DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2023

Nomor: 31
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabihtas. Mengingat 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor lITahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 19 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397) ; http://jdih.bengkuluprov.go.id

3.Undang-Undang Nomor 16 TaIlun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor I04, Tambahan I£mbaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 5248) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 16 tentang Penyandang Disabilitas (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nc)mor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587 1); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor I05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); Peraturan AAenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negma Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036) , sebagaimmla telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalmn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 4. 5. 6. 7. 8 http://jdih.bengkuluprov.go.id Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 20 19 Nomor 157) ;
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 1261) ; IO. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona1 Nomor 3 Tahun 202 1 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 704) ;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
12.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20 IO Nomor 6) ;
13.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) ;
14.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 202 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 202 1 – 2026; http://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB II

PROFIL DAERAH DAN SITUASI PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI BENGKULU 2.1 Profil dan Karakteristik Daerah Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.

Pasal 2

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabihtas Provinsi ini dimaksudkan untuk:

a.menyediakan acuan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabihtas bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b.menyediakan acuan dalam penyelenggaraan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik oleh sektor pemerintahan maupun Masyarakat;
c.menyediakan acuan dalam merencanakan anggaran bagi kegiatan-kegiatan pelayanan yang efektif oleh berbagai sektor untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
d.mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas;
e.membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
f.menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 3

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi ini adalah:

a.mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraannya;
b.mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh multi dan lintas sektor baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
c.menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan daIam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah.

BAB III

SASARAN STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI Pembangunan inklusif disabilitas berarti memastikan bahwa semua fase siklus pembangunan (desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi) mencakup dimensi disabilitas dan bahwa penyandang disabilitas berpartisipasi secara bermakna dan efektif dalam proses dan kebijakan pembangunan.

Pasal 4

ang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas;
b.Perencanaan Penganggaran Inklusif;
c.Partisipasi Penyandang Disabilitas dan Pemangku Kepentingan;
d.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
e.Kerjasama;
f.Pendanaan; dan
g.Penutup. http://jdih.bengkuluprov.go.id l BAB rv PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

( 1) RAD PD Provinsi merupakan dokumen perencanam1 terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun.

(2)RAD PD Provinsi disusun dengan mengacu pada RIPD, RAN PD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
(3)RAD PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi ini dimaksudkan untuk:

a.menyediakan acuan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b.menyediakan acuan dalam penyelenggaraan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik oleh sektor pemerintahan maupun masyarakat;
c.menyediakan acuan dalam merencanakan anggaran bagi kegiatan-kegiatan pelayanan yang efektif oleh berbagai sektor untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan http://jdih.bengkuluprov.go.id upaya penghormatan, pehndungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas; membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan menciptakan bngkungan yang inklusif disabilitas. d. e. f.

Pasal 7

(1)Mengacu pada RIPD dan RAN PD, maka penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disablitas Provinsi akan berdasarkan pada beberapa sasaran strategis berikut ini:
1. a.pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas;
2. b.penyediaan hngkungan penyandang disabilitas;
3. c.pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas;
4. d.pemberdayaan dan kemandirian disabihtas;
5. e.pewujudan disabihtas;
6. f.pendidikan dan disabilitas; dan
7. g.akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Untuk dapat melaksanakan sasaran strategis sebagaimana pada ayat (1), dijabarkan secara lebih lanjut dalam naskah Rencana Aksi Daerah Penyandang Disablitas Provinsi tanpa hambatan bagi penyandang ekonomi inklusif bagi penyandang keterampilan bagi penyandang
(2)http://jdih.bengkuluprov.go.id I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disablitas Provinsi dijabarkan dalam kegiatan utama sesuai dengan sasaran strategjs, target capaian, dan strategi implementasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Kegjatan utama untuk pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabihtas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:

a.pengumpulan dan harmonisasi data penyandang disabilitas lintas sektor; dan
b.pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Pasal IO Kegiatan utama untuk penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
a.peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas;
b.akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas;
c.penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas; dan http://jdih.bengkuluprov.go.id
d.penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Pasal ll Kegiatan utnma untuk pelindungan hak dan akses pohtik dan keadilan bagi penyandang disabihtas sebagainlana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menjamin hak politik secara penuh bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa diskriminasi.

Pasal 12

Kegiatan utama untuk pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ddilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat.

Pasal 13

Kegiatan utama untuk ekonomi inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan:

a.memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada Pemerintah Daerah, BUMD, dan swasta di seluruh sektor; dan
b.memperluas akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pasal 14

Kegiatan utama untuk pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan: http://jdih.bengkuluprov.go.id a. b. C. d. memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas; memperkuat upaya pengurangan kesenjulgmr dalan mengakses pendidikan bagi penyandang disabilitas dm1 non disabilitas; memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilu1 yang tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas; dan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas di bidang seni dan olahraga.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…