DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2022

Nomor: 30
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanGubemur Bengkulutentang Penyebarluasan ProdukHukum Daerahdi ProvinsiBengkulu; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraKesatuan Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor 12Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor82, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679)sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang-UndangNomor 13 Tahun2022tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 12Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6801); 3.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapakali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 201 7 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 9); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang menyelengarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda dan Produk Hukum Daerah yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan. http://jdih.bengkuluprov.go.id 9.Autentifikasiadalah salinan produkhukumdaerah sesuaiaslinya 10.Mediacetakadalahsaranamediamassayangdicetakdanditerbitkansecara berkalasepertisuratkabar,majalah. 11.Mediaeletronikadalahsaranamediamassayang menggunakan alat-alat eletronik modern,misalnyaradio,televisidanfilm. 12.Mediavisualadalahmediayanghanyamengandalkan inderapenglihatan. Mediavisual berfungsiuntukmenarik perhatian,memperjelassajianide, menggambarkan fakta yang mungkindapatdenganmudahuntukdicernadan diingatjikadisajikandalambentukvisual.
13.Alatperaga lainnyaadalahstiker,banner,bildboarddanbrosur. a.untukmelaksanakan penyebarluasan produkhukumdaerahdiProvinsi Bengkulu; b.untukmemberikan informasidanmeningkatkan pemahaman kepada masyarakat;dan c.untukmempermudah masyarakat dalam memberikanmasukkan terhadap produkhukumdaerah. a.sosialisasi; b.rapatdengar pendapat; c.konsultasipublik; d.uji Publik; e.kunjungankerja; f.seminar, loka karyadan/ataudiskusi; g.media cetak, eletronikdanvideo visual;dan

h.alat peraga lainnya.

BAB II

PENYEBARLUASAN Pasal 3 Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukanmelalui:

Pasal 4

(1)Penyebarluasan rancangan peraturan daerah dilakukanoleh Pemerintah Daerah danDPRDsejak penyusunanPropemperda,penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
(2)Gubernurwajibmenyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah.
(3)Penyebarluasan peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang telah diundangkan dan/ataudi autentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah Bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

PENDANAAN

Pasal 5

Penyebarluasan produk hukum daerah dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTU AN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang menggetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 22-11-2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, ttd . H. HAMKA SABRI Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 21-11-2022 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 30 · dengan aslinya HUKUM, S .H.M.H ______,,,,,'RP'1nhina Tk.I 1~ :::::1:~ 0825 200502 1 005

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 201 7 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 9); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang menyelengarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda dan Produk Hukum Daerah yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan. http://jdih.bengkuluprov.go.id 9.Autentifikasiadalah salinan produkhukumdaerah sesuaiaslinya 10.Mediacetakadalahsaranamediamassayangdicetakdanditerbitkansecara berkalasepertisuratkabar,majalah. 11.Mediaeletronikadalahsaranamediamassayang menggunakan alat-alat eletronik modern,misalnyaradio,televisidanfilm. 12.Mediavisualadalahmediayanghanyamengandalkan inderapenglihatan. Mediavisual berfungsiuntukmenarik perhatian,memperjelassajianide, menggambarkan fakta yang mungkindapatdenganmudahuntukdicernadan diingatjikadisajikandalambentukvisual.
13.Alatperaga lainnyaadalahstiker,banner,bildboarddanbrosur. a.untukmelaksanakan penyebarluasan produkhukumdaerahdiProvinsi Bengkulu; b.untukmemberikan informasidanmeningkatkan pemahaman kepada masyarakat;dan c.untukmempermudah masyarakat dalam memberikanmasukkan terhadap produkhukumdaerah. a.sosialisasi; b.rapatdengar pendapat; c.konsultasipublik; d.uji Publik; e.kunjungankerja; f.seminar, loka karyadan/ataudiskusi; g.media cetak, eletronikdanvideo visual;dan

h.alat peraga lainnya.

BAB II

PENYEBARLUASAN Pasal 3 Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukanmelalui:

Pasal 4

(1)Penyebarluasan rancangan peraturan daerah dilakukanoleh Pemerintah Daerah danDPRDsejak penyusunanPropemperda,penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
(2)Gubernurwajibmenyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah.
(3)Penyebarluasan peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang telah diundangkan dan/ataudi autentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah Bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

PENDANAAN

Pasal 5

Penyebarluasan produk hukum daerah dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV