DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 33 Tahun 2017

Nomor: 33
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Perahrran Gubernur ini dibentuk UPTD sebagai berikut (U UPTD PSTW Pagar Dewa, dengan Kelas A; (2) UPTD PSBRH, dengan Kelas A; UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sikronisasi dengan yang dipimpinnya. Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada Dinas sosial Provinsi Bengkulu, perlu membentuk unit Pelaksana Teknis Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susun€ul organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratrrran Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu; Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang

1.Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
2.Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37961; Mengingat : http://jdih.bengkuluprov.go.id 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 6. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ao2 tentang perlindungan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa2 Nomor 1O9, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2351; Undang-UndangNomorllTahun2aa9tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Ind^onesia Tahun 1998 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9671; undang-und.ang Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tartbatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang pemerintahan Daerah $.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a791; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlaknnya undang-undang Nomor 9 Tahun L967 da[rr pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengktrlu (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28541; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2AA4 tentang Pelaksanaan upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor aaSU; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2AL6 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor 1140; Peraturan Menteri sosial Nomor: lglrluK/zoLz tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 8621; Peraturan Menteri sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar; http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan :
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifrkasi cabang Dinas dan unit pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor a51); t2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6 Nomor 8);
13.Perahrran Gubernur Bengkulu Nomor 54 Tahun 2at6 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas sosial Provinsi Bengkulu Berita Daerah Provinsi Beng[ulu Tahun 2aL6 Nomor 54]; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SER"TA TATA KERJA UNIT PEI,,AKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratur:an Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Benglnrlu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu'
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
5.Perangkat Daerah Frovinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6.Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dgrgt/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu http://jdih.bengkuluprov.go.id pada Dinas Sosial Provinsi Beng!<ulu'

g.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas sosial Provinsi Bengkulu.
1. 10.Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Tresna Werdha yang selar{uhrya disebut UPTD PSTIiII Pagar Dewa adalah organisasi yang melaksanakan kegiatas teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentgk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagr lanjut usia tedantar dan rawan terlantar agar dapat hidup secara urajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga dan maryarakat serta pengkqiian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Bengkulu. 1 1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosiat Bina Remaja Harapan yang selanjutnya disebut UPTD PSBRH adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang bimbingan, pelayanan dan rehabiliata.si sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak terlantar, putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkqiian dan penyaiapan standar pelayanan dan rujukan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Bengkulu.
2. 12.Tugas Teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat'
3. 13.Ttrgas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukrng pelaksanaan tugas orga:risasi induknya-
4. 14.Kelayan adalah orang yang dibantu atau orang yang dilayani.
5. 15.Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya datam rangka mendukung kelancaran tugas Panti. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Perahrran Gubernur ini dibentuk UPTD sebagai berikut (U UPTD PSTW Pagar Dewa, dengan Kelas A;

(2)UPTD PSBRH, dengan Kelas A;

BAB III

KEDUDUKAI{, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UprD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dxr/ atau teknis penunjang sesuai dengan kewenangan Dinas. {3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala. Bagielr Kedua T\rgas dan Ftrngsi

Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas mempunyai tugas membantu Kepata Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah kewenangan Dinas.

Pasal 5

UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

a.persiapan kebit'akan teknis operasional danl atau teknis penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;
b.pelaksanaan pengk4iian dan analisis teknis operasional;
c.pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi;
d.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang masing-masing; dan
e.pelaksanaan administrasi masing-masing UPTD. http://jdih.bengkuluprov.go.id BAB TV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

{1) Susunan Organisasi UPTD terdfi dari;

a.UPTD PSTW Pagar Dewa terdiri atas:
1. 1.Kepala UPTD;
2. 2.Sub Bagran Tata Usaha;
3. 3.Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
4. 4.Seksi Penyanhrnan;
5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.
b.UPTD PSBRH terdiri atas:
1. 1.Kepala UPTD;
2. 2.Subbagian Tata Usaha;
3. 3.Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
4. 4.Seksi Penyantunan dan Penyaluran;
5. 5.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Struktur UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam l"ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TUGAS rcKOK DAN FUNGSI Bagtan Kesattr UPTD PST\M Pagar Dewa

