DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 33 Tahun 2022

Nomor: 33
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

APLIKASI CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan data dan informasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu yang akurat, transparan, dan akuntabel perlu dibangun sistem pelaporan dan penilaian capaian kinerja pembangunan daerah yang berbasis elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Aplikasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu; : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); http://jdih.bengkuluprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer-ah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Ben.ta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ; 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021·-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5); 9 . Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerapan Sist em Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomur 9 ); http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG APLIKASI CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Gubemur adalah Gubemur Bengkulu.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu. 7, Rencana Pembangunan Jangka Panjang .Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung. 8 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun yang seianjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data.
13.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. http://jdih.bengkuluprov.go.id
14.Teknologi lnformasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
15.Aplikasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat CAKEPDAH adalah program aplikasi komputer berbasis website yang dirancang untuk melakukan pencatatan dan penilaian capaian kinerja pelaksanaan suatu program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah.
16.Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
17.Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan diinginkan pemakai.
18.Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan .
19.Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan dari masyarakat kepada pemerintah yang mengandung informasi tentang kondisi infrastruktur/bangunan dan diinput pada aplikasi CAKEPDAH .
20.Stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan dan memberikan sedikit atau banyak pengaruh dalam pengambilan keputusan.
21.Data jaringan (titik referensi) adalah data yang merupakan titik referensi acuan pengukur jarak pada sistem jaringan infrastruktur;
22.Data inventarisasi adalah data yang didapatkan dari kegiatan/usaha untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku;
23.Data eksisting adalah data yang didapatkan dari kegiatan/survey lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan berupa kondisi lapangan;
24.Panduan Teknis adalah pedoman pelaksanaan aplikasi CAKEPDAH yang bersifat melengkapi regulasi/ketentuan pelaksanaan yang berlaku;
25.Standar Operasional Prosedur adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaksanaan aplikasi CAKEPDAH;
26.Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas sebuah program/kegiatan;
27.Evaluasi adalah proses penilaian, pengumpulan, dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu program/kegiatan; http://jdih.bengkuluprov.go.id
28.Pelaporan adalah pertanggugjawaban dari hasil monitoring dan evaluasi suatu program/kegiatan.

Pasal 2

{1) Per-aturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Aplikasi CAKEPDAH.

(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih yang berbasis SPBE; b . menjadi panduan teknis dan standar operasional prosedur pelaksanaan Aplikasi CAKEPDAH;
2. c.Membantu mempermudah pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah yang meliputi:
  1. 1.Datajaringan (titik referensi);
  2. 2.Data inventarisasi dan
  3. 3.Data eksisting;
3. d.Mewujudkan data dan Informasi pembangunan daerah yang akurat, akuntabel melalui monitoring pembangunan daerah .

BAB II

APLIKASI CAKEPDAH capaian kinerja transparan, dan capaian kinerja

Pasal 3

(1)Unit Kerja yang membidangi administrasi pembangunan ditetapkan sebagai Pengelola Aplikasi CAKEPDAH.
(2)Pengelola Aplikasi CAKEPDAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 4

Pengelola Aplikasi CAKEPDAH terdiri dari:

a.Super Admin, memiliki kewenangan dan hak akses terhadap seluruh sistem layanan Aplikasi CAKEPDAH; b . Admin Sistem, memiliki kewenangan memposting data yang telah diverifikasi, dan mengelola pengguna sistem Aplikasi CAKE PD AH;
c.Verifikator, memiliki kewenangan memverifikasi setiap database yang diinput oleh operator Perangka.t Daerah serta memverifikasi pengaduan yang masuk melalui sistem aplikasi CAKEPDAH; dan http://jdih.bengkuluprov.go.id d . Operator, memiliki kewenangan melakukan penginputan serta mengupdate database pada aplikasi CAKEPDAH.

Pasal 5

Pengelola Aplikasi CAKEPDAH, mempunyai tugas:

a.Pengumpulan dan Pengelolaan database pembangunan daerah pada Aplikasi CAKEPDAH;
b.Verifikasi dan pengolahan data informasi capaian kinerja pembangunan daerah;
c.Pembangunan Aplikasi CAKEPDAH;
d.Melaksanakan bimbingan Teknis dan Pelatihan Aplikasi CAKEPDAH;
e.Menjaga keamanan, layanan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi CAKEPDAH;
f.Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi CAKEPDAH;
g.Pengelolaan pengguna sistem Aplikasi CAKEPDAH;dan
h.Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Aplikasi CAKEPDAH.

Pasal 6

Pelaksanaan Aplikasi CAKEPDAH dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.Pengumpulan database pembangunan daerah pada Aplikasi CAKE PD AH;
b.Pembangunan Aplikasi CAKEPDAH;
c.Penginputan, verifikasi dan pengolahan data;
d.Analisis data;
e.Penyajian/posting laporan analisis dan peta;
f.Pelatihan Admin Aplikasi CAKEPDAH;
g.Launching Aplikasi CAKEPDAH; h , Pengembangan Aplikasi CAKEPDAH;dan
i.Pemeliharaan Aplikasi CAKEPDAH.

