DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2023

Nomor: 32
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Mengingat 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (I£mbaran Negara Republik Indonesia TaIlun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PeiayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1); 3. 4 http://jdih.bengkuluprov.go.id

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un(lang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Indonesia Tahun 2016 Nomor (Lernbaran Negara Republik 114, Tambahan l£mbaran Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah Nomor 72 Tahun Negara Republik diubah dengan Peraturan Pemerintah 20 19 tentang Perubahan Atas Peraturan 18 Tahun 2016 Pemerintah Nomor tentang Perangkat Indonesia Tahun Negara Republik Daerah (l£mbaran Nomor 187,Negara Republik Tambahan Lembaran 2019 Indonesia Nomor 6402) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negma Republik Indonesia Nomor 6123) ;
9.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 202 1 Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Negara tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negma Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebQgaimula telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang http://jdih.bengkuluprov.go.id Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161 1);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 202 1 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/l£mbaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 202 1 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Sasaran penyelenggaraan inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
1. a.peningkatan pelayanan publik; http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan
3. c.peningkatan daya saing daerah.
(3)Penyelenggaraan inovasi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
1. a.peningkatan efisiensi;
2. b.perbaikan efektivitas;
3. c.perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
4. d.tidak menimbulkan konflik kepentingan ;
5. e.berorientasi kepada kepentingan umum dan/atau peningkatan daya salrlg;
6. f.dilakukan secara terbuka;
7. g.memenuhi nilai kepatutan dan/atau kelayakan;
8. h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya;
9. i.bersifat simultan dan berkelanjutan;
10. j.dilaksanakan secara sistematis dan integratif; dan/atau
11. k.membangun sinergitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Bentuk dan kriteria inovasi Daerah;
b.Pengusulan inovasi daerah;
c.Penetapan inovasi daerah;
d.Perencanaan inovasi daerah;
e.Sistem informasi inovasi daerah;
f.Perlindungan inovasi daerah;
g.Pengembangan inovasi daerah;
h.Penilaian dan/atau penghargaan;
i.Pendanaan;
j.Kerjasama;
k.Sanksi;
1. 1.Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; dan
m.Penutup

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 4

Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan daerah dapat berbentuk :

a.inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
b.inovasi pelayanan publik; dan/atau penyelenggaraan pemerintahan http://jdih.bengkuluprov.go.id
c.inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 5

Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 6

(1)Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi :
1. a.proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
2. b.inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
3. a.pelayanan barang publik;
4. b.pelayanan jasa publik; dan
5. c.pelayanan administrasi.
(2)

Pasal 7

(1)Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yulg menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusur pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
(2)Inovasi yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenmlgu1 daerah dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yulg pelaksanaannya dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidulgi penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

Kriteria inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b.memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
e.dapat direplikasi. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Pasal 9

(1)Usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat berasal dad :
1. a.Gubernur;
2. b.Anggota DPRD;
3. c.Aparatur Sipil Negara;
4. d.Perangkat Daerah;
5. e.Anggota Masyarakat;
(2)Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dituangkan dalam bentuk proposal inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
1. a.bentuk inovasi daerah;
2. b.rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan inovasi daerah;
4. d.manfaat yang diperoleh;
5. e.waktu ujicoba inovasi daerah, jika diperlukan;
6. f.identitas inisiator dan penanggung jawab kegiatan; dan
7. g.anggaran, jika diperlukan.

Pasal 10

(1)Inisiatif inovasi daerah yang berasa1 dad Gubernur sebqgaimura dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat disiapkan oleh Gubernur du1 dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur.
(2)Inisiatif inovasi daerah yang berasa1 dari anggota DPRD sebagaimula dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat dibahas dan ditetapku1 layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD.
(3)Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negma sebagaimma dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
(4)Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah sebagaimula dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dapat disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(5)Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, dapat disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Gubernur. Pasal ll
(1)Penilaian inovasi daerah menggunakan intrumen berdasarkan kebutuhan
(2)Penilaian inovasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim penilai inovasi daerah yang berasal dari unsur perangkat daerah, perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi
(3)Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur BAB rv PENETAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 12

Gubernur menetapkan usulan Inovasi menjadi inovasi daerah dengm Keputusan Gubernur. Keputusan Gubernur mengenai inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penetapan perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan inovasi daerah dan penetapan perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan teknis terhadap usulur inovasi dari masyarakat. Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undmlgu1.

