Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021
- Nomor
- 31
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 26
Ringkasan
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU
PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bengkulu;
b. c. d. Mengingat : 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaQ; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2B5a); Peraturan Pemerintah Nomor 6I Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51a9); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2}ll tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. 5. 6. MEMUTUSKAN: MenetapKaN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
7. 8. 9.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik yang selanjutnya disebut Kepala Diskominfotik adalah Kepala dinas yang membidangi Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Pemerintah Provi.nsi Bengkulu. Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada Dinas. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung niiai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Penyebarluasan informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat meialui media massa
1,2. Tirlrl Editor adalah tim yang dibentuk guna membantu pejabat kehumasan dalam menganalisa data dan informasi kebijakan, program, d.an f atau kegiatan PD sebelum dilakukan penyebarluasan informasi.
10" Peraturan Gubernur penyebarluasan informasi Bengkulu.
ini dimaksudkan sebagai pedoman penyeienggaaraan Pemerintahan Provinsi
Peraturan Gubernur ini bertujuan:
BAB II PENYEBARLUASAN INFORMASI
BAB II
Gubernur melalui Pejabat Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan Informasi terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bengkulu. penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan Informasi kebijakan, program, d.anf atau kegiatan PD di Pemerintahan Provinsi Bengkulu.
Kepala PD wajib menyediakan dan memberikan Data/Informasi kebijakan, program atau kegiatan PD secara rutin sebelum dan setetah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan PD kepada Gubernur melalui Pejabat Kehumasan. Data/Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Kepala PD yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data/lnformasi kepada Gubernur melalui Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lisan ltatap muka, tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/atau penanggungjawab laporan atau e-mail dan/atau aplikasi lainnya.
{2) Data/lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data pendukung Penyebarluasan Informasi. (3)
(1)
BAB III
Data/Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Pejabat Kehumasan. Pengumpulan dan pengklasifikasian Data f Inforrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliPuti:
dan
Data/lnformasi pemberitaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan data/ informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar di suatu Daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat. Data/lnformasi pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 12) huruf b merupakan Dalaflnformasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa dan/atau event sebagai penilaian kinerja. Data/Informasi pemberitaan keberhasilan programfkegiatan sebagaimana yang dimaksud Pasal B ayat (2) huruf c merupakan Data/lnformasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yan1 meliputi peningkatan kesejahteraan) peningkatan produksi pertanian atau keberhasilan programf kegiatan. (3)
Data/lnformasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 ayat (21 huruf b merupakan Data/lnformasi yang muncul dan berkembang ditengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, tetapi tetap merupakan bagian dari peran dan fungsi PD yang bersangkutan. Data/Informasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
{21 Data/Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan Data/lnformasi terkait isu yang disampaikan oleh para analisis, pakar, tokoh berdasarkan ilmu pengetahuan dan latar pemikiran yang bersifat analisis.
Membuka PDF…