DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 36 Tahun 2023

Nomor: 36
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilaksanakan secara terukur, terintegrasi dan konsisten;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengamanatkan Pemerintah Daerah harus melakukan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2024; Mengingat 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828; Undang-UndangNomor 23 Tahun 20 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 3. http://jdih.bengkuluprov.go.id beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tatlun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembmm1 Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (lembarm1 negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negma dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 44 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 20 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Permrgkat Daerah Provinsi Bengkulu (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nc)mor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturm1 Daerah Nomor I Tahun 202 1 tentang Perubaha1 Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Permlgkat Daerah Provinsi Bengkulu Pembentukan dan Susunan Permlgkat Daerah Provinsi Bengkulu ((Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 202 1 Nomor I); 4. 5. 6. 7. 8. http://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan PE.RATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI BENGKULU A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelum ditetapkannya Permenpan Nomor 03 tahun 202 tentang Road Map RB Nasional 2022-2024, pelaksanaanya mempedomani Permenpan Nomor : 25 tahun 2020 tentang Roadmap RB Nasional tahun 2020-2024 yang berorientasi pada area-area perubahan yaitu :

Pasal 2

( 1) Sistematika dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 20=24 sebagai berikut: Pendahuluan; Gambaran Umum Pelaksanaan Reformsi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu; Agenda Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu; Manajemen Pelaksanaan Birokrasi Provinsi Bengkulu;

e.BAB V : Penutup.

(2)Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan (3ubernur ini. a. b.
1. d.BAB IV ReforInasi

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI BENGKULU Isu strategis reformasi birokrasi menjadi dasar dalam menentukan agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi Bengkulu, selanjutnya agenda reformasi birokrasi pemerintah provinsi Bengkulu tahun 2023-2024 terbagi menjadi dua fokus yaitu Refomasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang diuraikan berdasarkan sasaran yang akan dicapai :

Pasal 3

Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Pemerintah n'ovinsi Bengkulu.

Pasal 4

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi:

a.susunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General; dmr
b.susunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diatas, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimula dimaksud pada Ayat (1) huruf b diatas, merupakan strategi

(1)
(2)
(3)http://jdih.bengkuluprov.go.id pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strate ds hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembanWnan nasional dan daerah. Sasarm1, Indikator dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II ymlg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, akan disusun Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Guna memastikan seluruh capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana,maka setiap tahun disusun dan ditetapkan Rencana Aksi/ Pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
(4)
(5)
(6)

Pasal 5

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat I huruf b diatas, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah. Tema Sasaran dan Indikator dan target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi general dan pelaksanaan refor'rrrasi birokrasi tematik. http://jdih.bengkuluprov.go.id BAB rv PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan dalam pelaksanaan bersumber pada:

a.anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
b.Sumber-sumber lain yang sah yang bersifat tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. mengikat

BAB V

KP#FENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal, 29 Desember 2023 GUBERNUR BENGKULU, ttd H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal, 29 Desember 2023 SEKRHrARiS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd ISNAN FAJRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 36 dengan aslinya8 0 HUKUM ,I BENGKULU + S.H.. M.H a m NIP. 19750825 200502 1 005 http://jdih.bengkuluprov.go.id + Perangkat Daerah LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2023 BENGKULU TENTANG ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024 Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan (road map)yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu tahun 2023-2026 berfokus pada tujuan dan sasaran, arah/kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantaranya :

1.Mempercepat tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi. 2 . Mendapatkan road map Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.
3.Mendapatkan road map Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan. PenyusunmIRoad Map Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu 2023-2026 dilakukan untuk mengurangi silo (fragmented) antar http://jdih.bengkuluprov.go.id + -2- Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2026 memecah isu strategis Reformasi Birokrasi kepada 2 (tingkat) isu yaitu Tingkat Hulu dan mir. lsu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1 . Birokrasi yang belum kolaboratif.
2.Transformasi digital yang belum optimal.
3.Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas .
4.Integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala.
5.Budaya Birokrasi: BerAKHIAK yang belum terimplementasi dengan baik. Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. lsu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. Hasil pelaksanaan program-rogram pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik.
4.Dampak inflasi yang tidak terkendah.
5.Pengendalian angka stunting
6.Kesadaran dan Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu dengan RPJMD ProvinsiBengkulu. Berdasarkan uraian di atas, maka Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2026 memiliki tagLine Bengkulu Maju, Hebat dan Sejahtera. http://jdih.bengkuluprov.go.id 1) Area Perubahan; 2) Area Ketatalaksanaan; 3) Area Manajemen SDM; 4) Area Organisasi dan Kelembagaan; 5) Area Akuntabilitas; 6) Area Peningkatan Pelayanan Pubhk; 7) Area Penataan Hukum dan Perundang-undangan; 8) Area Pengawasan. Berdasarkan area-area tersebut merupakan komponen pengungkit perubahan dilakukan evaluasi pelaksanaannya oleh Kemenpan RB untuk mengukur sejauhmana keberhasilan dan menemukenali hambatan serta tantangannya. Selanjutnya atas evaluasi tersebut akan menghasilkan indeks reformasi birokrasi pemerintah. Indeks reformasi birokrasi Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bila pada tahun 202 1 indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu pada angka 63,61 maka pada tahun 2022 pada angka 65,00 masuk kategori “B”. Peningkatan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu tersebut, dapat tergambar dalam komponen yaitu Komponen Pengkungkit dan Hasil, Komponen Antara dan komponen Hasil, sebagai berikut: http://jdih.bengkuluprov.go.id
1.Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil, 2. No Komponen Penilaian Komponen PengungkitA.
1.Pemenuhan II. Hasil Antara Area Perubahan Ill. Reform Total Komponen Pengungkit B Komponen Hasil Akuntabilitas Kinerja dan Kuangan1 2 Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN3 Kinerja Organisasi4 Total Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Antara Hasil Antara Sistern Merit ASN Yang Profesional Implementasi SPBE Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Kualitas Pelayanan Publik Maturitas SPIP Kapabilitas APIP Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Kualitas Pengelolaan ARSIP Reformasi Hukum Bobot 1 2021 1 2022 20 ,00 10,88 11,69 10,00 6.05 6,68 15,9630 ,00 14,80 3 1 ,73 34,3360,00 10,00 10,00 7,83 7,89 8,46 8,85 10,00 7,888,04 10,00 7,55 6,05 40,00 30,6731,88 63,61100,00 65,00 NilaiiVilai 2021 1 2022 0-400 0- 100 0-5 134,00 31,16 4 1 ,44 2,79 3,11 55,22 f 71,600- 100 0- 100 0- 100 5 58,10 http://jdih.bengkuluprov.go.id
3.Komponen HasH Komponen Hasil Tatlun 2022 Skala Opini 0- 100 0- 100 Nilai WFP 69 ,30 88,50 Opini BPK Nilai SAKIP Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) m Persepsi Anti Korupsi (IPKP) Survei Internal Organisasi 0- 100 0- 100 78,80 68,35 B. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Nasional tahun 2022-2024 bahwa terjadi akselerasi Tujuan dari RB yaitu Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik, makaIsu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu diidentifikasi menyesuaikan Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaksuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 3 Tahun 2023. Selanjutnya lsu strategis Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu terbagi kedalam dua isu yaitu:

a.lsu Strategis di Tingkat Hulu (General) Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: 1) Birokrasi yang belum kolaboratif, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goaZ setting) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2) Belum optimal dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. http://jdih.bengkuluprov.go.id 3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mambu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan Reformasi Birokrasi berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. 4) Integritas Penyelenggaraan menghadapi kendala Pemerintahan yang masih Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integrRas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik. BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, lx)yal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaklr menjalankan tugas dan fungsinya.
b.Isu Strategis di Tingkat Hilir (Dampak/Tematik) Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncu1 http://jdih.bengkuluprov.go.id l -7- apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hair yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1) Angka Kemiskinan yang masih tinggi Pemerintah menghimbau agar dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui program pengentasan kemiskinan dilakukan secara bersama-sama.Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh dalam pelaksanaannya. Di Iain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik. Hal ini masih terlihat bahwa komoditi makanan memiliki peranan besar pada Garis Kemiskinan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, sehingga Provinsi Bengkulu merupakan urutan kedua dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi setelah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambi1 langkah dengan penerapan omnibus bw. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan competitiueness index sehingga bisa melipatgandakan investasi. 3) Digitalisasi administrasi pemerintah Perubahan bngkungan global yang tidak terprediksi dan bercid VUCA (Volatility , Uncertainty , Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptif, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di Iain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan pubhk. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi http://jdih.bengkuluprov.go.id pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah. Dampak inflasi yang tidak terkendali Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK\ sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yan !: berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga. Angka Stunting Selain isu Reformasi Birokrasi nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu terdapat permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Walaupun dari sisi capaian indeks Reformasi Birokrasi angka stunting telah mengalami penurunan, namun masih harus perlu keseriusan dan penanganan sistemis berjenjang dari semua pemangku kepentingan yang dibangun dengan sistem regulasi untuk menurunkan angka stunting. Penggunaan Barang Dalam Negeri Selain isu Reformasi Birokrasi nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu terdapat permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu penggunaan barang dalam negeri. Walaupun persentase penggunaan dalam negeri di Provinsi Bengkulu cukup tinggi yaitu sekitar 80%, namun sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa belum terwujud dengan baik. Hal ini mengakibatkan masih kurangnya kolaborasi antara pihak-pihak terkait dalam mewujudkan penggunaan barang dalam negeri yang tinggi. 4) 5) 6) http://jdih.bengkuluprov.go.id I. Refornrasi Birokrasi General Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah- masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat Lulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. A. Sasaran Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu Sasaran Reformasi BirokrasiGeneral di Provinsi Bengkulu mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam PerMenPAN danReformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, adapun sasaran: ( 1) Sasaran Utama I, Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, terdiri dari sasaran pendukung ; a) Terimplementasikannya Organisasi Kebijakan Penyederhanaan b) Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN dengan baik c) Terimplementasikannnya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional d) Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi http://jdih.bengkuluprov.go.id informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Terbangunnya Pelayanan Publik Digital Meningkatnya Kualitas Pengawasan Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset. e) D g) h) i)

