DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2020

Nomor: 31
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Standar harga satuan regional meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor. d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; e. satuan biaya pemeliharaan; f. satuan biaya uang makan dan minum; g. satuan biaya transport; h. satuan biaya sewa; i. satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan Pemerintah; j. satuan biaya reward/penghargaan;dan k. satuan biaya kontribusi asosiasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2O2L; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285fl; Mengingat : 1. 2. 3. ) http://jdih.bengkuluprov.go.id

4.Peraturan Pemer-intah Nomor 12 Tahun 2079 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor 42, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2o2o tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nornor 57);
6.Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 31O);
7.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2oa7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2oar), sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2oo7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2AL6 Nomor 4); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SIANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANC,GARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengqara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ada-lah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id 6- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DpRD Calam penyeienggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi Bengkulu.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
8.Satuan Keq'a Pengeloia Keuangan Daerah ).ang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah ).ang melaksanakan Pengeloiaan Keuangan Daerah.
9.Unit SKPD adalah bagran SKPD yang melaksanakan (satu) atau beberapa Program.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat pA adalah pejabat pemegang ke'u'u'enangan penggunaan anggafan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 1 1. Kuasa PA y'ang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat )'ang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. L2.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TApD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan ApBD.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. i7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah ),ang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memper[anggung jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. http://jdih.bengkuluprov.go.id
19.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat ,'ang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jar,r,'abkan uang untuk keperiuan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian ke{a yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaj i berdasarkan peraturan perLrndang-undangan.
21.Standar Harga Satuan Regional adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan memperlimbangkan tingkat kemahalan regional.
22.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar penJrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1)Standar harga satuan regional meliputi:
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor.
4. d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
5. e.satuan biaya pemeliharaan;
6. f.satuan biaya uang makan dan minum;
7. g.satuan biaya transport;
8. h.satuan biaya sewa;
9. i.satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan Pemerintah;
10. j.satuan biaya reward/penghargaan;dan
11. k.satuan biaya kontribusi asosiasi.
(2)Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai: http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. a.batas tertinggi )'ang besarannya tidak dapat diiampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anSJgaran satuan kerja perangkat daerah;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanva kenaikan harga pasar.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah dalam men)rusun RKA pD menggunakan standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2a21 dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan kemampuang keuangan daerah.
(2)Dalam rangka penyLlsunan RKA pD dapat menggunakan standar Harga Satuan Regional lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan standar Harga satuan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggungiawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan Standar Harga Satuan Regional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pengawasan atas penggunaan Standar Harga satuan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar Harga satuan Regional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 5

