DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2022

Nomor: 31
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. YUNUS BENGKULU

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Bengkulu tentang Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diu bah dengan Undang=Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); http://jdih.bengkuluprov.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 1213);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ J asa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
14.Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 21) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.M.YUNUS BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Rumah Sakit Umum Oaerah dr.M.Yunus Bengkulu selanjutnya disebut RSUD dr.M.Yunus Bengkulu adalah Satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
4.~adan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dr.M.Yunus Bengkulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai p~ng~~q~li~ 9~i k~tentu~ pengelolaan keuangan pada umumnya.
5.Direktur adalah Direktur RSUD dr.M.Yunus Bengkulu.
6.Pengadaan Barang dan/ atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan/atau jasa yang dibiayai dari dana yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD dr.M.Yunus Bengkulu yang berupa jasa layanan, hibah yang tidak terikat, basil kerjasama dengan pihak lain, serta lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr.M.yunus Bengkulu yang sah diluar pendapatan yang berasal dari APBN/ APBD.
7.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan clengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan Kaidah-Kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD dr.M.Yunus.
10.Penyedia Barang dan /atau Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang dan / atau Jasa sesuai peraturan perundangan.
11.Pejabat Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan pengelolaan anggaran BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. http://jdih.bengkuluprov.go.id
12.Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PBJ-BLUD adalah kegiatan pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil Kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima barang dan/ atau jasa.
13.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14.Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan BLUD yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15.Pejabat Pembuat Komitmen pada pelaksanaan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/ a tau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
16.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17.Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau e- purchasing.
18.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan penyedia.
19.Pengadaan Barang/ J asa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
20.Unit Pengadaan adalah unit yang dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaan barang/ jasa guna keperluan BLUD;
21.Layanan Pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan Pengelolaan teknologi inforrnasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
22.Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan Barang dan/ atau jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah.
23.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan http://jdih.bengkuluprov.go.id pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
24.Pejabat Fungsional Pengelola pengadaan barang / jasa yang selanjutnya disebut pengelola pengadaan barang / jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa.
25.Pengadaan barang/jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut sakelola adalah cara memperoleh barang / jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga / Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
26.Pengadaan barang / jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/ jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
27.Penyedia Barang / Jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.
28.Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan / atau kegiatan pada bidang tertentu.
29.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan a tau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
30.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan Kembali suatu bangunan.
31.Jasa Konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
32.Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata Kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
33.Harga Perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/ jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai.
34.Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e- purchasing adalah tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
35.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya.
36.Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Gubemur ini yaitu untuk memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan administrasi dalam Pengadaan Barang dan / atau Jasa BLUD sehingga proses pengadaan dapat terkendali secara baik,lancar,transparan dan akuntabel. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu agar memperoleh Barang dan/ atau Jasa yang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelayanan yang mudah, cepat, efektif, efisien dan berm u tu.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubemur ini meliputi:

a.pelaksana pengadaan; b . perencanaan pengadaan;
c.persiapan pengadaan; d . persiapan pemilihan;
e.pelaksanaan pemilihan;dan
f.pelaksanaan kontrak.

(1)Pengadaan Barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel, fleksibel dan Praktek Bisnis yang sehat.
(2)Pengadaan Barang dan/ atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin ketersediaan Barang dan/ atau Jasa yang lebih bermutu, murah, proses pengadaan yang fleksibel , cepat, efisiensi dan efektif, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD dr.M.Yunus Bengkulu.
(3)Pengadaan Barang dan/ atau Jasa dapat dilakukan secara Elektronik (E-Procurement) atau dengan cara manual.
(4)Pengadaan Barang dan/ atau jasa pada RSUD dr.M.Yunus Bengkulu yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
(5)RSUD dr.M.Yunus diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efisiensi dan efektivitas atau dalam keadaan mendesak, keadaan darurat dan keadaan luar biasa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.
(6)Pengadaan barang dan/ atau jasa pada RSUD dr.M.Yunus Bengkulu yang bersumber dari:
1. a.jasa layanan;
2. b.hibah tidak terikat;
3. c.hasil kerja sama dengan pihak lain;dan
4. d.lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
(7)Pengadaan Barang dan/ atau Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa pada RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.
(8)Pengadaaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh pelaksana http://jdih.bengkuluprov.go.id pengadaan yang dibentuk oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang dan/ atau jasa BLUD yang memahami tata cara pengadaan, su bstansi pekerjaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 5

(1)Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
2. b.bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa;
3. c.tidak sating mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa;
6. f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;
7. g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ a tau kolusi;dan
8. h.Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dana apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa.
(2)Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e, dalam hal:
1. a.Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas BLUD, sekretaris dewan pengawas BLUD atau pegawai BLUD, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender / seleksi yang sama;
2. b.Konsultan perencanaan/ pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaaan pekerjaan terintegrasi;
3. c.Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencanaan;
4. d.Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan / atau Jasa; http://jdih.bengkuluprov.go.id
5. e.PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia; dan/ atau
6. f.Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/ atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham yang sama.

