DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 April 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

KRITERIA TPP; PEMBERIAN TPP; INSTRUMEN PERHITUNGAN TPP; HARI DAN JAM KERJA SERTA PENGELOLA DATA; PENGINPUTAN BAHAN TPP; SANKSI; PERHITUNGAN TPP; TATA CARA PEMBAYARAN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Tambahan penghasilan pegawai Aparatur sipil Negara di Lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu; Undang-Undang Nomor g Tahun 196T tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2g2g); b. C. Mengingat: 1. http://jdih.bengkuluprov.go.id

2.Unclang-Undang i.lornor 28 Tairun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undalg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a79);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2A Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 196T dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288a1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 20L2 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A12 Nomor a83); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zOLg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor +2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2An tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2A12 Nomor 6); 6. 7. B. http://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASII"AN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI UNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal L Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memberikan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaks-ri,i pa,Ja a]-at (1) ,Jiiakukan mulai dari pembahasan KUA sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP adalah untuk:

a.meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
b.meningkatkan kualitas pelayanan; http://jdih.bengkuluprov.go.id C. d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN; dan meningkatkan disiplin Pegawai ASN.

BAB III

KRITERIA TPP

Pasal 4

Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban keda dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (Seratus Dua Belas Koma Lima) atau batas waktu normal minimal 170 (Seratus Tujuh puluh)jam perbulan. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kery'a diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggr sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tirggt dan terpencil berdasarkan indeks TPP tempat bertugas, yeng didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis terendah di wilayah provinsi. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi keja dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria:

a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap penyakit menular;
b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahayalradiasi, bahan radioaktif;
c.pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan ketl'a;
d.pekerjaan ini beresiko aparat pemeriksa dan penegak hukum;
e.pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya;dan
f.pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

(1)tzl /.)\ (r,
(4)http://jdih.bengkuluprov.go.id (s) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan kepada Pegawai ASN yffirg memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.keterampilan yang dibutuhkan khusus dan atau kualifikasi Pegawai ASN pemda sangat sedikit;dan
2. b.Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi dipemerintah daerah. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pengklasifikasian jabatan/ unit kerja yang termasuk dalam kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP Pegawai ASN.
(2)Besaran TPP Pegawai ASN masing-masing Jabatan/ unit Kerja dihitung berdasarkan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan kontruksi dan indeks .^^-^_.^r^.^ ^-.1-r^1^ l^^..^'t^ PCrrvErsrrEH,iLl ir.al t Pcllrtrr trrLctlr Llir.El cllr.
(3)Hasil klasifikasi dan Besaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBERIAN TPP

Pasal 6

(1)TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pegawai ASN yang berasal dari luar Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dipekerjakan atau ciiperbantukan oieh Gubernur cii lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Instansi asal.
(2)TPP tidak diberikan kepada:
1. a.pegawai ASN yang mendapatkan Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 2 {dua) tahun; 1- *^-^-,-^.: AQ\l '-ti1^^-:1,^* ^,,+.i l: 1,,^.. +^^--,
2. u.PcB,i,'wi,'r .\Jr\ Jd.llB Lrlucr rr\iLrr LLt LI ul iud.t LaItBS,uiiBaIi Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun dengan usulan sendiri; lr\ tu, http://jdih.bengkuluprov.go.id
3. c.pegawai ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu yarlg dipekerjakan/diperbantukan di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
4. d.pegawai ASN yang berstatus terpidana, cuti bersyarat dan bebas bersyarat;
5. e.pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
6. f.pegawai ASN yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, Cuti Besar di luar kegiatan keagamaan, Cuti Melahirkan anak Ketiga dan berikutnya serta Cuti Sakit yang lebih dari 3 bulan;
7. g.pegawai ASN yang masih menguasai aset milik pemerintah yang bukan merupakan kewenangannya baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Negara;
8. h.pegawai ASN yang wajib tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
9. i.pegawai ASN yang tidak melaksanakan putusan majelis tuntutan ganti rugr;
10. j.pegawai ASN yang tidak melaporkan apabila menerima gratifikasi;dan
11. k.pegawai ASN yang hanya memenuhi aspek disiplin keda dan tidak memenuhi aspek produktivitas kerja kecuali bagr pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Besar Kegiatan Keagamaan, Cuti Melahirkan Anak ke- 1 dan Anak ke-2 serta Cuti Sakit kurang dari 3 (tiga) bulan. {3) Pegawai ASN di lingkungan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat diberikan TPP dan/atau Jasa Pelayanan Medik yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(4)Pegawai ASN yang bertugas memberikan jasa pelayanan pemungutan pajak dan retribusi, serta tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi atau sebutan lainnya diberikan tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan, insentif pemungutan pajak dan retribusi serta tunjangan sertifikasi. http://jdih.bengkuluprov.go.id -B- i5) PemLrerian jasa peiayanan, pernungutan pajak dan relribusi, serta tenaga pendidik serta tunjangan sertifikasi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)CPNS dan pegarnai pemerintah dengan perjanjian keqa diberikan TPP sebesar Boo/o (Delapan Puiuh Persen) dari besaran TPP yang ditentukan.
(2)Pegawai ASN yang menjalankan cuti besar untuk kegiatan keagamaan diberikan TPP sebesar 5o'/. (Lima Puluh Pcrqcn)
(3)pejabat atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat menerima TPP pegawai ASN Tambahan sebesar 2ooh (dua puluh persen) dari TPP pegawai ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya. Pejabat setingkat yang merangkap Ptt. Atau Plh. Atau Penjabat jabatan lain menerima TPP pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 21yo (dua puluh persen) dari TPP pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP pegawai ASN yang tertinggi. TPP pegawai ASN tambahan sebagaimana dimaksud ayat {4), ayat (5} dan ayat (6) diberikan kepada Plt. Atau Plh. Atau Penjabat apabila melaksanakan tugas paling singkat satu bulan kalender terhitung sejak mulai melaksanakan tugas dan tidak terputus. Pegawai ASN yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari Jabatan Struktural, diberikan TPP sesuai Jabatan yang baru terhitung sejak mulai melaksanakan tugas pada Jabatan tersebut dan dihitung secara proporsional. I A\ (?, (s)
(6)I t7\ t,, http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)
(3)tsAts V INSTRUMEN PERHITUNGAN TPP

Pasal 8

(1)Besaran TPP yang diterima setiap pegawai ASN dihitung berdasarkan aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja. Persentase pemberian TPP adalah sebesar 4Oo/" (empat puluh persen) untuk aspek disiplin kerja dan 6O"h (enam puluh persen) r-tntuk^ aspek produktivitas ke4a- Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Besar Kegiatan Keagamaan, Cuti Melahirkan Anak ke- 1 dan Anak ke-2 serta Cuti Sakit kurang dari 3 bulan.

Pasal 9

Persentase aspek disiplin keda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), didasarkan pada 4 (empat) indikator, yaitu:

a.hadir terlambat, bobot maksimal l}"h (sepuluh persen) dengan rincian:
1. 1.bobot tO"/" (sepuluh persen) jika akumulasi keterlambatan sejumlah 0 (nol)jam dalam satu bulan;
2. 2.bobot Bo/o (delapan persen) jika akumulasi keterlambatan kurang dari 2 (dua) jam dalam satu 1---I^.^. U Lli'.r.I1,
3. 3.bobot 6oh (enarn persen) jika akumulasi keterlambatan 2 (dua) jam sampai 4 (empat)jam daiam satu bulan;
4. 4.bobot 4o/o (empat persen) jika akumulasi keterlambatan 4 (empat) jam sampai dengan B (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit daiam satu bulan; dan E 1^^1^^+ nol /.^^l .^^.^^^.^\ ::l-^ ^l.,,*,,1^^.; 1--*^*l^*!-^+^- J. UOUOL U-7'U IITUT FIUI 5UtT,| JIT!d. d.^t'rIIILIId.SI r'ULUI tdIIIUdLilII lebih dari B (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan.

(1)http://jdih.bengkuluprov.go.id b.