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuin-y-a, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 9-lL-2O2A Plt. GUBERNUR BENGKULU, ++A LLLI. H- DEDY ERMANSYAH Jiundangkan di Bengkulu pada tanggal 9-1L-2O2O SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, fid. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2O2O NOMOR 32 Salinan sesuai dengan aslinya M DAN HAM, Muda NIP. 199303 1 002 http://jdih.bengkuluprov.go.id Lampiran I Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3lTahun 2O2O Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O\g tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pecloman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan standar harga satuan regional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2A tentang Standar Harga Satuan Regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1.Satuan Biaya Honorarium;
2.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
4.Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5.Satuan Biaya Pemeliharaan;
6.Satuan Biaya Uang Makan dan Minum;
7.Satuan Biaya Transport;
8.Satuan Biaya Sew.a;
9.Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah; 1C. Satuan Biaya Reutardf Penghargaan; 1 1. Satuan Biaya kontribusi asosiasi;
1.SATUAIT BIAYA HONORARITIM Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi : 1.1 Honoraritrm Penanggurg.Iawab Pergelola Keuangara Honorarium diberikan kepada: 1.1. 1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran {KPA[ http://jdih.bengkuluprov.go.id 1.1.2 Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD); 1.1.3 Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD); L.7.4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PFrIK); 1.1.5 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 1.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD) ; 1.1.7 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan 1.1.8 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. 1.1.9 Honorarium Juru Bayar Gaji Honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk membantu tugas dari Bendahara pengeluaran sebagai Juru Bayar Gaji. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengeiola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a.kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikeloia dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
b.Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
c.Pejabatl ASN yang ditunjuk oleh PPKD selaku KBUD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah di Lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah.
d.untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
e.Staf PPTK merupakan ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk mendukung persiapan, pelaksanaan administrasi Keuangan, teknis dalam kegiatan dan berjumlah 1 orang untuk setiap kegiatan disesuaiakan dengan Pagu Anggaran yang dikelola. http://jdih.bengkuluprov.go.id
f.ketentuan jurnlah PPK SKPD diatur sebagai berikut: 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu. 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK. 3) jumlah PPK SKPD untuk PFTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
g.jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jar,vab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
h.dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.. 1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan. 1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan BaranglJasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barangl jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I.2.3 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjHP) a) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa; b) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan BaranglPekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.00O,0O (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsuitansi yang bernilai paling banyak Rp. 1OO.O00.000,OO (seratus juta rupiah). http://jdih.bengkuluprov.go.id c) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjHP) dapat menerima honorarium dengan Satuan honorarium berupa Orang Buian (oB). 1.2.4 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) a) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan {PPHP) adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa; b) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 1 0O.000.O00,OO (seratus juta rupiah); c) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) beranggotakan 3 (tiga) orang, Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompieksitas pekerjaan, anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal; C) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dapat menerima honorarium sesuai dengan jumlah paket pekerjaannya; e) Satuan honorarium berupa OP. 1.2.5 Honorarium TIM Teknis a) Tim Teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA; b) Tim Teknis dibentuk untuk membantu PA/ KPA, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa; c) Tim Teknis dapat menerima honorarium sesuai dengan jumlah paket pekerjaannya; d) Satuan honorarium berupa OP. L.2.6 Honorarium TIM/ Tenaga Ahli (Pengelola Teknis) a) Tim/Tenaga Ahli (pengeloia teknis) adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan /pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang I jasa. b) TIMI Tenaga Ahli (pengelola teknis) dapat berbentuk Tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; c) Pengelola Teknis berdasarkan SK kepala SKPD. http://jdih.bengkuluprov.go.id 1.3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia 1.3.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahrlan, memberi paparan umum dan/atau materi khusus dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakdrya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 6O (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b.narasumber atau pembahas berasal dari: 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
c.dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 5Oo/o (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 1.3.2 Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berr,'u,enang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, '*,orkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus groLlp dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a.moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau http://jdih.bengkuluprov.go.id
b.moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan I atau masyarakat. 1.3.3 Honorarium Pembau,'a Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Gubernur/r,vakil Gubernur, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat. 1.3.4 Honorarium Pembaca DOA Honorarium Pembaca Doa diberikan Kepada ASN/ Non ASN yang diberikan tugas sebagai Pembaca Doa dan tidak termasuk diklat atau pelatihan 1.3.5 Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berw,enang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, warkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacLr pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 4O (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 1O% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. http://jdih.bengkuluprov.go.id t.4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: No Jabatan' Klasifikasi I u III 1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4 2 Pejabat Eselon III 3 4 5 3 Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional 5 6 7 Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
a.I{lasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b.Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.OO0.O00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp2O.OOO.OOO (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. L.4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran (output)jelas dan terukur;
b.bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah: http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. 1.dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Gubernur; atau
2. 2.antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
c.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 1.4.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur; atau
b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dapat dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. 1.5 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 1.5.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi ti.rgas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang Ciperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. http://jdih.bengkuluprov.go.id L.5.2 Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. 1.6 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.6.1 Honorarium penyrrluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang beru..enang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biay'a dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacLr pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi Bengkulu dengan ketentuan: a lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan paling banyak 75o/o (tujuh puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu; b lulusan DIIDIIIDIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak BO% (delapan puluh persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ; c lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 85 o (delapan puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ; d lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 95oh (Sembilan puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ; dan e lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 125oh (seratus dua puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu. 1.7 Honorarium rohaniawan Honorarium rohanirvan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan. 1.8 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin atau Majalah, Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website 1.8.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnai Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada peny.usun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang benvenang. Unsur sekretariat adalah pembantu rlmnm, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. http://jdih.bengkuluprov.go.id Apabila diperlukan, dalam men;rusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (trteer reuieu) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal. 1.8.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atal-r Majalah Honorar-ium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnaiistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi 'u,'arta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 1.8.3 Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau n'ebsite Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau r,vebsite dapat diberikan kepada pengelola r,vebsite atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Gubernr.rr. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau Website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undan gan, pen gelola teknolo gi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.9 Honorarium Penyelenggaraan Ujian Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada pen),usun naskah ujiar-r, pengalvas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat 1okal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah 1.10 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi diberikan sesuai dengan kepakaran kepada pen)rusun soal yang digunakan pada penilaian tirrgkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan ker,venangan pemerintahan daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id 1.11 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
1. 1.1 1. 1 Honorarium penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yareg memberikan wawasan pengetahuan dan f atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.berasal dari luar satuan kerja penyelenggara atau masyarakat; perangkat daerah
b.berasai dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelen ggara danl atau masyarakat; atau
c.dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 5oo/o (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. l.lL.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. 1.11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik rnidyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi r,vidyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 1.1 1.4 Honorarilim penyusunan modul pendidikan dan pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk men5rusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: http://jdih.bengkuluprov.go.id
a.bagi r,vidyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka u,'idj,'ais-*-ara sesuai dengan ketentuan peraturan peruindang-undangan; dan
b.satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan mcdul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 5O% (lima puluh persen). 1.11.5 Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b.dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c.jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi lAo/a (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan e{isiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d.jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e.jam peiajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan penCidikan Can pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. L.Lz Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. 1.13 HONORARIUM TIM PEIITYEI,ARASAN NASI(AH AKADEMIK, TIM PENTUSUNAI{/ PEMBAHASAN RANCANGAT{ PERATURAI{ DAERAH, TIM PEMBAI{ASAI{ RANCAI{GAIV PERATURAN GUBERNUR/ RANCAIIGAT{ PERATURAN BERSAIVIA GUBERNUR. http://jdih.bengkuluprov.go.id Honorarium i'ang dibenkan kepada Tim 1'ang ditetapkan dengan Keputusan Gukier-nur untuk menJ,n-rsun dan membahas produk hukum daerah )rang berbentuk pengaturan. Pelaksanaan tugas Tim mempedomani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ag tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2}ll Tentang Pembentukan Peraturan Perundang: Undangan juructo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daer:ah jurtcto Peraturan Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 ten+.ang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 1.13.1 Tim penyelarasan Naskah Akademik bertugas untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik RaPerda. 1.13.2 Tim Peny-usunan Raperda bertugas untuk menyiapkan Rancangan Perda ]'ang akan diLrahas di DPRD. 1.13.3 Tim Pembahasan Raperda diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertugas untuk melaksanakan pembahasan Perda bersama DPRD Prcvinsi Bengkulu. 1.13.4 Tim pembahasan Rapergub bertugas untuk menyiapkan dan membahas Rapergub bersama instansi terkait sebelum ditetapkan oleh Gubernur. I(eanggotaan Tim mengikutsertakan perancallg Peraturan perundang-undangan serla dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi. 1.14 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Honorarium Tim Penilai angka kredit merupakan Honorarium )'ang diberikan kepada pegarvai yang ditugaskan Calam proses penilaian angka kredit diluar tugas rutinny'a masing-masing. Kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari Kepala SKPD untuk setiap periode tertentu terhadap PAK sebagai dasar kenaikan pangkat. 1.15 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah Honorarium yang diberikan kepada Pejabat/ ASN yang bertugas untuk melaksanakan Pengurusan Barang Milik Daerah. Ketentuan Pengurus Barang Milik Daerah sebagai berikut :
1. 1.Pemberian Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan paling banyak 12 (dua belas) Bulan;
2. 2.Pengelola Barang Milik Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk Jumlah Pengurus Barang dengan ketentuan sebagai berikut : http://jdih.bengkuluprov.go.id
a.Pada tingkat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang be{umlah paling banyak 4 (empat) orang;
b.Pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Paling Banyak 2 (dua) orang. Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1 TABEL 1.1 SATUAI{ BIAYA HONORARITN'I NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (s) H) 1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penszuna Anggaran (KPA)
1. a.Nilai pazu dana s.d. RpIOO juta OB 1.O40.OOO
2. b.Nilai pagu dana di atas RpIOO juta s.d. Rp25O iuta OB 1.250.000
3. c.Nilai pagu dana di atas Rp25O juta s.d. Rp50O iuta OB 1.450.0O0
4. d.Nilai pagu dana di atas Rp25O juta s.d. Rpl miliar OB 1.660.000
5. e.Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 1.970.000
6. f.Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 2.280.O00
7. g.Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar OB 2.590.000
8. h.Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar OB 3.O10.OOO
9. i.Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar OB 3.420.000
10. j.Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar OB 3.840.000
11. k.Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RpIOO miliar OB 4.250.OOO
  1. 1.Nilai pagu dana di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar OB 4.770.OOO
12. m.Nilai pagu dana di atas Rp25O miliar s.d. Rp500 miliar OB 5.290.000
13. n.Nilai pagu dana di atas RpSOO rniliar s.d. Rp75O miliar OB 5.B10.OOO
14. o.Nilai pagu dana di atas Rp75O miliar s.d. Rp1 triliun OB 6.330.O00
15. p.Nilai pasu dana di atas Rp1 triliun OB 7.370.OOO 1.L.2 Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD} OB 2.250.O4O 1.1.3 Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah {KBUD) OB 1.500.o00 L.L.4 Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PIy|K) a Nilai pazu dana s.d. Rp50 iuta OB 300.000 b Nilai pagu dana 50 juta s.d. Rp1O0 iuta OB 600.000 c Nilai pagu dana di atas RpIOO juta s.d. Rp25O iuta OB 700.o00 d Nilai pagu dana di atas Rp25O juta s.d. Rp50O iuta OB 845.000 http://jdih.bengkuluprov.go.id 1\ (J URAIA]\ bAI UA-I\ BESARAI{ {RBi {1) (2) (s) {4) e Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.ci. Rp5 miliar OB 1.320.000 f Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB 1.500.000 g Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar OB 1.750.000 h Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 1.990.000 i Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar OB 2.230.OOO j Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp1O0 miliar OB 2.475.OOO k Nilai pagu dana di atas RpIOO rniliar s.d. Rp250 miliar OB 2.775.OAO I I{ilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. RpSOO miliar OB 3.000.000 m Nilai pagu dana di atas RpSOO miliar s.d. Rp75O miliar OB 3.380.000 n Nilai pagu dana di atas Rp75O miliar s.d. Rp1 triliun OB 3.650.OOO o Nilai pazu dana di atas Rp1 triliun OB 4.250.000
  1. 1.1.5 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PPTK)
16. a.Niiai oasu dana s.d. RpIOO iuta OB 400.ooo
17. b.Nilai pagu dana di atas Rp10O juta s.d. Rp25O iuta OB 480.000
18. c.Nilai pagu dana di atas Rp25O juta s.d. Rp500 iuta OB 560.OOO
19. d.Nilai pagu dana di atas Rp25O juta s.d. Rp 1 miliar OB 640.000
20. e.Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 760.OOO
21. f.Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miiiar OB 8BO.OO0
22. g.Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. RplO miliar OB 1.OOO.OOO
23. h.Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar OB 1.165.000
24. i.Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 1.325.OOO
25. j.Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 mlliar OB 1.480.000
26. k.Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RpIOO miliar OB 1.650.000
  1. 1.Nilai pagu dana di atas RpIOO miliar s.d. Rp250 miliar OB 1.850.O00 m.Nilai pagu dana di atas Rp25O miliar s.d. RpSOO miliar OB 2.050.ooo
27. n.Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp75O miliar OB 2.250.000
28. o.Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OB 2.450.OOO
29. p.Nilai pazu dana di atas Rp1 triliun OB 2.855.O00 7.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengeloia Keuangan Daerah (PPK SKPKD} a Niiai pazu dana s.d. RpIOO juta OB 400.ooo http://jdih.bengkuluprov.go.id NO URAiAN SATUAN BESARAN {Rp)
(1)\4
(3)AI b Nilai pagu dana di atas RpIOO juta s.d' Rp25O iuta OB 480.000 c Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp50O iuta OB 570.000 d Nilai pagu dana di atas Rp25O juta s.d. Rpl miliar OB 660.O00 e Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d' Rp2,5 miliar OB 770.OOO f Nilai pagu dana di atas RP2,5 miliar s.d. RpS miliar OB 880.000 g Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. RplO miliar OB 990.0O0 h Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar OB 7.250.OOO i Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 1.520.000 j Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d. Rp75 miliar OB 1.780.000 k Nilai pagu dana di atas RP75 miliar s.d. RpIOO miliar OB 2.O40.OOO 1 Nilai pagu dana di atas RpIOO miliar s.d. Rp25O miliar OB 2.440.OOO m Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. RpSOO miliar OB 2.830.000 n Nilai pagu dana di atas RpSOO miliar s.d. Rp750 miliar OB 3.230.O00 o Nitai pagu dana di atas Rp75O miliar s.d. Rpl triliun OB 3.620.000 rr Nilai pasu dana di atas Rpl triliun OB 4.42A.OOO 1.t.7 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan a Nilai pazu dana s.d. RP1OO juta OB 340.OO0 b Nilai pagu dana di atas Rp1O0 juta s.d. Rp250 iuta OB 420.000 c Nilai pagu dana di atas Rp25O juta s.d' Rp50O iuta OB 500.ooo a Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rpl miliar OB 570.000 e Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 670.O00 f Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS mikar OB 770.000 g Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rp10 miliar OB 860.000 h Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar OB 1.O90.OOO i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar OB 1.320.000 j Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d, Rp75 miliar OB 1.s50.000 k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RplO0 miliar OB 1.780.000 1 Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d.RP250miliL OB 2.t20.ooo m Nilai pagu dana di atas Rp25O miliar s.d. RpSOO miliar OB 2.470.OOO n Nilai pagu dana di atas RpSOO miliar s.d. Rp750 miliar OB 2.810.0OO o Nilai pagu dana di atas Rp75O miliar s.d. Rp1 triliun OB 3.160.000 http://jdih.bengkuluprov.go.id NO URAiAN SATUAN BESARAN (Rp) t1)
(2)(3) (4) p Niiai pagu dana di atas Rp1 triliun OB 3.840.0OO 1.1.8 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu a Nilai pagu dana s.d. RP1OO juta OB 260.000 b Nilai pagu dana di atas RP10O juta s.d. Rp250 iuta OB 310.000 c Nilai pagu dana di atas Rp25O juta s.d. Rp50O iuta OB 370.OO0 d Nilai pagu dana di atas RP250 juta s.d. Rp1 miliar OB 430.OO0 e Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rr:2.5 miliar OB 500.000 f Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 570.000 g Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rpl0 miliar OB 640.OOO h Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar OB 810.000 i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar OB 980.000 j Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar OB 1.150.000 k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp1O0 miliar OB 1.330.O00 I Nilai pagu dana di atas Rp1O0 miliar s.d. Rp25O miliar OB 1.580.000 m Nilai pagu dana di atas Rp25O miliar s.d. Rp5O0 miliar OB 1.840.000 n Nilai pagu dana di atas RpSOO miliar s.d. Rp75O miiar OB 2.090.OOO o Nilai pagu dana di atas Rp75O miliar s.d. Rp1 triliun OB 2.350.000 p Nilai pagu dana di atas np1 trittUn OB 2.860.OOO t.1.5 Juru Bayar Gaii O s.d 10O Juta OB 250.000 > 1OO Juta s.d 25O Juta OB > 250 Juta s.d 500 Juta OB > 5O0 Juta s.d 1 MilYar OB > 1 Miiyar s.d 2,5l4llye! OB , 2,5 Milyar s.d 5 Mlly4l OB > 5 Milyar s.d 1O MilYar OB > 1O Milyar s.d 25 MilYar OB > 25 Milyar s.d 5O MilYar OB 330.000 > 50 Milyar s.d Z! l{ilyar OB > 75 Milyar s.d 1OO Milye! OB 410.000 > 100 Milyar s.d 250 Milyar OB > 250 Milyar s.d 5OO Milyar OB 490.000 > 5O0 Milyar s.d Eq-I4llYeI OB > 75O Milyar s.d l lttllg4 OB 570.OOO L.2 nononentuu PENGADAAN BARANG/ JASA f:.t Honorarium Pejabat Pengadaan Baffirrg./ Jasa OB 680.000 t.ZZ Aonorarium KelomPok Kerja Pemilihan Pengadaan gg{-anl71.Igsa- l*21.1 Honorarium KelomPok Kerja Pemilihan Pengadaan Barangl Jasa (Konstruksi) http://jdih.bengkuluprov.go.id NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1){21
(3)(4)
1. a.Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp2OO juta OP 680.OOO
2. b.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp200 juta ".4.8Pt99j914- OP 850.OOO
3. c.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp5O0 juta s.d. Rp1 q4t"t OP 1.020.000
4. d.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp1 miiiar s.d. Rp2,5 miliar OP r.270.ooo
5. e.Nilai Pagu Pengadaan di.atas Rp2,5 miliar s.d. RP! q4te1- OP 1.520.OOO
6. f.Nilai Pagu Pengadaan diatas RpS miliar s.d. Rp10 miliar OP 1.780.000
7. g.Nilai Pagu Pengadaan diatas RplO miliar s.d. Rp25 miliar OP 2.120.OOO
8. h.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. RP50 miliar OP 2.450.OOO
9. i.Nilai Pagu Pengadaan diatas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar OP 2.79A.OOO
10. j.Nilai Pagu Pengadaal diatas Rp75 miliar s.d. RP1OO miliar OP 3.130.00O
11. k.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp1O0 miliar s.d. RP25O miliar OP 3.580.000
  1. 1.Niiai Pagu Pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. RPSOO miliar OP 4.O30.OOO
12. m.Nilai Pagu Pengadaan diatas RpSOO miliar s.d. RP75O miliar OP 4.490.0OO
13. n.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp75O miliar s.d. RP1 triliun OP 4.940.OOO
14. o.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp1 triliun OP 5.560.OOO L.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Batangf Jasa{NonKonsL
15. a.Nilai Pagu Pengadaan sampai denean RP2OO juta OP 760.OOO
16. b.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp200 juta s.d. RP500 juta OP 760.000
17. c.Nilai Pagu Pengadaan diatas RpSOO juta s.4.8i ]_rn4lel- OP 920.000
18. d.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. RP2,5 !q4141 OP 1.140.OO0
19. e.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. RPS miliar OP i.370.000
20. f.Nilai Pagu Pengadaan diatas RpS miliar s.d. nplP-q4tef- OP 1.600.ooo
21. g.Nilai Pagu Pengadaan diatas RplO miliar s.d. RP25 miliar OP 1.910.0OO
22. h.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. RPSO miliar OP 2.2lO.OOO http://jdih.bengkuluprov.go.id NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)\4
(3)(4)
1. i.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp5o miliar s,4.!PZ! rn4ie! OP 2.520.OOO
2. j.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. RPi00 miiiar OP 2.820.0O0
3. k.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rpi00 miliar s.d. RP250 miliar OP 3.230.000
  1. 1.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. RP5OO miliar OP 3.640.000
4. m.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. RP75O miliar OP 4.O40.OOO
5. n.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp750 miiiar s'd. RP1 triliun OP 4.450.O00
6. o.Nilai Pagu Pengadaan diatas Rpl triliun OP 5.010.0o0 LZ.Z.g Honorarium Keiompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barangl Jasa untuk Jasa Konsultansif Jasa LainYa (I'{on Konstruksi)
7. a.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s.d RP50 juta OP 450.OOO
8. b.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas RP50 juta s.d RplOO.iuta OP 450.OOO r:S Honoratium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekeriaan (PjHP) OB 420.OOO l2A Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekeriaan (PPHP) a) > 2OO Juta s.d 50O Juta OP 180.OOO b) > soo Juta q.d-l I\Ai]Yet OP 210.0O0 c) > 1 Milyar s.d 2,5 Milyar OP 240.OOO d) ,2,5 Milyar s.d 5 MilYar OP 300.000 e) > 5 Milyar s.d 10 Milyar OP 360.000 fl > 10 Milyar s.d 2O Milyar OP 42A.OOA s) >2oMilyars,@ OP 480.000 h) , 50 Milyar s.d E-l4ilYar OP 550.000 i) > 75 Milyar s.4 ]!q-!/lilyer OP 610.OOO > 1o0 Milyar s.d 2QQ,l4iUar OP 700.000 1.2.5 Honorarium TIM Teknis EI b) O s.d 2OO Juta OB 150.O00 OP 360.000 c) > 500 Juta s.d 1 Milyar OP 420.000 d), 1 Milyat s.d2,5-!4!lyel OP 480.000 e) , 2,5 Milyq r4!-!4ily"L OP 600.ooo f) > 5 Milyar s.d 1q-14-!ry4! OP 720.OAO s) > 10 Milyar s.d 2O MilYar OP 840.000 h) , 20 Milyar s.d 5O Milyar OP 960.OOO i) > 50 Milyar s.d 75 MilYar OP 1.100.ooo > 75 Milyar s.d 100 Milyar OP 1.22A.OOO k) > 10o MilYatS42tq I\4!Y3. OP 1-400.oo0 http://jdih.bengkuluprov.go.id NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1.2.6 Honorarium TIM/ Tenaga Ahli (Pengelola Teknis) a) 0 s.d 200 Juta OP 250.OOO b) > 2O0 Juta s.d 50O Juta OP 460.000 c) > 5O0 Juta s.d 1 MilYar OP 520.000 d) > 1 Milyar s.d 2,5 MilYar OP 580.000 e) > 2,5 Milyar s.d 5 MilYar OP 700.000 fl > 5 Milyar s.d 10 Milyar OP 820.000 e) > 1O Milyar s.d 2O MilYar OP 940.OOO h) > 20 Milyar s.d 50 MilYar OP 1.060.000 i) > 50 Milyar s.d 75 Milyar OP 1.200.000 i) > 75 Milyar s.d 1O0 MilYar OP 1.320.000 k) > 1O0 Milyar s.d 25O MilYar OP 1.500.o00
1. c.Nilai Pagu Pengadaan Jasa iainya s.d Rp100 juta OP 450.OOO
2. d.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainya diatas RpIOO iuta s.d Rp25O juta OP 4BO.OOO
3. e.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainya diatas Rp25O iuta s.d. RpSOO juta OP 600.000
4. f.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa Tatnya diatas RpSOOiuta s.d. Rp1 miliar OP 720_OOO
5. g.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainya diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP 910.OOO
6. h.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /jasa latnya diatas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar OP 1.090.000
7. i.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainya diatas RpS miliar s.d. RplO miliar OP L.270.AOO
8. j.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainya diatas RplO miliar s.d. Rp25 miiiar OP 1.510.000
9. k.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainya diatas Rp25 miliar s.d, Ep!9 rnliar- OP 1.750.000
  1. 1.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainya diatas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar OP 1.990.000
10. m.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansiljasa lainya diatas Rp75 miliar s.d.RplQQ rnili3l- OP 2.230.OOO
11. n.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainya diatas Rp1O0 miliar s.d. RP2!Q-!q4lgr OP 2.560.000
12. o.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansiljasa lainya diatas Rp25O miliar s.d.BpEQ9 rr,4tg1- OP 2.880.O00
13. p.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainya diatas RpSOO miliar s,4.!PZ!Q rn49r OP 3.200.000
14. q.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsuitansi./jasa lainya diatas Rp75O miliar s.d. RP1 triliun OP 3.520.OOO http://jdih.bengkuluprov.go.id NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(21 (3) (41
1. r.Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansiljasa lainya diatas Rp1 triliun OP 3.960.000 1.3 HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA 1.3. 1 Honorarium Narasumber/ Pembahas
2. a.Menten/ Pejabat Setingkat Menterif Peiabat Negara LainYa OJ 1.700.ooo
3. b.Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Gubernur/ Pejabat Daerah LainnYa vans disetarakan OJ 1.400.o00
4. c.Peiabat Eselon ll yans, disetarakan OJ 1.200.ooo
5. d.Peiabat Eseion Il/ vang, disetarakan OJ 1.OOO.OOO
6. e.Pejabat Eselon III ke Bawah/ yang disetarakan OJ 900.ooo 1.3.2 Honorarium Moderator OK 700.ooo 1.3.3 Honorarium Pembawa Acara OK 400.000 1.3.4 Honorarium Pembaca DOA OK 300.000 1.3.SHonorarium Panitia
7. a.PenanggungJawab OK 450.000
8. b.Ketua/ Wakil Ketua OK 400.ooo
9. c.Sekretaris OK 300.000
10. d.Anggota OK 300.ooo 1.4 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN L.4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiata,4 yang ditetapkan oleh Gubernur
11. a.Pengarah OB 1.500.ooo
12. b.Penangzungiawab OB 1.250.000
13. c.Ketua OB 1.OO0.OO0
14. d.Wakil Ketua OB 850.OOO
15. e.Sekretaris OB 750.OOO
16. f.Anggota OB 750.OOO 1.4.2 yans ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
17. a.Pengarah OB 750.000
18. b.Penangzungiawab OB 70a.ooo
19. c.Ketua OB 650.000
20. d.Wakil Ketua OB 600.000
21. e.Sekretaris OB 500.ooo
22. f.Anggota OB 500.000 1.4.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretg{$ laqgh
23. a.Ketua/ Wakil Ketua OB 250.OOO
24. b.Anggota OB 220.OOO 1.5 HOUOnanIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA 1.15.lHonoraroium Pemberi Keterangan Ahiii Saksi Ahli OK 1.800.oo0
  1. 1.i 5.2 Honorarium Beracara OK 1.800.000 7.6 HONORARIUM PEI{YULUH ATAU PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 7.6.7 SLTA OB 1.725.OOO 1.6.2 DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan OB 1.840.000 1.6.3 Sariana {S1) OB 1.955.0OO 1.6.4 Master (S2) OB 2.185.O00 1.6.5 Doktor {S3) OB 2.760.OOO 1.7 HONORARIUM ROHANIAWAN OK 400.000 http://jdih.bengkuluprov.go.id NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) {1) t2l {3) (41 1.8 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNALIBULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE 1.8.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
25. a.Penanqzunq Jawab Oter 500.000
26. b.Redaktur Oter 400.000
27. c.Penvuntins/ Editor Oter 300.000
28. d.Desain Grafis Oter 180.000
29. e.Fotogafer Oter 180.OOO
30. f.Sekretariat Oter 150.OOO
31. g.Pembuat Artikel Per Halaman 200.ooo 7.8.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Maialah a Penangsung Jawab Oter 400.000 b Redaktur Oter 300.ooo c Penyunttns./ Editor Oter 250.O00 d Desain Gralis Oter 180.000 e Fotosrafer Oter 180.000 f Sekretariat Oter 150.OOO g Pembuat Artikel Per Halaman 100.o00 1.8.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website a PenanggungJawab OB 500.ooo b Redaktur OB 450.000 c Editor OB 400.000 d Web Admin OB 350.000 e Web Developer OB 300.000 f Pembuat Artikel Per Halaman 100.o00 1.9 HONORARIUM PENYELBNGGARA UJIAN 1.9.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
32. a.Pen5rusun atau Pernbuat Bahan Ujian Naskah/ Pelaiaran 150.OOO
33. b.Pengawas Ujian OH 240.OOO 1.9.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah
34. a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelaiaran 190.000
35. b.Pengawas Ujian OH 270.OOO
36. c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ Mata Uiian 7.500
  1. 1.10 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI 1.10.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tinskat Provinsi Per Butir Soal 100.000 l.lo.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi
37. a.Telaah Materi SoaI Per Butir Soal 45.000
38. b.Telaah Bahasa Soal Per Butir Soal 20.ooo 1.11 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDiKAN DAN PELATiHAN {DIKLAT) 1 1.1 Honorarium Penceramah OJP 1.OOO.O00 http://jdih.bengkuluprov.go.id NO URAIAN SATUAN BESARAN iRp)
(1)p) (3) AI .11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP 300.000 .11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penvelenggara OJP 200.o00 L. 7 1.4 Honorarium Pen;rusunan l4q4ql !1!lg! Per Modul 5.000.oo0 1.11.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kesiatan Diklat
1. a.Lama Diklat s.d 5 Hari 1) PenanggungJawab OK 450.OOO 2l Ketua/ Wakil Ketua OK 400.000 3) Sekretaris OK 300.ooo 4l Anggota OK 300.000
2. b.Lama Diklat 6 s.d 3O Hari 1) PenanggungJawab OK 675.OOO 2l Ketua/ Wakil Ketua OK 600.o00 3) Sekretaris OK 450.000 4l Ansqota OK 450.OOO
3. c.Lama Diklat lebih dari 3O Hari 1) PenanggungJawab OK 900.000 2l Ketua/ Wakil Ketua OK 800.000 3) Sekretaris OK 600.o00 4l Anggota OK 600.oo0 1.12 ilONORAzuUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH l.L2.lHonorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. a.Pembina OB 3.500.000
5. b.Pengarah OB 3.000.000
6. c.Ketua OB 2.500.0o0
7. d.Wakit Ketua OB 2.OOO.OOO
8. e.Sekretaris OB 1.500.ooo
9. f.Aneeota OB 1.300.000 l.l2.2Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
10. a.Ketua OB i.ooo.ooo
11. b.Sekretatis OB 900.ooo
12. c.Anggota OB 600.o00 1.13 Honorariu* Tim Penyelarasan Naskah Akademik, Tim Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peratural Daerah, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur/ Rancangan Peraturan Bersama Gubernur.
13. a.Pengarah OK 1.700.000
14. b.Penanggung Jawab OK 1.600.ooo
15. c.I(etua OK 1.500.000
16. d.Wakil Ketua OK 1.400.0o0
17. e.Sekretaris OK 1.300.o00
18. f.Anggota OK 1.200.000 L.14 Honorarium Tim Penilai engkAlkg!4
19. a.Tim Penilai Angka Ikedit DUPAK 50.ooo
20. b.Tim Sekretariat Angka Kredit DUPAK 20.000 1.15 Honorarium Penzurus Barang Milik D".trh
21. a.Pengurus Barang Milik Daerah tingkat PA/PB OB 550.OOO
22. b.Pengurus Barang Milik Daerah tingkat KPA/KPB OB 500.ooo http://jdih.bengkuluprov.go.id 2 SATUAN BIAYA PERJALANAIV DINAS Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
23. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
24. b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis Lainnya
25. c.pengumandahan (datasering);
26. d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
27. e.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
28. f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
29. g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
30. h.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
31. a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang trerkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
32. b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
33. c.efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
34. d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjaianan dinas. Perjaianan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
35. a.uang harian;
36. b.biaya transPort;
37. c.biaya PenginaPan; dan
38. d.uang representasi perjalanan dinas. Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:
  1. 1.uang harian;
  2. 2.uang representasi; dan
  3. 3.biaya penginaPan. http://jdih.bengkuluprov.go.id Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II peraturan Gubernur ini.
39. a.SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS REPRESENTASI. DAN UANG
  1. 1.Uang Harian Perjalanan Dinas Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar Provinsi Bengkulu dan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota, Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.2 Tabel 1.2 A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH I IIAP PPN\/INIAI DALAM KOTA LEBIH DARr s (DELAPAN) JAM (Rp) BENGKULU (Rp) 1) /o\ \zl l+, (s) (6)
  2. 1.ACEH OH 360.OOC 140.OOC i 10.000
  3. 2.SUMATERA UTARA OH 370,OO0 150.OOC 110.0O0 J. RIAU OH 370.O00 150.OOC 110.000
  4. 4.KEPULAUAN RIAU OH 370.OOC 150.OOC 110.O00 JAMBI OH 370.OOC 150.OOC 110.000
  5. 6.SUMATERA BARAT OH 380.OOC 150.OOC 110.000
  6. 7.SUMATERA SELATAN OH 3ao.ooc 150.OOC 110.000
  7. 8.LAMPUNG OH 380.OOC 150.OOC 110.OOO
  8. 9.BENGKULU OH 380.OOC 150.OOC 110.OOO
  9. 10.BANGKA BELITUNG OH 410.OOC 160.OOC 120.000 11 BANTEN OH 370.OOC 150.OOC 110.000 t2. JAWA BARAT OH 430.OOC 170.OOC 310.000
  10. 13.D,K.I. JAKARTA OH 530.OOC 2LO.OOC 160.000
  11. 14.JAWA TENGAH OH 370.OO0 150.OOC 110.000
  12. 15.D.I. YOGYAKARTA OH 420.AOC 170.OOC 130.OOO 1G. JAWA TIMUR OH 410.OOC 160.OOC 120.OOO
  13. 17.BALI OH 4AO.OOC 190.OOC 140.OOO
  14. 18.NUSA TENGGARA BARAT OH 440.OOC 180.OOC 130.OOO
  15. 19.NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.OOC 170.OOC i30.000
  16. 24.KALIMANTAN BARAT OH 380.OOC l50.ooc 110.O00 2r KALIMANTAN TENGAH OH 360.OOC 140.OOC 110.OOO NO PROVINSI SATUAN DIKLAT (Rp) la\ lu, http://jdih.bengkuluprov.go.id NO PROVINSI SATUAN LUAR PROVINSI BENGKULU (Rp) DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DET,APAN) JAM (Rp) DIKLAT (Rp)
(1){21 (3) (41 (s) (6)

