DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Menimbang : a. b. C+ d Mengingat Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ; Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 3. 4. 5. 6
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950) ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor IO Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retdbusi Daerah Dalam Ralg@ Mendukung Kemudahan Bendahara dan Inyanan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 202 1 Nomor 20, Tambahan I£mbaran Negma Republik Indonesia Nomor 6622); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahtu1 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20 11 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor II); 8. 9. 10. 11. 12
13.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nommor 6); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor IOTahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor IO Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 1 Tahun 20 1 1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor ll Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 4); 14. 15. MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERLAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RHrRiBusi DAERAH.

BAB I

KHrENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peratwan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II

SUMBER INSENTIF

Pasal 3

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

(1)
(2)Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi. Insentif atas pemungutan Pajak diberikan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelola keuangan Daerah;
2. b.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
3. c.Pejabat dan pegawai perangkat daerah instansi pelaksana pemungut pajak daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;dan
4. d.Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi. Pemberian Insentif Kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal belum menerima remunerasi.
(3)
(4)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)
(2)Instansi Pelaksana dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
1. a.kinerja instansi;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
3. c.pendapatan daerah;dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibayarkan setiap triwulan. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pencapaian target penerimaan yang ditetapkan. Dalam haI target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target penerimaan triwulan yang ditentukan.
(3)
(4)
(5)
(6)Dalam haI target penerimaan pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 6

Insentif atas pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 3% (tiga perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi. Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

(1)Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
1. a.di bawah Rp. 1.000.000.000.000,OO (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. b.Rp. 1.000.000.000.000,OO (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.OOC),OO (dua triliun lima ratus milyar rupiah) , paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. c.di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua tdliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.OOO,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;dan
4. d.di atas Rp. 7.500.000.OOC).000,OO (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi IO (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat
(2)Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6. Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
(3)

Pasal 8

Penerima Insentif dan besaran nilai Insentif yang berasal dari Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Insentif atas pemungutan Pajak dan Retribusi dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi. Pasal IO Target capaian penerimaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi sebagai berikut :

a.sampai dengan triwulan I mencapai 18% (delapan belas perseratus) dari total nilai target tahun berkenaan; sampai dengan triwulan II mencapai 40% (empat puluh perseratus) dad total nilai target tahun berkenaan; sampai dengan triwulan III mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total nilai target tahun berkenaan;dan sampai dengan triwulan IV mencapai 100% (seratus perseratus) dari nilai target tahun berkenaan. b. C. d. - IO- Pasal ll

(1)
(2)
(3)Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 18% (delapan belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 18% (delapan belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentifdiberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan 11 Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus) , Insentifuntuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) , tetapi lebih dad 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

BAB IV

PENGECUALIAN PENERIMA INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RBrRIBUSI DAERAH

Pasal 12

( 1) Insentif Pajak dan Retdbusi tidak diberikan kepada :

a.berstatus sebagai pegawai titipan di dalam dan di luar pemerintah daerah;
b.berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (Capeg);
c.berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
d.mengambil cuti diluar tanggungan negara;
e.mengambil cuti persalinan keempat seterusnya;
f.diberhentikan sementara;dan
g.melaksanakan tugas belajar. Bagi pegawai pindah dan masuk ke instansi pemungut maka Insentif diatur sebagai berikut :
a.bagi pegawai masuk sejak Januari tahun 2023 ke instansi pemungut mak:a yang bersangkutan tidak diberikan Insentif selama I (satu) tahun kedepan;dan
b.bagi pegawai yang keluar dari instansi pemungut dibawah tanggal 15 (lima belas) maka yang bersangkutan tidak diberikan Insentif pada bulan berkenaan. dan

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

(1)
(2)Kepala Instansi Pelaksana mengusulkan penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi. Pelaksanaan penganggaran, pengajuan dan pencairan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan oleh Kepala Instansi Pelaksana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)

Pasal 14

(1)Instansi Pelaksana mengusulkan penganggaran pemberian Insentif berdasarkan target penerimaan yang ditetapkan.
(2)Besaran penganggaran untuk pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan target penerimaan masing-masing jenis Pajak dan Retribusi pada setiap Tahun Anggaran. Penyetoran retribusi dapat dilakukan secara langsung oleh wajib Retribusi dan/atau oleh petugas pemungut retribusi.
(3)
(4)Apabila penerimaan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi, maka penerimaan Retribusi disetor langsung ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu lx:24 jam.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…