Pasal 7

(1)Pengumpulan database sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.Survei data primer/Lapangan; dan
2. b.Survei data sekunder;
(2)Pengumpulan, Penginputan, Verifikasi dan Pengolahan database Pembangunan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf c dilakukan oleh Tim Pengelola Aplikasi CAKEPDAH bersama dengan Kepala PD. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Kepala PD bertanggungjawab terhadap database · Pembangunan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
(4)Kepala PD menunjuk pejabat teknis yang membidangi untuk bertanggungawab mengelola database Pembangunan pada Aplikasi CAKEPDAH.
(5)Kepala PD wajib memutakhirkan database Pembangunan pada Aplikasi CAKEPDAH secara akurat dan periodik.

Pasal 8

(1)Pembangunan Aplikasi CAKEPDAH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.Pembangunan Infrastruktur Jaringan; b . Pembangunan Perangkat Lunak; c-. Penyiapan Keamanan Perangkat Lunak;dan
2. d.Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Panduan Teknis Layanan.
(2)Tahapan Pembangunan Aplikasi CAKEPDAH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.Tahapan Planning (Perencanaan);
2. b.Tahapan Design (Desain);
3. c.Tahapan Scripting (Pemrograman) ;dan
4. d.Tahapan Testing (Uji Coba).
(3)Pada Tahapan Perancangan Aplikasi CAKEPDAH dilakukan tahapan uji coba untuk PD yang ditunjuk oleh Gubemur.
(4)Penetapan PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala PD.

Pasal 9

( 1) Pengelola Aplikasi CAKEPDAH melaksanakan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi CAKEPDAH bagi Kepala PD serta Pejabat pengelola database pembangunan PD.

(2)Kepala Biro yang membidangi Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi CAKEPDAH.
(3)Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi CAKEPDAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan untuk pengembangan Aplikasi CAKEPDAH.

Pasal 10

( 1) Setiap Kepala PD di Provinsi Bengkulu wajib menggunakan aplikasi CAKEPDAH. http://jdih.bengkuluprov.go.id

(2)Gubernur dan Kepala PD menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama Penerapan Aplikasi CAKEPDAH yang dilaksanakan secara seremonial pada Kegiatan Launching Aplikasi CAKEPDAH.
(3)Penerapan Aplikasi CAKEPDAH dapat dipakai/ digunakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lainnya melalui perjanjian kerjasama.
(4)Penerapan Aplikasi CAKEPDAH berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan Panduan Teknis.
(5)Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur dan Panduan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan data dan informasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu yang akurat, transparan, dan akuntabel perlu dibangun sistem pelaporan dan penilaian capaian kinerja pembangunan daerah yang berbasis elektronik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Aplikasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu; : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); http://jdih.bengkuluprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer-ah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Ben.ta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ; 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
8.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021·-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5); 9 . Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerapan Sist em Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomur 9 ); http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG APLIKASI CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Gubemur adalah Gubemur Bengkulu.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu. 7, Rencana Pembangunan Jangka Panjang .Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung. 8 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun yang seianjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data.
13.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. http://jdih.bengkuluprov.go.id
14.Teknologi lnformasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
15.Aplikasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat CAKEPDAH adalah program aplikasi komputer berbasis website yang dirancang untuk melakukan pencatatan dan penilaian capaian kinerja pelaksanaan suatu program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah.
16.Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
17.Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan diinginkan pemakai.
18.Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan .
19.Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan dari masyarakat kepada pemerintah yang mengandung informasi tentang kondisi infrastruktur/bangunan dan diinput pada aplikasi CAKEPDAH .
20.Stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan dan memberikan sedikit atau banyak pengaruh dalam pengambilan keputusan.
21.Data jaringan (titik referensi) adalah data yang merupakan titik referensi acuan pengukur jarak pada sistem jaringan infrastruktur;
22.Data inventarisasi adalah data yang didapatkan dari kegiatan/usaha untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku;
23.Data eksisting adalah data yang didapatkan dari kegiatan/survey lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan berupa kondisi lapangan;
24.Panduan Teknis adalah pedoman pelaksanaan aplikasi CAKEPDAH yang bersifat melengkapi regulasi/ketentuan pelaksanaan yang berlaku;
25.Standar Operasional Prosedur adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaksanaan aplikasi CAKEPDAH;
26.Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas sebuah program/kegiatan;
27.Evaluasi adalah proses penilaian, pengumpulan, dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu program/kegiatan; http://jdih.bengkuluprov.go.id
28.Pelaporan adalah pertanggugjawaban dari hasil monitoring dan evaluasi suatu program/kegiatan.

Pasal 2

{1) Per-aturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Aplikasi CAKEPDAH.

(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih yang berbasis SPBE; b . menjadi panduan teknis dan standar operasional prosedur pelaksanaan Aplikasi CAKEPDAH;
2. c.Membantu mempermudah pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah yang meliputi:
  1. 1.Datajaringan (titik referensi);
  2. 2.Data inventarisasi dan
  3. 3.Data eksisting;
3. d.Mewujudkan data dan Informasi pembangunan daerah yang akurat, akuntabel melalui monitoring pembangunan daerah .

