DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 34 Tahun 2023

Nomor: 34
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah Pemerintah Provinsi bengkulu perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang mink daerah; C. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengamanatkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk di dalamnya antara lain Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu; Mengingat 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 202 1 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 246, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ; https://jdih.bengkuluprov.go.id 2

4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik indonesia Nomor 6856;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia TaIrun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6523) 9
8.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305 Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 (1£mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797)! 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). https://jdih.bengkuluprov.go.id 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797) ;
11.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Mink Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor I); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Tata cara pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:
1. a.Pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. b.Memberikan pedoman pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah. https://jdih.bengkuluprov.go.id 5
(2)Tata cara pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk: a. b. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien;dan Mewujudkan pelaksanaan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 3

(1)
(2)Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.penjualan;
2. b.tukar menukar;atau
3. c.hibah; Dalam rangka pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)

Pasal 4

(1)Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
1. a.tanah dan/atau bangunan; dan
2. b.selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) . Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
3. a.sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
4. b.harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen perlgarlggaran ;
5. c.diperuntukkan bagi pegawai negeri;
6. d.diperuntukkan bagi kepentingan umum;atau
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id 6
1. e.dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
(3)Pemindahtanganan berupa barang dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(4)Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(5)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4) merupakan nilai wajar yang didapatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
(6)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat
(4)merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk Hit)ah.

Pasal 5

(1)Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.untuk optimalisasi barang mink daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan; b. C. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lelang, kecuali terhadap:
1. a.barang milik daerah yang bersifat khusus; dan
2. b.barang milik daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Penjualan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur dan Waki1 Gubernur;
2. b.penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur;
3. c.penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Sekretaris Daerah;
4. d.penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pimpinan DPRD ;
5. e.penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Mantan Pimpinan DPRD; dan https://jdih.bengkuluprov.go.id 7 f. penjualan rumah negara Golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
(4)Penjualan terhadap barang milik daerah lainnya, sebagaimura dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain yaitu: a. tanah dan/atau bangunan yang akan digHnakan untuk kepentingan umum;
1. b.tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); C. selain tanah dan/atau bangunan keadaan kahar Lforcemajeure\-, sebagai akibat dari d. bangunan selain tanah dan /atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar Lforcemajeure\-,
2. e.selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit; atau hasil bongkaran bangunan dibangun kembali. atau bangunan yang akan

Pasal 6

(1)
(2)
(3)Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur. Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang. Penjualan terhadap barang milik daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Inlang.

Pasal 7

Hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan pertimbangan:

a.untuk memenuhi Pemerintah Provinsi; kebutuhan operasiona penyelenggaraan
b.untuk mengoptimalkan Barang Milik Daerah; dan
c.tidak tersedia dana dalam APBD. https://jdih.bengkuluprov.go.id 8 Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa:

(1)
1. a.tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada (3ubernur;
2. b.tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang kota; dan
3. c.barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur atau DPRD sesuai batas kewenangannya.
(2)
(3)Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/DPRD sesuai batas kewenangannya.
(1)Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. b. C. d. e. f. g. Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pengguna Barang mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola Barang disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian Penilai Internal;
(2)

Pasal 10

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data; Gubernur meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang- undangan, Gubernur dapat menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan; Gubernur mengajukan usulan persetujuan tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada DPRD sesuai batas kewenangannya; tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur sesuai batas kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);dan pelaksanaan serah terima tanah dan/atau bangunan yang dilepas serta tanah dan/atau bangunan pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (B AST) tukar menukar. https://jdih.bengkuluprov.go.id 9

b.Pengelola Barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; C. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang- undangan, Gubernur atau DPRD dapat menyetujui usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
d.Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
e.pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam BAST.

(3)Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diajukan usulan penghapusan barang milik daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.terhadap barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, usulan penghapusan diajukan ke Pengelola; dan
2. b.terhadap barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, usulan penghapusan diajukan ke Gubernur. Pasal ll
(1)
(2)Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai hasil penilaian barang milik daerah yang dilepas. Dalam hal nilai barang pengganti lebih kecil dari nilai hasil penilaian barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti. Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dud hari kerja sebelum BAST ditandatangani. Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.
(3)
(4)

Pasal 12

(1)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
1. a.sosial; b. C. d. e. f budaya; keagamaan; kemanusiaan; Pendidikan yang bersifat non komersial;dan Penyelenggaraan pemerintahan. https://jdih.bengkuluprov.go.id 10
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan barang rahasia negara;
2. b.bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;dan
3. c.tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 13

(1)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa:
1. a.tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur;
2. b.tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
3. c.selain tanah dan/atau bangunan. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) . Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi barang milk daerah selain tanah dan/atau bangunan yang:
4. a.dari awal pengadaannya untuk dihibahkan;dan
5. b.lebih optimal apabila dihibahkan. Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Dalam pelaksanaan hibah barang milik daerah harus disertai dengan keputusan pelaksanaan hibah oleh Gubernur. Berdasarkan keputusan pelaksanaan hibah dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan: sebagaimana Dalam hal barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, maka naskah hibah ditandatangani oleh Gubernur dan pihak penerima hibah; Dalam hal barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, naskah hibah ditandatangani oleh Pengelola Barang dan pihak penerima hibah.
(7)Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat paling sedikit:
1. a.identitas para pihak;
2. b.jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
3. c.tujuan dan peruntukan hibah;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah;dan
6. f.penyelesaian perselisihan. https://jdih.bengkuluprov.go.id 11
(8)Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Pengelola Barang melakukan serah terima barang mink daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam BAST hibah.
(9)Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (8) , berlaku ketentuan:
1. a.barang mink daerah yang berada pada Pengelola Barang, usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan diajukan oleh Pengelola Barang kepada Gubernur; dan
2. b.barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…