(2)Sasaran Utama 2, Budaya Birokrasi BerAKHIJLK dengan ASN yang profesional, terdiri dari sasaran pendukung ; a) Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional b) Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien c) Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN d) Terwujudnya rekrutment pegawai ASN yang efektif dan efisien e) Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN D Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja. g) Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN http://jdih.bengkuluprov.go.id Arah/Kegiatan Utama B. Arah/Kegiatan Utama dan penanggungjawab Reformasi General Dalam menunjang pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi dipetakan arah kegiatan utama, serta indikator sebagaiukuran keberbasilan RB pada setiap sasarannya, sebagaimana tabelsbb : No 1 Sasaran Indikator e a Tata Kelola Pemerintahan yang hncah, kolaboratif din 1 Jakuntabel 1 e nya Kebijakan I Birokrasi Penyederhanaan Organisasi Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi 2 Terimplementasikan nya Kebijakan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN dengan baik Pelaksanaan Sistem Kerja Barn dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai 3 TeriInpIeInentasikan nya Kebijakan Alsitektur SPBE Nasional Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional Indeks SPBE Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE* 4 Terimplementasikan nya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi Indeks Perencanaan Pembangunan Nilai SAKIP: http://jdih.bengkuluprov.go.id II arsip statis perservasi dan akses arsip statis e Statistik Sektoral I Penyelenggaraan Statistik Sektoral 9 Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset. e Barang dan Jasa I Pengadaan Pemerintah e Keuangan Aset Daerah ]l.hdak Lanjut Rekornendasi BPK I rokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional 2 1 e percepatan I Fungsional transformasi jabatan fungsionai a kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional 2 e manajemen talenta I ASN ASN yang efektif dan efisien a implementasi Nlanajemen Talenta 3 Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN 4 e kesejahteraan ASN I Pegawai ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja. Kinerja Tingkat implementasi keb#akan pengelolaan ASN kinerja http://jdih.bengkuluprov.go.id C. Penangungjawab Sasaran Reformasi General No. 1 SASARAN RB, Meningkatnya kepatuhan terhadap dansistem merit rnanajemensistem ASN Terciptanya Tatakelola akuntabel Sasaran, Terimplementasikan nya Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Sasaran, Terimplementasikan nya Kebijakan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN dengan baik Sasaran, Terimplementasikan nnya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional Sasaran, Terimplementasikan 1. 2. 3. 4. SistemPenguatan Merit Indeks Sistem Merit Peningkatan profesionabtas ASN ProfesionalIndeks ASN Indeks Berakhlak*Pelaksanaan Values ASN Employeer Branding* Organisasi Penangungjawab Indikator Kinerja Sasaran Pemerintahan yang lincah, kolaboratif dan Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi Biro OrganisasiBag. Kelembagaan Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai Biro Organisasi Kabag Kelembagaan Kadis Kominfo Bidang Penyelenggara E Goverment Indeks SPBE Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE* BappedaIndeks Perencanaan Pembangunan http://jdih.bengkuluprov.go.id 5. 6. 7. 8. nya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong pen ingkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sasaran, Terbangunnya Pelayanan Publik Digital Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sasaran, Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Sasaran, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral Sasaran, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Nilai SAKIP Biro Organisasi Bidang RB dan Akuntabilitas Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP* DPMPFSP, Tingkat keberhasilan pembangunan ZI Tingkat Maturitas SPIP Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) Survei Penilaian Integritas (SPI) Indeks Kualitas Kebijakan Indeks Reformasi Hukum Tingkat Digitalisasi Arsip Inspektorat, irban investigasi Sekretariat MCP Biro Hukum Dinas Perpustakaan dan Arsip Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Kominfo Bidang Statistik http://jdih.bengkuluprov.go.id '\ arsip digital dan data statistik sektoral Sasaran, Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset.