22.KALIMANTAN SELATAN OH 380.OOC 150.OOC 110.000
23.KALIMANTAN TIMUR OH 430.OOO 170.OOC 130.OOO
24.KALIMANTAN UTARA OH 430.OOO 170.OOC 130.OOO
25.SULAWESI UTARA OH 370.OOC 150.OOC 1i0.oo0
26.GORONTALO OH 370.OOC 150,OO0 i 10.000
27.SULAWESI BARAT OH 410.OOC 160.OOC i20.ooo
28.SULAWESI SELATAN OH 430.OOC 170.OOO 130.OOO
29.SULAWESI TENGAH OH 370.OOC 150.OOC 110.000
30.SULAWESI TENGGARA OH 380.OOC 150.OOC 110.000
31.MALUKU OH 380.OO0 150.OOC 110.OOO aa MALUKU UTARA OH 430.OO0 170.OOC 130.000 aa .).) - PAPUA OH 580.OO0 230.OOC 170.000
34.PAPUA BARAT OH 480.OOC 190.OOC 140.O00 NO KABUPATEN/KOTA SATUAN BESARAN (Rp) KET

(1){2\
(3)(4) (s)

1.Kota Bengkulu OH 150.000 Lebih dari 8 Jam
2.Kab. Kaur OH 380.OOO J. Kab. Bengkulu Selatan
4.Kab. Seluma
5.Kab. Bengkulu Tengah
6.Kab. Kepahiang
7.Kab. Rejang Lebong
8.Kab. Lebong
9.Kab. Bengkulu Utara
10.Kab. Mukomuko B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
2.Uang Representasi Perjalanan Dinas Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II y'ang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tsps porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum, Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3 http://jdih.bengkuluprov.go.id TABEL 1.3 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS NO. URAIAN SATUAN LUAR PROVINSI BENGKULU (Rp) DALAM PROVINSI BENGKULU LEBIH DARr 8 (DELAPAN) JAM (Rp) (1' (2) (s) (4) (s)
1.PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH OH 250.000 125.000 ) PEJABAT ESELON I OH 200.000 100.000 3 PFJABAT ESELON II OH 150.OOO 75.OOO

b.SATUAIT BItrTA PENGINAPAI{ PER-IAI.AT{Ail DIITAS
1. 1.Perjalanal Dinas Luar Provinsi Bengkulu Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Luar Frovinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk men5rusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Luar provinsi bengkulu. Adapun, sa.tuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1-4 TABEL 1.4 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI BENGKULU NC PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL GUBERNUR / KETUA DPRD/ PtsJABAT ESELoN 1 (Rp) ANGGOTA DPRD / PE]ABAT ESELON II (Rp) PEJABAT ESELON IIIl GOLONGAN IV {Ro) PEJABAT ESELON rvl GOLONGANIII {Rnl GOLONGAN r/il (Rp) ( It {21 (3) (4t (sl {6) (7t i8) 1 {CEH OH 4.420.OOC 3.526.00( r.294.OOC 556.00C 556.00(
2. 2.3UMATERA UTARA OH 4.960.00c 1.518.OO( 1.100.oo( 530.OOC 530.00( J. ?IAU OH 3.820.00( 3.119.OO( 1.650.00{ 852.00t 852.00(
3. 4.GPULAUAN RIAU OH 4.275.OOC 1.854.O0( 1.037.00( 792.OOL 792.OO(
4. 5.JAMBI OH 4.000,00c 3.337-OO( 1.212.40( 580.00c 580.00(
5. 6.]UMATERA BARAT OH 5.236.00C 3.332.00( 1.353.OOC 650.00c 650.00(
6. 7.3UMATERA SELATAN OH 5.850.OoC 3.083.00( 1.571.O0( 861.00C 861.Oot 8 .AMPUNG OH 4.491.OO( 2.067.OOC 1.140.00( 580.00( 580.OO(
7. 9.3ENGKULU OH 2.O7 t.AO( 1.628.OOC 1.546.00( 630.O0( 630.O0( 10 ]ANGKA BELITUNG OH 3.827.OO( 2.838.00C 1.957.OO( 622.OO{ 622.OOC 11 ]ANTEN OH 5.725.OO( 2.373.OOC 1.OOO.O0( 718.00C 71B.OO( t) IAWA BARAT OH 5.381.00( 2.755.00C 1.006.o0( 570.OOt 570.OO( 1C ).K. I. JAKARTA OH 5.850.O0( 1.490.00c 992.00t 730.00t 730-OO(
8. 14.,AWA TENGAH OH 4.242.OO( 1.480.00c 954.00( 600.oot 600.00( 15 ).I YOGYAKARTA OH 5.O17.OO( 2.695.00C 1.384.OO( 845.OO( 845.OO(
9. 16.IAWATIMUR OH 4.400.00( 1.605.00c 1.076.OO( 664.OoC 664.00( t7 ]ALI OH 4.890.00r 1.946.O0C 990.00( 910.00c 910.O0(
10. 18.\USA TBNGGARA BARAT OH 3.500.ooc 2.648.OOC 1.418.O0C 580.OO( 580.00c t9. NUSA TENGGARA TIMUR OH 3.OOO.O0( 1-493.OOC 1.355.00( 550.00( 550.OoC 20 GLIMANTAN BARAT OH 2.654.OO( 1.538.00( 1.125.00( 538.00( 538.00( http://jdih.bengkuluprov.go.id \L PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL GUBERNUR / KETUA DPRD/ PnlABAT ESELON 1{Rp} ANGGOTA DPRD / PE.IABAT trSELON II (Rp) PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp) PEJABAT ESELON IVl GOLONGA.NTIII (Rp) GOLONGAN r/fi (Rp) 1) {2t

(3)(41 (s) (6) (7t (8) 1 GLIMANTAN TENGAH OH 4.SO1.000 3.391.00C 1.160.O0C 659.00t 659.00C ), GL]MANTAN SELATAN OH 4.797.OOC 3.316.OOC 1.500.00c 540.00( 540.00c 23 <ALIMANTAN TIMUR OH 4.000.oOc 2.188.00t 1.507.00c 804.00c 804.O0(

24.(ALIMANTAN L]TARA OH 4.000.00c 2.188.00c 1.so7.00c 804.OoC 804.O0( 25 JULAWtrSI UTARA OH 4.919.00C 2.290.OO( 924.OOC 782.OOC 782.OO( 26 fORONTALO OH 4.168.00c 2.549.OOC 1.431.O0( 764.OOC 764-OO( )'7 iULAWESI BARAT OH 4.076.OO( 2.581.00C 1.075.00( 704.4O( 704.OO(
28.JULAWESI SELATAN OH 4.820.oo( 1.550.00c l.o20.oo( 732.OO{ 732.OO( z9- SULAWESI TENGAH OH 2.309.OO( 2.A27.OOC 1.567.OO( 951.OOC 951.OOC
30.JULAWESI TENGGARA OH 2.475.OO( 2.O59.OOC L.297.OU 786.00t 786.OOC 1 \{ALUKU OH 3.467.OOC 3.240.oOC 1.O48.OOC 667.00( 667.OOt
32.dALUKU UTARA OH 3.440.00t 3. i75.00c i.073.00( 600.00c 600.00( .1.1 . )APUA OH 3.859.OO( 3.318.00c 2.521.OO( 829.OOC 829.00(
31.PAPUA BARAT OH 3.872.OO( 3.212.OOC 2.056.OOt 71A.OO( 778.OOC Daiam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 3oo/o (tiga puluh persen dari tarif per,ginaparr di kota temPat tujuan)
2.Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Dalam Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menJrusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi bengkulu. Adapun, satlfan biaya penginapan Perjalanan Dinas Provinsi Bengkulu Daerah terinci pada Tabel 1.5 Tabel 1.5 BiaYa PenginaPan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkuiu No Golongan Satuan Uang Penginapan (Rp) t1)

(2)(3) (4)

1.GUBERNUR i KETUA DPRD/ PF^IABAT ESELON 1 OH 750.O00
2.ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESBLON TI la OH 500.000
3.PEIABAT ESELON III/ GOLONGAN IV OH 400.o00
4.PF^IABAT ESELON TV/ GOLONGAN III OH 300.ooo
5.GOLONGAN Ii II OH 250.000 http://jdih.bengkuluprov.go.id
2.SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 2.L Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggalr:akan di luar kantor daiam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masYarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat)jenis yaitu:

a.paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) ka1i, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b.paket Rillday Satuan biaya paket fuUdag disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginaP. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 {dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
c.paket HatfdaY Satuan biay,a paket tnWaU disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima)jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
d.paket Residence Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minima-l 12 (dua belas)jam dan tanpa menginaP. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) ka1i, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : http://jdih.bengkuluprov.go.id
a.akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk (dua) orang; dan
b.dalam rangka e{isiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam meiaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor lfullboard, fullday, halfdag, d,an residence\ dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangUndangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.6 dan Tabel 1.7 TABEL 1.6 SATUAIT BIAYA I(EGIATAI{ RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR I(AI{TOR SErIIYGI(AT GUBERIITUR ATAU ESEI.ON I TABEL 1.7 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR I(ANTOR SETINGI{AT ESELON II 2.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan futtday, kegiatan halfdag, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.9 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai NO URAIAN SATUAN HALFDAY {Ro} FULLDAY {Rp} FULLBOARD Rp) RESIDENCE {Ro}

(1)(2) {p)
(4)(s) (6) (7) 1 Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor setingkat Gubernur atau Eselon I OP 250.000 373.000 973.O00 623.000 NO URAIAN SATUAN HALFDAY (Rp) FULLDAY /Rp) FULLBOARD Ro) RESIDENCE {Rpl
(1)(2) (s) (4) (5) (6) (7) 1 Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor setingkat Eselon II OP 2t4.OOO 284.000 912.OOO 498.O00 http://jdih.bengkuluprov.go.id ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan latau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. TABEL 1.8 UANG I{ARIAII KEGIA?AN RAPAT ATAU PERTEMUAII DILUAR I{AI{T'OR

3.SATUAN BIAYA PEI'IGADAAIT I{TilDARAAI{ DITTAS Satuan biaya yang digunakan untuk men5rusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 1.9 TABEL 1.9 SATUAN BIAYA KENDARAAN DIITAS NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) t1) (2) (s) H) I KENDARAAN DINAS PEJABAT
1.Peiabat Eselon I Unit 702.970.4OO
2.Peiabat Eselon II Unit 482.961.OOO II KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 IEMPAT}
1.PickUp Unit 259.112.500
2.Minibus Unit 320.255.000
3.Double Gardan Unit 472.230.000 III KENDARAAN OPERASIONAL BUS
1.Roda 4 dan/ atau Bus Kecil Un t 360.942.000
2.Roda6 dan/ atau BUS tq4e4g Un t 7 78.252.O0O
3.Roda 6 dan/ atau Bus Besar Un t 1.1184.787.OOO IV KENDARAAN OPERASIONAL DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) DAN RODA 3 ITIGA}
1.Operasional Unit 31.688.000
2.Lapangan Unit 38.146.000
5.SATUAI{ BIAYA UA![G MAI(AN ASIT Satuan biaya uang makan Aparatur Sipil Negara merupakan satu.an biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan Pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja, Standar Satuan biaya uang makan Aparatur Sipil Negara diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : NO URAIAN SATUAN FULLBOARD DILUAR KOTA (Rp) FULLBOARD DIDALAM KOTA (Rp) FULLDAY/HALF DAY DIDALAM xOTA {Rp) RESDEIICE DI DALAM KOTA {Rp)

(1)(2) (s) (4) (s) (6) {7) 1 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor OH 130.OOO 130.OOO 9s.000 130.OOO http://jdih.bengkuluprov.go.id Tabel 5 Satuan Uang Makan ASN NO. Uraian Satuan Biaya (Rp) I 2 3 4 1 Golongan I dan II OH 30.000 2 (} lnncren ITI OH 32.500 Golongan IV OH 37.500 3 Ketentuan : Uang Makan tidakdiberikan/dilakukanpemotonganapabilaASN bersangkutan tidak masuk kerja (sakit, izin, cutt, diklat dan tanpa keterangan), ataumelaksanakansuratperintahperjalancinas.

6.SATUAN BIAYA ?RA.IUSPORT 6.lUangTranspoltPelaksanaanTYainingCenter|TC| uang Transport Pelaksan aan Training center (TC) dibayarkan pada saat Atlet/pelatih mengikuti training center daiam rangka Multi Euent (PoPwIL/POPNAS/PERPARNAS/POMNAS/KEJURNAS/antar PLP/PPLPD/SKO f antar Dub/ PORNAS KOPRI), Standar satuan Uang Transport pelaksan aan Training Center (TC\ diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 6.1 sebagai berikut : Tabel 6.1 Uang Transport Pelaksan aan Traini" 93"k!f9 6.2 Uang Transport Dan Jasa wasit/ Juri Per Pertandingan Uang Transport dan Jasa wasit/ Juri Per Pertandingan dibayarkan pada saat wasit/Juri memimpin pertandingan Multi Euerut (POPmL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP I PPLPD/ SKO/ antar Dub/PoRNAS KOPRI, Standar Satuan Uang Transport dan Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut: Satuan Uan Tra Tabel6.2 dan Jasa Wasit Juri Per Pertandin Pelatih Jasa Wasit/ Juri Per pSflel4tnget NO. Uraian Satuan Biaya (Rp) I 2 3 4 1 Uang TransPort OK 100.ooo 2 OK 200.ooo http://jdih.bengkuluprov.go.id 6.3 Biaya OPerasional Pengamanan

