiran Pegawai dari alat/mesin rekam kehadiran dasar perhitungan aspek perilaku d. e.
(1)(21 { y{ http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Perangkan Daerah tempat tugas sehingga diberikan dispensasi tetap tidak melaksanakan rekam kehadiran elektronik Pada masa Penugasan' Bagi Pegawai pada Perangkat Daerah yang belum memiliki alat/mesin rekam kehadiran elektronik' maka absensi kehadiran dilakukan secara manual dengan format absensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini. perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 5 (lima) hari kerja yaitu:
1. a.pada Pagi hari mulai pukul 06'45 WIB sampai dengan pukul 07 .45 WIB;
2. b.pada Siang hari mulai pukui 13'OO WIB sampai dengan Pukul 14.00 WIB; c'padaSoreharimulaipukul16.15WlBsampaidengan Pukul 20.00 WIB; d.padasorehariJum'atmulaipukul16'45WIBsampai dengan Pukul 2O.0O WIB'
3. e.perekaman kehadiran yang hanya dilakukan pada pagi dan sore dianggap pulang cepat selama 3 (tiga) jam 45 (empat Puluh lima) menit'
(5)Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu: a.HariSeninsampaid.enganSabtupadaPagiHaripukui 06.30 WIB sampai dengan pukul O7'3O WIB;
1. b.Hari Senin sampai dengan Kamis pada Siang Hari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15'OO WIB; C.HariJumatpad"aSiangHaripukuill.3oWIBsampai dengan Pukul 12.30 WIB; dan d.HariSabtupad.aSiangHaripukull4.o0WIBsampai dengan Pukul 15.00 WIB'
(6)Perekamarr kehadiran yang hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari dianggap tidak masuk kerja kecuali Pegawai yang melaksanakan tugas khusus'
(7)Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak melakukan perekamankehadirandikarenakantugaskedinasan
(4)http://jdih.bengkuluprov.go.id insidentil, dikonfirmasi dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan,diketahuiolehAsistenYan:gmembidangi/ Sekretaris Daerah. (g) Apabila mesin Rekam kehadiran Elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro membuat berita acara dan melampirkan daftar hadir manual Pegawai secara tertulis'

BAB VII

PENGINPUTAN BAHAN TPP

Pasal 77

Dalamhalterjadibencanaalam,bencananonalam'dan kendala teknis lainnya yang menyebabkan diberlakukannya sistem kehadiran manual,maka data kehadiran manual disampaikankepad'akepalaperangkatdaerahyangmenangani urusan kepegawaian paling lambat pada hari kerja ke 5 (lima) bulan berikutnya dengan melampirkan berkas pendukung yang telah lengkaP.

Pasal 18

Tugaskhusussebagaimanad.imaksudpadapasal16ayat(6) seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun Tuar daerah, mengikuti sosialisasi, rapat diklat kedinasan serta sejenisnya dalam kota tetap dianggap hadir walaupun tidak mengisi mesin Absensi Elektronik/ melakukan Perekaman kehadiran 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari, dengan ketentuan untuk memenuhi instrumen perilaku kerja dan prestasi kerja pegawai harus dibuktikan dengan surat Perintah tugas.

Pasal 19

(1)Dalam pengeloiaan data kehadiran pegawai' Perangkat Daerah berwenang: a'men)rusunrekapitulasikehadiranpegawaisetiapbulan dandisampaikankepadakepalaPerangkatDaerahyang menangani urusan kepegawaian untuk diveri{ikasi; b.PerangkatDaerahyangmenanganiurusankepegawaian mengembalikan data kehadiran kepada Perangkat Daerah/Biro paling lambat 2 (dua) hari setelah berkas usul veri{ikasi lengkap diterima; dan c.KepalaPerangkatDaerah/Birobertanggungjawab terhadappengelolaandatakehadiranpegawainyadan http://jdih.bengkuluprov.go.id (21 pemeiiharaan aiat/mesin rekam kehadiran Elektronik serta aPlikasinYa. Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai, Perangkat Daerah yangmenagani urusan kepegawaian memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.melakukan verifikasi atas rekapitulasi kehadiran dan rekapitulasi prestasi kerja yang disampaikan oleh Perangkat Daerah I Bito; b.prosesverifikasirekapitulasikehadiranpegawai perangkat Daerah dibagi dalam 2 (dua) termin yaitu:
  1. 1.Termin I, bagi Perangkat Daerah/Bito yang telah lengkapdatapendukungnyalebihdariSo%dari jumlahpegawaiuntukdiverifikasipadaharikerja ke-1(satuSampaidenganharikerjake-10(sepuluh) bulan berikutnYa dan;
  2. 2.Termin II, bagi Perangkat Daerah lBiro yang belum lengkap data pendukungnya pada termin I' dapat mengajukan seteiah verifikasi termin I selesai;
  3. 3.Bagi Perangkat Daerah/Biro yang belum mengajukan proses verifikasi sebagaimana pada angkaldan2d.iatassampaidengan2(dua)hari kerja sebeium berakhir hari kerja bulan berikutnya maka tidak daPat diverifikasi'
  4. 4.Perangkat Daerah lBiro wajib menyampaikan checktist berkas verifikasi TPP saat mengajukan proses verifikasi kepada Perangkat daerah yang menangani urusan kePegawaian'
  5. 5.Format c?rccktist berkas verifikasi TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 tercantum dalam Lampiranyangmerupakanbagiantidakterpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'
2. c.Data kehadiran pegawai Perangkat DaerahlBiro dapat digunakan untuk kepentingan pembinaan kepegawaian atas persetujuan Kepala Perangkat daerah yang menangani urusan kePegawaian; dan
3. d.memfasilitasi pengeiolaan data kehadiran pegawai pada Perangkat Daerah I Biro apabila terjadi permasalahan http://jdih.bengkuluprov.go.id 19- data antara rekapitulasi yang dibuat oleh Perangkat Daerahl Biro dengan data aplikasi E-kinerja.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…