9.Indeks Tata Kelola Pengadaan Opini BPK Biro Pembangunan BPKD Bid. Perbend dan Akuntansi BPKD Bid. Perbend dan Akuntansi BPKD, Kasub Akuntansi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang profesional
1.Sasaran, Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional Sasaran, Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan e£sien Sasaran, Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN Sasaran, Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja. Tingkatpenerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsiona1 Badml Kepegawaian Daerah
2.Tingkat implementasi Manajemen Talenta BPSDM
3.BKD
4.Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN BKD http://jdih.bengkuluprov.go.id Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap sistern merit dan sistem manajemen ASN Indeks Sistem Merit Indeks profesiona1 ASN Indeks Berakhlak* Biro Organisasi Employeer Branding* Biro Organisasi D. Strategi dan arah kebijakan Pencapaian Sasaran Reformasi General SS. I Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang lincah, kolaboratif dan akuntabel
1.Sasaran, Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Strategi. a) Fasilitasi penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan Penyederhanaan Struktur Organisasi PD b) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dengan Penerbitan Pergub tentang Struktur Organisasi c) Pembinaan Jabatan Fungsional dengan Pelantikan Pejabat Fungsional Penyetaraan dari jabatan administrasi d) Pengelolaan Promosi ASN dengan Pengukuhan/ Pelantikan Pejabat Pimpinan tinggi dan pejabat Administrasi
2.Sasaran, Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN dengan baik Strategi, a) Asistensi Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Sosialisasi Permenpan RB No 07 th 2022 tentang Sistem Kerja Baru 2024 b) Penilaian Kinerja (BKD) dengn Penilaian Kinerja terhadap ASN http://jdih.bengkuluprov.go.id II
3.Sasaran, Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional Strategi, a) Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik dengan Pembuatan dokumen arstitektur dan peta rencana SPBE b) Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan pemerinahan daerah provinsi dengan Peningkatan nilai indeks SPBE c) Pengelolaan Ketatalaksanaan pemerintahan 2024-2026 dengan pengelolaan tatalaksana pemerintahan
4.Sasaran, Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Strategi, a) Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan peningkatan kwalitas perencanaan kinerja b) Koordinasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan daerah c) Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah provinsi
5.Sasaran, Terbangunnya Pelayanan Publik Digital Strategi, a) Fasihtasi penataan Pelayanan Publik dengan pembinaan pelayanan publik digital http://jdih.bengkuluprov.go.id tI b) Penyediaaan Pelayanan terpadu Perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan Tersedianya pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik
6.Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Strategi, a) Penyelengaraan pengawasan Internal dengan b) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu c) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasihtasi pengawasan d) Pendampingan dan asistensi
7.Sasaran, Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Strategi, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dengan Penerbitan Pergub tentang Struktur Organisasi
8.Sasaran, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral Strategi, a) b) C) Akusisi, Pengolahan, preservasi dan akses arsip statis dengan Akusisi, Pengolahan, preservasi dan akses arsip statis Koordinasi dan singkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektora1 dengan tersedianya data Statistik Sektora1 Pembangunan metadata statistik sektoral dengan Pelatihan Pembuatan metadata data Statistik sektoral http://jdih.bengkuluprov.go.id
9.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektora1 Strategi, a) Penyusunan Standar Satuan Harga b) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Umum c) Standar Satuan Harga ke PUan SS.2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
1.Sasaran, Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional Strategi, a) Fasilitasi Kelembagaan Provinsi (Organisasi) dengan Pengusuian perubahan jabatan struktural ke Jabatan Fungsional b) Pengangkatan dalam jabatan fungsional dengan Mutasi dalam jabatan 2 . Sasaran, Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien Strategi, a) Pengembangan Kompetensi teknis b) Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan manajerial dan fungsionaI
3.Sasaran, Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN Strategi, a) kompetensi, http://jdih.bengkuluprov.go.id TI
4.Sasaran, Terwujudnya rekruitmen pegawai ASN yang efektif dan efisien Strategi, a) Penataan Analisis Jabatan dengan Penyusunan dokumen Anjab b) Penyusunan kebutuhan ASN berdasar Anjab ABK dengan penyusunan Dokumen rencana kebutuhan c) Pelaksanaan Seleksi CASN dengan sistem CAT
5.Sasaran, Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN Strategi, a) Pengembangan Sistem Kepegawaian Layanan administrasi kepegawaian b) Digitalisasi Arsip Kepegawaian c) Pemanfaatan email pemerintahan (kominfo) d) Operasionalisasi jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah dengan Tandatangan Elektronik Elektronik dengan
6.Sasaran, Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja. Strategi, Penyusunan Regulasi TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dengan Penyusunan Peraturan Gubernur
7.Sasaran, Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN a) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja http://jdih.bengkuluprov.go.id b) Fasihtasi peningkatan pelayanan publik dengan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayan terpadu perizinan dan non perlzlnan. E. SASARAN KINERJA DAN TARGET 2023-2026 No 1 SASARAN RB Indikator Kinerja Sasaran BASE LINE 2022 TARGET 2
1.Terciptanya Tata Kelola Pernerintahan yang bncah, kolaboratif dan akuntabel Terimplementasikan nya Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi 1 100% 1 1000/6 100% Terimplementasikan nya Kebijakan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN dengan baik Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai 2 na 1 40% 80% Terimplementasikan 3 EE:ifii:: FULIE ! Indeks SPBE Nasional 3,1 1 3,19 1 3,33 Terimplementasikan nya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang terintegrasi, berbasis IT yang mendorong peningkatan AKIP Indeks Perencanaan Pembangunan4 22,28 1 30 30 Nilai SAKIP 6 70 http://jdih.bengkuluprov.go.id Terbangunnya 5 1Pelayanan Publik Digital Meningkatnya Kuahtas Pengawasan 6 Meningkatnya 7 1Kualitas Kebijakan dan Regulasi Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektor 8 Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset. 9 Tingkat Implementasi I O MPP Kebijakan Transformasi I Kab/ Digital MPP I Kota 0 MPP Kat)/ Kota 1 MPP Kab/ Kota Tingkat keberhasilan pembangunan ZI 30PD ll OPD 1 30PD 3 1 3 J 3Tingkat MatuHtas SPIP 4 14 1 2 lapora I lapora I Kesepakat n I n I a Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) Survei Penilaian Integritas (SPI) 78,8 8080 Indeks Kualitas Kebijakan N/A 1 N/A 1 N/A Indeks Reforrnasi Hukum :i ML a : e rd a 1 5 P e rd a 7514 l£mba r 7614 Lemba r Tingkat Digitalisasi Arsip 7714 l£mb Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral l00% f lo09,'& t l00% Indeks Tata Kelola Pengadaan 70,oo r25,07 F72% MnFOpini BPK Tindak Innjut Rekomendasi BPK WFP http://jdih.bengkuluprov.go.id 11. Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional 1 100c70 1 OOc70 I00t70 Terselenggaranya a 1manajemen talenta I Tingkat implementasi ' I ASN yang efektif dan I Manajemen Talenta efisien 39 Orang :: iar1 g 3 0 0 r111a][1 g Sasaran, Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN 3 Terwujudnya sistem A ) kesejahteraan ASN T 1yang adil, layak dan berbasis kinerja. Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN 1000/6 1 1009/a I OOc70 Indeks Sistem Merit 134 1 175 251 Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem rnanajemen ASN Indeks profesional ASN 70 59, 1 73 65 Min 10 OPD 75 5 Indeks Berakhlak* 75 Seluruh OPDEmployeer Branding* 1 3 OPD F. Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Bengkulu Dalam rangka mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan tema Reformasi Birokrasi tematik di Provinsi Bengkulu. Sejalan dengan PerMenPAN danReformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Bengkulu difokuskan pada: http://jdih.bengkuluprov.go.id

a.Penanggulangan Kemiskinan;
b.Peningkatan Investasi;
c.Pengendalian Inflasi;
d.Digitalisasi Pemerintahan;
e.Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
f.Penurunan Angka Stunting Adapun Tema dan Sasaran, Indikator dan target Reformasi Birokrasi tematik Provinsi Bengkulu 2023-2026terlihat pada tabel berikut: No. 1 Terra Sasaraa Tenatik Menurunnya angka kerniskinan Meningkatnya nilai investasi Indikator Penanggungjawab e Kerniskinan Angka Kerniskinan BAPEDA (TKPKD) e Investasi Nilai Investasi DPMPrSP (Tim Percepatan Investasi Daerah) Biro Adm Perekonomian Dinas Kominfo 3. 4. Pengendalian Inflasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Stabilitas Inflasi Tingkat Inflasi Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Meningkatnya perl©lnaan barang dalam negerl Indeks E Government e Penggunaan Produk Dalam Negeri Mencintai dan menggunakan Produk Dalam Negeri sendiri yang sudah berkualitas nasional Angka Stunting Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan e Angka Stunting Menurunnya angka Stunting Dinas Kesehatan http://jdih.bengkuluprov.go.id Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi Reformasi Birokrasi Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. 1.Frametuork Implementasi Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu Arah Kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu difokuskan untuk memperbaiki Reformasi Birokrasi dan manajemen tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (Reformasi Birokrasi Tematik) . Percepatan Reformasi Birokrasi kepada agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan Reformasi Birokrasi tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.
2. 2.Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu, baik Reformasi Birokrasi general maupun Reformasi Birokrasi tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola Reformasi Birokrasi di hngkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.Pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup proporsional yang dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengampu, maka dalam Road MapReformasi BirokrasiProvinsi Bengkulu 2023-2024 pengelola Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Daerah akan disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah. a) Strategic Transformation Unit (STU) STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan http://jdih.bengkuluprov.go.id T U Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah. b) Penanggungjawab Pengampu Fending institution) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General. Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang telah ditetapkan dalam road map Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional. c) Koordinator Pengampu Reading sector) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memihki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (logical frameunrk), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasi1 evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional http://jdih.bengkuluprov.go.id Te B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasj Birokrasi Tematik baik di hngkup pemerintah provinsi Bengkulu. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong Reformasi Birokrasi berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di level intansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah Provinsi Bengkullr dilaksanakan oleh STU. Adapun untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal) . http://jdih.bengkuluprov.go.id LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024 TBMA, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGBF RBFORMASI BIROKRASI GENBRAL PBMBRINTAH PROVINSI BBNGKULU TAHUN 2023 - 2024 RASB LIKE 2022 TARGET No. le SASARAN RB, PROGRAM DAN KBGIATAN Arab / Kegiataa Utama Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan 2023 1 2024 PENANGUNG JAWAB m an Akuatabel Sasaran, Tedmplemeatasikaanya Kebljakan Penyederhanaan Organisasi Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) /transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile Kabag Kelenbagaan Blro Orgaul8asi, Biro Hukum, BKD 1 Tlngkat Implementasl Penyederhanaan Birokrasi 100% l00% 1 100% Kegiatan Fasilitasi 1) 1 penataan Kelembagaan Perangakat Daerah Pennyederhanaan Struktur Organisasi PD Persentase struktur organisasi PD yang disederhanakan 2022 IOC)% 8 Perda 100% 8 Perda 100% 15 Perda Biro Organisa8i Kegiatan Fasihtasi 2) 1Penyusunan Produk Huk:um Pengaturan Penerbitan Pergub Tentang Struktur Organisasi Jumlah Produk Hukum Pengaturan Yang disusun (Perda dan Pergub yang Disusun) Biro Hukum (Bagl Peayusunan Per UU Prov.) 30 Pergub 30 Pergub 80 Pergub Pelantikan Pejabat Fungsional Penyetaraan dari Jabatan Administrasi Jumlah Pejabat Funsional Hasil Penyetaraan yang Diberi Pemahaman 604 orang ( 100%) Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Peningkatan pemahaman terhadap jabatan fungsional BKD 3) 604 orang ( 100%) BKD http://jdih.bengkuluprov.go.id Kegiatan Pengeloaan Promosi ASN Pengukuhan/Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi Jumlah Pejabat Struktural Yang di Kukuhkan Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi 4) 100% tahun 2023 BKD Sa8aran, TerimplenIentasikannya Kebijakan Si8tem Kerja baru dengan model flek8ibel bagi ASN dengan baik Kabag Kdlembagaan /Tatalaksana, BKD 2 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model £leksibel bagi Pegawai AgN Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai na 1 Pergub 40 % 80% 1 ) bT Bt a n P e n i 1a i a n K i n e rj a P e n i 1a i a n K i n e rj at er had a pAS N Jumlah ASN yang dilakukan penilaiah 10306 ASN 10306 ASN l0306 ASN t BED Indeks SPBE 3,1 3,19 3,33 1 Kabid Pbnyelenggaraan El- Government dan Sbbkoor Tata KUala El. Gdvernment Sasaran, a 1 Terimplementasikanany I Pelaksanaan Ar$itektur SPBE a ja Kebljakan Arsitektur I Nasional SPBE Nasion81 Tingkat Implementa8i Inisiatif StratBgi Ar8itektur SPBb* 1 Dokumen / 5 tahun sekali
3. 1.Kegiatan Singkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Pembuatan Dokumen Arstitektur dan I Singkrohisasi Pengelolaan Rencana Peta Rencana SPBE I Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 Dokmen 1 Dokmen
4. 2.Kegiatan Penatalakganaan dan Pengawasan E- Government Dalam Penyelenggaraan Pemerinahan Daerah Provinsi 1 Jurnlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government Dalam Penyelenggaraan Pemerinahan Daerah Provinsi Peningkatan Nilai Indeks SPBE 1 Dokumen I Dokumen Dokumen http://jdih.bengkuluprov.go.id Indeks Perencanaan Perrrbangunan 3022,28Sa8aran, Terimplementasikannya Sistetn Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinexja yang terintegrasi, berba8is teknologi inforrnasi yang mendorong peningkatan akuntabiHtag kinerja instan8i pemerintah. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah yang terintegrasi 4 7069,3Nilai SAKlp program pererlcanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Meningkatnya kwalitas perencanaan kinerja 3022,28nilai perencanaan Kinerja1) Program koordinasi dan singkronisasi pererlcanaan pembangunan daerah Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemda bid Keuada Pemprov Persenta8e Terget Indikntor Tujuan dan Sasaran dalam RP,IMD yang Tercapai Sinkronisasi, Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah 100%100%2) Sosialasi Pengelolaan Keuangan berbasis online 41 OPD41 OPD41 OPDJurnlah Peserta Sosialisasi3) 0 MPP 0 MPP Tingkat Implementasi Kebjjakan Transfo+magi Digital MPP Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah) Sasaran, Terbangunnya Pelayanad PubHk Digital 5 Kab/KotaKab/KotaKab/Kota 10 uppp di lingkup Prov, Kab/Kota 5 UPPP5 UPPP di lingkup Ptov, Kab/kota Kegiatan Fasilitasi 1) 1penataan Pdlayanan Publik Jurnlah dnit pelayanan publik yang dilakukan pembinaan Melakukan pembinaan pelayanan publik di lingkup Prov, Kab/Kota Bappeda, BPKD, In8pektorat, biro Pearbangunan, biro Organisa8i dan Seluruh PD 30 Biro Organi8asi70 Bapedda30 Bapedda100% KabUI Anggaran BPKD 1 MPP DPMPFSP, Kabag Tatalak8ana, Diskominfotik, DPMPSP, Sam8at, seluruh PD BIn Organisasi http://jdih.bengkuluprov.go.id Kegiatan Penyediaaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 2) Sasaran Mbningkatnya Kualita8 Pengawasan 6 Penyelengaraan Pengawasan Internal 1) Penyelenggaraan 2) 1 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Tersedianya pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik Pembangunan Zona Integritas di unit kerja Penguatan implernentasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Penguatan Pengelolaan Pengaddan Masyarakat Penguatan Upaya Pencegahan KoIUPSi
5. 1.Persentase C)PD yang di laukkan pemeriksaan, revie, monitoring dan Evaluasi
6. 2.persentase pbngaduan masyarakat/ladoran/Umpahan dari pemerintah pusat yang dilakukan pemeriksaan
7. 1.Persentase OPD yang di laukkan pemeriksaan revie, monitoring dan Evaluasi
8. 2.Persentase Pengaduan Masyarakat/laporan/ Limpahan dari Pemerintah Pusa't yang dilakukan Pemeriksaan Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik 100% I DPHPTSP100% 100% Tingkat keb )ernbangunan ZI 3 OPD 3 1 OPD 3 3 OPD 3Tingkat Maturitas SPIP Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) 2 kesepakatan4 laporan4 laporan 8078,8 80Survei Penilaian Integritas (SPI) 50 LHE34%1. jumlah laporan evaluasi 50 LHE
9. 2.Persentase Penanganan pengaduan secara elektronik ( E-dumas) yang diselesaikan
10. 3.Persentase tindaklanjtlt hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi 80% 80%70% Inspektorat, irban investigasi Sekretariat MCP 69%65% 68%
11. 4.Jurnlah OPD yang dilakukan Pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi Persentasi Tindaklanjut laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Infestigasi 34 OPD34 OPD 83%80% 80% 36 LaporanLaporan Hasil Pengaaduan 33 Laporan20 Laporan http://jdih.bengkuluprov.go.id Perumusan Kebijakan 31 } Teknis di bidang ''1 1Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pehdampingan dan Asistensi4) Sa£aran, Meningkatnya Kualita8 Kebijakan dan Regulasi 7
12. 1.Nilai monitorng center of prevention (MCP)
13. 2.Nilai strategi nasional pencegahan }OIUPSi (satranas PK)
14. 3.Tingkat kapabilitas aparat pengawas an intern e
15. 4.Tingkat Kepatuhan ASN / Xenyelenggara Negara
16. 5.Tingkat Matoritas Sistem Pengendalian Inten Pemerinah (SPIP)
17. 1.Nilai monitorng center of prevention (MCP)
18. 2.Nilai Strategi Nasional Pencegahan KOIUPSi (Satranas PK)
19. 3.Tingkat Kapabilitas Aparat Penga\#asan Intern_ Pemerintah (APIP)
20. 4.Tingkat Kepatuhan ASN / Penyelenggara Negara
21. 5.Tingkat Matoritas Sistem Eengendalian Inten e Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundan£an-undangan
22. 1.Persentase Fasilitasi Pengawasan a 100% 75% 100% 75% 100% 75%
23. 2.Pesentase OPD yang nilai yang Matoritas SPIP Minimal l£vel 2
24. 3.Persentase Pemenuhan Eleman 100% 100% 100% IACM ( Internal Audit Capability Model) 100% l£vel 3 100% 100% Level 3 100% 100% Level 3 100%
25. 4.Jumlah Laporan Hasil Tingka t Kepatuhan ASN
26. 1.Persentase AgN E+D55sesslon IV yang mengisi LHKASN
27. 2.Pesentase ASN Penyelenggara 100% 100% 100% e
28. 3.Persentase OPD yang dilakukan Evaluasi yang Dilakukan Evaluasi PMPRB 55c7050% 60%
29. 4.Persentase OPD yang Menyusun s 60%50% 75% 90%
30. 6.Persentase Pemenuhan Elemen MCP 85%80%
31. 6.Persentase Pemenuhan Elemen 80% 85% 90% Stranas PK Biro Hukum dan 8eluruh PD Indek8 Kualita8 KebUakan N/A 8 perda N/A 8 perda N/A 15 perdaIndeks Reforma8i Hukurn http://jdih.bengkuluprov.go.id Kegiatan Fasilitasi 1) 1 Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Penerbitan Pergub tentang Struktur Organisasi Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun 30 1 80 1 Biro Hukum30 Sa8aran, Meningkatnya a 1KuaUtas Pengelolaan a 1ar8ip digital dan data stati8tik 8ektoral 7514 LembarPelaksanaan Arsip Digital Tingkat DigitaH8asi Ar8ip 7614 l£mbar 7714 Lembar Kegiat8n Aku8isi, 1) 1 Pengolahan, Preservasi dan Ak8ed Arsip Statis Jumlah ar8ip statis yang dnakuknn akusisi, pengolahan lerserva8i dan ak8es arsip statis Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 7514 l£mbar 76 14 Lembar Sa8aran, Meningkatnya Kualita8 Pengelolaan ar8ip digital dan data 8tatistik sektoral Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Stati8tik Sektoral Pelaksanaan Data Statistik Sektoral 100% 58,53% Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dukumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Tersedianya Data Statistik Sektoral1) Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Kegiatan Pembangunan metadata statistik sektoral Pelatihan PemIJuatan metadata data Statistik sektoral Julrnalah metadata statistik sektoral yang di himpun 2) Penguatan Pengbdaan Barang dan Jasa Pemerintah Indek8 Tata Kelola Pengadaan 70,00 25,07Sasaran, Meningkatnya kualita8 pengadaan barang dan ja8a pemeriatah, pengelolaan keuaagan dan a8et. 9 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Opini BPK WTP WTP Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Kepala Bidang pengelolaan Kear6iban dan 8ubkoor Aku8isi, pengelolaan dan tresoIvasi Dinas Perpustakaan dan Ar8i 7714 Lembar 100% I Kominfo 1 kabid stati8tik dan per88ndian dan subkoor stati8tik Di6kominfotik a pers8ndian dan 8ubkoor 8tati8tik Di8kominfotik BPKD, In8pektorat, Biro Pembangunan, 8eluruh PD 72c70 Kabid Perbend dan Akuntan8i BPKD, Kasub Akuntan8i Dan Pelaporan WTP http://jdih.bengkuluprov.go.id Kabid Perbend dan Akuntansi BPKD, Kasub A=kuntansi Dan Pelaporan Tindak Laqjut Rekomendasi BPK 47,83 % 70 % 75 % 11. 1 Budaya Birokra8i BerAKHLAK dengaa ASN yang profesional Sa&aran, Terwr\judnya Percepatan Tran8forma8i I Penataan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Tingkat Penerapan Kebijakan Tran8formasi Jabatan Fung&ional 1000/o 100% 100% Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, seluruh PD Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Provinsi (Organisasi) Kegiatan Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengusulan perubahan jabatan struktural ke JF Jumlah jabatan yang dialihkan 607 607 100% 607 100%Mutasi dalam jabatan Jumlah jabatan yang sdh dilantik 604 PNS (90 C%) Sasaran, Terselenggaranya manajearen talenta ASN yang efektlf dan eflsien 2 Manajemen Talenta ASN Tingkat impletnentasi Manqjemen Talenta 39 orang 30 orang 30 orang I BPSDM 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi teknis Pengembangan Kompetensi teknis pengelola barang dan jasa pemerintah Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi teknis pengelola barang dan jasa pemerintah 39 orang 30 orang 30 orang i BPSDM
32. 1.Nilai akreditasi Lembaga B (81,026), 2. Nilai akreditasi program (a. Latsar B (81,028), b.. PKA C(76,961), c. PKP C(76,260 Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi, manajerial dan fungsional
33. 1.Sertifikasi kelembagaan dan program Nilai akreditasi lembaga dan program BPSDM 2)
34. 2.Pengembangan Kompetensi Manajerial Um tIm dan Fungsional Persentase yang mengikuti kompetensi manajerial umum dan fungsional 390 Orang 1 400 Orang 250 Orang 38 BKD 1) 2) Kegiatan Penataan Analisis Jabatan Kegiatan Penyusunan kebutuhan ASN berdasar Anjab ABK Penyusunan dok Anjab Jumlah PD yang dilakukan Anjab 38 38 Biro Organisasi Dokumen rencana kebutuhan Persentase pemenuhan perhitungan pegawai berdasar Anjag ABK 100% 100% 100% Biro Organisasi http://jdih.bengkuluprov.go.id LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024 TBMA, SASARAN, INDKATOR DAN TARGBr RBFORMASI BIROKRASI TBIEATIK PBMERINTAH PROVINSI BBNGKULU TAHUN 2023 - 2024 CAPAIAN EXISTING TAHUN 2022 PROYEKSI TARGBr DABRAH No TEMA SASARAN/KBGIATAN IndikatorKinerja/Outcome/ Output KBF Naslonal Prove Beagkulu 2023 2024 1 Kemiskinan Menurunnyaangkakemisk inanumum AngkaKemiskinan 9,57 14,34 1 14– 14,5 13,5 – 14 BappedaProvinsi Bengkulu Menurunnyaangkakemisk inanekstrim AngkaKemiskinanEkstrim 2,04 3,61 1,4 0,4 Kegiatan : 1.Meningkatnya derjatkesehatanmasyarak 1AngkaHarapanHidup at PD Terkait : 70, 1 70, 1 1 70, 1 70, 1 DinasKesehatan
35. 2.1PersentasePenyandangmasala MeningkatnyaJaminanKes 1hkesejahteraansosial (PMKS) ehatanMasyrakat I yang tertangani 71,2 71,2 1 71,2 71,2 2. DinasSosia1 http://jdih.bengkuluprov.go.id
