DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 36 Tahun 2020

Nomor: 36
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi: a. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. 2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui: a. penyusunan kebijakan pengamanan informasi; b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi; c. pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik; dan d. penyediaan layanan keamanan informasi 3. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilaksanakan melalui: a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingl-ungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196T Nomor lg rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2gZSl; undang-undang Nomor 11 Tahun 200g tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor sg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g4a) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201,6 Nomor 2s1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ses2); Mengingat : 1. L). 2. http://jdih.bengkuluprov.go.id 5. a J. 4. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6l; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295al; Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sla\; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2072 tentang Penyelengga.raan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a8); Peraturan Fresiden Nomor 53 Tahun 2Ol7 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OL7 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2OL7 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A17 Nomor 277); http://jdih.bengkuluprov.go.id peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2A1.8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Kepala Badan siber dan sandi Negara Nomor 10 Tahun 2o1g tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun zltg Nomor 105a); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2A16 Nomor 8); peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2AL6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu {Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 201.6 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2A18 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 58). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 8. 9. 10. 11. t2. 13. 14. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan urusan pemerlntahan bidang Persandial;
b.memberikan p"a"ri"" bagi Pemerintah Daerah dalam menyelensg"t"?;; Persandiin untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah; c.memberikrpedomanbagrPemerintahDaerahdalam menetapkanpolahubungankomunikasisandiantar perangkat daeiatr di lingkungall Pemerintah Daerah'

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meiiputi:

a.p-"ry"1trggt.r,u't Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan
b.penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUKPENGAMANANINFoRMASIPEMERINTAHDAERAH

Pasal 5

Penyeienggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:

a.penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
b.pengelolau-, "r-ber daya keamanan informasi;
c.pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik; dan
d.penyediaan layanan keamanan informasi'

Pasal 6

penyusunan kebijakan Pengalnanan Informasi sebagaimana dim"aksud dalam Pasat 5 huruf a dilakukan dengan: a.menyusuflrencanastrategispengamananinformasi;

b.*"rltu"pk"t arsitektur keamanan informasi; dan
c.menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi. http://jdih.bengkuluprov.go.id
g.keamanan Pusat data; dan/atau
h.keamanan komunikasi'

(3)O.t^* melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola keamananinformasisebagaimanadimaksudpada ayat(1),Dinasdapatmelakukankoordinasidankonsultasi kepada BSSN.
(1)Pengelolaan sebagaimana oleh Dinas.

Pasal 10

sumber daYa keamanan informasi dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan daya keamanan informasi pada ayat (1) terdiri atas: t"***tt., telorologi informasi dan

(2)Pengelolaan sumber sebagaimana dimaksud
1. a.pengelolaan aset komunikasi;
(1){2)
(1){21
1. b.pengelolaan sumber daya manusia; dan
2. c.manajemenPengetahuan'

Pasal 11

pengelolaan aset keamanan teknologi Informasi dan kom]unit asi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditakuTcan melalui perencanaan, pengadaan, p.*""f""t"", dan penghapusan terhadap aset keamanan ieknologi informasi - dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' Aset keamanan tetcnotogi informasi dan komunikasi *.U"g"i-ana dimaksud pada ayat (1) T:Iup3kan perangkat ,|,,-, digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, *eriptotJk"i, menganalisis, menanggulangt' dan/atau *"*rlihkan insiden Keamanan Informasi dalam sistem Elektronik. .

Pasal 12

Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dim"aksud dalam Pasal 10 ayat {2) huruf b dilakukan oleh Dinas. Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimlksud pada ayat (U dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut: ;. pengemhangan komPetensi;

b.pembinaan karir;
c.pendayagunaan; dan
d.pe*tetian tunjangan pengamanan persandian'

Pasal 13

(1)Pengembangankompetensi.sebagaima'?dimaksuddalam Pasal L2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukandanpenjenjanganfungsional, http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 7

(1)Rencanastrategispengamallaninformasisebagaimana dimaksud dalam" pasat 6 huruf a disusun oleh Gubernur sesuai dengan kewenanganya'
(2)Penyusunan rencana strategis Pengamanan Informasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
(3)Rencanastrategissebagaimanadimaksudpadaayat(1) terdiri atas:
1. a.Pelaksanaan Pengamanan Informasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
2. b.peta rencana penyelenggaraSl Pengamanan Informasiyangmerupakanpenjabarandaritahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (Iima) tahun'
(4)RencLnJ strategis Pengamanan Informasi yang telah disusun , sebagaimana Ji*"t *ra ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah'
(5)Dalam melakukan penyusunan rencana strategis ' sebagaimana dimaksud pada uy9rt (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Pasal 8

Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas. Arsitektur keamanan informasi sebagaimala dimaksud pada ayat (1) memuat: ;. inlrastruktur teknologi informasi;

b.desain keamanan perangkat teknotogi informasi dan keamanan jaringan; dan
c.aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan. Arsitektur keamanan informasi yang telah disusun dan aii"t"pf."n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun' Arsitektur keamanan' informasi dilakukan evaluasi oleh Gubernur pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau se*akt -, waktu sesuai dengan kebutuhan' Dalam melakukan penyusunan Arsitektur keamanEul informasi sebagaimana-dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…