DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2025 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN BAB III: PELAKSANAAN BAB IV: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 ; Mengingat : 1. Pasal 18 a)'at (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
3.Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; https://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Un(lang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0322);
6.Peraturan Pernerintah Nornor 16 Tahun 202 1 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (;edung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628) ;
7.Peraturan Presiden Nornor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor I05) ;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 20 18 tentang Pembangunan Bangunan Ge(lung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 1433) ; https://jdih.bengkuluprov.go.id
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor I Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2022 Nomor 9) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1) Penyusunan HSPK dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan ,adil,dapat dipertanggungj awabkan .

(2)Penyusunan HSPK sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dilakukan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

:nerapan HSPK bertujuan untuk:

a.menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolak ukur kinerja;
b.menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.meminimalisir pengeluaran yang menyebabkan inefisiensi anggaran ;dan
d.meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Daerah. https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

HSPK digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan elemen penyusun sebagai berikut :

a.Standar Satuan Harga;dan
b.Standar Biaya Umum. HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan (}ubernur ini . HSPK yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu harga belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

(1)
(2)
(3)
(4)Pasal 1 5 Penyusunan HSPK didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Daerah. Dalam hal kegiatan berada di wilayah yang jauh dari perkotaan , selain mengikuti ketentuan HSPK sebagaimana dimaksud pa(ia ayat (1), dapat dilakukan penambahan angkutan dan operasional lainnya yang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan . Dalam hal terdapat situasi dan kondisi tertentu, terhadap HSPK dapat dilakukan penghitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel, dan eflsien. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi memaksa, kedaruratan, dan/atau kondisi lainnya yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)
(4)https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 6

6 Dalam hal komponen HSPK yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen HSPK kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui aplikasi SIPD. Usulan komponen HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pa(ia ayat (2) , meliputi rekomendasi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta data dukung usulan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang diterbitkan atau dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah atas usulan komponen HSPK. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas usulan komponen HSPK yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

(1)
(2)
(3)
(4)CS)

Pasal 7

,PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3)dapat dilakukan perubahan apabila:
1. a.terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
2. b.terjadi kenaikan harga yang melebihi standar tertinggi dan berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah; https://jdih.bengkuluprov.go.id C. d. penambahan jenis komponen HSPK yang belurn tercantum dalam Peraturan Gubernur ini; dan/atau terdapat sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 8

Pengendalian terhadap penerapan HSPK dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan HSPK dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV

KHrENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 24 November 2025 GUBERNUR BENGKULU, Ttd H. HELMI HASAN Ttd Diundangkan di bengkulu pada tanggal 24 November 2025 Pi. SEKRHrARiS DAERAH PROVINSI BENGKULU, H . HERWAN ANTONI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 36 alinan sesuai dengan asl faRt BIRO HUKUM .*\t,,W RIA N Bi DI. S.H.. M t>ina Tk.I/ IV.b g72ror22002121004 https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…