a.Pengamanan hutan dapat dilakukan Negara/ POLRI/TNI dan PPT;
b.Biaya operasionai pengamanan hutan yang dimaksud terdiri dari uang makan, uang saku dan biaYa lainnYa;
c.Pengamanan hutan disertai dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh kepala Pada bagian masing-masing;
d.Standar Satuan Biaya operasional Pengamanan Hutan diatur dan ditetapkan sesuai Tabei sebagai berikut : Tabel 6.3 StanclarSatuanBiayaOperasionalPengamananHutan 6.4 Satuan Biaya Transport Peserta Kegiataa l{oa ASI{ uang Transport yang diberikan oleh Penyelenggaral Panitia Kegiatan kepada Peserta seminar/ Rakor/ sosialiasi/ Diseminasi/ Foctts Group Discussionl Bimtek atau Kegiatan sejenis, standar satuan Biaya Transport diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 6.4 Uang TransPort Non ASN Kabupaten 2 Satuan Biaya {Rp}NO. 3 4 I I\f r rlrnrnr rko OK 250.000 1 Elp 1zr lr r I itara OK 100.000 2 I1enolrrrlrr Tengah OK 60.o00 3 Kepahiang OK 75.000 4 5 Peiancr T.ehong OK 100.000 OK 150.000 6 Lebong 7 Seluma OK 75.000 8 Renokrrlrr Selatan OK 150.OOO Kaur OK 200.o00 9 10 Kota Bengkulu OK 50.o00 Ketentuan:
1. 1.Pemberian Uang Transport Lokal hanya diberikan kepada Non ASN sebagaiPesertaSeminarr/Rakor/Sosialiasi/Diseminasi/FoansGroup Discussionl Birntek atau Kegiatan Sejenis; Besaran Uang transport untuk pelaksanaan Peserta seminar/ Rakor/ Sosialiasi/ Diseminasi/ Focus Group Disanssionf Bimtek atau Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan pada Kabupaten setempat' oleh Aparatur SiPil @r,garr,ar,an Hutan (DLH dan Kehutanan http://jdih.bengkuluprov.go.id 7. 5.5 BI,q.YA PERJALANAN DINAS DI DALAM KAWASAN HUTAN (SURVEY/ INVENTARISASI/ PENGUKURAN DAN PEMETAAN)
a.Uang harian diiapangan merupakan uang saku tidak termasuk uang makan dan transPortasi lokal
b.Transportasi dilapangan merupakan se\'va kendaraan untuk antar jemput tim dari dan ke laPangan
c.Jumlah hari perjalanan dinas di dalam kawasan hutan dihitung berdasarkan kemampuan berjalan di lokasi hutan pegunungan t 2 kml:nari ditambah dari tempat kedudukan ke Kabupaten PP
d.Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke kabupaten PP dihitung berdasarkan satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah'
e.Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan (survey/ inventarisasi/ pengukuran dan pemetaan) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 6.5 Satuan Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan {surueyl inventarisasi/ pengukuran dan pemetaan) 1 Su.t ., Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan (survey/ inventarisasi/ oengukuran dan Pemetaan) --.--
a.Uang harian di iaPangan OH 220.OOO
b.Perlengkapan Kg{e OP 180.OO0
c.Camping Unit Tim 1.300.000
d.Transportasi di laPangan Tim 1.OO0.OOO SATUAN BIAYA SEWA 7.1 Satuan BiaYa Sewa Kendaraan
1. 1.Sewa Kendaraan Peiaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan biaya se\^/a kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/ bus sedang, dan roda 6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insid.entil (tidak bersifat terus - menerus). satuan biaya ini diperuntukkan bagi: a. pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di temPat tujuan; atau b. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya se\\,'a kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan Pengemudi' NO. Uraian Satuan Biaya tRo) 7 2 3 4 http://jdih.bengkuluprov.go.id Se'"va Kendaraan Operasional PejabatlOperasional Kantor danr/ atau Lapangan Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor d,anl atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 {empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai penggantipengadaankendaraanmelaluipembelian.Dalam pelaksan aafintia, sebeium melakukan perjanjian selva, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang diser'va selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan' Standar satuan Biaya sewa Kendaraan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Sa Biaya Sewa Kendaraan Ketentuan:
2. 1.Penggunaan satuan biaya se\Ma kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor danl atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabatl operasional kantor'
3. 2.Satuan biaya sewa kendaraan operasionai pejabat/ operasional kantor danl atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabatl operasiona-l kantor daiam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
4. 3.Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabatl operasional kantor danl atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barangljasa yang berlaku' 2. 2 Tabel 7.1 tuan 7 3 1 Sewa Xe ndataan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Hari 710.000

(2)Roda 6 (enam) rfqE-$gqelg-- Hari 3.048.000
(3)Roda 6 (enam) Truk BSqet Hari 4.7 t9.OOO NO. Uraian Satuan Besaran tRol 4 http://jdih.bengkuluprov.go.id

8.SATUAI{ BIAYA JASA PEITTELENGG'AR.AAX H.EGTATAII PEMERINTAII Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut : 8.1 JASA PEGAITAI I{ON APARATUR SIPIL ilEGARA, SATPAM' pEItcE![uDI, PETUGAS KEBERSIIIAII, PRAMITBAKTT DAlt TEIIAGA TERfENTU LArNtr[rA, PATROLI PEITGAWAL' Jasa Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Tenaga tertentu lainnya, Patroli pengawal diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan sura.t keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, standar Jasa Pegawai Non Aparatur sipil Negana, satpam, Pengemudi' petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainya, Patroli pengawal diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 8.1.1 dan 8'1'2 Tabel 8.1.1 Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertenq laTya Uraian Satuan Honorarium (Rp)NO. 7 2 3 1 Satp-*l Penjaga Malam dan pengemudi OB 2.000.ooo,- 2 petueas Keb..=iha, d.. P..mubakti OB 2.000.000,- 3 Satpam/=enjaga Malam, Pengemudi, LO Fiandara dan Pramubakti Khusus Badan Penghubung Jakarta OB 2.800.ooo,- 4 Petugas Kebersihan Khusus Badan Penehubuns Jaka-rta OB 2.800.000,- 5 Tenaga tertentu lainYa OB 2.000.o00,- 6 ;as" t"ttaga tertentu lainya khusus Badan Penghubung Jakarta OB 2.800.000,- Tabei 8.1.2 Jasa Patroli Pengawal NO. Uraian Satuan Honorarium (Rp) 7 2 3 4 1 ejuaan yang befat"l d"ti TNI/POLH

a.Gubernur OB 4.OOO.OOO
b.Wakil Gubernur OB 3.500.000 2 Patroli Pengawal dari TNIIIOLEI
a.Gubernur OB 3.000.o00
b.Wakil Gubernur OB 2.500.ooo Ketentuan Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur sipil Negara, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu Patroli pengawal sebagai berikut : Satpam, lainnya/ 4 http://jdih.bengkuluprov.go.id untuk Kepa?a SKPD/ Pejabat setingkat Eselon II hanya diperbolehkan 1(satu)orangpengemudi,kecualiuntukSKPDyangmemberikan pelayanan khusus yang membutuhkan lebih dari l(satu) orang Tenaga Pengemudi; Untuk satpam dan petugas kebersihan tidak termasuk seragam dan perlengkaPan; Jasa Satpam/Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara' Pramubakti dan Petugas Kebersihan Badan Penghubung Jakarta adalah uang Jasa yang diberikan khusus untuk tenaga harian lepas Badan Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta' Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Jumlah Kuota THL Yang ditetaPkan Per SKPD; 5. pemberian Jasa pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainya diberikan paiing banyak 12 (dua belas) Bulan dan dapat diberikanTunjanganKesejahteraandenganmemperhatikan kemamPuan keuangan daerah;
1. 6.Jasa Ajudan/Patroli pengawal dari TNI/POLRI diberikan dengan dilengkapi surat Perintah (sprin) dari TNI/POLRI dan Keputsan Gubernur Bengkulu; T.PemberianJasaAjudan/PatroliPengawald.ariTNI/POLRIdiberikan paling banyak 12 (dua belas) bulan' a.2 Jasa Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan Bantuan P3K dan Jasa Pengamanan 8.2.1Jasa pelayanan kesehatan pelayanan Bantuan P3K diperlukan petugas kesehatan yang membantu pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Fasiiitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugasnYa; A.2.2 Jasa Pengamanan Jasa yang diberikan kepada AsN atau Non ASN dalam rangka Pengamanan suatu kegiatan atau Event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkuiu' 1t. 2. 3. 4. http://jdih.bengkuluprov.go.id Tabel A-z.L Honorarium/Jasa Peiayanan Kesehatan untuk pelayanan Bantuan P3K Tabel A.2.2 Jasa Pengamanan g.3 Jasa THL Pen5rusun / Pengelolaan Release Berita, Media cetak' Media ElelrtronikDanMediaSosialKhususMediaCenter Ditetapkan oleh Keputusan Gubernur yang honorariumnya dlbayatkan perbulandenganbesaranmaksimumsebesarstandaroHdikalikanrat-a-rata. hari dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 750/o' serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Standar Jasa THL Penlrusun / Pengelolaan Release Berita, Media cetak, Media Elektronik dan Media sosial Khusus Media center diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut: 8.4 Jasa Konsultan Hukum/Pengacara llukum Honorarium yang diberikan kepada praktisi hukum yang memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut: H Honorarium Jasa Dokter Jasa Perawat Honorarium Jasa Pengamanan Tabel 8.3 Honorarium Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronii. a" .1."u" fF{i. pen)rusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center
a.Koordinator Tabel 8.4 Iasa Konsultan Hukum/Pen cara Hukum Uraian t2 Satuan Honorarium {Rp)NO. 3 4 ! 1 ffinsultan Hukum/ Pengacara ( OP 50.ooo.ooo http://jdih.bengkuluprov.go.id 8.5 Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah lbadah Jasa yang diberikan kepada Pengurus Rumah Ibadah Baitul lzzah Tabel 8.5 Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah Uraian 2 Hon"ranum Pengurus Rumah lbadah
a.Ketua Umum 1- Qalzreta ri q Satuan Honorarium (Rp)NO. 3 4 7 1 OB 1.200.000 OB 1.OO0.000 OB 1.500.000
c.Imam Besar A lrnern II-V OB 1.250.OOO It/[t tqzin f OB 1.OOO.OO0
f.Muazin II-V OB 900.000 3.6JASATENAGAAIILI/?E$AGAPRoTESIoIitALDALILHTIMKEGIATAN PEMERINTAII
1. 1.Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional merupakan Honorarium yang diberikan kepada suatu badan usaha/ lembaga/ perorangan dengan kompetensipad'abidangnyamasing.masingyangberasaldadPihak Luar Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk pembentukal Tim Teknis Kegiatan dan d.apat dianggarkan pada kegiatan berkenaan; 2.JasaTenagaAhli/TenagaProfesiona]diaturdanditetapkansesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 8.6 HonorariumHonorarium/JasaTenagaAhli/TenagaProfu=ryal Ketentuan Pemberian Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional sebagai berikut : l.MemilikiJabatanAkademik/sertifikatkeahlian/Rekomendasidari Lembagaresmiprofesipadabidangnya/tandabuktipengalaman pekerjaan pada keahlian dimilikinya; Diberikan jasa orang (oH), dapat juga diberikan orang Bulan (oB) dengan besaran maksimum sebesar standar oH dikalikan rata-rata hari kerja dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75 oh dan dapat juga diberikan orang kegia+,an (oK) berdasarkan output hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan kePutusan Gubernur' Honorarium ProfesorT 53 Yang disetarakan 52 vang disetarakan S1lD3 yang disetarakan http://jdih.bengkuluprov.go.id 8,7 Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer
2. 1.Uang y..rg diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara' yaitu Programmer Senior d'an Programmer Junior;
3. 2.Programmer Senior mempunyai tugas menterjemahkan proses bisnis +"erkait aplikasi e:Gouernment yang sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegerikedalamsistemyangakandibangunkepada programmer, membuat analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan data' database, sumber daya manusia, infrastruktur, dan analisa kebutuhan peflysunanSoPpadae-Gouernment.MembuatsebuahprogramAplikasi e-Gouerrtment serta membangun aplikasi-aplikasi pendukung e- Gouernment lainnya sesuai analisis proses bisnis dengan dibantu oleh Programmer Junior dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah. standar satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 8.7 Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer Uraian 2 Satuan Honorarium (Rp)NO. g 4 7 OB 6.OOO.OOO 1 , Programer Jr"191 OB 4.500.o0o 8.8 JASA PETUGAS PEI'IJAGA TELUR PEilYU Honorarium yang diberikan kepada petugas Penjaga Telur Penyu dalam rangka pelestarian biota laut yang dilindungi. standar satuan Biaya Jasa Petugas Penjaga Telur Pen5ru diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut: Tabel 8.8 Satuan Biaya Jasa Petugas Telur Peny'u 8.9 JASA PETUGAS PINTU ArR (PPAI Honorarium diberikan kepada petugas pintu air yang merupakan daerah irigasi kewenangan di Provinsi Bengkrrlu. standar biaya jasa Petugas Pintu Air diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 8.9 Satuan Biaya Jasa Petugas Pintu Air .1"u" Petugas Penjaga T"lqig-Y'l Petugas Pintu Air (PPA) Uraian Satuan Honorarium {Rp)NO. I 2 3 4 1 OB 350.000 http://jdih.bengkuluprov.go.id
g.SATUAN BIAYA REWARD/PENGHARGAAN BONUS ATLET/ PELATIH K&JUARAAN POPNAS /PERPARPANAS / POMNAS} BonusAtlet/Pelatih}rangdiberikansebagaibentukpenghargaankepadaAtlet/ Pelatih berprestasi yang telah men)'umbangkan Medali (Emas' Perak' Perunggu) dalam Multi Event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNASI KBJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub, Standar satuan Biaya Bonus Atlet/ Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL/ POPNASI PERPARPANASI PON{NAS) diatur dan ditetapkan sesuai Tabei sebagai berikut : Tabel 9.1 Bonus Atletl Pelatih Kejuaraan Nasional P.}PNAS / PERPARPANAS / POMNA Uraian . .: o - @^rt, Nasional fpopwtt / pbpNes / ppnpenpaNes / pot"INes)
b.Perak
c.Perunggu Satuan Biaya (Rp) NO. 1 3 4 1 OK 25.000.000 OK 15.000.000 OK 10.000.000 Ketentuan : Dalamhalbonusyangdiberikanmelebihipaguanggarandiatas,maka pemberianbonustersebutakandiaturtersendiridalamKeputusanGubernur' IO.SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ASOSIASI SATUAN BIAYA KONTRIBUUSI ASOSIASI Iuran atau Kontribusi yang diberikan kepada Asosiasi yang menaungi organisasi yang diikuti oleh Pernerintah Provinsi Bengkulu' standar Biaya KontribusiAsosiasiditetapkansesuaiTabelberikut: ttd. H. DEDY ERMANSYAFI NASIONAL (POPWILI S Salinan sesuai dengan aslinYa KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM, SUPRAN Pembina I Muda Tabel 1O.l SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ASOSTASI P1t. GUBERNUR BENGKULU, luruh Indonesia (A!lg) Seluruh Indonesia NrP. 1968 L22r i99303 1 002 2 http://jdih.bengkuluprov.go.id LarnPiran II Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2O2O Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2A2l STANDARHARGASATUANYANGBERFUNGSISEBAGAIBATASTERTINGGI DALAMPERENCANAANDANESTIMASIDALAMPELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur inl mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam pererrcar)aal ariggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan d"engan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :
1. 1.Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acata profesional;
2. 2.Satuan biaya perjalanan dinas Luat Daerah;
3. 3.Satuan biaya konsumsi rapat dan Kegiatan
4. 4.Satuan biaYa Pemeliharaan'
5. 1.SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER' MODERATOR' DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atam pembawa acara professionai (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam iimu danlatau bidang tertentu untuk kegiatan ".*i.u.., rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi' dan kegiatan sejenisnyad.ilaksanakansesuaisatuanbiayahonorariumsebagaimanaterinci pada Tabel 2.1. TABEL 2.1 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost\. 1.700.o00,o0 Honorarium Naryqulqbqr Honorarium Mo4erator 750.000,0o Honorarium Pemba'*'a Acara http://jdih.bengkuluprov.go.id 2.SATUANBIAYAPERJALANANDINASLUARDAERAH 2.lSATUANBIAYATIKETPESAWATPERJALANANDINASLUARDAERAH, PERGI PULANG {PP) satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas Luar Daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaananggaran.BesaransatuanbiayatiketterincipadaTabel2.2. TLBE,L 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PERGI PULANG (PP) ?..'tlr:7r, (IA'TTIAI EIAYA TII(Ef KOTA EKOiloMI {RP} ASAL ?i:::lfltlt:,:. .LLVrtLrit) I.:::,t r l,.l'r \';,4. {21

