DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana Pembangunan Rendah Karbon Dan Berketahanan Iklim Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: RUANG LINGKUP BAB III: PENYELENGGARAAN RPRKBI DAERAH BAB IV: PEMBANGUNAN RENDAH KARBON BAB V: PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM BAB VI:PENGARUSUTAMAAN GENDER, DISABILITAS, DAN INKLUSI SOSIAL BAB VII: TIM KERJA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM BAB VIII: PENGKAJIAN ULANG RPRKBI DAERAH BAB IX: PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN RPRKBI DAERAH BAB X: PENGINTEGRASIAN RPRKBI DAERAH BAB XI: PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII: PENDANAAN BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Menimbang : a. b. C. d. https://jdih.bengkuluprov.go.id 2 Berketahanan lklim Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework: Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Inmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mengingat 2. 3. 4. 5 https://jdih.bengkuluprov.go.id 3 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Conuention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939); Un(lang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un(jang- Un(lang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menj adi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 6. 7. 8. 9 https://jdih.bengkuluprov.go.id 4

10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 202 1 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasiona1 (1nmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 249); Peraturan Presiden Nomor llITahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka R4enengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/1<um. 1/3/2016 Tahun 20 16 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52 1); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/Menlhk/Setjen/Kum. 1/ 12/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 2); 11. 12. 13. 14. 15. 16 https://jdih.bengkuluprov.go.id 5
17.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3) ; Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022-2052 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 2) ; Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025- 2045 (1£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penghormatan, Perlindungu1 dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 2); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4); 18. 19. 20. 21. 22 https://jdih.bengkuluprov.go.id 6 MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM DAERAH TAHUN 2025-2045. Menetapkan

BAB II

: PROFIL DAN KEBIJAKAN DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM https://jdih.bengkuluprov.go.id 17 BAB II menjabarkan profil dan kebijakan terkini di daerah yang terkait dengan pembangunan rendah karbon, yang meliputi profil dan karakteristik Provinsi Bengkulu, fungsi RPRKBI-D sebagai paradigma pembangunan daerah dan keterkaitan antara RPRKBI- D dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Pasal 2

RPRKBI Daerah mencakup kegiatan:

a.pembangunan rendah karbon; dan
b.pembangunan berketahanan iklim. https://jdih.bengkuluprov.go.id 9

Pasal 3

(1)Pembangpnan Rendah Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mengurangi Emisi GRK yang dihasilkan dan meningkatkan Serapan GRK.
(2)Pembangpnan Berketahanan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk mengurangi tingkat Kerentanan masyarakat terhadap Dampak Perubahan Iklim, yang diukur melalui:
1. a.penurunan tingkat keterpaparan dan sensitivitas masyarakat terhadap ancaman yang berkaitan dengan damE)ak perubahan iklim;
2. b.peningkatan kesiapsiagaan dan respon; dan
3. c.peningkatan kemampuan adaptif.

Pasal 4

(1)RPRKBI Daerah wajib memuat aspek GEDSI.
(2)Aspek GEDSI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dad:
1. a.kesetaraan gender;
2. b.pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
3. c.inklusi sosial bagi kelompok marginal atau rentan.
(3)Aspek GEDSI sebagaimana dimaksud ayat (2) dimuat melalui proses usulan, penyusunan, dan integrasi program yang memenuhi aspek GEDSI dalam berbagai bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

BAB III

: ALUR PENYUSUNAN DAN ANALISIS DAMPAK RPRKBI-D BAB III berisi tentang metodologi penyusunan RPRKBI-D, ruang lingkup analisis pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di tingkat Provinsi Bengkulu, analisis dan proyeksi aspek sosial ekonomi dan lingkungan dengan kebijakan yang sedang berjalan, dan analisis dan proyeksi dampak kebijakan RPRKBI-D terhadap peningkatan nilai indikator lingkungan, ekonomi dan sosial, termasuk melakukan analisis GEDSI, penyusunan intervensi GEDSI dan penyusunan indikator GEDSI dalam pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Pasal 5

RPRKRI Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

RPRKBI Daerah menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengkajian ulang terhadap kegiatan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim https://jdih.bengkuluprov.go.id 10

BAB IV

PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Pasal 7

(1)Pembangunan Rendah Karbon meliputi:
1. a.implementasi aksi pembangunan rendah kart)on; dan
2. b.inventarisasi Emisi GRK
(2)Implementasi aksi Pembangunan Rendah Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui skenario pengurangan emisi GRK pada berbagai sektor yaitu:
1. a.sektor lahan atau AFC)LU;
2. b.sektor energi;
3. c.sektor pengelolaan limbah; dan
4. d.sektor kawasan pesisir dan kelautan.
(3)Skenario pengurangan Emisi GRK pada sektor lahan atau AFOLU sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan melalui upa)'a:
1. a.penggunaan varietas lokal dan varietas unggul, rotasi tanaman, tanaman penutup tanah, pengelolaan lahan sawah dengan irigasi intermiten, pengaturan penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik, dan penggpnaan energi terbarukan untuk kegiatan pertanian;
2. b.pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas, pemberian pakan ternak yang tepat, dan pengelolaan kotoran ternak;
3. c.mengurangi deforestasi, rehabilitasi hutan, dan perhutanan sosial; dan
4. d.memaksimalkan kawasan Areal Penggunaan Lain.
(4)Skenario pengurangan Emisi GRK pada sektor energi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan melalui upa)ra;
1. a.transisi ke energi terbarukan;
2. b.peningkatan efisiensi energi;
3. c.penerapan teknologi bersih; dan
4. d.pengurangan konsumsi energi.
(5)Skenario pengurangan Emisi GRK pada sektor pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya: https://jdih.bengkuluprov.go.id 11
1. a.daur ulang sampah;
2. b.pengurangan sampah organik;
3. c.teknologi tvaste-to-energy -,
4. d.edukasi dan kampanye kesadaran pentingnya prinsip Reduce, Reuse, Recycle dalam pengelolaan sampah;
5. e.penyuluhan dampak emisi karbon dari sampah; dan
6. f.penerapan ekonomi sirkular.
(6)Skenario pengurangan Emisi GRK pada sektor kawasan pesisir dan kelautan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ddilakukan melalui upaya:
1. a.rehabilitasi dan konsewasi mangrove dan ekosistem pesisir;
2. b.perlindungan wilayah pesisir terhadap abrasi, intrusi air laut, dan kenaikan muka air laut; dan
3. c.pengembangan kawasan pesisir yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Pasal 8

:mbangunan Rendah Karbon diselenggarakan dengan tahapan:

a.penyelenggaraan inventarisasi GRK sebagai dasar penghitungan emisi dimulai pada tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya;
b.penetapan tahun dasar 2025;
c.penetapan target pengurangan Emisi GRK dan penambahan Serapan GRK untuk:
1. 1.mencapai tingkat emisi 39,57% (tiga puluh sembilan koma lima puluh tujuh persen) di bawah Dasar Pengllkuran pada tahun 2030; dan
2. 2.menetapkan target penurunan 59,21% (lima puluh sembilm1 koma dua puluh satu persen) di bawah Dasar Pengukuran pada tahun 2045.
d.penyusunan analisis kelembagaan dan rencana kerja bagi tim kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangpnan Rendah 1Carbon;
e.penyusunan pilihan dan penetapan prioritas Pembangpnan Rendah Karbon;
f.integrasi kegiatan Pembangunan Rendah Karbon pada rencana pembangunan Daerah;
g.pelaksanaan berbagai kegiatan Pembangunan Rendah ICarbon; https://jdih.bengkuluprov.go.id 12
h.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rendah ICarbon; dan
i.verifikasi capaian pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon.

BAB V

: STRATEGI IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM DAERAH (PBID) BAB V menjabarkan tentang strategi untuk penerapan rencana PBID Provinsi Bengkulu, yang berisi analisis pemetaan lembaga- lembaga yang memiliki peran dalam penerapan kebijakan dan kegiatan sektoral, perumusan indikator kinerja yang dapat menggambarkan ketercapaian target pembangunan rendah karbon, serta pemetaan dan tautan kebijakan dan kegiatan terkait pembangunan rendah karbon terhadap perencanaan daerah hingga tingkat OPD.

Pasal 9

Pembangunan Berketahanan Iklim meliputi implementasi dalam:

a.sektor kelautan dan pesisir, yang bertujuan untuk melindungi laut dan pesisir, termasuk pulau-pulau kecil dari peristiwa yang berhubungan dengan Dampak Perubahan Iklim;
b.sektor pertanian, yang bertujuan untuk mendorong kegiatan yang menjamin keberlanjutan ketersediaan pangan yang sehat;
c.sektor air, yang bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan jaringan pipa dan layanan air bersih untuk menjamin ketersediaan air bersih untuk pembangunan, pengelolaan air kotor dan sanitasi; dan
d.sektor pembangun, yang bertujuan untuk mengprangi jumlah kejadian penyakit yang diderita pembangun yang dipengaruhi oleh cuaca yang berhubungan dengan pola Perubahan Iklim. Pasal IO Pembangunan Berketahanan Iklim diselenggarakan dengan tahapan:
a.identinkasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan masalah dampak perubahan iklim;
b.penyusunan kajian Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim;
c.penWsunan target program pembangunan berketahanan iklim;
d.integrasi program pembangunan berketahanan iklim;
e.pelaksanaan program pembangunan berketahanan iklim;
f.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangpnm1 berketahanan iklim; dan
g.verifikasi capaian pelaksanaan program pembangpnan berketahan iklim https://jdih.bengkuluprov.go.id 13

(1)Pemerintah Daerah mengarusutamakan aspek GEDSI dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
(2)Pengarusutamaan aspek GEDSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.pelibatan aktif kelompok rentan;
2. b.penyusunan program yang responsif gender dan inklusif sosial;
3. c.penetapan indikator kinerja berbasis GEDSI;
4. d.pengalokasian anggaran pendukung (}EDSI;
5. e.peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
6. f.penyediaan akses terhadap informasi, infrastruktur, dan layanan bagi kelompok rentan.
(3)Pengarusutamaan aspek GEDSI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.
(4)Pelaksanaan pengarusutamaan aspek GEDSI sebagaimana dimaksud ayat (2) memperhatikan prinsip keadilan sosial, menjamin akses dan partisipasi kelompok rentan.

BAB VII

TIM KERJA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM

Pasal 12

(1)Pelaksanaan Program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dikoordinasikan oleh Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.
(2)Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. https://jdih.bengkuluprov.go.id 14

BAB VIII

PENGKAJIAN ULANG RPRKBI DAERAH

Pasal 13

(1)Gubernur melalui Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dapat melakukan pengkajian ulang RPRKBI Daerah sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah dan/atau perubahan kebijakan di tingkat nasional.
(2)Hasil pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perubahan RPRKBI Daerah.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN RPRKBI DAERAH

Pasal 14

(1)Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan RPRKBI Daerah.
(2)Hasi1 pemantauan dan evaluasi RPRKBI Daerah dilaporkan kepada (;ubernur oleh Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.
(3)Gubernur melalui Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim melaporkan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…