DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: KRITERIA TPP BAB III: PEMBERIAN TPP BAB VI: INSTRUMEN PERHITUNGAN TPP BAB V: HARI DAN JAM KERJA SERTA PENGELOLA DATA BAB VI: PENGINPUTAN BAHAN TPP BAB VII: PERHITUNGAN TPP BAB VIII: TATA CARA PEMBAYARAN BAB IX: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tabun 202 1 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan pemberian tambahan penghasilan saat ini, sehingga perlu diganti bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Un<lang-Unclang Nomor 12 TaIlun 20 ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1 ) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubHk Indonesia TaIlun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang C. Mengingat 1. 2. 3. 4 https://jdih.bengkuluprov.go.id Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlm 1968 Nonior 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483) ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ; Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Bengkulu (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 6); MEMUTUSKAN: 5. 6. 7. 8. 9. 10 Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TEVFANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Dl LINGKUNGAN PEMERiNrAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KHrENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. juan pemberian TPP adalah untuk: meningkatkan kinerja Pegawai AgN; meningkatkan kualitas pelayanan; meningkatkan kesejahteraan Pegawai AgN; dan meningkatkan disiplin Pegawai ASN.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.

BAB II

KRITERIA TPP

Pasal 4

(1)Kriteria TPP pada setiap jabatan terdiri dad:
1. a.TPP berdasarkan beban kerja;
2. b.TPP berdasarkan prestasi kerja; https://jdih.bengkuluprov.go.id
3. c.TPP berdasarkan tempat bertugas;
4. d.TPP berdasarkan kondisi kerja;
5. e.TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
6. f.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(2)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf a adalah:
1. a.diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima) atau batas waktu normal minimal 170 jam (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
2. b.alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja adalah minimal 5% (lima persen) dad besaran basic TPP Provinsi.
(3)TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
1. a.diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan
2. b.besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN Provinsi.
(4)TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
1. a.diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, terluar dan daerah konflik;
2. b.Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Provinsi;
3. c.Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dad basic TPP ASN Provinsi apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima) .
(5)TPP berdasarkan Kondisi Kerja dimaksud ayat (1) huruf d adalah:
1. a.diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum;
2. b.rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  1. 1.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  2. 2.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
  3. 3.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  4. 4.pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak huI(um; besaran persentase TPP berdasakan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN C https://jdih.bengkuluprov.go.id Provinsi. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
3. a.diberikm1 kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  1. 1.keterampilan yang dibutuhkan pekerjaan ini khusus;
  2. 2.kualifikasi ASN di Pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
4. b.Atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah; dan
5. c.alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dad basic TPP ASN Provinsi. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
6. a.diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
7. b.alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karateristik daerah.

Pasal 5

(6)
(7)( 1) PengklasHikasian jabatan/ unit kerja yang termasuk dalam kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP Pegawai ASN.
(2)Besaran TPP masing-masing Jabatan/ unit Kerja dihitung berdasarkan pada paramenter sebagai berikut:
1. a.kelas jabatan;
2. b.indeks kapasitas nskal daerah;
3. c.indeks kemahalan kontruksi; dan
4. d.indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
(3)Besaran Basic TPP yang dapat diberikan menggunakan iLllntls : (Besaran Tunjangan BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
(4)Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
(5)Faktor jabatan struktural terdiri dad:
1. a.r\lang lingkup dan dampak program;
2. b.pengaturan organisasi;
3. c.wewenang penyeliaan dan manajerial;
4. d.hubungan personal;
5. e.kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
6. f.kondisi lain.
(6)Faktor jabatan fungsional terdiri dad:
1. a.pengetahuan yang dibutuhkan jabatan; https://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.pengawasan pen)'elia;
3. c.pedoman;
4. d.kompleksitas;
5. e.ruang lingkup dan dampak
6. f.hubungan personal;
7. g.tujuan hubungan;
8. h.persyaratan fisik; dan lingkungan pekerjaan.1
(7)HasH klasiBkasi dan Besaran TPP AgN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