BAB II

APLIKASI CAKEPDAH capaian kinerja transparan, dan capaian kinerja

Pasal 3

(1)Unit Kerja yang membidangi administrasi pembangunan ditetapkan sebagai Pengelola Aplikasi CAKEPDAH.
(2)Pengelola Aplikasi CAKEPDAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 4

Pengelola Aplikasi CAKEPDAH terdiri dari:

a.Super Admin, memiliki kewenangan dan hak akses terhadap seluruh sistem layanan Aplikasi CAKEPDAH; b . Admin Sistem, memiliki kewenangan memposting data yang telah diverifikasi, dan mengelola pengguna sistem Aplikasi CAKE PD AH;
c.Verifikator, memiliki kewenangan memverifikasi setiap database yang diinput oleh operator Perangka.t Daerah serta memverifikasi pengaduan yang masuk melalui sistem aplikasi CAKEPDAH; dan http://jdih.bengkuluprov.go.id d . Operator, memiliki kewenangan melakukan penginputan serta mengupdate database pada aplikasi CAKEPDAH.

Pasal 5

Pengelola Aplikasi CAKEPDAH, mempunyai tugas:

a.Pengumpulan dan Pengelolaan database pembangunan daerah pada Aplikasi CAKEPDAH;
b.Verifikasi dan pengolahan data informasi capaian kinerja pembangunan daerah;
c.Pembangunan Aplikasi CAKEPDAH;
d.Melaksanakan bimbingan Teknis dan Pelatihan Aplikasi CAKEPDAH;
e.Menjaga keamanan, layanan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi CAKEPDAH;
f.Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi CAKEPDAH;
g.Pengelolaan pengguna sistem Aplikasi CAKEPDAH;dan
h.Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Aplikasi CAKEPDAH.

Pasal 6

Pelaksanaan Aplikasi CAKEPDAH dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.Pengumpulan database pembangunan daerah pada Aplikasi CAKE PD AH;
b.Pembangunan Aplikasi CAKEPDAH;
c.Penginputan, verifikasi dan pengolahan data;
d.Analisis data;
e.Penyajian/posting laporan analisis dan peta;
f.Pelatihan Admin Aplikasi CAKEPDAH;
g.Launching Aplikasi CAKEPDAH; h , Pengembangan Aplikasi CAKEPDAH;dan
i.Pemeliharaan Aplikasi CAKEPDAH.

Pasal 7

(1)Pengumpulan database sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.Survei data primer/Lapangan; dan
2. b.Survei data sekunder;
(2)Pengumpulan, Penginputan, Verifikasi dan Pengolahan database Pembangunan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf c dilakukan oleh Tim Pengelola Aplikasi CAKEPDAH bersama dengan Kepala PD. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Kepala PD bertanggungjawab terhadap database · Pembangunan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.
(4)Kepala PD menunjuk pejabat teknis yang membidangi untuk bertanggungawab mengelola database Pembangunan pada Aplikasi CAKEPDAH.
(5)Kepala PD wajib memutakhirkan database Pembangunan pada Aplikasi CAKEPDAH secara akurat dan periodik.

Pasal 8

(1)Pembangunan Aplikasi CAKEPDAH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.Pembangunan Infrastruktur Jaringan; b . Pembangunan Perangkat Lunak; c-. Penyiapan Keamanan Perangkat Lunak;dan
2. d.Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Panduan Teknis Layanan.
(2)Tahapan Pembangunan Aplikasi CAKEPDAH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.Tahapan Planning (Perencanaan);
2. b.Tahapan Design (Desain);
3. c.Tahapan Scripting (Pemrograman) ;dan
4. d.Tahapan Testing (Uji Coba).
(3)Pada Tahapan Perancangan Aplikasi CAKEPDAH dilakukan tahapan uji coba untuk PD yang ditunjuk oleh Gubemur.
(4)Penetapan PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala PD.

Pasal 9

( 1) Pengelola Aplikasi CAKEPDAH melaksanakan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi CAKEPDAH bagi Kepala PD serta Pejabat pengelola database pembangunan PD.

(2)Kepala Biro yang membidangi Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi CAKEPDAH.
(3)Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi CAKEPDAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan untuk pengembangan Aplikasi CAKEPDAH.

Pasal 10

( 1) Setiap Kepala PD di Provinsi Bengkulu wajib menggunakan aplikasi CAKEPDAH. http://jdih.bengkuluprov.go.id

(2)Gubernur dan Kepala PD menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama Penerapan Aplikasi CAKEPDAH yang dilaksanakan secara seremonial pada Kegiatan Launching Aplikasi CAKEPDAH.
(3)Penerapan Aplikasi CAKEPDAH dapat dipakai/ digunakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lainnya melalui perjanjian kerjasama.
(4)Penerapan Aplikasi CAKEPDAH berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan Panduan Teknis.
(5)Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur dan Panduan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.