DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 36 Tahun 2018

Nomor: 36
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Provinsi Bengkulu Tahun 2016- 2021. DImuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, sistematika, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanRencanaAksiDaerahTujuan PembangunanBerkelanjutandenganPeraturan Gubemur; c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf adanb, makaperlumenetapkan PeraturanGubernur tentangRencanaAksi Daerah TujuanPembangunanBerkelanjutan/Sustainable DevelopmentGoalsProvinsi BengkuluTahun2016- 2021; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenatng Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
10.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 7)
12.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANG DAERAHTUJUANPEMBANGUNAN RENCANAAKSI BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLEDEVELOPMENTGOALS PROVINS!BENGKULU TAHUN 2016-2021. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernurini yangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahProvinsiBengkulu 2.PemerintahDaerahadalahPemerintahProvinsiBengkulu 3.GubernuradalahGubernurBengkulu
4.RencanaAksiDaerahTujuanPembangunan Berkelanjutan/SustainableDevelopmentGoalsProvinsi BengkuluTahun2016-2021 yang selanjutnyadisebut denganRAD TPB/SDGsProvinsiBengkuluTahun2016- 2021adalahdokumenrencanaaksidaerahyangmenjadi landasanbagipelaksanaanprogramdankegiatandalam rangkapencapaian tujuanpembangunanberkelanjutan diProvinsiBengkulu BABII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2

(1)RAD TPB/SDGsProvinsi BengkuluTahun2016-2021 dimaksudkanuntukmemberikan arahsekaligusmenjadi pedomanbagiseluruh aktorpembangunan dalammewujudkanpencapaian targetdanindikator tujuanpembangunanberkelanjutandi Provinsi Bengkulu.
(2)Aktorpembangunansebagaimanadimaksud pada ayat ( 1)meliputi OrganisasiKemasyarakatan, Filantropi, PelakuUsaha,Akademisi,danPemangkuKepentingan lainnya.
(3)Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals berisi 17 (tujuh belas) tujuan yang meliputi:
1. a.tanpa kemiskinan;
2. b.tanpa kelaparan;
3. c.kehidupan sehat dan sejahtera;
4. d.pendidikan berkualitas;
5. e.kesetaraan gender;
6. f.air bersih dan sanitasi layak;
7. g.energi bersih dan terjangkau;
8. h.pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
  1. 1.industri, inovasi dan infrastruktur; J. berkurangnya kesenjangan;
9. k.kota dan permukiman yang berkelanjutan;
  1. 1.konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
10. m.penanganan perubahan iklim;
11. n.ekosistem lautan;
12. o.ekosistem daratan;
13. p.perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
14. q.kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Dok:umenRAD TPB/SDGsProvinsiBengk:uluTahun 2016-2021sebagaimanadimaksudpadaayat(1) tercantumpadaLampiranmerupakanbagianyangtidak terpisahkandariPeraturanGubemurini. BABIV PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN Pasal 4
(1)GubemurmelaluiBadanPerencanaan,Penelitiandan PengembanganDaerahProvinsiBengk:ulumelak:ukan pemantauandanevaluasi pelaksanaanRAD TPB/SDGs ProvinsiBengkuluTahun2016-2021.
(2)Pemantauansebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilaksanakansetiap 6(enam)bulansekaliatausewaktu- waktubiladiperlukan.
(3)Evaluasisebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilaksanakansetiap1(satu)tahunsekaliatausewaktu- waktubiladiperlukan.

BAB IV

BABV PENDAHULUAN KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB /SDGs PEMANTAUAN,EVALUASIDAN PELAPORAN PENUTUP

Pasal 5

(1)TerhadapRADTPB/SDGsdapatdilakukankaji ulang paling sedikit1(satu)kalidalam5(lima)tahun atau sewaktu-waktuapabiladiperlukan.
(2)Kajiulang sebagaimanadimaksud padaayat(1)dengan menghasilkan rekomendasiuntukmelak:ukanperubahan RAD TPB/SDGs.
(3)GubernurmenetapkanperubahanRAD TPB/SDGs sebagaimanadimaksud padaayat(2).

Pasal 6

(1)GubernurmenyampaikanlaporanpelaksanaanRAD TPB/SDGsProvinsikepadaMenteriPerencanaan PembangunanNasional danMenteriDalamNegerisekali dalam1(satu)tahundan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (21 La.poran pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (U disusun oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang r.nengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal O3 Agustus 2O18 PIt. GUBERNUR BENGKULU, ttd, H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu Pada tanggal O3 Agustus 2OL8 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd, NOPIAN ANDUSTI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 36 Salinan sesuai dengan aslinya /,/a_\) KEPALA BIRO HUKUM, /"p IfF S.H. TK.I

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…