DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2022

Nomor: 32
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 November 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021-2026

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan RencanaAksiDaerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Peraturan Gubernur; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufadiatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana AksiDaerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ProvinsiBengkulu Tahun2021-2026. 1.Pasal 18 Ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 9Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); http://jdih.bengkuluprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); http://jdih.bengkuluprov.go.id 8 . Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583); http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan
13.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINS! BENGKULU TAHUN 2021-2026.

BAB I

BAB 11

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut dengan RAD TPB / SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah dokumen rencana aksi daerah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 2

(1)RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
(2)Aktor pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
(3)Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals berisi 1 7 (tujuh belas) tujuan meliputi:
1. a.tanpa kemiskinan;
2. b.tanpa kelaparan;
3. c.kehidupan sehat dan sejahtera;
4. d.pendidikan berkualitas;
5. e.kesetaraan gender;
6. f.air bersih dan sanitasi layak;
7. g.energi bersih dan terjangkau;
8. h.pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
  1. 1.industri, inovasi dan infrastruktur; J. berkurangnya kesenjangan;
9. k.kota dan permukiman yang berkelanjutan;
  1. 1.konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
10. m.penanganan perubahan iklim;
11. n.ekosistem lautan;
12. o.ekosistem daratan;
13. p.perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh;dan
14. q.kemitraan untuk mencapai tujuan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB / SD Gs Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 5
(1)TerhadapRADTPB/SDGsdapatdilakukankajiulang paling sedikit1(satu)kalidalam5 (lima)tahun atau sewaktu-waktu apabiladiperlukan.
(2)Kajiulang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan menghasilkan rekomendasiuntukmelakukan perubahanRAD TPB /SDGs.
(3)GubemurmenetapkanperubahanRADTPB/SDGs sebagaimana dimaksudpadaayat(2)yangditetapkan dengan PeraturanGubemur Pasal 6
(1)Gubemurmenyampaikan laporan pelaksanaanRAD TPB /SDGsProvinsikepadaMenteriPerencanaan PembangunanNasionaldanMenteriDalamNegeri sekalidalam1(satu)tahundansewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)LaporanpelaksanaanRADTPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat(1)disusunolehBadan Perencanaan,PenelitiandanPengembangan Daerah ProvinsiBengkulu. KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Padasaat Peraturan Gubemurini berlaku,Peraturan GubemurNomor36 Tahun 2018 Tentang RencanaAksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals ProvinsiBengkulu Tahun 2016-2021 (BeritaDaerahProvinis Bengkulu Tahun 2018 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 28 November 2022 GUBERNUR BENGKULU, ttd H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 28 November 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, ttd H. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ~2... Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM BENGKULU, S.H. M.H.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…