DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 35 Tahun 2017

Nomor: 35
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan Peraturan Gubernur tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi serat tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Bengkulu. Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPMB dengan kelas A.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Ttrgas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu; Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarrtbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Talurn 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a791; Mengingat : 1. b. c. 2. http://jdih.bengkuluprov.go.id

3.Peraturan Pemerintah Nomor 2A Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dart Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan I,embaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 285a\
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ?OLO tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor lla\
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun ZAfi tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Diaas dan Unit Pelaksana Tekais Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLG Nomor 451);
6.Peraturan Daerah Provinsi Bengkr.rlu Nornor 8 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (kmbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
7.Peraturan Guberrlur Beng!<ulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Periadustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 52); MEMUTUSKAN: MenetapKAn: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PEI,AKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Pemrakilan Ralqyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanal<ast kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dinas.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang selanjutnya disebut UPTD PPMB adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pembinaan dan pengaurasan mutu barang sesuai dengan kewenangan Dinas. 1O. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11.Thgas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang darr hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya datam rangka mendukung kelancaran tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindus*ian dan Perdagangan Provinsi Benglorlu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PPMB dengan kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagran Kesatu Kedudukan

Pasal 3

(1)UPTD PPMB sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2, berkedudukan di Ibukota Provinsi Bengkulu, berada d.i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD PPMB berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional Dinas sesuai dengan kewenangan Dinas. {3) UPTD PPMB dipimpin oleh seorang Kepala. Bagran Kedua T\rgas dan ftrngsi

Pasal 4

(1)UPTD PPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam http://jdih.bengkuluprov.go.id melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas serta melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah kewenangan Dinas.
(2)UPTD PPMB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perrrmusan kebijakan teknis operasional;
2. b.Pelaksanaan pengkqiian dan analisis teknis operasional;
3. c.Pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi;
4. d.Pelaks€uraan kebijakan teknis dibidang masing- masing;dan
5. e.Pelaksanazul administrasi UPTD PPMB.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(l) Susunan Organisasi UPTD PPMB terdiri atas:

a.Kepala UPTD
b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c.Kepala Seksi Pengqiian;
d.Kepala Seksi Jaminan Mutu; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Strukhrr Organisasi UPTD PPMB sebagaimana dimaksud pada ayat {1), tercarrtum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perahrran Gubernur ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagran Kesatu Kepala UPTD PPMB

Pasal 6

Kepala UPTD PPMB membawahi:

a.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
b.Kepala Seksi Pengujian;
c.Kepala Seksi Jaminan Mutu;dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(l) Kepala UPTD PPMB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengendalian dan pengawasan standarisasi laboratorium, penjaminan dan pengawasa.n pelaksanaan pengujian muhr barang serta pengembangan ruang lingkup pelayanan pengujian terstandar sesuai dengan undang-undang yang berlaktr. http://jdih.bengkuluprov.go.id

(2)Kepala UPTD PPMB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1"), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penlrusunan rencana pelaksanaan tugas UPTD PPMB;
2. b.pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan UPTD PPMB;
3. c.pelayanan penetapan tugas dan fungsi personil sesuai dengan kompetensi;
4. d.pelaksanaan penjaminan dan pengawasan standarisasi laboratorium terakreditasi ISO/IEC 17A25;
5. e.pelaksanaan kebijakan standarisasi mutu barang;
6. f.pengawasan kegiatan pengujian mutu barang dan sistem mutu laboratorium;
7. g.penja.rninan pengujian pemastian mutu barang;
8. h.pengawasan dan penjaminan jasa pemastian mutu barang teknis pengambilan sampel;
9. i.pengawasan dan peqiaminan pelayanan jasa konsultasi teknis mutu dan pengujian;
10. j.pelaksanaan pengembangan laboratorium penguji mutu barang;
11. k.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelayanan UPTD PPMB terhadap pelaku usaha/perusahaan;
12. l.pelaksanaan pelayanan informasi teknis kualitas mutu barang sesuai standarisasi nasional Iadonesia;
13. m.pelaksanaan koordinasi pengujian dengan sistem mutu laboratorirrm pengujian mutu barang;
14. n.pengawasarl dan penjaminan pelaksanaan pemeliharaan dokumen mutu barang dan pelaksana€ut audit pengujian mutu barang;
15. o.pengendalian dan pengawasan penerapan sistem mrrtu;
16. p.pelaksanaan menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
17. q.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPTD PPMB; dan
18. r.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1)Kepala Sub Bagran Tata Usaha mempunyai tugas menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar, menyiapkan bahan rapat, memelihara, mengkoordinasikan arsip/ laporan data, men)rusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis kantor, menyelesaikan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD PPMB, administrasi keuangan, menginventarisasi http://jdih.bengkuluprov.go.id dan memelihara aset, serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
(2)Kepala Sub Bagran Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U, meyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.penyusun€u1 perencanaan tahunan dan lima tahunan internal UPTD PPMB untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagran Perencanaaa, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas;
3. c.pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
4. d.pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. e.perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada UPTD PPMB;
6. f.pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
7. g.penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat di lingkungan UPTD PPMB;
8. h.pendokumentasian pelaksanaan aeara-acara pada UPTD PPMB;
9. i.pemutakhiran informasi publik pada UPTD PPMB dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan pada Dinas;
10. j.penghimpunan peraturan perundang-undangan pada UPTD PPMB;
11. k.pengrdentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada UPTD PPMB;
  1. 1.penghimpunan administrasi pertanggungiawaban atas penggunaan dana pada UPTD PPMB dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas; m.penghimpunan permasalahan pada UPTD PPMB;
12. n.pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perrnasalahan pada UPTD PPMB;
13. o.menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
14. p.pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
15. q.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
16. r.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan-

