DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2021

Nomor: 31
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bengkulu;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828); b. c. d. Mengingat : 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaQ; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2B5a); Peraturan Pemerintah Nomor 6I Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51a9); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2}ll tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. 5. 6. MEMUTUSKAN: MenetapKaN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Pemerintahan Provinsi Bengkulu.
5.Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala PD adalah pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemerintahan Provinsi Bengkuiu. 7. 8. 9.
6.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfotik adalah Dinas yang membidangi Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik yang selanjutnya disebut Kepala Diskominfotik adalah Kepala dinas yang membidangi Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Pemerintah Provi.nsi Bengkulu. Pejabat Kehumasan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Kehumasan adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional pada Dinas. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung niiai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Penyebarluasan informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat meialui media massa
71.Datallnformasi adaiah data dan informasi dari PD yang disampaikan oleh Kepala PD yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/nomor yang ada. 1,2. Tirlrl Editor adalah tim yang dibentuk guna membantu pejabat kehumasan dalam menganalisa data dan informasi kebijakan, program, d.an f atau kegiatan PD sebelum dilakukan penyebarluasan informasi.
13.Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang merupakan alat komunikasi da-lam menyebarluaskan berita kepada masyarakat. 10" Peraturan Gubernur penyebarluasan informasi Bengkulu.

Pasal 2

ini dimaksudkan sebagai pedoman penyeienggaaraan Pemerintahan Provinsi

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.Meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu;
b.Meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu;
c.Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;

(1)(21 t1) lzJ
1. d.Mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan mendorong produktifitas PD dalam pemberian Data/ Informasi.

BAB II

PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 4

Gubernur melalui Pejabat Kehumasan melaksanakan Penyebarluasan Informasi terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bengkulu. penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyebarluasan Informasi kebijakan, program, d.anf atau kegiatan PD di Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Kepala PD wajib menyediakan dan memberikan Data/Informasi kebijakan, program atau kegiatan PD secara rutin sebelum dan setetah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan PD kepada Gubernur melalui Pejabat Kehumasan. Data/Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Informasi pembangunan Pemerintahan Provinsi Bengkulu yang terdiri dari program/kegiatan yang sudah, sedang dan akan berjalan;
b.Informasi keuangan Daerah; dan/atau
c.Informasi lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Kepala PD yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan Data/lnformasi kepada Gubernur melalui Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lisan ltatap muka, tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab dan/atau penanggungjawab laporan atau e-mail dan/atau aplikasi lainnya.

Pasal 6

(1)Data/informasi 1,ang disampaikan oieh Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, himbauan, program danf atau kegiatan PD. {2) Data/lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data pendukung Penyebarluasan Informasi.
(3)
(1){2)
(1)
(2)

BAB III

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 7

Data/Informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Pejabat Kehumasan. Pengumpulan dan pengklasifikasian Data f Inforrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliPuti:

a.Datallnformasi yang bersifat umum; dan
b.Data/Informasi yang bersifat khusus.

Pasal 8

(1)Data/lnformasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Data/lnformasi program dan/atau kegiatan potensi/kondisi secara umum yang ada ditengah masyarakat sesuai peran dan fungsi PD'
(2)Datallnformasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Data/lnformasi pemberitaan potensi Daerah;
2. b.Data/lnformasi pemberitaan prestasi dan penghargaan;
3. c.Data/Informasi pemberitaan keberhasilan ptograrnfkegiatan; dan
4. d.Data/informasi bersifat pemberitaan berupa kegiatan yang sudah, sedang dan akan berlangsung.

Pasal 9

Data/lnformasi pemberitaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan data/ informasi yang berkaitan dengan kekuatan dan modal dasar di suatu Daerah yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat. Data/lnformasi pemberitaan prestasi dan penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 12) huruf b merupakan Dalaflnformasi yang berkaitan dengan prestasi dan penghargaan yang didapat dalam suatu peristiwa dan/atau event sebagai penilaian kinerja. Data/Informasi pemberitaan keberhasilan programfkegiatan sebagaimana yang dimaksud Pasal B ayat (2) huruf c merupakan Data/lnformasi yang berkaitan dengan dampak keberhasilan program atau kegiatan yang didapati dan dirasakan masyarakat secara langsung, yan1 meliputi peningkatan kesejahteraan) peningkatan produksi pertanian atau keberhasilan programf kegiatan.

(3)
(1)$) Datallnformasi bersifat pemberitaan berupa kegiatan yang sudah, sedang dan akan berlangsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal B ayat (2\ huruf d merupakan Data/lnformasi kejadian dan peristiwa kegiatan di PD meliputi kegiatan kelapangan, hasii rapat, pelaksanaan suatu evaluasi terhadap program dan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan peran dan fungsi PD di tengah masyarakat.

Pasal 10

Data/lnformasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 ayat (21 huruf b merupakan Data/lnformasi yang muncul dan berkembang ditengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, tetapi tetap merupakan bagian dari peran dan fungsi PD yang bersangkutan. Data/Informasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Data/Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan;
b.Data/Informasi perkembangan isu perubahan / peristiwa alam ;
c.Data/Informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/ publik; dan
d.Data/Informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah masyarakat.

Pasal 11

(1)Data/Informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan Data/lnformasi terkait isu munculnya pendapat perseorangan, opini masyarakat, pendapat dari tokoh masyarakat, agama atau pendidikan dan/atau pendapat organisasi masyarakat. {21 Data/Informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan/peristiwa alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan Data/lnformasi terkait isu yang disampaikan oleh para analisis, pakar, tokoh berdasarkan ilmu pengetahuan dan latar pemikiran yang bersifat analisis.
(3)Data/lnformasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan Data/Informasi terkait yang menjadi kebutuhan penting masyarakat atau menyangkut kelangsungan hidup masyarakat meliputi isu bencana alam, penyakit menular, dan/atau isu lainnya terkait perkembangan dan/atau kebutuhan penting masyarakat.
(2)dari kondisi $\ Datallnformasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)huruf d merupakan Data/Informasi terkait isu yang tengah berkembang ditengah masyarakat meliputi isu flu burung, wabah hama, kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan penyakit masyarakat, tingginya kejahatan, kemiskinan dan/atau persoalan yang menganggu keamanan, ketertiban hidup masyarakat.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…