DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2015

Nomor: 31
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pengaturan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan berlujuan untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Bengkulu. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Talun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentalg Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199O Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun L999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 41 Tahun1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. 5. 7. 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukal Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2O07 tentang Penataan Ruang (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86):
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 10, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor L47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2O04 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O56);
13.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.l2/Menhut- lI l2OO9 tentalg Pengendalian Kebakaran Hutan;
14.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2012 kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahut 2OL4 Nomor 32); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVTNSI BENGKULU.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

(1)Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.kemanusiaan;
2. b.kemandirian;
3. c.kegotong-royongan;
4. d.kesukarelaan;dan
5. e.kewilayahan.
(2)Asas kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksudnya bahwa dalam sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
(3)Asas kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksudnya bahwa dalam sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebisa mungkin hanrs mencerminkan kemampuan dalam keadaan berdiri sendiri.
(4)Asas kegotongroyongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maksudnya bahwa sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus mencerminkan cara kerja yang rasional dan efisien tanpa meninggalkan suasana yang tidak kondusif.
(5)Asas Kesukarelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d maksudnya bahwa sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus mencerminkan beke{a atas kehendak sendiri.
(6)Asas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f maksudnya bahwa sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus sesuai dengan daerah kewenangan masing-masing atau dikooordinasikan pihak yang berwenang diwilayah kebakaran tersebut terjadi. 7-

Pasal 3

Pengaturan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan berlujuan untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4

Sasaran Kegiatan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi:

a.terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab serta pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
b.terlaksananya upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
c.penegakan hukum dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran hutan dan lahan;
d.terlaksananya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai tata ruang secara efisien, efektif, bijaksana dan sesuai dengaa peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
e.tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, meliputi :

a.pencegahan;
b.pemadaman; dan
c.penanganan pasca kebakaran.

Pasal 6

Dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan: 8-

a.sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi serta kerjasama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan pihak lain yang terkait;
b.menyediakan data dan informasi mengenai titik api (tatspot), peta kerawanan kebalaral di dalam kawasan hutan dan lahan, sehingga pencegahaa kebalaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada;
c.fasilitasi terbentuknya Unit Reaksi Cepat (URC) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada masing-masing pengelola kawasan hutan dan lahan yang dapat digerakkan dengan segera ketika terjadi kebakaran;
d.pembuatan model penyuluhan;
e.pelatihan pencegahan kebakaran;
f.pembuatan petunjuk pelaksanaan pencegahan kebakaran;
g.pengadaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran; dan
h.melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

Setiap orang/pengelola kawasan hutan/ penanggung jawab lahal dilarang:

a.melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan hutan dan lahan.
b.membiarkan kawasan hutan dan lahan miliknya atau yang menjadi tanggungiawabnya terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman.
c.membuat api d.an/atau membuang benda-benda yang berpotensi menyebabkan kebakaran di dalam kawasan hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kebakaran.
d.memburu/menangkap satwa dengan menggunakan media api atau aktivitas pernyalaan api di kawasan hutan dan lahan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya; dan/ atau
e.membuka kawasan hutan dan lahan dengan cara membakar.

(1)(2t
(1)(21
(3)

Pasal 8

Setiap badan usaha/pengelola kawasan hutan/ penanggung jawab lahar wajib menyediakan perangkat, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Penyediaan perangkat, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dengan:

a.membentuk Unit Reaksi Cepat Pemadam Kebakaran hutan dan lahan;
b.menyusun Prosedur Tetap (Protap) dan Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan La-l.an;
c.menyediakan peralatan pemadaman kebakaran yang memadai;
d.membangun menara pengawas api;
e.menyediakan embung atau sumber-sumber air untuk pemadaman;
f.peta rawan kebakaran hutan dan lahan; dan
g.membuat sekat bakar.

Pasal 9

Setiap pengelola kawasan hutan dan setiap pemilik/penggarap lahan dengan lahan paling sedikit 10 (sepuluh) hektar wajib membentuk Tim anti api dan menyiapkan peralatan pemadaman kebakaran. Setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar hutan dan lahan berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Setiap orang/ pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik yang disengaja, tidak disengaja dan/ atau akibat perembetan api dari kawasan lainnya. 10-

Pasal 10

Untuk kegiatan wisata alam di dalam kawasan hutan dan lahan yang berpotensi menggunakan api dilakukan dengan perizinan dan pengawasan dari pihak pengelola hutan dan lahan.

Pasal 11

(1)Dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, Dinas melakukan:
1. a.deteksi terl'adinya kebakaran;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait dan/ atau Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
3. c.mobilisasi sumber daya untuk pemadaman di wilayah kerjanya.
(2)Dalam hal kebakaran te{adi di dua wilayah atau lebih kabupaten/kota, Gubernur bertanggung jawab mengkoordinasikan pemadaman.

Pasal 12

Setiap pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan, wajib melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara:

a.melakukal deteksi te{adinya kebakaran hutan/lahan;
b.mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada;
c.membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api;
d.memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman; dan
e.koordinasi dengan instansi yang terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi dan mencegalr bencana.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…