HARI DAN JAM KERJA SERTA PENGELOLA DATA

Pasal 6

(1)TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan/atau Pegawai ASN yang berasal dari luar Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dipekerjakan atau diperbantukan oleh Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perur\dang- undangan
(2)TPP tidak diberikan kepada: AgN yang mendapatkan Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama masa hukuman: a
1. b.ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara;
2. c.pegawai negeri sipil yang menjalani masa persiapan pensiun atas permintaan sendiri;
3. d.ASN mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Bengkulu yang belum mempunyai masa kerja I (satu) tahun terhitung sejak Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas diterbitkan, kecuali untuk Jabatan Manajedal; ASN yang ditugaskan di !uar lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu; ASN yang berstatus terpidana, cuti bersyarat dan bebas bersyarat; e f
4. g.ASN yang diberhentikan dinonaktifkan;
5. h.ASN yang sedang menjalani Cuti Besar kecuali kegiatan keagamaan dan melahirkan anak ke-3 dan seterusnya; ASN yang masih menguasai aset mink Pemerintah Provinsi Bengkulu yang bukan merupakan kewenangannya baik aset bergerak maul)un aset tidak bergerak yang belum dikembahkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu; ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta 1 J Kekayaan Aparatur Negara tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyeienggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;
6. k.ASN yang tidak melaksanakan putusan majelis tuntutan gant1 rugr; ASN yang han)'a memenuhi aspek disiplin kerja dan tidak memenuhi aspek produktivitas kerja kecuali bagi 1 untuk sementara atau https://jdih.bengkuluprov.go.id AgN yang melaksanakan Cuti Besar Kegiatan Keagamaan dan cuti besar melahirkan anak ke-3 dan seterusnya, Cuti Melahirkan Anak ke- 1, Anak ke-2 serta Cuti Sakit; dan
7. m.pegawai negeri sipil sedang dibebaskan dari pekerjaan.
(3)ASN di lingkungan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat diberikan TPP dan/atau Jasa Pelayanan Medik yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)ASN yang bertugas memberikan jasa pelayanan pemungutan pajak dan retribusi, serta tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi atau sebutan lainnya diberikan tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan, insentif pemungutan pajak dan retribusi serta tunjangan sertifikasi.
(5)Pemberian jasa pelayanan, pemungutan pajak dan retribusi, serta tenaga pendidik serta tunjangan sertifikasi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan. tugas belajar yang

Pasal 7

(1)CPNS diberikan TPP sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dad besaran TPP yang ditentukan.
(2)Pegawai ASN yang menjalankan cuti besar untuk kegiatan keagamaan, cuti besar melahirkan anak ke-3 dan seterusnya serta Cuti Melahirkan Anak ke- 1, Anak ke-2 serta Cuti Sakit diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang ditentukan.
(3)Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Gubernur Bengkulu, menerima tambahan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
(4)Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnya langsung atau tidak langsung menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya.
(5)Pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dad TPP yang lebih rendah pada jabatan dennitif atau jabatan yang dirangkapnya.
(6)Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
(7)TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat
(4), ayat (5) dan ayat (6) diberikan kepada Pelaksana tugas atau Pelaksana harian atau Penjabat apabila melaksanakan tugas paling singkat satu bulan kalender terhitung sejak mulai melaksanakan tugas dan tidak terputus serta dihitung secara proporsional.
(8)ASN yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari Jabatan Struktural, diberikan TPP sesuai Jabatan yang baru terhitung sejak mulai melaksanakan tugas pada https://jdih.bengkuluprov.go.id Jabatan tersebut dan dihitung secara proporsional.

Pasal 8

(1)
(2)
(3)Besaran TPP yang diterima setiap ASN dihitung berdasarkan aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja Persentase pemberian TPP adalah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk aspek disiplin kerja dan 60% (enam puluh persen) untuk aspek produktivitas kerja. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Besar Kegiatan Keagamaan, Cub Besar melahirkan anak ke-3 dan seterusnya, Cuti Melahirkan Anak ke-1, Anak ke-2 serta Cuti Sakit.