BAB V

PERENCANAAN INOVASI DAERAH

Pasal 13

Perencanaan inovasi daerah dapat dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam roadmap penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan agar penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Roadmap penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), ditetapkan oleh Gubernur.
(1)
(2)
(3)http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un(lang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Indonesia Tahun 2016 Nomor (Lernbaran Negara Republik 114, Tambahan l£mbaran Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah Nomor 72 Tahun Negara Republik diubah dengan Peraturan Pemerintah 20 19 tentang Perubahan Atas Peraturan 18 Tahun 2016 Pemerintah Nomor tentang Perangkat Indonesia Tahun Negara Republik Daerah (l£mbaran Nomor 187,Negara Republik Tambahan Lembaran 2019 Indonesia Nomor 6402) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negma Republik Indonesia Nomor 6123) ;
9.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 202 1 Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Negara tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negma Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebQgaimula telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang http://jdih.bengkuluprov.go.id Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161 1);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 202 1 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/l£mbaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 202 1 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Sasaran penyelenggaraan inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
1. a.peningkatan pelayanan publik; http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan
3. c.peningkatan daya saing daerah.
(3)Penyelenggaraan inovasi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
1. a.peningkatan efisiensi;
2. b.perbaikan efektivitas;
3. c.perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
4. d.tidak menimbulkan konflik kepentingan ;
5. e.berorientasi kepada kepentingan umum dan/atau peningkatan daya salrlg;
6. f.dilakukan secara terbuka;
7. g.memenuhi nilai kepatutan dan/atau kelayakan;
8. h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya;
9. i.bersifat simultan dan berkelanjutan;
10. j.dilaksanakan secara sistematis dan integratif; dan/atau
11. k.membangun sinergitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Bentuk dan kriteria inovasi Daerah;
b.Pengusulan inovasi daerah;
c.Penetapan inovasi daerah;
d.Perencanaan inovasi daerah;
e.Sistem informasi inovasi daerah;
f.Perlindungan inovasi daerah;
g.Pengembangan inovasi daerah;
h.Penilaian dan/atau penghargaan;
i.Pendanaan;
j.Kerjasama;
k.Sanksi;
1. 1.Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; dan
m.Penutup

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 4

Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan daerah dapat berbentuk :

a.inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
b.inovasi pelayanan publik; dan/atau penyelenggaraan pemerintahan http://jdih.bengkuluprov.go.id
c.inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi :
1. a.proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
2. b.inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
3. a.pelayanan barang publik;
4. b.pelayanan jasa publik; dan
5. c.pelayanan administrasi.
(2)

Pasal 7

(1)Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yulg menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusur pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
(2)Inovasi yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenmlgu1 daerah dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yulg pelaksanaannya dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidulgi penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

Kriteria inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b.memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
e.dapat direplikasi. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Pasal 9

(1)Usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat berasal dad :
1. a.Gubernur;
2. b.Anggota DPRD;
3. c.Aparatur Sipil Negara;
4. d.Perangkat Daerah;
5. e.Anggota Masyarakat;
(2)Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dituangkan dalam bentuk proposal inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
1. a.bentuk inovasi daerah;
2. b.rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
3. c.tujuan inovasi daerah;
4. d.manfaat yang diperoleh;
5. e.waktu ujicoba inovasi daerah, jika diperlukan;
6. f.identitas inisiator dan penanggung jawab kegiatan; dan
7. g.anggaran, jika diperlukan.

Pasal 10

(1)Inisiatif inovasi daerah yang berasa1 dad Gubernur sebqgaimura dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat disiapkan oleh Gubernur du1 dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur.
(2)Inisiatif inovasi daerah yang berasa1 dari anggota DPRD sebagaimula dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat dibahas dan ditetapku1 layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD.
(3)Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negma sebagaimma dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
(4)Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah sebagaimula dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dapat disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(5)Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, dapat disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Gubernur. Pasal ll
(1)Penilaian inovasi daerah menggunakan intrumen berdasarkan kebutuhan
(2)Penilaian inovasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim penilai inovasi daerah yang berasal dari unsur perangkat daerah, perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi
(3)Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur BAB rv PENETAPAN INOVASI DAERAH