DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2021

Nomor: 32
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN RISIKO BAB III PELAPORAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran ,Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392); http://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/ K/ D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Instansi Pemerintah.
11.Peraturan Deputi bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah http://jdih.bengkuluprov.go.id 3
12.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5.Inspektorat Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur;
6.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko;
8.Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
9.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah;
10.Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada; http://jdih.bengkuluprov.go.id
11.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tuj uan ;
12.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya;
13.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
14.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
15.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
17.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun;
18.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun;
19.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
20.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Provinsi Bengkulu untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id - 5
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

(1)Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
(2)Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
1. a.Pengembangan budaya sadar risiko;
2. b.Pembentukan struktur pengelolaan risiko;dan
3. c.Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko;

Pasal 4

(1)Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai- nilai organisasi Pemerintah Daerah
(2)Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.Sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
2. b.Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;dan
3. c.Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yangmendukung penciptaan budaya risiko.
(3)Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
1. a.Pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
2. b.Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
3. c.Penghargaan terhadap pengelolaan ri si ko yang baik;dan
4. d.Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(4)Asisten Sekretaris Daerah(5) sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
(6)Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
(2)
(3)Gubernur sebagai penanggung jawab risiko; Sekretaris Daerah Provinsi sebagai penyelenggaraan pengelolaan risiko daerah; Gubernur dan pimpinan UPR; Asisten Sekretaris kepatuhan;dan Inspektur Daerah pengawasan; Gubernur sebagai penanggung jawab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat berwenang menetapkan arah kebijakan risiko pemerintah daerah; Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; Gubernur dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingku p kerj anya; b. a. c. d.
1. e.sebagai penanggung jawab Daaerah sebagai satuan/unit kerja sebagai pengelolaan pengelolaan
(1)huruf a pengelolaan koordinator pemerintah unit

Pasal 5

(1)Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:

Pasal 6

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Gubernur membentuk Komite Pengelolaan Risiko; Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.Gubernur sebagai ketua; http://jdih.bengkuluprov.go.id - 7
b.Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
c.Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:

(1)melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
(2)membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

(1)UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
(2)UPR Tingkat Eselon II;dan
(3)UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 9

(1)UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memiliki tugas:
1. a.menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
2. b.menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
3. c.melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;dan
5. e.menatausahakan proses pengelolaan risiko.
(2)UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) memiliki tugas:
1. a.menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
2. b.menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
3. c.melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;dan
5. e.menatausahakan proses pengelolaan risiko. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) memiliki tugas:
1. a.melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
2. b.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;dan
3. c.menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Pasal 10

(1)Proses pengelolaan risiko meliputi:
1. a.Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
2. b.Penilaian risiko;
3. c.Kegiatan pengendalian;
4. d.Informasi dan komunikasi;dan
5. e.Pemantauan.
(2)Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
(3)Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
(4)Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. Paragraf Kesatu Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…