Pasal 9

Persentase aspek disiplin kerja sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:

(1)dimaksud ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut

1.sebesar 3 % (tiga persen) untuk dap 1 (satID hari tidak masuk kerja; dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk dap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan malta diberikan pengurangan tambahan penghasilan seba :ai berikut Ketema Persentae (TL) Pengurangan er Hari TL 1 1 menit s.d < 31 0,5% menit TL 2 31 menit s.d < 61 1% menit 61 menit s.d < 91 1 ,25% menrt TL 4 z 91 menit dan atau 1 ,5% tidak mengisi daftar hadir masuk kerja

c.ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut: Pulang Lama Meninggalkan Sebelurn Pekerjaan Sebelum Waktu (PSV Waktunva Hsv 1 I menit s.d <31 menit menit s.d31PSW 2 61< merit Persentase Pengurangan Per Hari O. 5% 1% https://jdih.bengkuluprov.go.id PSW 3 PSW 4 91menit s.d61 < menrt z 91 menit dan atau daftartidak lnerlgls1 hadir pulang kantor 1 ,2596 1.55% Tidak mendapat hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bobot maksimal 10% (sepuluh persen), dengan rincian: I. bobot 10% (sepuluh persen) jika tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam satu bulan; bobot 8% (delapan persen) jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran lisan dalam satu bulan; bobot 6% (enam persen) jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran tertulis dalam satu bulan; bobot 4% (empat persen) jika mendapat hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dalam satu bulan; dan bobot 0% (noI persen) jika mendapat hukuman disiplin sedang dalam satu bulan. Bentuk formulir rekapitulasi aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

d 2 3 4 5

(2)
(1)Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
1. a.pelaksanaan tugas: dan/atau
2. b.penilaian dari Pejabat Penilai terhadap pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
(2)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.uraian tugas jabatan;
2. b.indikator kinerja utama;
3. c.perjanjian kinerja; atau
4. d.indikator kinerja individu.
(3)Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target individu pada bulan Januari setiap tahunnya.
(4)Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja output I outcome.
(5)Setiap AgN wajib membuat laporan aspek produktivitas kerja yang mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja proses bulanan.
(6)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas keja setiap hari kinerja. Pasal ll Aspek produktivitas kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (5) didasarkan pada 2 (dud indikator:
1. a.pelaksanaan tugas AgN, bobot maksimal 55% (lima puluh lima persen) dengan rincian: hasil https://jdih.bengkuluprov.go.id 10 - bobot 55% (lima puluh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 20 (dua puluh) hari kerja atau paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam kerja dalam satu bulan; bobot 45% (empat puluh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 16 (enam belas) hari kerja atau paling sedikit 136 (seratus tiga puluh enam) jam dalam satu bulan; bobot 35% (tiga pullrh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja atau paling sedikit 119 (seratus Sembilan belas) jam dalam satu bulan; bobot 25% (dua puluh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja atau I02 (seratus dua) jam kerja atau lebih dalam satu bulan; bobot 15% (lima belas persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit IO (sepuluh) hari kerja atau 85 (delapan puluh lima) jam kerja atau lebih dalam satu bulan; bobot 10% (sepuluh persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 6 (enam) hari kerja atau 51 (lima puluh satu) jam kerja atau lebih dalam satu bulan;dan bobot 0% (noI persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas kurang dari 6 (enam) hari kerja atau kurang dad 51 (lima puluh satu) jam kerja dalam satu bulan.
2. b.ketepatan waktu penyampaian kinerja ASN, bobot maksimal 5% rekapitulasi capaian (lima persen) dengan rincian: bobot 5% (lima persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari pertama kerja bulan berikutnya; bobot 4% (emI)at persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari kedua kerja bulan berikutnya; 1 2
  1. 3.bobot 3% (Uga persen) jika waktu menyampaikan laporan F)ada hari ketiga kerja bulan berikutnya;
  2. 4.bobot 2% (dua persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari keempat kerja bulan berikutnya; dan \J• Bobot 0% (noI persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari kelima kerja bulan berikutnya.

Pasal 12

(1)Dalam haI hari kerja dalam satu bulan kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja, perhitungan bobot maksimal pelaksanaan tugas ASN 55% (lima puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 1 huruf a, disesuaikan dengan jumlah hari kerja pada bulan tersebut. Perhitungan bobot maksimal pelaksanaan tugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id 11

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…