6.Apabila setiap akumulasi keterlambatan B (delapan) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan dianggap tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari. pulang lebih cepat, bobot maksimal rcVo (sepuluh persen) dengan rincian:
1.bobot 107o (sepuluh persen) jika akumulasi pulang lebih cepat nol jam dalam satu bulan;
2.bobot 8o/o (delapan persen) jika akumulasi pulang lebih cepat kurang dan 2 (dua) jam dalam satu bulan;
3.bobot 60/o (enarn persen) jika akumulasi pulang lebih cepat 2 {dua)jam sampai dengan 4 (empat) jam dalam satu bulan;
4.bobot 4o/o (empat persen) jika akumulasi pulang lebih cepat lebih dari 4 (empat) jam sampai dengan B (delapan)jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan;
5.bobot O7o (nol Persen) jika akumulasi pulang lebih cepat lebih dari 8 (delapan) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan;dan
6.apabila setiap akumulasi pulang cepat 8 (delapan)jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan dianggap tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari. tidak masuk kerja, bobot maksimal loo/o (sepuluh persen) dengan rincian:
1.bobot 1O7o (sepuluh persen) jika tidak masuk kerja 0 (nol) hari dalam satu bulan;
2.bobot 7,5o/o (tujuh koma lima persen) jika tidak masuk kerja 1 (satu) hari atau 8 (delapan) jam 30 {tiga puluh} menit dalam satu bulan;
3.bobot 57o (lima persen)jika tidak masuk keq'a 2 (dua) hari atau 17 (tujuh belasljam dalam satu bulan; dan
4.bobot 2,5Vo (dua koma lima persen) jika tidak masuk kerja diatas 2 (dua) hari atau lebih dari 17 (tujuh belas)jam dalam satu bulan. tidak mendapat hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bobot maksimal 107o (sepuluh persen), dengan rincian: c. d. http://jdih.bengkuluprov.go.id (21

1.bobot lOo/o (sepuluh persen) jika tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam satu bulan; 2, bobot 8% (delapan persen) jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran lisan dalam satu bulan;
3.bobot 60/o (enam persen) jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran tertulis dalam satu bulan;
4.bobot 4o/o {ererpat persen) jika mendapat hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dalam satu bulan; dan
5.bobot Oo/o (nol persen) jika mendapat hukuman disiplin sedang dalam satu bulan. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selama hari ke{a dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan maka aspek disiplin kerja O7o (nol persen). Bentuk formulir rekapitulasi aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Bagran Ketiga Aspek Produktivitas Kerja

Pasal 10

Penilaian aspek produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan I kinerj a proses bulanan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.uraian tugas jabatan;
b.indikator kinerja utama;
c.perjanjian kinerja;atau
d.indikator kineri'a individu. Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kine{a utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kineda output/ outcome. t1) (2t

(3)http://jdih.bengkuluprov.go.id -t2-
(4)Setiap pegawai PNS wajib membuat laporan aspek produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (21dan ayat (3).
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai _-^r..1-+i--.i+^^ r-^:^ ^^-.:^- 1^^-: I-:.^^-j^ pl Lruur\Llv-rLdb r\trJar- suLrcLP rlar.t l ritt ltrrJar". Pasal 1 1 Aspek produktivitas kerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) didasarkan pada 2 (dua) indikator:
1. a.Pelaksanaan tugas pegawai ASN, bobot maksimal 55o/o (lima puluh lima persen) dengan rincian:
  1. 1.bobot 55% (lima puluh lima persen) jika melaksanakan 1-^-.:^!^.^ --^- -.^^I-^.^ .^^1.:-- ^^1.:l -:L .rA ll.-^ l\EBrd-Lir.rl -viLrlB rlrEl uPd.r\d.l l LuSd.ri Pd.rrrtE, scuti\iL zv [uLtd. puluh) hari kerja atau paling sedikit 17O (seratus tujuh puluh)jam keda dalam satu bulan;
  2. 2.bobot 45o/o (empat puluh lima persen)jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 16 (enam belas) hari kerja atau paling sedikit 136 (seratus tiga puluh enam)jam dalam satu buian; /'t l^^1^^+ oEO,/ /*:-^ .^.,1.,1^ I:.-^ .^^..^^.^\ .:ir-^ *^l^1,^^-^^1.^-^
2. r.rIJLr\rL JJ ,/u \L-r6d. PL,trLrrr lrrrlit. PCr scrU Jr.r,id. lrrcriat\sd.lrd.r\d.i I kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja atau paling sedikit 119 (seratus Sembiian belas) jam dalam satu bulan;
  1. 4.bobot 25o/o (dua puluh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja atau 102 (seratus dua) jam kerja atau 1^1^:l^ l^l^* ^^+-- 1^--1^-^. lg urrt Llil-rii.rrt si4L Ll u u td.i I .
  2. 5.bobot 15o/" (lima belas persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja atau 85 (delapan puluh lima) jam kerja atau lebih dalam satu bulan;
  3. 6.bobot 10% (sepuluh persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 6 (enam) hari keda afnrr tr1 /l:*^ *.,,1..1^ ^^+',\ l^.- !.^-:^ ^+^,! I^1-.:l^ l^l^- .r.L.r-u J_r Itrll1d. pulult sd-Lt-rJ JaIII hcrja aLaii j.CUili Uatarrl satu buian;dan http://jdih.bengkuluprov.go.id _13_
  4. 7.ilobot 0?t, (noi perserr) jika nleiaksanakan kegiatan yarlg merupakan tugas kurang dari 6 {enam) hari kerja atau kurang dari 51 (lima puluh satu) jam kerya dalam satu bulan.
3. b.ketepatan waktu penyampaian rekapitulasi capaian kinerja pegawai ASN, bobot maksimal 5o/" (lima persen) dengan rincian:
4. i.bobot SnL (lima persen) jika waktu men-v'ampaikan laporan pada hari pertama kerja bulan berikutnya;
  1. 2.bobot 4o/o (empat persen) jika rvaktu menyampaikan laporan pada hari kedua kerja bulan berikutnya;
  2. 3.bobot 3o/o (tiga persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari ketiga keda bulan berikutnya;
  3. 4.bobot 2o/o (dua persen) jika rn'aktu menyampaikan 'laporan pada hari keempat kerja bulan berikutnia; dan
  4. 5.Bobot 07o (no1 persen)jika waktu menyampaikan laporan pada hari kelima kerja buian berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal hari kerja dalam satu bulan kurang dari 20 {dua puluh) hari ke4'a, perhitungan bobot maksimal pelaksanaan tugas pegawai ASN 55o/o (lima puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, disesuaikan dengan jumlah hari kerja pada bulan tersebut. Perhitungan bobot maksimal pelaksanaan tugas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 13

(1)Tahapan penyampaian rekapitulasi capaian aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja pegawai ASN sebagai berikut:
1. a.Admin TPP PD menyampaikan rekapitulasi capaian aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja pegawai ASN kepada Kepala Perangkat Daerah / Kepala Biro setiap bulan pada hari keda kelima;
(1){2} http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. b.Kepaia Ferangkat Daeraiii Kepaia Biro Inellgesairkarr rekapitulasi aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas ker.Ja pegawai AsN untuk bahan pengajuan TPP setiap bulan;
2. c.Admin TPP PD menyampaikan rekapitulasi capaian aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja pegawai ASN yang telah d.isahkan oleh Kepala Perangkal Daerahf Kepala Biro kepada Kepala Perangkat Daerah Jang menangani urusan Kepegawaian untuk diverifikasi;
3. d.Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat Permintaan Pembayaran dan surat Perintah Membayar TPP kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pengeiolaan keuangan daerah setiap bulan;
4. e.Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah menerbitkan sP2D TPP setiap bulan;dan
5. f.Pegawai ASN yang sedang melaksanakan perjalanan dinas atau penugasan lainnya, maka penyampaian rekapitulasi capaian aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan oleh atasan langsung dengan melampirkan Surat Peniigasan.
(2)Formulir aspek disiplin keqa dan aspek produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagaimana tercantum daiam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…