(1)Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)dan ayat (2) ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD.
Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimakstld Dada ayat (1). SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana ciiatur dalam peraturan perun(lang- undangan mengenai sistem administrasi manungga1 satu atap kendaraan bermotor. Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provlnsl. (2) (3)
(4)https://jdih.bengkuluprov.go.id
(5)
(6)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.
Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB sesuai dengan Peraturan Perundangan undangan . Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari opsen terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tangga1 pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dad bulan dihitung penuh I (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD . Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja. (7)
(8)BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN