DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 36 Tahun 2021

Nomor: 36
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI BENGKULU BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PERMOHONAN, PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB III TIM VERIFIKASI, KRITERIA DAN PENILAIAN BAB IV JENIS USAHA YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB V SKALA PRIORITAS, JANGKA WAKTU DAN BESARAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392); http://jdih.bengkuluprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 Tentang kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara http://jdih.bengkuluprov.go.id 3 Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id
6.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
7.Kepala Biro Perekonomian adalah Kepala Biro Perekonomian Provinsi Bengkulu.
8.Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
11.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan dan Izin Sektoral.
12.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
13.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
14.Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id
16.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorang yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diakui dalam Peraturan Pemerintah.
17.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
18.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.
19.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
20.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
21.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, pernilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan http://jdih.bengkuluprov.go.id 6 pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
22.Kadin adalah Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bengkulu.
23.Akademisi adalah tenaga pengajar perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi untuk menjadi anggota tim verifikasi.
24.PD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah sektoral terkait dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
25.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN, PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1)Permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
2. b.Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
  1. 1.lingkup usaha;
  2. 2.kinerja manajemen; dan
  3. 3.perkembangan usaha.
3. c.Permohonan insentif dan /atau kemudahan penanaman modal :
  1. 1.bagi Penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, dilampiri dengan : a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon; b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat badan usaha, visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan ; http://jdih.bengkuluprov.go.id 7 c) bentuk insentif dan/atau kemudahan pernanaman modal yang dimohonkan serta alasan diajukannya permohonan; d) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; e) fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;dan f) Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. 2.bagi Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, dilampiri dengan: a) fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon; b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat c) visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan; d) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir; e) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir; f) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas; g) bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan; h) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; i) Nomor Induk Berusaha (NIB).
  3. 3.Bagi pengusaha yang sudah berinvestasi dapat mengajukan permohonan insentif dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: a) fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon; b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat badan usaha penanaman modal visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan; c) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir; d) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir; http://jdih.bengkuluprov.go.id 8 e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang; ij bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan; g) surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan. h) Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. d.Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, kepada pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah diterima.

BAB III

TIM VERIFIKASI, KRITERIA DAN PENILAIAN

Pasal 3

(1)Gubernur menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang dikoordinasikan oleh Dinas.
(2)Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Ketua : Sekretaris Daerah;
2. b.Wakil Ketua : Kepala Biro Perekonomian
3. c.Sekretaris : Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu
4. d.Anggota : 1. Kepala OPD sektoral/teknis terkait;
  1. 2.Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi;dan
  2. 3.Akademisi.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
2. b.melakukan penilaian terhadap masing- masing kriteria secara terukur;
3. c.menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; http://jdih.bengkuluprov.go.id 9
4. d.menetapkan usulan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 4

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria sebagai berikut:

a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c.menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik:
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.termasuk skala prioritas tinggi;
h.termasuk pembangunan infrastruktur;
i.melakukan alih teknologi;
j.melakukan industri pionir;
k.berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
1. 1.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
m.bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
n.industri yang mengunakan barang modal, mesin, alau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
o.Berorientasi ekspor.

Pasal 5

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kriteria terhadap usulan Penanam Modal dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan diterima
(3)Jawaban sebagaimana dimaksud dapat berupa persetujuan ataupun penolakan http://jdih.bengkuluprov.go.id 10
(4)Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
(5)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan Penanam Modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.

Pasal 6

(1)Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini
(2)Format Rekomendasi Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan disetujui, pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Dinas memberikan jawaban tertulis dengan disertai alasan penolakan secara jelas.

BAB IV

JENIS USAHA YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 8

(1)Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:
1. a.usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; http://jdih.bengkuluprov.go.id 1 1
2. b.pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3. c.penyertaan belanja modal;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;dan
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
(3)Pemberian Kemudahan bagi pelaku usaha:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.informasi rencana tata ruang, bantuan teknis pengadaan lahan, percepatan pengadaan lahan;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana;
4. d.Penyediaan lahan atau lokasi;
5. e.pemberian bantuan teknis, pemberian advokasi, asistensi;
6. f.layanan konsultasi usaha, fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha;
7. g.percepatan pemberian layanan administrasi perizinan;
8. h.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
9. i.kemudahan investasi langsung konstruksi;
10. j.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;dan
11. k.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;

BAB V

SKALA PRIORITAS, JANGKA WAKTU DAN BESARAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 9

(1)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibuat dalam bentuk skala prioritas yaitu :
1. a.skor nilai antara 14 sampai 23 termasuk prioritas rendah;
2. b.skor nilai antara 24 sampai 33 termasuk prioritas sedang;
3. c.skor nilai antara 34 sampai 42 termasuk prioritas tinggi.
(2)Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan sesuai ayat (1) yaitu : http://jdih.bengkuluprov.go.id 12 Bentuk Pemberian Prioritas Tinggi Prioritas Sedang Prioritas Rendah Insentif Diberikan Maksimum 4 Kali dalam Jangka waktu 5 tahun Diberikan Maksimum 3 Kali dalam Jangka waktu 3 tahun Diberikan Maksimum 2 Kali dalam Jangka waktu 2 tahun Kemudahan Diberikan Maksimum 4 Kali dalam Jangka waktu 5 tahun Diberikan Maksimum 3 Kali dalam Jangka waktu 3 tahun Diberikan Maksimum 2 Kali dalam Jangka waktu 2 tahun

Pasal 10

(1)Besaran insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
(2)Bentuk pemberian kemudahan penanaman modal yang diberikan Berupa : Prioritas Tinggi Prioritas Sedang Prioritas Rendah

1.penyediaan data 1. penyediaan data 1. penyediaan data dan informasi dan Informasi dan informasi terkait peluang terkait peluang terkait peluang usaha usaha usaha
2.pengurusan izin 2. pengurusan izin 2. pengurusan izin usaha yang cepat usaha yang cepat usaha yang cepat
3.pemberian 3. pemberian bantuan bantuan teknis Teknis manajemen Manajemen usaha Usaha
4.fasilitasi lahan/ Lokasi usaha yang layak http://jdih.bengkuluprov.go.id 13

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 11

Penanam modal berhak untuk :

a.mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan;
b.mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
c.mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan; dan
d.mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…