DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2018

Nomor: 30
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dimuat perubahan pasal 5, 9, 44A.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanGubernurtentang PerubahanKetigaAtasPeraturanGubernurNomor35Tahun 2011tentangTataCaraPenganggaran, Pelaksanaandan Penatausahaan, PertanggungjawabandanPelaporanSerta Monitoring danEvaluasiBelanjaHibahdanBantuanSosial yang Bersumberdari AnggaranPendapatandanBelanja Daerah; 1.Undang-UndangNomor9 Tahun1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1967Nomor19,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor2828); 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587),sebagaimanatelahdiubahbeberapakali, terakhirdenganUndang-UndangNomor9Tahun2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor23 Tahun2014tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor58,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 3.PeraturanPemerintahNomor20Tahun1968tentang BerlakunyaUndang-UndangNomor9Tahun1967dan PelaksanaanPemerintahandiPropinsi Bengkulu(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1968Nomor34,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2854); 4.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor140,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4578);

5.PeraturanPemerintahNomor2Tahun2012tentangHibah Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2012 Nomor5,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5272); 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah, sebagaimana telahdiubahbeberapakali,terakhirdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor21Tahun2011tentangPerubahan KeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor310); 7.PeraturanMenteri DalamNegeriRepublikIndonesiaNomor32 Tahun2011tentangPedomanPemberianHibahdanBantuan SosialyangBersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor 450)sebagaimana telahdiubahbeberapakali,terakhirdengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2018 tentangPerubahanKetigaAtasPeraturanMenteri Dalam NegeriNomor32Tahun2011 tentang PedomanPemberian Hi bahDanBantuanSosialYangBersumberDariAnggaran PendapatanDanBelanjaDaerah(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2018Nomor465);
8.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukan ProdukHukumDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036); 9.PeraturanDaerahProvinsiBengkuluNomor6 Tahun2007 tentang Pokok-PokokPengelolaanKeuanganDaerah (LembaranDaerah ProvinsiBengkuluTahun2007Nomor6) sebagaimana telahdiubah denganPeraturanDaerahProvinsi BengkuluNomor4 Tahun2016 tentang PerubahanAtas PeraturanDaerahProvinsiBengkuluNomor 6Tanun 2007 tentangPokok-PokokPengelolaanKeuanganDaerah (LembaranDaerah Provinsi BengkuluTahun2016Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANGPERUBAHANKETIGAATAS PERATURANGUBERNURBENGKULUNOMOR35TAHUN2011 TENTANGTATACARAPENGANGGARAN,PELAKSANAANDAN PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNGJAWABANDANPELAPORAN SERTAMONITORINGDANEVALUASIBELANJAHIBAHDAN BANTUAN SOSIALYANGBERSUMBERDARIANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH. PasalI PeraturanGubernurBengkuluNomor35Tahun2011ten tang TataCaraPenganggaran,PelaksanaandanPenatausahaan, PertanggungjawabanclanPelaporanSertaMonitoring dan EvaluasiBelanjaHibahdanBantuanSosialYangBersurnberDari AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(BeritaDaerahProvinsi BengkuluTahun2011Nomor35)yangtelahdiubahdengan PeraturanGubernurBengkulu: a.Nomor28Tahun2014tentangPerubahanAtasPeraturan GubernurBengkuluNornor35Tahun2011tentangTataCata Penganggaran,PelaksanaanDanPenatausahaan, PertanggungjawabanDanPelaporanSertaMonitoringDan EvaluasiBelanjaHibahDanBantuanSosialYangBersumber DariAnggaranPendapatanDanBelanjaDaerah(BeritaDaerah ProvinsiBengkuluTahun2014Nomor28); b.Nomor30Tahun2017tentangPerubahanKeduaAtas PeraturanGubernurBengkuluNomor35Tahun2011 tentang TataCaraPenganggaran,PelaksanaanDanPenatausahaan, PertanggungjawabanDanPelaporanSertaMonitoringDan EvaluasiBelanjaHibahDanBantuanSosialYangBersumber Dari AnggaranPendapatanDanBelanjaDaerah(BeritaDaerah ProvinsiBengkuluTahun2017Nomor30); diubahsebagaiberikut: 1.KetentuanPasal 5ditambahkan2(dua)ayatbaru,yaitu ayat

(5)dan ayat(6),sehinggaPasal 5berbunyisebagaiberikut:

