DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Recana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2024-2043

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2043; Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; 2. 3 \. https://jdih.bengkuluprov.go.id 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Inmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 5. 6. 7 https://jdih.bengkuluprov.go.id 8. 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 – 2043 (1£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025- 2043

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 2 . Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengklulu. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga adalah air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu sebagai Air Baku untuk Air MinIrm. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 3. 4. 5. 6 https://jdih.bengkuluprov.go.id 7. 8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasmana penyediaan air minum. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi- dimensinya. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan dengan tujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) . Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha mink daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan SPAM . 9. 10.

Pasal 2

(1)
(2)Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2043. RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana pengelolaan sumber daya air;
2. b.rencana tata ruang wilayah; kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM; kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di wilayah setempat dan sekitarnya; dan kondisi kota dan rencana pengembangannya. C. d. e. https://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)RISPAM Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melingkupi rencana wilayah pelayanan, skematik rencana SPAM dan rencana tahap pelaksanaan dengan aspek kajian teknis, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, keuangan dan kelembagaan.

Pasal 3

(1)
(2)RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang ada di Daerah. Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SPAM di Daerah.

Pasal 4

(1)RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 ayat (1) disusun dengan sistematika: a. b. C. d. e. f. Gambaran Umum wilayatl; Kondisi SPAM Eksisting; Standar/Kriteria Perencanaan; Proyeksi Kebutuhan Air; Potensi dan Rencana Pengembangan Air Baku; Rencana Pengembangan; Analisa Pendanaan; dan Rencana Pengembangan Kelembagaan.
1. g.Bab VII
2. h.Bab VIII
3. i.Bab IX
(2)RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan (}ubernur ini https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB VI

Pendahuluan;

Pasal 5

(1)
(2)
(3)
(4)RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 18 (delapan belas) tahun. RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau strategi nasional dan/atau Daerah, RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ulang sebelum 5 (lima) tahun. Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 6

(1)
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Daerah. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 7

Pendanaan dalam penyelenggaraan RISPAM yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, bersumber dad:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. https://jdih.bengkuluprov.go.id I

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tangga1 23 Oktober 2025 GUBERNUR BENGKULU, Ttd H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 23 Oktotnr 2025 Pj. SEKRHFARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, Ttd H. HERWAN ANTONI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 33 PALA BIRO HUKUM NSI BE LU NDI. S.H.,tM.Hum 'embina Tk. I 21012 200212 Salinan sesuai dengan aslinya 1 004 https://jdih.bengkuluprov.go.id RISPAM PROVINSI BEN(,KULU 2 . Dari usulan pengembangan Kepegawaian ada beberapa petugas yang han)'a direkrut I orang, sebaiknya perlu penambahan petugas minimal 2 karena Waktu operasional produksi dan pelayanan SPAM Regional adalah 24 Jam tanpa henti. Jadi ini untuk mengantisipasi apabila salah seseorang petugas mendapat halangan ataupun pergantian shift dalam pelaksanaan pekerjaan. Pegawai atau pekerja yang perlu penambahan minimal 2 orang antara lain adalah petugas SCADA/Automasi dan Petugas Perawatan.

3.Perlu ada kantor khusus UPFD SPAM Regional yang terletak di satu lokasi strategis di sepanjang Jaringan atau Kawasan SPAM Regional. Dengan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah, sinergi lintas Perangkat Daerah, partisipasi aktifmasyarakat dan dukungan sistem regulasi yang adaptif, RISPAM ini diharapkan mampu mewujudkan pemenuhan akses masyarakat terhadap akses air minum aman di Provinsi Bengkulu. GUBERNUR BENGKULU Ttd H. HELMI HASAN Salinan sesuai dengan aslinya PIt. KEPALA BIRO HUKUM SETFI 'ROVINSI BENGKULU https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…