(3)t4) \MBON 13.285.OOC 7.081.OOO 1 ]AKARTA sALIKPAPAN 7.4|2.OOO 3.797.OOC

2.]AKARTA 4.492.OOC J. ,AKARTA 3ANDA ACEH /.5IY.UUL 2.407.OOC 1.583.OO0
4.]AKARTA 3ANDAR LAMPUNG 5.252.OOO 2.99s.O0c
5.JAKARTA BANJARMASIN 4.a67.OOC 2.888.00c
6.]AKARTA 3ATAM
7.IAKARTA BENGKULU 4.364.OOC 2.62l.OOC 14.O65.OOC 7.519.OO0
8.]AKARTA 3IAK DENPASAR 5.305.OOC 3.262.OOC
9.AKARfA 4.a24.OOC
10.]AKARTA :iORONTALO / .ZJ.L,IJ\JL }AMBI 4.065.OO0 2.460.o0c 11 JAKARTA 8.193.OOC t2. ]AKARTA ]AYAPURA l4.5b6.UUL 4.107.OoC 2.26a.OOC
13.JAKAtrTA TOGYAKARTA 4.182.OO0
14.IAKARTA KENDARI /.b5t,.UUL 9.413.OOC 5-081.OOC is. IJaranre (UPANG 7.444.OOC 3.829.OOC
16.IAKAKTA VIAKASSAR 4.599.OOC 2.695.OOC
17.AKARTA VlALANG 7.295.OOC 4.857.OO0 i8. }AKARTA \,lAMUJU VIANADO ro.824.OO0 5.102.ooc
19.]AKARTA 10.824.000 20, JAKARTA V{ANOKWARI Ib.22b.UUL MATARAM I 3.230.OOC 2t. AKARTA 7.252.OO{ 3.808.OOC
22.,AKARTA VIEDAN ]ADANG s.530.OOC 2.952.OOC
23.IAKARTA 2.9a4.OOC
24.IAKARTA ALANGKARAYA Z}.96+.UUU 3.861.OOC 2.26A.OOC
25.,AKARTA ?ALEMBANG ?ALU 9.348.OOC 5. 113.OOC
26.]AKARTA 3.412.OOC 2.139.OO0
27.]AKARTA PANGKAL PINANG 3.O16.OOC
28.]AKARTA ?EKANBARU 4.353.OOC 2.781.AA4 29- ]AKARTA ,ONTIANAK 3.861.OOC 2.].a2.ooc
30.JAKARTA ]EMARANG 2-342.OOC
31.JAKARTA ioLo .J.t'0 r 2.674.OOC
32.]AKARTA ]URABAYA 5.+bo.uuu 10.oo 1.ooc 6.664.OOC
33.IAKAKfA t.ERNATE 7.4A7.OOC J+. ]AKARTA TiMIKA IJ.t'JU 4.47l.ooo
35.\MBON )ENPASAR 6.U5+.UUt, f,o. (s) 5.583.O0( http://jdih.bengkuluprov.go.id KOTA I BIANITUJI'AI{ t {i{l {2) I {4) t:::;rt7r:i
36.\MBON IAYAPURA 7.434.OOC 4_ 161.OOO
37.\MBON (ENDARI 4.824.OOC 2-a56.OOC
38.\MBON VIAKASSAR 6.022.OOC 3.455.OOC
39.AMBON V{ANO KWARI 5.t77.OOC 3.O27.AOC ?ALU 6.140.OO0 3.508.OOC
40.AMBON SORONG 3.637.OOC 2.257.OOO 4l \MBON a.803.ooc 4.845"OOC
42.AMBON SURABAYA iERNATE 4.O22.OOC 2.449.OOC +.f - \MBON 72.739.OOC 6.749.OOC
44.BALIKPAPAN 3ANDA ACI'tsI 5.305.OO0
45.BALIKPAPAN 3ATAM IU.JbZ+.UUL 5.648.OOC
46.BALIKPAPAN ) E NPASAR 1U../5v.UUU 10.086.OOC
47.3ALIKPAPAN JAYAPURA I9.U/ I.UUL q.669.OOC 4.749-OOQ
48.BALIKPAPAN TOGYAKARTA 12.664.OOC 6.150.OO0
49.3ALIKPAPAN \4AKASSAR MANADO 15.702.OoC 7.295.OOe
50.BALIKPAPAN
51.SALIKPAPAN \4EDAN 12.493.OOC 6.140.OOC <.) BALIKPAPAN )ADANG 10.942.OOC 5.369.OOC 4.749.OOC
53.BALIKPAPAN )ALEMBANG 9-+Z}5.UUL 5.423.OOC
54.3ALIKPAPAN ,EKANBARU IU.YYO,UUU JEMARANG 9.445.OOC 4.674.OOO
55.3ALIKPAPAN
56.]ALIKPAPAN SOLO 9,445.OOC 4.813.OOC ros8r^Ooof 5.1 13.0OC
57.3ALIKPAPAN J URABAYA 18.408.OOC 9.445.OOC
58.]ALIKPAPAN TIMIKA 1O.835.0OO[ 6.279.OOL
59.3ANDA ACEH )ENPASAR 19.167.OO0 10.717.OOC
60.aenpe ACEH pAYAPURA 61 3ANDA ACEH ]ocinren, a 9.765.OOC 5.380.oo0 12"760.OOC 6-781.OO0
62.sa11p6 a6sH fiunxessnn BANDA ACEH F\4ANADO r s:zs&oool 7 -926.ooo 63.
64.PONTIANAK 9.990.oo0 5.a40.ooc ]ANDA ACEH :enoe acBn [sruane'Nc 9.530.00( 5.305.OOC 65. 5.444.OOC
66.BANDA ACEH ioLo 9.55U.UUL 5.744.OOC
67.fi[ffin asEH lsunaeevn tU.Y65.UUL
68.3ANDA ACEH I 18.5o4.oo0 IIMIKA r 'r o.o76.ooc
69.BANDAELAIvIPUNG PnLtxeernlt 8.129.OOC 4.129.OO4 8.225.O4O 4.750.OOC :ENNEN LAMPUNG SANDA ACh]H sANJARMASIN 6.193.OOC s.472.OOC
77.3ANDAR LAMPUNG 5.840.Ooc 3.316.OOC
72.EENPEN LAMPUNG 3ATAM 14.119.OOO 7.4a7.OOA -o BANDAR LAMPUNG 3IAK )ENPASAR 6.236.OOC 3.647.OOC
74.AEIIOAN LAMPUNG 14.568.OOC a.o97.OO0
75.iEXOEN LAMPUNG JAYAPURA TOGYAKARTA 5.155.OOC 2.760.OO0
76.3ANDAR LAMPUNG
77.3ANDAR LAMPUNG (ENDARI 8.354.OO0 4.4A2.OOC
4.161.OO(
78.BANDAR LAMPUNG \4AKASSAR tJ.ror 3.134.OOC
79.BANDAR LAMPIJNG VTALANG 5.5y.+.UUU \,IANADO 1 1.199.00c s-305.00c
80.TANOEN LAMPUNG 3.626.OO0
81.tsANDAR LAMPUNG VTATARAM b.ZZ}O.UUL NO, ASAL {U

(5)http://jdih.bengkuluprov.go.id i::,l.til:.:iL: aKOTA .,ry:ffiJfff',,..,,.:, : :, : .' :':... EKOI{OMI (Rp} {r) {21 ,alt::.a,i.,rraa,? :,.: n?!t, tt::./,.:ta1: :.j.:.r l4i {5}

82.3ANDAR LAMPUNG \4EDAN 7.979.OOC 4.150.OO€
83.SANDAR LAMPUNG ,ADANG 6.439.OAC 3.380.OO0
84.3ANDAR LAMPUNG ?ALANGKARAYA 5.947.O0C 3.401.OOC
85.3ANDAR LAMPUNG PALEMBANG 4.S31.OOC 2.760.OO4
86.sANDAR LAMPUNG ,EKANBARU 6.4A2.AOC 5.433.OOC
87.3ANDAR LAMPUNG ]ONTIANAK 5-380.OOC 3.220-OOA
88.BANDAR LAMPUNG SEMARANG 4.931.OOC 2.685.OOC
89.SANDAR LAMPUNG ]oLo 4,Ss 1.OOC 2.a24.OOC
90.BANDAR LAMPUNG }URABAYA 6.386.OOC 3.123.OOC
91.3ANDAR LAMPUNG I'IMIKA 13.905.OOC 7.455.OOC
92.3ANDUNG 3ATAM 6.289.OOC 3.583.OO0
93.BANDUNG DENPASAR 5.626.OO{ 3.252.OOC
94.3ANDUNG JAKARTA 2.064.OOC t.476.OOC
95.BANDUNG ]AMBI 5.OO6.OOC 2.941.OAC
96.]ANDUNG TOGYAKARTA 3.369.OOC 2.r29.OOC
97.3ANDUNG ?ADANG 6.129.OOC 3.508.OOC
98.3ANDUNG PALEMBANG 4.385.OOC 2.631.OOC
99.BANDUNG PANGKAL PINANG 4.599.OOC 2.73a.OO{ lo0. BANDUNG PEKANBARU 6.525.OOC 3.701.OO0 i01. BANDUN G SEMARANG 3.O27.OO0 1.957.OOC to2. 3ANDUNG iol.o 3.647.OOC 2.26a.OAC
103.]ANDUNG SURABAYA 4.824.OOC 2.856.OO0
104.SANDUNG IANJUNG PANDAN 4.439.OOC 2-663.OOC
105.3ANJARMASIN 3ANDA ACEH ro.792.OOC 6.O22.OOA
106.BANJARMASIN BATAM a.407.ooc 4.578.OOC 7A7. 3ANJARMASIN JIAI\ 16-6A6.OO( a.749.OAC 108- 3ANJARMASIN DENPASAR a.792-OOC 4_920.OOC
109.]ANJARMASIN IAYAPURA 17.135.OOt 9.3s9.OOC
110.3ANJARMASIN TOGYAKARTA 7.723.OOC 4.O22.OOO 111 BANJARMASIN VIEDAN 10.546.OOC s.412.AAC
12.BANJARMASIN )ADANG 9.006.OO0 4.642.OOC 11D I IJ. BANJARMASIN )ALEMBANG 7.49A.OAC 4.O22.OOC
114.3ANJARMASIN ?EKANBARU 9.O49.O00 4.696.OOC 1 15. 3ANJARMASIN JEMARANG 7.498.OOC 3.958.OO0
16.BANJARI\{ASIN SOLO 7.49a.OO{ 4.097.OOC tl7. BANJARMASIN SURABAYA a.942.OOC 4.385.OOC 1 18. SANJARMASIN IIMIKA 16.472-OOC a.7t7.ooc
119.SATAM 3ANDA ACEH 10.439.OO0 5.936.OOC r20. 3ATAM )ENPASAR 8.450.OOC 4.824.OAC t21 BATAM ,AYAPURA L6.782.OOC 9.263.OO0 t22. ]ATAM TOGYAKARTA 7.370.OAC 3.936.OO0 1d- L ZO. BATAM MAKASSAR 10.375.OOC 5.337.OOC t24. BATAM VIANADO 13.413.OOC 6.482.OOC 1.)< fATAM \4EDAN 10.193.OOC 5,316.OOC t26. BATAM PADANG 8.653.OOC 4.546.OOC
127.sATAM ?ALEMBANG 7.145.OOC 3.936.OO0 tza. BATAM PEKANBARU a.707.ooc 4.599.OO0 t{o. ASAL TUJUA1Y {3) http://jdih.bengkuluprov.go.id lrrrt,rlr.,mr [KPt {1} t2)

