DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024

Nomor: 32
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: DASAR PENGENAAN BAB III: PENETAPAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN BAB IV: PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB V: SINERGI PEMUNGUTAN DAN KERJASAMA BAB VI: REKONSILIASI PAJAK BAB VII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Menimbang : Mengingat 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 3. 4. https://jdih.bengkuluprov.go.id Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7); 5. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERhAOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJ AK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR. a

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 2

(1)
(2)
(3)
(4)Dasar pengenaan opsen PKB merupakan PKB terutang. Dasar pengenaan opsen BBNKB merupd{an BBNKB terLrtang. Saat terutangnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB dmI BBNKB. Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimula dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada llama, nomor induk kependudukan, dan /atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota. Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan PKB dan BBNKB terutang.
(5)
(6)

BAB III

PENBrAPAN, PEMBAYARAN, DAN PENYHrORAN

Pasal 3

(1)Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)dan ayat (2) ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD. Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimakstld Dada ayat (1). SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana ciiatur dalam peraturan perun(lang- undangan mengenai sistem administrasi manungga1 satu atap kendaraan bermotor. Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provlnsl.
(2)
(3)
(4)https://jdih.bengkuluprov.go.id
(5)
(6)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan. Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB sesuai dengan Peraturan Perundangan undangan . Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari opsen terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tangga1 pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dad bulan dihitung penuh I (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD . Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(7)
(8)

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB. Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan kepada bupati/wali kota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (Uga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (ciua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(2)
(3)
(4)https://jdih.bengkuluprov.go.id
(5)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN DAN KERJASAMA

Pasal 5

(1)
(2)
(3)Dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan da]am bentuk kerja sama. Kerja sama sebagaimana dimakstld pacla ayat (2) meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dellgan ketentuan peraturan perundang- undangan; pengawasan Wajib dengan ketentuan undangan; pemanfaatan program ataII kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan; pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan. b e Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang- Pajak bersama sesuai peraturan perundang- C. d.
(4)undangan.

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 6

(1)Gubernur bersama-sama dengan bupati/wali kota dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsihasi data penerimaan PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap triwulan. https://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit mencocokkan:
1. a.surat pemberitahuan pajak daerah;
2. b.surat setoran pajak daerah;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurmlgm1 pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)

BAB VII

KHFENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor dan bentuk sinergi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan Bermotor yang diatur oleh peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 17-12-2024 PIt. GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROSJONSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tangga1 17-12-2024 Plh. SEKRBIARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd. H. HARYADI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 32 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, __,/Z„ HENDRb:L:==’Tt.Fy’M'H NIP. 19750825 200502 1 005 i https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…