Pasal 9

(1)Kepala Seksi Pengujian mempunyai tugas memberikan pelayanan pengujian mutu ban:ang, serta bertanggungiawab atas pelaksanaan kegiatan pengujian, pelaporan hasil pelaksanaan pengujian mutu barang dan penyiapan perenca.naan pengembang€ur laboratorium pengujian mutu barang. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Kepala Seksi Pengujian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (L), meyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencarla pelaksanaan tugas Seksi Pengujian;
2. b.penyusunan renc€u1a kebutuhan alat laboratorium, bahan kimia/pembantu pengqiian mutu barang;
3. c.penyusunan dan pelaksanaan logistik kebutuhan bahan kimia laboratorium pengujian
4. d.penyusuoan rencana kalibrasi alat laboratorium;
5. e.pelaksanaan kalibrasi internal dan safari kalibrasi alat laboratorium;
6. f.penJrusunan rencana pengembangan laboratorium pengqjian mutu barang;
7. g.penyusunan dan perencanaarl peningkatan kompetensi tenaga tekris pengujian;
8. h.pelaksanaan tender/kontrak, pengqiian, jasa teknis maupun koasultasi yang dikoordinasikan kepada tenaga teknis pengujian
9. i.pelaksanaan penerfuna€Ln sampel qii;
10. j.penyiapan pendistribusian dan pengqjian mutu barang;
11. k.penyusunan jadwal pengqiian profiensi dan uji banding laboratorium yang dikoordinasikan dengan tenaga teknis pengujian;
  1. 1.pelaksanaan kegiatan pengujian mutu barang sesuai dengan standar nasional Indonesia (SM) komditi;
12. m.pelaksana.an validasi metode pengujian berserta pelaporan hasil;
13. n.perencanaan dan penyiapan pengembangan laboratorium penguji mutu barang;
14. o.penlrusunan/penyampaian hasil pelaksanaan penguji mutu barang;
15. p.pelaksanaan menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
16. q.pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengujian;
17. r.pen5 lsunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian; dan
18. s.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
(1)Kepala Seksi Jaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan trrenerapan sistem manqiemen dan dokumentasi kegiatan sebagai bentuk monitoring sistem laboratorium sesuai dengan tr>ersyaratan teknis dan manajemen ISO/IEC LTA25 yang berlaku.
(2)Kepala Seksi Jaminan Mutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, meayelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Mutu; http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.pelaksanaan penerapan manqiemen sistem mutu sesuai dengan standarisasi nasional maupun internasional;
3. c.pelaksanaan standarisasi mutu barang terakreditasi dan non-akreditasi;
4. d.pelaksanaan interpretasi hasil pengqiian setiap komoditi yang drqii;
5. e.pelaksanaan persiapan dan pemeliharaan dokumentasi mutu;
6. f.pelaksanaan dan persiapan audit eksternal dan audit internal UPTD PPMB;
7. g.pelaksanaan tindakan perbaikan temuan dan sistem manajemen laboratorium sesuai dengan ISO 17O25;
8. h.pelaksanaan pengolahan kaji ulang manajemen;
9. i.pemeliharaan dokumentasi mutu barang;
10. j.pelaksanaan audit internal laboratorium pengujian mutu barang;
11. k.pendataan feedback pengujian kepada pelanggan;
12. l.pelaksanaan tindakan koreksi dan argumentasi atas klaim pelanggan terhadap UPTD PPMB;
13. m.pelaksanaan menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
14. n.pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Mutu;
15. o.pen5rusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Mutu; dan
16. p.petaks€rnaan tugas lain yang dib€rikan atasan.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD PPMB secara professional sesuai dengan kebutuhan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPMB.

Pasal 12

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterarnpilan.
(2)Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (U, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peratrrran Perundang-Undangan yang berlaku. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1){21

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN Bagran Kesatu Kepegawaian

Pasal 13

(1)Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peratrrran Perundang-Undangan. {21 Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (U harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan stmktural eselon IV.a atau jabatan pengawas. BAB VTI TATA KER,.IA

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…