DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 29 Tahun 2022

Nomor: 29
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, maka dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di Provinsi Bengkulu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Bengkulu;
b.bahwa untuk mendapatkan calon anggota Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Bengkuluyang kompeten di bidang Perumahsakitan yang berasal dari organisasi profesi bidang kesehatan lainnya, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Bengkulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Bengkulu; http://jdih.bengkuluprov.go.id .< Mengingat1. Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor9Tahun1967tentang PembentukanPropinsiBengkulu(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1967Nomor19,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 2828); 3.Undang-UndangNomor29Tahun2004 tentang PraktikKedokteran (Lembaran NegaraTahun2004 Nomor 116,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4431); 4.Undang-UndangNomor36 Tahun2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2009Nomor 144,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5063),sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang-Undang 11Tahun2020tentangCiptaKerja(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor245, TambahanLembaranNegara RepubllikIndonesia Nomor 6573); 5.Undang-UndangNomor44Tahun2009tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 nomor153,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5072),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang11Tahun2020 tentang CiptaKerja(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara RepubllikIndonesiaNomor 6573); 6.Undang-UndangNomor 12Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); http://jdih.bengkuluprov.go.id ,, 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (L.embaran N.egara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAMAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR17TAHUN2016 TENTANG BADAN PENOAWAS RUMAH SAKIT PROVINS! BENGKULU PasalI Beberapa Ketentuan dalam Peraturan GubernurBengkuluNomor1 7 Tahun2016ten tang BadanPengawasRumah SakitProvinsiBengkulu (BeritaDaerahProvinsiBengkuluTahun2016Nomor17),diubahsebagai berikut: 1.Ketentuan Pasal6diubah,sehingga Pasal6berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 6

(1)KeanggotaanBPRS Provinsisebagaimana dimaksud padaPasal 5,terdiridari: a.Pemerintah Daerah; b.Asosiasiperumahsakitan; c.Organisasiprofesibidangkesehatan;dan d.Tokohmasyarakat.
(2)Pengusulan keanggotaanBPRS Provinsisebagaimanadimaksl..l.d pada ayat(1)dilakukanoleh Kepala Dinas.
(3)Unsurasosiasiperumahsakitan sebagaimanadimaksl..l.dpada ayat(1)hurufb diwakili olehPERSI.
(4)Unsurorgan1sas1profesibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufc diwakiliolehIkatan Dokter Indonesia(IDI)dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia(PPNI)/ organisasiprofesibidang kesehatan lainnya yang adadiwilayah Provinsi Bengkulu.
(5)Organisasi profesibidang kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(4)terdiri dari: a.Persatuan DokterGigiIndonesia(PDGI); b.Ikatan Bidan Indonesia(IBI); c.Ikatan Apoteker Indonesia(IAI); d.PersatuanAhli Gizi Indonesia (PERSAGI); e.HimpunanAhli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);dan f.lkatanAhli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). http://jdih.bengkuluprov.go.id , . 2.Ketentuan Pasal8ayat(2)diubah,sehingga Pasal8berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pengusulan keanggotaanBPRSProvinsiyang berasal dariunsur PemerintahProvinsidantokohmasyarakat diusulkanoleh KepalaDinaspalingbanyak2 (dua)orang dari setiapunsur.
(2)Pengusulan keanggotaanBPRSProvinsiyang berasal dariunsur organisasiprofesidibidang Kesehatan lainnyadiusulkanoleh masing-masing organisasipalingbanyak2 (dua)orang dari setiap unsur. PasalII Peraturan Gubernurinimulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernurinidengan penempatannya dalamBeritaDaerah ProvinsiBengkulu. DiundangkandiBengkulu padatanggal 11-11-2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, ttd H. HAMKA SABRI DitetapkandiBengkulu padatanggal11 - 11 -2022 GUBERNUR BENGKULU, ttd H. ROHIDIN MERSYAH BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN2022NOMOR2-c; Salinan sesuai dengan aslinya ,,,-:;;;=~ PALA BIRO HUKUM 1 ~Wi~OVINSI BENGKULU, 0 t,. ,, v mbina Tk. I 0825 200502 1 005

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, maka dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di Provinsi Bengkulu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Bengkulu;
b.bahwa untuk mendapatkan calon anggota Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Bengkuluyang kompeten di bidang Perumahsakitan yang berasal dari organisasi profesi bidang kesehatan lainnya, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Bengkulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (L.embaran N.egara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAMAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR17TAHUN2016 TENTANG BADAN PENOAWAS RUMAH SAKIT PROVINS! BENGKULU PasalI Beberapa Ketentuan dalam Peraturan GubernurBengkuluNomor1 7 Tahun2016ten tang BadanPengawasRumah SakitProvinsiBengkulu (BeritaDaerahProvinsiBengkuluTahun2016Nomor17),diubahsebagai berikut: 1.Ketentuan Pasal6diubah,sehingga Pasal6berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 6

(1)KeanggotaanBPRS Provinsisebagaimana dimaksud padaPasal 5,terdiridari: a.Pemerintah Daerah; b.Asosiasiperumahsakitan; c.Organisasiprofesibidangkesehatan;dan d.Tokohmasyarakat.
(2)Pengusulan keanggotaanBPRS Provinsisebagaimanadimaksl..l.d pada ayat(1)dilakukanoleh Kepala Dinas.
(3)Unsurasosiasiperumahsakitan sebagaimanadimaksl..l.dpada ayat(1)hurufb diwakili olehPERSI.
(4)Unsurorgan1sas1profesibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufc diwakiliolehIkatan Dokter Indonesia(IDI)dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia(PPNI)/ organisasiprofesibidang kesehatan lainnya yang adadiwilayah Provinsi Bengkulu.
(5)Organisasi profesibidang kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(4)terdiri dari: a.Persatuan DokterGigiIndonesia(PDGI); b.Ikatan Bidan Indonesia(IBI); c.Ikatan Apoteker Indonesia(IAI); d.PersatuanAhli Gizi Indonesia (PERSAGI); e.HimpunanAhli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);dan f.lkatanAhli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). http://jdih.bengkuluprov.go.id , . 2.Ketentuan Pasal8ayat(2)diubah,sehingga Pasal8berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pengusulan keanggotaanBPRSProvinsiyang berasal dariunsur PemerintahProvinsidantokohmasyarakat diusulkanoleh KepalaDinaspalingbanyak2 (dua)orang dari setiapunsur.
(2)Pengusulan keanggotaanBPRSProvinsiyang berasal dariunsur organisasiprofesidibidang Kesehatan lainnyadiusulkanoleh masing-masing organisasipalingbanyak2 (dua)orang dari setiap unsur. PasalII Peraturan Gubernurinimulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernurinidengan penempatannya dalamBeritaDaerah ProvinsiBengkulu. DiundangkandiBengkulu padatanggal 11-11-2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, ttd H. HAMKA SABRI DitetapkandiBengkulu padatanggal11 - 11 -2022 GUBERNUR BENGKULU, ttd H. ROHIDIN MERSYAH BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN2022NOMOR2-c; Salinan sesuai dengan aslinya ,,,-:;;;=~ PALA BIRO HUKUM 1 ~Wi~OVINSI BENGKULU, 0 t,. ,, v mbina Tk. I 0825 200502 1 005