DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 33 Tahun 2020

Nomor: 33
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Standarisasi sarana dan prasarana meliputi: a. Ruangan kantor; b. Perlengkapan Kantor; c. Rumah Dinas; dan d. Kendaraan Dinas

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa. dalam rangka pengadaan Barang MiUk Daerah dalam perellcanaan kebutrrhan dibutrrhkan acltalr. perhiturngan pengadaan dan pengguna€ul Barang Milik Daerah dalarn perencanaan' kebutrrtranr Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana r{imaksud dalam huruf a dan hruf b, perhr

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Tentan! Standarisasi Barang dan Stagdarisasi Kebutuha* F,arang Milik Daeranr di Lingkungan Pemerintah llrovinsi Bengftuhr; Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1967 tentang pernbentukan Provinsi Bengkulu (Lernbaran NegaraRepubliklndonesiaTalrrrnl-967Nornor f glfarnbatran Lernbaran Negara Nornor 282A\ Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AA2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2a\; Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2OO3 tentang Xeuan[an Negara (Lembaran Negara Republik Indone-sia Tahun 2OA3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralihir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 1. 2. 3. 4. http://jdih.bengkuluprov.go.id 5. tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 tahun 2ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ilo*o. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Und'ang-Undang. Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia rl\ah].n 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2B5a); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 ientang Pengelolaan Barang Milik Negaraf Daeta}:' (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 itlo-ot 92, Tarnbahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7.Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2OlA tentang Pengad'aan Barang/ Jasa Pernerintah sebagalrnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 4 Tahun2O 1 5; 8.PeraturanMenteriDalarnNegeriNomorTTahrrn 2CiCl6 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagairnanatelahdirrbahdenganPeratrrran Menteri Dalam Negeri Nornor 1 1 Tahun 2AO7; g.PeraturanMenteriDalamNegeriNomorlgTahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah(BeritaNegaraRepubliklndonesiaTahun 2016 Nomor 5a7l; 6. Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI BARANG DAN STANDARISASI KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIBENGKULU.

BAB I

KETBNTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanGubernuriniyangdimaksuddengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu'
2.Pernerintah Daerah adaTah Pemerintalt Provinsi Bengkulu'
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu'
4.Wakil Gubernur adalah wakil Gnbernur Bengkulu.
5.Dewan Perwakiian Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Provinsi Bengkulu'
6.Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu' http://jdih.bengkuluprov.go.id

g.Standarisasi barang ad"alah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acllarr perhitungan pengadaan Baran^g Milik oaeran dalam perencanaan kebutuhan'
g.Stand"arisasi kebgtghan adalah satuan jurnlah barang yangdibutrrhkansebagaiacllanperhitrrnganpengadaan dan penggunaan B*ang Milik Daerah dalarn Perencanaan Kebutulran'
1. 10.standarisasi barang dan kebutuhan rneliputi sarana dan prasaranakerjaaihngkunganPernerintahProvinsi Bengkulu.
2. 11.Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi slbagai penunjang pro-ses penyelenggaraan p"rt ".irtah daerah dalam mencapai sasaran'
3. 12.Prasarana kerja adalah segala sesuatuyang mertlpakan penunjang utaina terselenggaranya tujuan yang dicapai'
4. 13.Ruang kantor adalah ruang ternpat melaksanakan peke{aan, dengan ukuran luas dan alat-aIat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta tt..ttt..trrtri prasyarat e stetika' 14. perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan ses].ai dengan kebutuhan dan menttrtlt jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan'
5. 15.Rurnah dinas adalah bangunan yang dirniliki pernerintah daerahdanberfrrngsisebagaiternpattinggal.atanr llunian yang .t ".l.li.jurtg pelaksanaan tugas Pejabat Daerakr dan atau Pegawai Daerah'
6. 16.Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
7. 17.Telekorn adalakr pernancararr, pengirirnan atam penerirnaan tiap ienis tand'a, garnbar' stlara dan informasi dalarrr bentuk apapun melalui sistern kawat, optik,radiodanatanrsistemelektroniklainnya.
8. 18.Sandi adalah pengalllanan pertukaran informasi yang bersifat rahasia melalui bahasa sandi'
9. 19.Pejabat Struktural adalah pejabat yang menduduki Jabatan Tinggi Madya, Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standarisasi Barang dan Standarisasi Kebutuhan Baiarrg Milik Daerah ini adalah sebagai:

a.Mengatur perencanaan, penganggaran' pengadaan dan p"rrg.1o1r.u.., "u.r".ra dan prasarana kerja aparatur secara efisien dan efektif, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
b.Memberikan kepastian daiam pengaturan dan keadilan bagi aparatur dalam penyediaan sarana dan prasarana keda aparatur sisuai d"engan tingkat jabatan dan fungsinya;
c.Memberikan jaminan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelayanan ,*Lrrr, dan kemudahan bagi aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;dan http://jdih.bengkuluprov.go.id
d.Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penyusunan REncana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah adalatr salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalarn pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan bam (new initiatiue) dan angka aasL (base tine) serta penJrusunan rerrcana kerja dan arTggaralf.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan pernerintah Provinsi didasarkan pada asas tertib, adil, transparan, efisiensi dan efektif, rnanfaat, keselarnata-n, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta rnemperhatikan kernamplran daerah'

Pasal 5

penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk:

a.kelancaran Proses Pekerjaan;
b.kelancaran hgbungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/ Pegawai;
c.memudahkan komunikasi;
d.kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan;dan
e.rnernudahrkan pengalnanan arsip dan dokurnentasi

Pasal 6

penataan sarana dan prasarana kerja sebagairnana dirnaksud dalarn Pasa-l 4 bertujllan untuk menjamin:

a.keselamatan, keamanan, kesehatan jasrnani dan rohani;
b.keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
c.cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang mampun malam;
d.penataarr yarrg bernilai estetika;
e.kesejatrteraan Pegawai;dan
f.kemlngkinan perkembanganbagian kantor,ntuk perubal.r, *.Jrrri perkembangan volume/ beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

Standarisasi sarana dan prasarana rneliputi:

a.Ruangan l(antor;
b.PerlengkaPan Kantor;
c.Rumah Dinas;dan
d.Kendaraan Dinas'

Pasal 8

(l)Ruangan Kantor sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 humf a rnerupakan ruang kerja dengan fasilitasnya untuk pejabat dan atam pegawai dalarn rnelaksanakan ilrgas sehari-krari. http://jdih.bengkuluprov.go.id

(2)Ruang Kantor sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 'untuk ukuran luas ruarrgan disesuaikan dengan jabatannya.
(3)Penataan Ruangan Kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan estetika.

Pasal 9

Rr.rangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

a.Ruang kerja;
b.Ruang tarnu;
c.Ruang staf;
d.Ruang tunggu;dan
e.rllang raPat.

Pasal 10

Ruangan Kantor sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, juga perlu dilengkapi dengan:

a.rlrang pola;
b.ruang data;
c.ruang bendahara;
d.ruang sandi dan telkom;
e.ruang arsiP rahasia;
f.n.ang arsiP aktif;
g.ruang arsiP inaktif;
h.rr. ang arsiP statis;
i.rr.ang perPustakaan;
i.rrang baca PerPustakaan;
k.rrang poliklinik;
1. 1.ruang laboratoriurn; m" ruarl g PenYajian data;
n.ruang penYirnP anan f grudang;
o.ruang sentraltelPon;
p.ruang ComPuter;
q.ruang pos Penjagaan keamanan;
r.rr'.ang kantin;
s.rr.ang sumber tenaga diesel;
t.rr.ang ibadah;
u.ruang karnar rna-ndi;
v.ruang penggandaan; w.ruang lain-lain sesuai kebutuhan'
x.Rr.rangan Ibu Men5rusui;dan
y.Ruangan Merokok fsmoking Area)' Bagian Kedr.ra PerlengkaPan Kantor

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…