(4)L29. BATAM ?ONTIANAK 7.594"OOC 4.396.OOC

130.3ATAM SEMARANG 7.145.OOC 3.861.OO0 131 BATAM SOLO 7. 145.OOC 4.OOO.OO0 t32. 3ATAM SURABAYA 8.600.ooc 4.300.ooc 1aa luu. ]ATAM TIMIKA 16.1 19.000 8.621.00C r34. 3ENGKULU )ALEMBANG 2.899.OOC 1.893.OOC 1 35. BIAK BALIKPAPAN 18.622.OOC 9.477.OO4
136.BIAK BANDA ACEH 18.718.OOC 10.108.OO0
737.BIAK BATAM 16.333.OOC a.664.OOA
138.BIAK DENPASAR t6.729.OOC 8.995.OO0
139.]IAK JAYAPURA 3.615.OOC 2.321.OOC t40. ]IAK TOGYAKARTA 15.648.OO0 8.108.oOC
141.3IAK VTANADO 1 1.734.OOC 6.353.OOC L42. 3IAK MEDAN ta.472.AO{ 9.498.OOC
143.SIAK ,ADANG 16.932.OOC a.728.AOC
144.tsIAK PALEMBANG 15.424.OOC 8.108.OOC
145.BIAK PEKANBARU 16.985.OOC 8.781.OOC t46. BIAK PONTIANAK 15.873.OOC 8.568.OOC L47. BIAK SURABAYA 72.782.OOC 7.081.OO0
148.BIAK IIMIKA 5.808.OO0 3.444.OOC r49. )ENPASAR }AYAPURA 1 1.680.OO0 6.845.OOC
150.)ENPASAR (UPANG 5.091.OOC 2.952.OOC 151 )ENPASAR !{AKASSAR 4.182.000 2.631.OOC r52. )ENPASAR \4ANADO 7.851.OOC 4.278.OOe
153.DENPASAR VIATARAM 1.840.OOC 1.390.OO0
154.)EI{PASAR MEDAN 10.589.OOC 5.65a.OOC
155.DENPASAR PADANG 9-O49.OOC 4.888.OOC
156.)ENPASAR PAI,ANGKARAYA 8.557.OOC 4.909.OO0
757.)ENPASAR PALEMBANG 7.541.OOC 4.278.OOC
158.)ENPASAR ]EKANBARU 9.O92.OOC 4.942.OoC
159.)ENPASAR ?ONTIANAK 7.990.OOC 4.738.OOC
160.fENPASAR TIMIKA 10.140.ooc 6.129.OOC 161 ]AMBI 3ALIKPAPAN 7.733.OOC 4.407.OOC
162.JAMBI BANJARMASIN 7.690.OOC 4.193.OO0
163.JAMBI )ENPASAR 7.733.AOt 4.439.OOC
164.JAMBI TOGYAKARTA 6.653.OOC 3.551,OOC
165.JAMBI (UPANG 1 1.434.OO( 6.O75.OOC T66. ,AMBI VIAKASSAR 9.659.OO0 4.952.OOC t67. ,AMBI \4ALANG 7.091.OOC 3.925.OOC
168.JAMBI MANADO 12.707.OOC 6.O97.OO0 L69. IAMBI ]ALANGKARAYA 7.444.OOC 4.193.OOC
170.]AMBI )ONTIANAK 6.87a.OOC 4.O 1 1.OOC
171.]AMBI SEMARANG 6.428.OOC 3.476.OOC
172.}AMBI ioLo 6.428.OO{ 3.615.OOC
173.]AMBI SURABAYA 7.883.OOC 3.915.00C L74. IAYAPURA TOGYAKARTA 73.274.OO( 7.690.OOC
175.,AYAPURA VIANADO 22.lO9.OOA 11.263.OOC ilo. KOTA SATUAI{ BIAYA TIKET ASAL TUJUA.IT BISIIIIS {RP} {3) {s) http://jdih.bengkuluprov.go.id NO. KOTA SA?UAIV BIAYA TII{IT ASAL TUJI'AI{ BISI{I8 {Rp} EKOI{OMI {Rp} i1) (2) {3)

(4){s) t76. ,AYAPURA VIEDAN 18.932.OOC 10.097.OO0 r77. ]AYAPURA PADANG 17.381.OOC 9.327.OO4 t7a. IAYAPURA PALEMBANG 15.873.OOC a.7L7.AOA

179.IAYAPURA )EKANBARU 17.435.OO0 9.380.OOC
180.JAYAPURA PONTIANAK 16.322.OOC 9.177.OO0 181 IAYAPURA TIMIKA 3.615.OOC 2.2A9.OOC
182.TOGYAKARTA DENPASAR 3.861.OOC 2.481.OOC
183.TOGYAKAKfA \{AKASSAR 6_525.OOC 3.893.OOC
744.TOGYAKARTA \,IANADO 10.536.OOC 5.722.OOC
185.TOGYAKARTA VIEDAN 9.519.OOC 4.77O.OOC
186.TOGYAKARTA ?ADANG 7.969.OOC 4.OOO.OO0 ta7. TOGYAKARTA PALEMBANG 6.460.OOC 3.380.OO0
188.TOGYAKARTA )EKANBARU 8.022.OO0 4.O54.OOC
189.TOGYAKARTA PONTIANAK 6.910.OOC 3.840.OOC
190.TOGYAKARTA IIMIKA 1 1.894.OO0 7.O38.OOC
191.<ENDARI ]ANDA ACEH 12.S53.OOC 7.102.OOC 1.92. KENDARI 3ATAM 10.568.00C 5.658.OO0
793.KENDARI DENPASAR 5.455.OOC 3.273.OO4
194.KENDARI TOGYAKARTA 8.129.OOC 4.706.O4C
195.KENDARI PADANG 1 1.167.OOC 5.722.4AO
196.(ENDARI PALEMBANG 9.659.OO0 5.102.OOC r97. (ENDARI PEKANBARU rt.220.oac 5.776.OOC 1S8. {ENDARI SEMARANG 9.659.OOC 5.027.OO0
199.{ENDARI SOLO 9.659.OOC 5.166.OOC
200.KENDARI ]URABAYA I 1- 103.OOC 5.466.OOC
247.KENDARI TIMIKA 18.633.OOC 9.798,OO0
202.KUPANG IAYAPURA 14.386.OOC 8.108.OOC 2o3. KUPANG TOGYAKARTA 7.348.OOC 4.182.OOC
244.KUPANG VIAKASSAR 7.637.O4O 4.311.OO0 205- (UPANG \4ANADO 1 1.648.OO0 6.140.OOC
206.KUPANG 3URABAYA 6.749.AOC 3.722.OOC
207.MAKASSAR BIAK 8.493.OOC 4.931.OoC
208.!,IAKASSAR ,AYAPURA 10.193.00C 5.787.O0C
209.\dAKASSAR (ENDARI 2.663.OOC 1.786.OO0 Zra. MAKASSAR MANADO 5.327.OOC 2.909.OO0 21.t MAKASSAR TIMIKA 1 1.723.OOC 6"567.OOC
212.MALANG BALIKPAPAN 10.108.OOC 5.134.OO0
213.\4ALANG BANDA ACEH 10.204.OO0 5.765.OOC 2t4. \4ALANG 3ANJARMASIN 8.161.OOC 4.407.OOC 2L5. MALANG 3ATAM 7.819.00C 4.31 1.OOC
216.\{ALANG ]IAI( 16.O87.OO0 8.482.OOC
217.MALANG IAYAPURA 16.536.OOC s.o92.ooc
214.MAI,ANG KENDARI 10.322.OOC s.487.OOC 2t9. MALANG VIAKASSAR 1C.129.OO0 5.166.OOC
220.MALANG MANADO 13.167.OO0 6.31 1.OOC 22r MALANG VIEDAN 9.958.OO0 5.145.OOC
222.VIALANG ?ADANG 8.418.OO0 4.385.OOO http://jdih.bengkuluprov.go.id ,,,at*Wr;:,. ms tRpt -T-EII t4) I {1)
223.MALANG PALANGKARAYA 7-91.5-OOC 4.407.O0C
224.MALANG PALEMBANG 6.899.OOC 3.765.OO0
225.MALANG )EKANBARU 8.461.OOC 4.439.OO0
226.MALANG IIMIKA 15.a73.OOC 8.461.OO0
227.\4ANADO !{EDAN i5_552.OOC 7.316.00C
228.\,IANADO )ADANG 14.O 12.OOC 6.546.OOC
229.MANADO PALEMBANG 12. 504.OOC 5.926.OO0
230.\4ANADO PEKANBARU 14.055.OOC 6.599.OOt 231 \4ANADO PONTIANAK 12.953.OOC 6.396.OOC
232.VIANADO JEMARANG 12.504.OO( 5"851.OOe 422 MANADO 30LO 12.504.OOC 5.990.OOC
234.\4ANADO SURABAYA 9.937.OOC 5.262.OOC
235.\4ANADO TIMIKA 16.183.OOC 8.995.OOC
236.V{ATARAM 3ALIKPAPAN 10.750.OOC 5.6 1S.OOC
237.\4ATARAM ]ANDA ACEH 10.846.OO( 6.246.OOC
238.VTATARAM 3ANJARMASIN 8.803.OOC 4.888.OOC
239.I,IATARAM 3ATAM 8.461.OOC 4.803.00c 240- \4ATARAM 3IAK 11-552-OOC 6.546.OOC
241.\4ATARAM ,AYAPURA 13.092.OO( 7.327.OOC
242.\4ATARAM TOGYAKARTA 4.417.OOC 2.7a1.OOC
243.\4ATARAM VIAKASSAR 4.717.OOC 2.909.OOC
244.\4ATARAM MANADO 8.717 .OOC 4.738.OOC
245.\4ATARAM \4EDAN 10.600.oo( 5.637.OOC
246.\4ATARAM )ADANG 9.060.OOC 4.a67.OOC
247.VIATARAM PALEMBANG 7.551.OOC 4.246.0OC
248.!IATARAM PEKANBARU 9.102.OOC 4.909.OOC
249.\{ATARAM PONTIANAK 8.OO1.OOC 4.706.OOC
250.\4ATARAM SURABAYA 3.829.OOC 2.s2t.ooc 25r. \4EDAN ]ANDA ACEH 3.466.OOC 2.193.OOC c<o VIEDAN \4AKASSAR 12.514.OOC 6.t72.OOC
253.MEDAN PONTIANAK 9-733.OOC 5.230.OOC .E A \iIEDAN JEMARANG 9.2A4.AOC 4.696.OOC
255.MEDAN soLo 9.284.OOC 4.835.OOC
256.MEDAN SURABAYA 10.739.OOC 5.134.OOC
257.MEDAN TIIVlIKA 18.258.OOC 9.455.OO0
258.PADANG V'AKASSAR 70.974.OOC 5.402.OO{
259.PADANG PONTIANAK 8.193.OOC 4.460.OOC
260.PADANG SEMARANG 7.744.OOC 3.925.OO0 261 PADANG SOLO 7 _744.OOC 4.O65.OO0
262.PADANG ]URABAYA 9.199.OOC 4.364.OO4
263.PADANG TIMIKA 16.718.OOC 8.685.OOC
264.PALANGKARAYA fANDA ACEH 10.546.OOC 6.O22.OOC
265.PALANGKARAYA BATAM 8. 161.00C 4.578.OO0
266.PALANGKARAYA TOGYAKARIIA 7.477.oOC 4.O22.OAA
267.PAT-ANGKARAYA \{ATARAM 8.s57-OOC 4.888.OOC
268.PALANGKARAYA MEDAN 10.300.ooc 5-412.OOC
269.PALANGKARAYA PADANG 8.760.OO0 4.642.OOO KOTA ASAL ?UJUAIT {2) {3) {5,1 http://jdih.bengkuluprov.go.id ilo. 1', W
270.PALANGKARAYA PALEMBANG f.ziz.oool 4.o22.ooa 27t. PALANGKARAYA DEKANBARU a.ao3.00c 4.696.OOC
272.PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.OOC 3.947.0OC
273.]ALANGKARAYA ioLo 7.252.O4( 4.086.OOC 274. ]ALANGKARAYA SURABAYA B.696.OOC 4-3n5.OOC
275.?ALEMBANG BALIKPAPAN 9.894.OOC 5.220_OOC 276. )ALEMBANG \4AKASSAR 9.466.OOC 4.781.O0C
277.SALEMBANG }ONTIANAK 6.685.OOC 3.840.OOC
278.PALEMBANG iEMARANG 6.236.oOC 3.305.OOC
279.]ALEMBANG ioLo 6.236.OO( 3.444.OOC
280.PALEMBANG JURABAYA 7.690.OOC 3.744.OOC 281 PALEMBANG IIMIKA 15.210.00C 8.076.OOC
282.PALU \4AKASSAR 4.26A.OOC 2.57a.OOC
283.?ALU loso 1.957.OOC 1.423.OOC
284.PALU SORONG 6.878.OOC 3.883"OOC
285.PALU SURABAYA 6.878.OOC 3.883.OOC 2a6. )ALU rOLI-TOLI 2.94t.O4{ 1.915.OOC
247.PANGKAL PINANG BAIJKPAPAN 9.03a.OOC 4.631.OOC 2Aa. PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7.091.OOC 3.915.OOC
249.PANGKAL PINANG 3ATAM 6.739.OO0 3.818.OOC
290.]ANGKAL PINANG TOGYAKARTA 6.065.OO0 3.262.O0C 291 PANGKAL PINANG \4AKASSAR 9.O60.OOC 4.663.OOC
292.]ANGKAL PINANG WANADO 12.097.OOC 5.808.OOC
293.?ANGKAL PINANG V{EDAN 8.888.OO0 4.653.OOC
294.PANGKAL PINANG PADANG 7.337.OOC 3.883.000
295.)ANGKAL PII{ANG PALEMBANG 5.a29.OOC 3.262.4O4
296.PANG KAL PINANG PEKANBARU 7.397.OOC 3.S36-OO0
297.PANGKAL PINANG DONTIANAK 6.279.OOC 3.733.OOC
298.PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.OOC 3.187.OO0
299.]ANGKAL PINANG SOLO 5.829.OOC 3.326.OOC
300.?ANGKAL PINANG iURABAYA 7.284.0OC 3.626.OOC
301.)EKANBARU PONTIANAK a.247.OOC 4.514.OOC
302.?EKANBARU S EMARANG 7.797.OOC 3.979.OOC
303.PEKANBARU ioLo 7.797.oOC 4.1 18.OOC
304.PEKANBARU ]URAB,{YA 9.247.AOC 4.407-OOC
305.PEKANBARU TIMIKA t6.77 t.OO{ 8.739.00C
306.?ONTIANAK VIAKASSAR 9.915.OOC 5.241.OOC
307.PONTIANAK JEMARANG 6.685.OOC 3.765.O0C
308.PONTIANAK loLo 6.685.OOC s.904.ooc
309.PONTIANAK JURABAYA 8.140.OOC 4.204.OOC
310.PONTIANAK TIMIKA 15.659.OOC 8.535.OO0 311 SEMARANG MAKASSAR 9.466.OOC 4.706.OO0 3r2. SOLO VlAKASSAR g-466.OO0 4.a45.OOC
313.]URABAYA )ENPASAR 3.198.OOC 1.979.OOC
314.SURABAYA ]AYAPURA L2.675.OOC 7.231.OOC
315.JURABAYA \4AKASSAR 5.936.OO0 3.433.OOC
316.JURABAYA IIMIKA 11.295.OOC 6.589.OOO KOTA SA"UAIT BIAYA TIKET ASAI TUJUAIT BISrIS {Rpl EKOIIOMI (Rp) {3) (4) {s) http://jdih.bengkuluprov.go.id Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas iuar daerah dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negefi dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cosl). 2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a.Keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, 1) terminai, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; 2) d,art bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju temPat tujuan;
b.Kepulangan 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau 2l dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. { Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas luar daerah terinci pada Tabel 2'3' pembiayaan satuan biaya taksi luar daerah dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi iuar daerah dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cos/)' TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH rh ROVINSI SATUAN I BESARAN (R p) {U tzl {31

