DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 37 Tahun 2020

Nomor: 37
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini berisi tentang: a. entitas tata kelola SPBE; b. rencana induk SPBE; c. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik; d. belanja peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik; e. manajemen belanja SPBE; f. pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi; g. operasionalisasi sistem elektronik; dan h. tata naskah dinas elektronik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2OL8 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan pengelolahan sistem pemeri.ntahan berbasis elektronik di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Menimbang Mengingat : 1. 2. 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; Undang-Undang Nomor 36 Tahun lggg tentang Telekomunikasi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L5fl; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6l; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaQ; 4. http://jdih.bengkuluprov.go.id 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 1.12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2ot4 Nomor 244, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor55ST), sebagaimana telah oiut^tr beberapa ka1i, terakhir a""g;, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OL5 tentlang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomoi2g t*r.rr, 2oL4 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ilIo*o, 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 ilIo*o,. 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2AL2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 ilIo*ot 189, famUalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a8); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1B2; 10. peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 4l IPER/M.KOMINFO/ 1 1 /2OOT tentang Panduan umumTata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L20 Tahun 2AL8 perita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2Arc tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Arc Nomor 551);
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan :
14.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerapan Electronic Gouernment pada Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Tahun 2016 No.35). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERiNTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

(1)Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bengkulu. iz\ pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi'
(3)Gubernur adalah Gubernur Bengkulu' i+i pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah KabupatenlKota di Daerah Provinsi'
(5)Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(6)Dinas Komunikasi, Informatika, dan statistik Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika dan persandian Provinsi Bengkulu. (71 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan ieknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang selanjutnya disebut SPBE. (s) Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media' (g) iata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terPadu. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(10)Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
(11)Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
(12)Tim koordinasi SPBE pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebdakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
(13)Naskah Dinas adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atat dikeluarkan oleh pejabat yang b"t*.nat g di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan Pembangunan.
(1a)Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu-
(15)Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, ditribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
(16)Tata Nasakh Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.
(17)Aplikasi TNDE adalah suatu system pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.
(18)Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verilikasi dan autentifikasi.
(19)Government chief Information officer Pemerintah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu. {20) Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur. dan dan http://jdih.bengkuluprov.go.id
(21)Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data "iu., informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi p.,,gg.|.** dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
(22)nplikasi umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis ' ' "plit asi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
(23)Server ^a**n piranti khusus dalam jaringan komputer yangmen3aditempatbagrSemuasimpuldidalam j"rir.s"r. untuk bisa melakukan resource sharing. 1Z+; "Sistem Jaringan adatah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat; perangkat komputer yang saling terhubung melalui *i"t"ro komunikasi data, sehingga dapat di akses secara" bersama.
(25)Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meniigkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau peireliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
(26)Inte$asi Sistem adatah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar'
(27)Application Programming Interface untuk selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data atfiara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak'
(28)Network operation center untuk selanjutnya disingkat NOC aa*arr sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Provinsi Bengkulu.
(29)Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
(30)Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan banyak data yang dapat dilewatkan dalam melalui sebuah jaringan.
(31)Hosting adalah tempat penitipan/penyewaan menampung data-d-ata yang diperlukan oleh website sehingga dapat diakses lewat Internet'
(32)Colocation server adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Data center yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastuktur;
(33)Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen- komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. seberapa koneksi untuk sebuah http://jdih.bengkuluprov.go.id {34) Disaster Recovery center yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (Data Center) mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan Pada Pusat Data.
(35)Service Level Agreement yang selanjutnya disingkat sLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok
(36)System Development Life cycle yang selanjutnya ' ' disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
(37)Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (server, workstation, dan peripheral), jaringan komunikasi dan software infrastruktur {sistem operasi, tool sistem).
(38)Government Service Bus adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut GSB;
(39)Usei Interface adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi' (a0) E-mail resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yaitu mail.benguluprov. go.id.
(41)Source code yang selanjutnya disebut Kode sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.

Pasal 2

Maksud tata ke101a Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Tujuan pengaturan tata kelola SPBE yaitu:

a.mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana induk SPBE ;
b.mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah; dan
c.mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

(1)
(2)http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE dan tata naskah dinas elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini adalah segagai berikut:

a.entitas tata kelola SPBE;
b.rencana induk SPBE;
c.arsitektur system pemerintahan berbasis elektronik;
d.belanja peta rencana system pemerintahan berbasis elektronik;
e.manejeman belanja SPBE;
f.pembangunan system teknologi informasi dan komunikasi;
g.oprasionaiiasasi system elektronik; dan
h.tata naskah dinas elektronik.

BAB II

ENTITAS TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

(1)Gubernur menetapkan entitas struktur tata kelola SPBE, terdiri atas:
1. a.Tim Koordinasi SPBE; dan
2. b.Gouernment Chief Information Officer {GCIO). (21 Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
(3)Gauernment Chief Information afficer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 6

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. (21 Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Rencana Induk SPBE Nasional;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.data dan informasi; http://jdih.bengkuluprov.go.id
7. g.Infrastruktur SPBE;
8. h.Aplikasi SPBE;
9. i.Keamanan SPBE; dan
10. j.Layanan SPBE.

BAB III

RENCANA INDUK SPBE

Pasal 7

(1)Gubernur menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK SPBE ;
2. b.kebijakan dan strategi TiK SPBE ;
3. c.prinsip-prinsip tata kelola TIK SPBE ;
4. d.indikator kinerja utama TIK SPBE ;
5. e.framework implementasi Rencana Strategis TIK ; dan
6. f.roadmap dan transition plan serta IT Budget Strategic Pian. t3) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud ayat t2) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, dan grand design reformasi birokrasi Daerah Provinsi. {4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
(5)Rencana Induk SPBE ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Dinas melaksanakan penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

( 1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat direview sewaktu-waktu dengan pertimbangan:

a.perkembangan teknologi;
b.hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE ;
c.perubahan peta rencana induk SPBE Nasional;
d.perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan
f.perubahan kebijakan. http://jdih.bengkuluprov.go.id (21

(3)Perubahan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Dinas selaku GCIO dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE.

BAB IV

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 10

Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Gubernur. Untuk menyeiaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diiakukan berdasarkan:

a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
c.perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud daiam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas. Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Gubernur.

(1)
(2)
(3)
(4)(s)
(6){7)
(1)
(2)
(3)http://jdih.bengkuluprov.go.id
(4)
(5)
(6)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. plta Ren carla SpBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE. Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…