36. 3.Peningkatan Penanganan Rumah dan Pemukiman Imyak Huni Dikawasan Kumuh Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Ditangani 47 47 47 47 1 3. Dinas PUPR 2 1Stunting Menurunnya Angka Stunting Angka Stunting 21,6 19,8 14 14 Dinas Kesehatan Kegiatan : PD Terkait : Pengelolaan Gizi Masyarakat Berkurangnya dan menurunnya angka Stunting Provinsi Bengkulu dan Nasiona1
37. 1.BKKBN Kesehatan Ibu dan Anak 2. BAPP=DA Imunisasi [
38. 3.Seluruh OPD 3 Penggunaan Barang Dalaln Negeri 1.Biro Adm Pembangunan Meningkatnya penggunaan barang dIm negeri Mencintai dan menggunakan produk dalam Negeri Sendiri yang sudah berkualitas Nasional 80-90% 80-90% 2 . Dinas Perdagang an dan Perindustrian http://jdih.bengkuluprov.go.id Kegiatan : Menstabilisasikan harga pasar dan kebutuhan masyarakat PD Terkait : 1 . Program Peningkatan Sarana Distribusi
39. 2.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
40. 3.Program Pengembangan Ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 . Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
41. 5.Program Penunjang Urusan Pernerintah Provinsi 4 1 Infla8i Stabilitas Inflasi Tingkat Inflasi 3 + 1 % 311 % f 311 % 3 + 1 % Biro Adm Ekonomi Setda Prov. Bengkulu
42. 1.Operasi Pasar/pasar murah ( Pasar murah, I Jumlah operasi pasar Sidak Pasar) situasional situasiona I situasiona I situasiona Disperindag
43. 2.Rakor Pengendalian Inflasi (Untuk mengetahui Pembahasan Pengendalian Inflasi di Provinsi Bengkulu) 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Biro Ekonomi http://jdih.bengkuluprov.go.id
44. 3.High l£vel Meeting (HI,M) Pengendalian Inflasi Provinsi Bengkulu Menghasilkan Rumusan- Rumusan terhadap pengendalian Inflasi dari tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Provinsi Biro E;konomi
45. 4.Pemeberian Bantuan BTF Dinas Sosial
46. 5.Ketersediannya Stok Komoditi Pangan (Cabe,Bawang) Dinas Ketahanan Pangan
47. 6.Tangkap Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan
48. 7.Pendistribusian Angkutan Dinas Perhubungan
49. 8.Informasi Berhubungan degan In£lasi Diskominfotik
50. 9.Tersalurnya BBM dan LPG Pertamina
51. 10.Tiket Pesawat Angkasa Pura
52. 11.Ketersediaan Gula, Beras, dan Min)'ak Manis Bulog PLN12. Tarif Listrik 13.Listik. Gas LPG, dan Kuota LPG ESDM 14.Perencanaan Anggaran Terkait OPD yang Berhubungan dengan Inflasi BAPPEDA http://jdih.bengkuluprov.go.id
53. 15.Sidak Pasar Terkait Kelangkaan Barang yang dapat menyumbangkan andil Inflasi yang Besar Satgas Pangan
54. 16.Ribs Inflasi Bulanan BPS BPKD
55. 17.Masalah Anggaran OPD yang Terkait Pengendalian Inflasi 5 1 Investasi Meningkatnya Nilai Investasi Nilai Investasi 1.200 Triliun 7,7 TrUiun 1 8 Tdliun DPMPrSP 8,3 Triliun I Provinsi Bengkulu PD Terkait :Legiatan : 1.Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Prov. Bkl Pemetaan dan pelaporan para pelaku usaha yg tertib dIm pengi sian LKPM (15 pelaku usaha) Pemetaan dan pelaporan para pelaku usaha yg tertib dIm pengisian LKPM (20 pelaku usaha)
56. 1.Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan I Jumlah pelaku usaha yg pelaksanaan penanaman I dilakukan pemantauan/ 15 modal 2.PF. Pelindo Il 3.PF. Telkom 4.PF. Angkasa Pura II http://jdih.bengkuluprov.go.id 5.Bank Indonesia Pengawasa n kpd para pelaku usaha terkait pemenuhan kewajiban perizinan dan LKPM ( 15 Pelaku usaha) Pengawasa n kpd para pelaku usaha terkait pemenuhan kewajiban perizinan dan LKPM (20 Pelaku usaha)
57. 2.Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal Jumlah pelaku usaha yg dilakukan pengawasan/ 15 pelaku usaha 6.pr. Hutarna Karya http://jdih.bengkuluprov.go.id Bimtek dan sosialisasi perizinan dan LKPM serta fasilitasi penyelesaia n permasalah an penanaman modal kpd para pelaku usaha besar & UMKM (315 pelaku usaha) Bimtek dan sosialisasi perlzlnan dan LKPM serta fasilitasi penyelesaia n permasalah an penarlarnan modal kpd para pelaku usaha besar & UMKM (340 pelaku usaha)
58. 3.Koordinasi dan : Jumlah pelaku usaha yg sinkronisasi pelaksanaan I dilakukan pembinaan penanaman I bimtek&sosialisasi/315 modal I pelaku usaha 7.Seluruh OPD 6 1 Digitalisasi Pemerintahan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE} Indek E Government 2,34 3,11 3,19 3,33 1Diskominfotik http://jdih.bengkuluprov.go.id 1 . Sinkronisasi Penyusunan Rencana Induk SPBE Pembuatan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE 1 Dokumen 1 Dokumen Kementerin 1 Dokumen 1 1 Dokumen FKomunikasi dan Informasi RI
59. 2.Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam penyelenggaran pemerintah daerah Meningkatnya Nilai SPBE; DISKOMINFOTIK Manajemen Resiko SPBE dan Aplikasi Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Aplikasi e-ngadu Perencanaan dan Penganggaran Bappeda Pelayanan Pegawai Aplikasi ARIN dan Ekinerja I Dokumen / 5 tahun sekali BKD Pernbuatan Srikandi Perpustakaan Perizinan DPMPrSP Sistem Informasi Rumah Sakit (Pelayanan Publik) RSUD Aplikasi JDIH Biro Hukurn http://jdih.bengkuluprov.go.id PengadaanBarangdanjasa Aplikasi LPSE ESAKIP dan Peta Proses Bisnis PenganggarandanAset Esamsat SIMDA Biro Pembangunan Biro organisasi BPKD dengan aslinya a Provinsi Bengkulu H.,M Bi, lina Tk.I 5 200502 1 005 GUBERNUR BENGKULU, TFD H. ROHIDIN MERSYAH http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 36 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KP#FENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

KP#FENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020