DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 34 Tahun 2024

Nomor: 34
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: PEMBENTUKAN BAB III: KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV: SUSUNAN ORGANISAS BAB V: TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB VI: KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VII: TATA KERJA BAB VIII: PENDANAAN BAB IX: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, du1 Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang b. C+ Mengingat 1. https://jdih.bengkuluprov.go.id 2

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un(lang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPFD ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 3. 4. 5. 6. 7. https://jdih.bengkuluprov.go.id 3
8.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 4); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7); 9. IO. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam Peraturan ini dibentuk UPFD sebagai berikut : Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota1. UPFD dengan Kelas A.

2.UPFD Pengelolaan Pendapatan Bengkulu Utara, dengan Kelas A.
3.UPFD Pengelolaan Pendapatan Bengkulu Selatan, dengan Kelas A.
4.UPFD Pengelolaan Pendapatan Rejang Lebong, dengan Kelas A,
5.UPFD Pengelolaan Pendapatan Seluma, dengan Kelas A.
6.UPFD Pengelolaan Pendapatan Mukomuko, dengan Kelas A.
7.UPFD Pengelolaan Pendapatan Bengkulu Tengah, dengan Kelas A
8.UPFD Pengelolaan Pendapatan Kepahiang, dengan Kelas A. 9 . UPFD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten dengan Kelas A. IO. UPFD Pengelolaan Pendapatan Lebong, dengan Kelas A. Bengkulu, Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kaur, Daerah Kabupaten https://jdih.bengkuluprov.go.id 6

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

( 1) UPrD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Ba(ian.

(2)UPFD Pengelolaan Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasiona1 Badan sesuai dengan kewenangan Badan. UPFD Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.
(3)

Pasal 4

(1)UPFD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bawah kewenangan Badan serta membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan keuangan sub sektor pendapatan sesuai kewenangan Badan. UPFD Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kebijakan teknis penunjang di bidang pengelolaan keuangan daerah sub sektor pendapatan;
2. b.pelaksanaan administrasi masing-masing UPFD;
3. c.penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis penunjang di bidang pengelolaan keuangan daerah sub sektor pendapatan; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id 7

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Daerah terdiri atas :

1.Kepala UPFD;
2.Subbag Tata Usaha;
3.Seksi Penetapan dan Penerimaan;
4.Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;dan
5.Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. UPrD Pengelolaan Pendapatan

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Kepala UPFD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksana kegiatan di bidang teknis penunjang urusan Pengelolaan Keuangan Daerah sub sektor pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPFD menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kebijakan teknis penunjang di bidang pengelolaan keuangan daerah sub sektor pendapatan;
2. b.pelaksanaan ketatausahaan dan perlengkapan UPFD;
3. c.pengadministrasian pendapatan, potensi, penyuluhan, penagihan/pengutipan, penyetoran, serta pelaporan hasil pengutipan/penagihan PKB, BBN-KB, dan PAP;
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id 8 d. e. penyusunan laporan hasil kebijakan teknis penunjang di bidang pengelolaan keuangan daerah sub sektor pendapatan;dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya. atasan

Pasal 7

:pala UPFD Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi:

a.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
b.Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan;
c.Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan, dan Pelaporan;dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf I Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1)Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan program, mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum, pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta tugas lainnya yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan internal UPFD untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
3. c.pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
4. d.pengelolaan administrasi kepegawaian;
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id 9
1. e.perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada UPFD; pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
2. g.penyiapan haI-haI yang berkenaan di lingkungan UPFD;
3. h.pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada UPFD;
4. i.pemutakhiran informasi publik pada UPFD dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum du1 Perlengkapan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu; penghimpunan peraturan UPrD;
5. k.pengidentifikasian kebutuhan pada UPFD; penghimpunan administrasi perta.ngg11ngjawaban atas penggunaan dana pada UPFD dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
6. m.penghimpunan permasalahan pada UPFD;
7. n.pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada UPFD;
8. o.menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
9. p.pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
10. q.penyusunan laporan pelaksanaan Tata Usaha;dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. f. dengan rapat J. perundang-undangan pada produk hukum daerah 1. tugas Sub Bagian r.

Pasal 9

( 1) Kepala Seksi penetapan dan penerimaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengadministrasian, penetapan, penerimaan, pengutipan, penyetoran, PKB, BBN-KB, dan PAP, serta tugas lainnya yang diberikan atasan. https://jdih.bengkuluprov.go.id 10

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penerimaan;
2. b.pengelolaan administrasi data wajib pajak PKB, BBN-KB, dan PAP;
3. c.pengelolaan administrasi pendaftaran wajib pajak PKB, BBN- KB, dan PAP;
4. d.pengelolaan administrasi penetapan jenis pajak PKB, BBN- KB, dan PAP;
5. e.pengelolaan administrasi penetapan jumlah pajak PKB, BBN- KB, dan PAP;
6. f.pengelolaan administrasi penetapan masa pajak PKB, BBN- KB, dan PAP;
7. g.pengelolaan administrasi penetapan PKB, BBN-KB, dan PAP;
8. h.menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
9. i.pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penerimaan;
10. j.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penerimaan;dan
11. k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penagihan, Pembukuan, dan Pelaporan; https://jdih.bengkuluprov.go.id 11 b. b. C. d. pengelolaan administrasi data wajib pajak PKB, BBN-KB , dan PAP; pengelolaan administrasi penagihan PKB, BBN-KB, dan PAP; pengelolaan administrasi dan PAP; pengelolaan administrasi pelaporan fisik bulanan, triwulan, semester dan tahunan potensi PKB, BBN-KB, dan PAP; pengelolaan administrasi pelaporan realisasi fisik bulanan, triwulan, semester dan tahunan penerimaan PKB, BBN-KB, dan PAP; menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan; pengeva]uasian pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan; penyusunan laporan pelaksanaan Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. pembukuan PKB, BBN-KB, e. f. g. h. 1. J. tugas Kepala
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPFD.

Pasal 12

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal Il, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsiona1 yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. https://jdih.bengkuluprov.go.id 12
(2)Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPFD.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAT AN DAN JABATAN

Pasal 13

(1)
(2)Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provins Bengkulu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Pasal 14

(1)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. https://jdih.bengkuluprov.go.id 13

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…