DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 33 Tahun 2024

Nomor: 33
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Bersifat wajib Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: RUANG LINGKUP BAB III: BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB BAB IV: PELAKSANAAN BELANJA DAN PENATAUSAHAAN YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB BAB V: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan untuk menjamin kelancaran tugas- tugas Pemerintahan serta terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat serta kewajiban lainnya, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan L£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Mengingat https://jdih.bengkuluprov.go.id
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nonlor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tah IIn 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Un(lang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RepubEk Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (l£mbaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4614); Per'atwan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TaIrun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara ReFrublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdIlk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3. 4. 5. 6. 7 https://jdih.bengkuluprov.go.id
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dm1 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembar Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 6); 10.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 TabtIn 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Provinsi Bengkulu Tallun 2022 Nomor : 6) ; ll.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pe}aksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adm{nistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tatlun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 7 Tatrun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubemw Bengkulu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor : 7) 12.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 TaIlun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (BeHta Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor : 13). MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENIANG PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MWGnCAT DAN BERSPAT WAJEB DI UNGKUNGAN PEMERHVIAH PROVRqSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025. BAB 1 KHFENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu. https://jdih.bengkuluprov.go.id
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan DaeralI.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9.Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Publik memenuhi kebutuhan dasar warga negara. IO. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD .
12.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. untuk https://jdih.bengkuluprov.go.id
14.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD .
15.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD .
16.Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang hngkup Peraturan Gubernur ini meliputi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

(1)Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib merupakan bagian dari Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
(3)Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembatasan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 tiap bulan paling tinggi ditetapkan sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2024 https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 5

(1)Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 ayat (2) antara lain:
1. a.Belanja Pegawai yang meliputi untuk pembayaran gaji, tunjangan AgN, Tambahan Penghasilan AgN, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan dan Insentif .
2. b.Belanja Barang dan jasa yang meliputi operasional rutin kantor seperti Belanja Listdk, Belanja Air, Belanja Telepon, Belanja Internet.
3. c.Belanja Gaji dan Tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur .
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu .
(2)Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksu(i dalam pasal 3 ayat (3) antara lain:
1. a.Pendanaan pelayanan dasar masyarakat : (a) Pendidikan meliputi Operasional Sekolah; (b) Kesehatan meliputi pembehan Obat-obatan, Operasional pelayanan kesehatan, Pembayaran JKN; (c) Sosial, meliputi Belanja makan dan minuman Panti dibawah naungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
2. b.kewajiban kepada Pihak Ketiga;
3. c.kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN BELANJA DAN PENATAUSAHAAN YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan Gubernur tentang belanja wajib dan mengikat.
(2)Pembayaran atas bet)an APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD .
(3)Penatausahaan dan pengeluaran kas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB V

KHFENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 31-12-2024 PIt. GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROSJONSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 31-12-20:24 Plh.SEKRBrARiS DAERAH PROVINSI BENGKULU , tt,i . H. HARYADI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 33 Salinan 'sesuai dengan ashnya KEPALA BIRO HUKUM. \, qT HENDRI DONAN, S.H.,M.H Pembina Tk. I NIP 19750825 200502 1 005 { j } https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…