(4),ttrnf.r.f.:t 1 \CEH Orang/ Kali 123.OOC

2.SUMATERA UTARA Orang/ Kali 232.OOC
3.RIAU Orang/ Ka-1i 94.OOC
4.KEPULAUAN RIAU Orang/ Kali 137.OOC
5.JAMBI Orang/ Kall L47 -OOA
6.SUMATERA BARAT Orang/ KaJi 190.OO0
7.SUMATERA SELATAN Orang/ KaJl i 28.OOC
8.;AMPUNG Orang / Kali 167.OOC
9.BENGKULU Orang/ Kali 109.OOC
10.3ANCKA BELITUNG Orang/ KaIi 90.ooc 1 1. BANTEN Orang/ KaJl 446.OOC
12.JAWA BARAT Orang/ Kali 166.OOC
13.).K.I. JAKARTA Orang/ KaIi 256.OOC
14.JAWA TENGAH Orang/ Kali 75.OOC
15.).I. YOGYAKARTA Orang / Kall 11a.OOC
76.JAWA TIMUR Orangl KaJi 194.OOC
17.BALI Orang / KalI 159.OOC NO http://jdih.bengkuluprov.go.id NiI
18.\USA TENGGARA BARAT Orang/ Kali 231.OOC
19.VUSA TENGGARA TIMUR Orang/ KaIi 108.OOC
20.KALIMANTAN BARAT Orang/ Kali 135.OOC
27.KALIMANTAN TENGAH Orangl Kali 1 t" 1.OOC
22.KALIMANTAN SELATAN Orang/ Kali 150.OOC
23.KALIMANTAN TIMUR Orang/ KaJi 450_OOC
24.KALIMANTAN UTARA Orang/ Kali 102.OOC
25.S ULAWESI UTARA Orang/ Kali 138.OOC
26.GORONTALO Orang/ }{all 240.OOC -17 ]ULAWESI BARAT Orang/ Kali 313.OOC
28.SULAWESI SELATAN Orang I Kafi 145.OOC co SULAWESI TENGAH Orang/ Kali 165.OOC
30.SULAWESI TENGGARA Orang/ Kali 171.OOC
31.MALUKU arangl KaLi 24A.OAC
32.MALUKU UTARA Orangl Kati 215.OOC
33.]APUA Orarrg / KaJi 431.OOC
34.?APUA BARAT Orang/ KaIi 182.OOC Contoh 1 Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a.keberangkatan 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda SurabaYa; 2\ satuan biaya taksi dari Bandara Oksibii (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten pegunungan Bintang; dan satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
b.kepuiangan 1) satuan biaya transPortasi dari penugasan menggunakan moda pembiaYaan secara at cost; 2l satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor). Contoh 2 Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut: tempat tujuan menuju hotel transportasi dapat diberikan NO PROVINSI

(1)(21 (3) (4, http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. a.keberangkatan 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda SurabaYa; dan 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan SelaYar; 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate rnengganakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost'
2. b.kepulangan 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost; 2\ satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor). 2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KEKABUPATEN/KCTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (OI{E WAY Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupatenlkota d.alam provinsi ya-.lg sama (one wag atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menJrusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah' Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke KabupatenlKota dalam Provinsi Yang Sama (one waa\ terinci pada Tabel 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/ KOTA SEKITAR (ONE WAY) satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk men)rusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipii negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, 2.4 TABE,L 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVISI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE YAY! Kab. Mukomuko SATUAN BESARAN (Rp) NO TBUKOTA PROVINSI KABUPATENI KOTATUJUAN {1) QI
(3)wl {5) 1 Benskulu Kab. Benekulu Selatan Orane/ Kali 344.OOO 2 Bengkulu Kab. Benskulu Tengah Oransl Kali 232.OOO 3 Benskulu Kab. Benskulu Utara Orane/ Kali 313.000 4 Benskulu Kab. Kaur Orane/ Kali 385.000 5 Benskulu Kab. Kepahiang Orane/ Kali 298.000 6 Elanolzr r lrr Kab. kbons' Orans/ Kali 375.O00 Bengkulu Orans/ Kali 423.000 8 Eto- -Lr r 1r r Kab. Reiang Lebong Oranql Kali 313.000 9 Bengkulu Kab. Seluma. Orang/ Kali 282.OOO http://jdih.bengkuluprov.go.id Kabupaten/KotaBekasi,KabupatenlKotaTangerang,KotaTangerang Selatan,danKepuiauans.,iu,atausebaliknyad.alamrangka peiaksanaanperjat,,,a,dinas.SatuanBiayaTransportasiDaratdariDKl .Iakarta ke Kabup atenlKota sekitar (one wad terinci pada Tabel 2'5 TABEL 2.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/ KOTA SEKITAR (ONE WAY) --xesuPATENi K0TA TUJUAN
(3)Kota Bekasi .---.----.--------- SATUAN nEsanaN BP) NO IBUKOTA PROVINSI E} (s) {1) (21 ']rt'qno lKali 284.000 1 Iqkerta Orang/Kali 284.000 2 Jakarta l\au Orane/Kali 300.000 c Jakarta l1.aD If(.)ts, Orans/Kali 300.ooo 4 Jakarta Kota rogor Orans/Kali 275.000 5 Jakarta Kota DePor! OranglKali 286.OOO 6 .l.r'u!g- Jartarta Kota 'l.anggeranR rr ^+^ n^'nannarqro Selafan OranglKali 286.O00 7 AULia r arEbvr tz-a wol-]. Tqnooerang Orang/Kali 310.000 8 Jakarta 428.000 Orang/Kal1 9 .Iakarta KePutauan oer

3.SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN KEGIATAN Satuanbiayakonsumsirapatlkegiatanmerupakansatuanbiayayang digunakan untuk menyusu ,'p"i"ntunaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan dan kegiatan :

a.rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I' atau setara yang pesertanya menteri, eseion I, atau pejabat yang setara; atau
b.rapat biasa yang pesertany^ -ttiu^tkan satuan kerja lainnya' eselon II lainnya, eseion I lainnya, kement erian rregara, Tembaga lainnya, instansi pemerint art, d,anfatau masyarakat d.an dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
c.Kegiatan di Satuan dalam internal SKPD BiayaKonsumsiRapatdanKegiatanterincipadaTabe|2.6. TABEL 2.6 SATUAN BIAYA KONSUMSi RAPAT/ KEGITAN SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN 4.lSATUANBIAYAPEMELIHARAANGEDUNGATAUBANGUNANDALAM NEGERI Satuanbiayapemeliharaangedungataubangunandalamnegerl merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhanbiayapemeliha,,",'rutingedungataubangrrnandidalam negeri,gunamenjagaataumempertahankangedungdanbangunankantor KUDAPAN 110.000Orang/ Kali R"p"t Koordinasi Tingkat KePala Daerab,l Eselon Ii Eselon iii Q9!4I4 Orang/ Kaii Rapat Biasa dan 4. http://jdih.bengkuluprov.go.id ) agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (duapersen) dari niiai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peratr-rran perundangundangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan haiaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :
a.gedung atau bangunan milik daerah; danlatau
b.gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa danl atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengg.ur.a barang untuk melakuk an pemellhar aan' satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel2.7 . TABEI 2.7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI (Rpl uo {1) URAIAN I SAI'UAI\ lrrIls^IQ t3) (4) eaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan dalam Negeri 1 Gedung Bertingka!- M2l Tahun 191.OOO 2 Geduns Tidak Bertingkat M2 / Tahun 128.OOO 3 Halaman Gedung/ e@ M2 / Tahun 10.ooo 4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menJrusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan Peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan. penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar d.an untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau ouerhaul' Satuan Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8 TABE,L 2.8 SATUAN )SARAN {Rp} NO {1) /W.;!i4;,?;;!*:*13;}!A

(4)I Bi"y" Pt*elih 1 Gubernur/ Ketua DPBQ Unit/Tahun 41.900.O00 2 Angsota DPRD Unit/Tahun 41.000.0o0 J Peiabat Eselon I Unit/Tahun 40.000.000 4 Peiabat Eselon II Unit/Tahun s8.580.000 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS URAIAN (21 ) http://jdih.bengkuluprov.go.id aat' Dinas Unit/Tahun Unit/Tahun UnitlTahrl4 ttut Dalam Biaya Pemelrhara iinir<ungan xantor , noaa O aal Unit/Tahun 37.110.000 Unit/Tahun 2A.240.ao] Unit/Tahun 4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Satuanbiayapemeliharaansaranakantormerupakansatuanbiayayang digunakanuntukmempertahankanbaranginventariskantor|yang digunakanlangsungolehpegawai,khususnyamejadankursi},personal Komputerlnotebook,printer,ACsplit,dangensetagarkreradadalam kondisinormal(beroperasidenganbaik).Biayapemeliharaangensetbelum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak Biaya Pemeiiharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner' Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.1 1 URAIAN Inventaris Kantor Fersonal KomPuter/ Notebook Printer Genset 75 KVA SATUAN BESAFTAN ($P)- NO
(3)
(4)I Doaarxrqi / Tehrtn 80.000 1 T1 it /TAh ln 730.000 c 690.000 J 610.000 4 T Inif lTqlr 7.190.0OO 5 lTahr 8.640.O00 6 T6h 10.150.00q 7 Genset 10O KVA Gn""t lrs KVA Genset 150 KVA 10.780.000 B 13.260.000 q UnitlTahun 14.810.000 Genset 175 KVA Genset 2OO KVA Genset 250 KVA Genset 275 KVA Genset 3OO KVA Genset 350 KVA Genset 450 KVA Genset 5OO KVA 10 Unit/Tahun 15.850.UUU 11 Unit/Tahun 16.790.000 t2 Unit/Tahun 17.760.000 13 Unit/Tahuq 20.960.000 L4 Unit/Tahun 22.960.Ooo 15 Unit/Tahuq 25.620.000 16 Unitl Tahun 31.770.000 t7 Plt. GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. DEDY ERMANSYAH Salinan Sesuai dengan AslinYa KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM, Pembina hma Mudd- 002 NIP. 19681 199303 1 I http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…