DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 37 Tahun 2018

Nomor: 37
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sistem e-planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah dan mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD.

Isi peraturan

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :

a.mengatur pengelolaan sistem e-planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah; dan
b.mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan sistem e-planning bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan Pembangunan Daerah;
b.menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
c.mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan http://jdih.bengkuluprov.go.id d.mendorongterjadinya tatakelolapemerintah yang baikdanbersihdenganmemanfaatkan teknologiinformasiuntukmenghasilkan perencanaanyangberkualitasdanberkelas secarakonsisten.

Pasal 4

Kedudukan PeraturanGubernuriniberkedudukansebagai: a.sistemPendukungKeputusan(Decision SupportSystem)untukmengumpulkandata, mengolah pengambilan data,analisisdata, keputusandalam dan proses perencanaandaerahsecaraterpadu;dan b.sistemyang dapatmewujudkandokumentasi secaraterstrukturpadasetiaptahapan perencanaandaerah; BABIII PENGELOLAAN SISTEM£-PLANNING BagianKesatu PenanggungjawabSisteme-Planning Pasal 5 Penanggungjawabpengelolaansisteme-planning, sebagai berikut: a.kepalaBappedasebagaiPenanggungjawab Sistem e-planninq; b.kepalaBidangPerencanaan, Pengendaliandan Evaluasi PembangunanDaerahsebagai Penangungjawab harian pengelolaansisteme- planning;dan c.kepalaSubBidang Data danInformasi selaku administratore-planning,sebagai penanggungjawab teknis sistem e-planning. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 6

(1)PenanggungjawabPengelolaanSisteme- PlanningsebagaimanadimaksuddalamPasal 4hurufabertanggungjawabterhadap keseluruhanpengelolaansysteme-planning.
(2)PenanggungjawabHarianPengelolaanSistem e-planningsebagaimanadimaksuddalam Pasal4hurufbbertanggungjawab menjalankanpengelolaanSisteme-planning sesuaiarahanpenanggungjawab. {3)Administratore-planning dimaksuddalamPasal bertanggungjawabterhadap: a.keberlangsungan,kelancaran,dan keamananSisteme-Planning; b.pendistribusian usulaneksternalmelalui KepalaBidangBappedayang diinputke Sisteme-Planning; c.pemberianInformasiterkaitperkembangan usulankegiatanyang masukdalamSistem e-planning; d.keamananSisteme-planninq,dengan mengubahpassword secaraperiodik;dan
1. e.Penangananpermasalahandankeluhan daripenggunaSisteme-Planning.

Pasal 7

Administratore-Planning sebagaimanadimaksud dalamPasal5ayat(3),dibantuoleh tenaga ahli dantim pengelolasisteme-Planning,yang ditetapkandenganKeputusanKepalaBappeda. sebagaimana 4hurufc http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 8 TenagaAhlidanTimPengelolaSisteme-planning sebagaimanadimaksuddalamPasal6 bertugas melaksanakanPengembangan,Pengelolaan,dan Pengawalanterhadap keberlangsunganSisteme- planning. BagianKedua PenggunaSisteme-Planning Pasal 9 PenggunaSisteme-Planningterdiridari: a.pimpinanDaerahProvinsiBengkulu; b.perangkatdaerahpemerintahProvinsi Bengkulu; c.pemerintahKabupaten/Kotayangdiwakili olehBadanPerencanaanPembangunan DaerahKabupaten/Kota; d.dewanperwakilan rakyatdaerahProvinsi Bengkulu;dan e.masyarakatProvinsiBengkulu.

Pasal 10

PenggunaSisteme-planning sebagaimana dimaksud dalam pasal8 mendapatkanusemame danpassworddariAdministratore-planning.

Pasal 11

Administratore-planning dapatmemberhentikan penggunae-planning,dalam halpenggunasistem melanggar ketentuandanmengganggu keamanansisteme-planning. BagianKetiga PengelolaanSisteme-planning Pasal 12 ( 1) Pengelolaan sisteme-planning padaPD, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.sekretariat/ Bi dang/Bagian yang menangani perencanaan mengelola sistem http://jdih.bengkuluprov.go.id e-planninqpadaPDyangbersangkutan;dan b.kepalasubbidang/subbagianperencanaan PDselakuAdministratorPD.

(2)AdministratorPDsebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufb bertanggungjawab: a.mengkoordinasikanpengelolaanSisteme- PlanningPD;dan b.Melakukankoordinasiterhadapusulan kegiatansecarainternaldaneksternal kesetiapBidang/UJYfD/BagianpadaPD.
(3)Dalammelaksanakantanggungjawab sebagaimanadimaksudpadaayat(2) AdministratorPDdibantuolehoperator Sisteme-planning,yang bertugasuntuk melakukan input/update/deleteusulan kegiatanPDkedalamsisteme-planning besertakelengkapan administrasikegiatan.
(4)Administratordanoperatorsisteme-Planning sebagaimanadimaksudpadaayat(2)dan ayat(3)ditetapkanolehKepalaPDmelalui keputusanKepalaPDdandisampaikan kepadaKepalaBappedapadapermulaan prosesperencanaan tahunan.
(5)AdministratordanOperatorSisteme- Planningsebagaimanadimaksudpadaayat
(2)dan ayat(3)dapatdiberikan honorarium sesuai ketentuanperaturanperundang- undangan.
(6)PengelolaanSisteme-Planninq yang dioperasionalkanolehKabupaten/Kota, diaturlebihlanjutolehKepalaBappeda. BABIV TAHAPAN DAN MEKANISMEPENGUSULAN KEGIATAN Pasal 13 Tahapan dan prosese-Planning terdiri dari: a.usulan dari PD;
1. b.forum PD; http://jdih.bengkuluprov.go.id PembangunanPerencanaan
2. c.pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. d.musyawarah Daerah;dan
4. e.RKPD.

Pasal 14

(1)Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui e-planning mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Provinsi Bengkulu.
(2)Ketentuan penjelasan teknis penyusunan e- planning dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda. BABV PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 15

( 1) Kepala bidang dilingkungan Bappeda selaku administrator Bidang sebagai penanggung jawab sektor yang bertanggung jawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

(2)Kepala Sub Bidang dilingkungan Bappeda selakupemegang sektor ditunjuk sebagai Verifikator.
(3)Penanggung jawab sektor dibantu oleh pemegang sektor melakukan proses pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiaptahapan perencanaan didalam Sistem e-planning.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Gubernur melalui Kepala Bappeda melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan system e-planninq. http://jdih.bengkuluprov.go.id BABVII PEMBIAYAAN Pasal 17 Pembiayaandalampengelolaansistem perencanaanpembangunandaerahberbasise- planningdibebankanpadaAnggaranPendapatan danBelanjaDaerahProvinsiBengkulu. BABVIII KETENTUANPENUTUP Pasal 18 PeraturanGubernurinimulaiberlakupada tanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanGubernurinidengan penempatannyadalamBeritaDaerahProvinsi Bengkulu. DitetapkandiBengkulu padatanggal14Agustus2018 Plt.GUBERNURBENGKULU, ttd, H. ROHIDINMERSYAH DiundangkandiBengkulu pada tanggal15Agustus2018 SEKRETARISDAERAHPROVINS! BENGKULU, ttd, NOPIAN ANDUSTI BERITADAERAH PROVINS!BENGKULU TAHUN 2018NOMOR37 /�'.��--- S'a.Jinanses:uaj.dengan aslinya K.e:P�·,A.,.B11R0HUKUI'(, -.-..j•... http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…