Pasal 7

Kepala UPTD PSTW Pagar Dewa membawahi:

a.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
b.Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan; dan
c.Kepala Seksi Penyantunan.
d.Kepala Jabatan ftrngsional

Pasal 8

(1| Kepala UPTD PSTW Pagar Dewa mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bag lanjut usia terlantar dan rawan terlantar agff dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan mjukan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

(2)Kepala UPTD PSTW Pagar Dewa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penJrusunan rencana pelaksanaan tr'rgas UPTD PSTW Pagar Dewa;
2. b.pen3rusunan rencana pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial;
3. c.pengkajian dan analisis teknis pelayanan rehabilitasi sosial;
4. d.pengujian dan penerapan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
5. e.pelaksanaan teknis operasional pelayanan rehabilitasi sosial;
6. f.pelaksanaan motivasi, observasi, identifikasi dan penerimaan calon kelaYan;
7. g.pelaksanaan konsultasi, pengungkapan dan pemahaman masalah;
8. h.pemberian pelayanan pengasramaan dan perawatan;
9. i.pelaksanaan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan;
10. j.penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
11. k.menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
12. l.pengevaluasian pelaksanaan tugas UPTD PSTW Pagar Dewa;
13. m.penyuslr.nan laporan pelaksanaan tugas UPTD PSTW Pagar Dewa; dan
14. n.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnYa.

Pasal 9

(1)Kepala Sub Bagran Tata Usaha mempunyai tugas menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar, menyiapkan bahan rapat, memelihara, mengkoordinasikan arsip/laporan data, men5rusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis kantor, penyelesaian administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD PSTW Pagar Dewa, http://jdih.bengkuluprov.go.id administrasi keuangan, menginventarisasi, dan memelihara aset, men5rusun rencana kebutuhan pemeliharaan, administrasi pelayanan penyewaan, administrasi penjadwalan kebersihan dan penjaga malam, perencanaan UPTD PSTW Pagar Dewa, pelayanan administrasi persuratan, kepegawaian, rrrmah tangga, dokumentasi, administrasi keuangan, serta tugas lain yang diberikan atasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepata Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. a.penjrusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; pen5rusunan perencana€m tahunan dan lima tahunan internal UPTD PSTW Pagar Dewa untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas; penyiapan file, blanko dan formulir penerimaan kelayan; pemeliharaan dan pengawasan kebersihan lingkungan wisma;
2. e.penguarsan administrasi bagt kelayan PSTII yang meninggal dan yang diambil keluarganya;
3. f.pengolahan administrasi persuratan dan pengolahan kearsipan;
4. g.pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum;
5. h.perenca.naan kebufirhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada UPTD PST'TII Pagar Dewa;
6. i.pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang mitik Negara maupun Daerah;
7. j.penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat di lingkungan UPTD PSTW Pagr Dewa;
8. k.pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada UPTD PSTW Pagar Dewa;
  1. 1.penghimpunan peraturan perundang-undangan pada UPTD PSTW Pagar Dewa;
9. m.pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada UPTD PSTW Pagar Dewa; b. c. d. http://jdih.bengkuluprov.go.id
10. n.penghimpunan administrasi pertanggungiawaban atas penggunaan dana pada UPTD PSTW Pagar Dewa dan mengkoordinasikan dengan Kepala Sub Bagran Keuangan Dinas;
11. o.penghimpunan permasalahan UPTD PSTW Pagar Dewa';
12. p.pelaksanaan fasilitas penyelesaian permasalahan pada UPTD PSTW Pagar Dewa;
13. q.pelaksanaan administrasi penjadwalan kebersihan dan jaga malam;
14. r.menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
15. s.pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
16. t.penlnrsunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
17. u.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
(1)Kepala seksi Bimbingan sosial dan Keterampilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pen]rusunan program, koordinasi, fasilitasi pelayanan, bimbingan rohani, teknis usaha-usaha kesejahteraan sosial lanjut usia dan bimbingan keterampilan-
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusrlnan rencana pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
2. b.penyiapan tenaga instmktur sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. c.penyiapan materi bimbingan keterampilan;
4. d.penggalian strategi penyelesaian permasalahan sosial yang menyebabkan ketelantaran lanjut usia;
5. e.pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan terhadap lanjut usia;
6. f.pencegahan perrnasalahan sosial yang menyebabkan terlantarnya lanjut usia; http://jdih.bengkuluprov.go.id
7. g.pelaksanaan kegiatan interaktif dan inovatif dalam rangka kreativitas lanjut usia dalam PSTlil;
8. h.pelaksanaan esessffLend pemberian motivasi bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan bagi lanjut usia;
9. i.persiapan kelengkapan bimbingan keterampilan meliputi kelengkapan sarana dan prasara.na serta materi bimbingan keteramPilan;
10. j.pelaksanaan pemberian bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan kepada lanjut usia dalam PSTW agar mempunyai keterampilan dalam mengisi hari tua;
11. k.pelaksanaan pendampingan dan konseling terhadap I"anjut usia dalam PSTW;
  1. 1.penyiapan dan penyaluran hasil keterampilan lanjut usia ke masyarakat;
12. m.pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Sosial dan KeteramPilan;
13. n.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan; dan
14. o.pelaksana€ul tugas lain yang diberikan atasan. Pa,ragraf 3 Kepala Seksi Penyantunan