Pasal 5

(1)PemerintahDaerahdapatmemberikanBelanjaHibah sesuaikemampuan keuangandaerah,yang dilakukan setelahmemproritaskanpemenuhanbelanjaurusanwajib danbelanjaurusanpilihan,yangditetapkanberdasarkan ketentuanPeraturanPerundang-undangan.
(2)Pemberianbelanjahibahsebagaimanadimaksud pada ayat( 1) ditujukan untuk menunjang pencapaiansasaran program dan kegiatanpemerintah daerahsesuai urgensi dankepentingandaerah dalarnmendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(3)Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.
(4)Pemberian belanja hibah merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Daerah kepada penerima belanja hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.
(5)Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak terns menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
1. a.Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan/ atau
2. b.Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(6)Pemberian Belanja Hibah harus memberi nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.Ketentuan Pasal 9 ayat (3a) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah lain;
2. b.Penerima belanja hibah berkedudukan dalam wilayah adrninistrasi Pernerintah daerah, kecuali ditefitliRan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;dan
3. c.Mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/ atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
(2)Belanja hibah kepada BAdan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum dasar;
2. b.Penerima belanja hibah berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara atau Sadan Usaha Milik Daerah;dan
3. c.Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/ atau kegiatan sejerus yang telah dilaksanakan.
(3)Dihapus (3a) belanja hibah kepada badan dan lembaga dengan persyaratan paling sedikit: a.memiliki kepengurusanyangjelasdidaerah; b.memilikisuratketerangandomisilidarilurah/Kepala desasetempatatausebutanlainnya; c.berkedudukandalamwilayahadministrasi Pemerintahdaerahdan/ataubadandanlembaga yang berkedudukandiluarwilayah administrasi Pemerintahdaerahuntukmenunjang pencapaian programdankegiatanPemerintahdaerahpemberi hibah;dan d.mempertimbangkankinerjapengelolaanbelanjahibah sebelumnya,akumulasibelanjahibahyangpemah diterimadan/ataukegiatansejenisyangtelah dilaksanakan.
(4)Belanjahibahkepadaorganisasikemasyarakatandengan persyaratanpaling sedikit: a.Telah terdaftarpadakementerianyangmembidangi urusan hukumdanhakasasi manusiapalingsingkat 3(tiga)Tahun,kecualiditentukanlainberdasarkan ketentuanPeraturanPerundang-undangan; b.Berkedudukandalamwilayah administrasi Pemerintahdaerah; c.Memiliki sekretariatdan/ataualamattetapdanjelas; d.Mempertimbangkankinerjapengelolaanbelanjahibah sebelumnya,akumulasi belanjahibahyang pemah diterimadan/ataukegiatansejenisyangtelah dilaksanakan.
(5)Dihapus.
(6)Apabiladalamnaskahperjanjianbelanjahibahdaerah dipersyaratkan untukmenyediakandanapendamping, makabelanjahibahdiberikankepadapenerimabelanja hibahyang bersediamenyediakandanapendamping. 3.DiantaraPasal 44danPasal45disipkan1(satu)pasalyakni Pasal 44A,yang berbunyisebagaiberikut:

Pasal 44A

(1)Bantuansosialberupa uangkepadaindividudan/atau keluargasebagaimanadimaksud dalamPasal44ayat(1) huruf adanhurufbterdiri atasbantuankepadakepada individudan/ataukeluargayang direncanakandanyang tidak dapatdirencanakansebelumnya.
(2)BantuanSosialyang direncanakansebagaimanadimaksud padaayat(1)dialokasikan kepadaindividudan /atau keluargayang sudah jelas nama,alamatpenerimadan besarannyapadasaatpenyusunanAPBD.
(3)Bantuansosial yang direncanakansebagaimanadimaksud pada ayat( 1)berdasarkan usulandaricalonpenerima dan/atau atas usulan kepalaOPD.
(4)Jumlah paguusulanKepalaPDsebagaimanadimaksud pada ayat(3)palingtinggi 50%(limapuluh persen)dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan daricalon penerima.
(5)Bantuansosial yangtidakdapatdirencanakan sebelumnya sebagaimanadimaksud pada ayat(1)dialokasikan untuk kebutuhan akibat resikososial yangtidak dapat diperkirakan pada saat penyusunanAPBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
(6)Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 27 Juli 2018 Plt. GUBERNUR BENGKULU, ttd, H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 27 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, ttd, NOPIAN ANDUSTI BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 30 a.H;;:;;;;;:;:;::::a:,,..,.suai dengan aslinya " IRO HUKUM,

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…