BAB IV

PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA BLUD

Pasal 6

(1)Pelaksana Pengadaan Barang dan/ atau Jasa BLUD terdiri atas:
1. a.PA /KPA;
2. b.PPK;
3. c.Pejabat Pengadaan;
4. d.Pokja Pemilihan;
5. e.Penyedia;dan
6. f.Pihak Lainnya, meliputi:
  1. 1.Pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,atau
  2. 2.Pihak yang dibutuhkan sesuai peraturan pimpinan BLUD
(2)Pemimpin BLUD bertindak selaku PA/KPA pada BLUD RSUD dr.M.Yunus.
(3)PA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya PA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh PPK dan Pejabat Pengadaan.

Pasal 7

(1)Dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa, PA/KPA BLUD mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. b.mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja diatas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
3. c.menetapkan perencanaan pengadaan; d . menetapkan dan mengumumkan RUP;
4. e.melaksanakan konsolidasi pengadaan Barang/ Jasa;
5. f.menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
6. g.menetapkan pengenaan sanksi Daftar Hitam;
7. h.menetapkan PPK;
8. i.menetapkan Pejabat Pengadaan;
9. j.menetapkan penyelenggara Swakelola;
10. k.menetapkan Tim Teknis;
  1. 1.menetapkan Tim Juri/ Tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/ kontes;dan
11. m.menyatakan tender gagal/ seleksi gagal. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kepada KPA.

Pasal 8

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dalam Pengadaan barang dan/atau jasa memiliki tugas dan wewenang:

a.melaksanakan pendelegasian kewenangan sesuai dengan pelimpahan dari PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ;
b.menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
c.KPA dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang dan/ atau jasa;dan d . KPA pada Pengadaan Barang dan / atau Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 9

(1)Untuk dapat diangkat menjadi PPK, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.Syarat Umum:
  1. 1.memilik i integritas;
  2. 2.memiliki disiplin tinggi;
  3. 3.memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
  4. 4.mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; 5 . menandatangani fakta integritas;
  5. 6.tidak menjabat sebagai pengelola keuangan;
  6. 7.memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/ Jasa.
2. b.Syarat Khusus:
  1. 1.berpendidikan paling kurang Sarjana Stara Satu (S 1) dengan bidang keahlian yang sed apat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; 2 . memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan Barang/ J asa;dan
  2. 3.memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/ pekerjaan .
(2)Dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa, PPK mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.menyusun perencanaan pengadaan;
2. b.melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang dan/ atau Jasa;
3. c.menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. d.menetapkan rancangan kontrak;
5. e.menetapkan HPS;
6. f.menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia; http://jdih.bengkuluprov.go.id
7. g.mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; h . melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 ( dua ratusjuta rupiah);
8. i.mengendalikan Kontrak;
9. j.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
10. k.melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  1. 1.menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
11. m.menilai kinerja penyedia;
12. n.menetapkan tim pendukung;
13. o.menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
14. p.menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
(3)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;dan
2. b.mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
(4)dalam hal tidak ada pen etapan PPK pada Pengadaan Barang dan/ atau Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/ KPA menugaskan PPrK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m .
(5)PPrK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Pasal 10

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengadaan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.memiliki integritas;
2. b.memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
3. c.memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan Barang dan/ atau Jasa; d . memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
4. e.memilki sertifikat keahlian pengadaan Barang dan/ atau jasa pemerintah; dan
5. f.menandatangani Pakta Integritas.
(2)Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh PA/ KPA selaku Pemimpin BLUD.
(4)Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PA/ KPA sebagaimana dimaksud pad a ayat (3).

Pasal 11

Dalam pengadaan Barang dan/ atau Jasa, Pejabat Pengadaan Barang dan/ atau Jasa mempunyai tugas dan wewenang : http://jdih.bengkuluprov.go.id

a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
c.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsu ltansi yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 12

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d memiliki tugas:

a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
b.menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
1. 1.Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);dan
2. 2.Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…