Pasal 11

(1)Kepala Seksi Penyantunan mempunyai tugas progrErm, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi pelayanan, pengadministrasian penerimaan kelayan, usaha-usaha penyantunan, pelayanan kesehatan dan obat- obatan kelayan, pemenuhan ga, kelayan;
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Kepala Seksi Penyantunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.pen5rusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penyantunan;
2. b.pelaksanaan obsenrasi, identifikasi, pemeliharaan jasmani dan penetapan diagnosa perawatan;
3. c.penyiapan administrasi dalam penerimaan kelayan;
4. d.pelaksanaan registrasi penerimaan kelayan;
5. e.pengurusan administrasi kelayan baru; http://jdih.bengkuluprov.go.id
6. f.pengumpulan data dan informasi tentang jumlah kelayan;
7. g.pengurusan administrasi bagr kelayan PSTW yang meninggal dan yang diambil keluarganya;
8. h.pemenuhan kebutuhan gizi kelayan berdasarkan ahli gn;
9. i.pen5rusunan menu makan penghuni asrama berkoordinasi dengan Paramedis;
10. j.pengawasan makan minum kelaYan
11. k.penyiapan alat-alat kesehatan dan obat-obatan kelayan;
12. l.penyambungan kembali hubungan antara kelayan PSTW dan keluarganya;
13. m.pengkoordinasian dengan pihak rumah sakit dalam urusan kesehatan emergensi;
14. n.pengkoordinasian pelaksanaan pengumsan jenarah/ pelaksanaan fardhu kifayah bagi kelayan yang meninggal dunia;
15. o.pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemulangan kelayan;
16. p.pelaksanaan pengecekan kesehatan penghuni wisma secara kontinyu;
17. q.pelaksanaan pelayanan kesehatan penghuni wisma dengan merrrjuknya ke Puskesmas atau Rumah Sakit;
18. r.pemeliharaan dan Pengawasan kebersihan lingkungan wisma;
19. s.pelaksanaan kegiatan interaktif, komunikatif dan inovatif untuk menjaga kestabilan emosi dan hrmbuh kembang penghuni asrama;
20. t.pelaksanaan kegiatan keolahragaan dalam rangka memelihara kesehatan jasmani penghuni asrama;
21. u.pemeriksaan kesehatan penghuni asrama secara berkala;
22. v.pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
23. w.penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan; dan
24. x.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…