DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2014

Nomor: 38
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Maksud disusunnya Prosedur Tetap adalah mewujudkan keterpaduan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana. Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi, dal peran SKPD masing-masing sesuai dengan Prosedur Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan gubernur ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Penanggulalgan Bencana; : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkuiu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan L,embaran Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O14 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tanr:bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20O8 tentang Penyelenggaraan Penangguiangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a828\; SALINAN Menetapkan:
6.Peratur-an Menren Dalam Nlegeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hlrkum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 3?); 7, PeraLura-n Dacrah Provinsi Bengkr-riu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ci0B Nomor 4), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daei-ah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2AO5-2O25 (Lembaran Tlaerah Provinsi Bengkuh-r Tahun 2O 1,? Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15);
8.Feraturarr Daerah Provinsi Bengkulu Ncmor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkal Daerah Provinsr Bengkulr-r, sebagaimana cliubah teberapa kaii derrgari Per aturan Daeral-r Pro'.,insi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Pera-tura-n Daerah Provinsi Bengkrllu Nomor 9 Tahun 2O08 teniang Organisasi dan Tata lieqja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun '2O12 Nomor 4);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 201 1 tenta-ng Penanggr-rlangan Bencana di Provinsi Bengkulu fl-embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkuiu Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2AL4 ien'Laog Perubahatr Atas Perat-uran Daerah Provinsi Bengkuiu Nomor 4 Tahun 201 i tentang Rencana Pembangunal Jangka Menengah Daerah P;'ovir-rsi Bengkuh-r Tahun 2O1A-2O15 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkuiu Tahun 2O14 irlomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu 1\ Ulr tU t Jr, MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KtrTtrNTL}AN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

l.Dae:-ah adalah Provinsj b3engk^ulu.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Bengl.:u1u sebagai unsur penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah.
2. 3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 4. 5. Satuan Kery'a Perangkat Daerah, seianjutlya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yaflg mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. 7.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghiiangkan risiko bencana, baik melalui pengurangar: ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. 8.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk 5r6ng ditimbulkan. yang meliputi kegiatarr penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
5. 9.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wr'layah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 1O. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
6. 11.Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Prosedur Tetap, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
7. 12.Pemangku Kepentingan adaiah Institusi lain di Iuar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penangguiangan bencana. 6. BAB -tI MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Prosedur Tetap adalah mewujudkan keterpaduan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.
(2)Tujuan disusunnya Prosedur Tetap penanggulangan bencana yaitu:
1. a.terwujudnya keterpaduan lalgkah dan tindakan bagr pemerintah daerah, instansi vertikal. dan masyarakat dalam penan ggulangan bencana yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna;
2. b.terwujudnya penanggulangan bencala yang efek-tit efisien, dan tepat sasaran dengan memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal, dan masyarakat daiam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Prinsip pen5rusunan Prosedur Tetap meliputi:

a.efisiensi dan efektivitas;
b.berorientasi pada pengguna;
c.kejelasan dan kemudahan;
d.keseiarasan;
e.keterukuran;
f.dinamis;
g.kepatuhan hukum; dan
h.kepastiaa hukum

Pasal 4

{1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga} tahap, meliputi: a, pra bencana;

b.tanggap darurat;
c.pasca bencana.

(2)Penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a, terdiri dari:
1. a.situasi tidak terjadi bencana;
2. b.situasi terdapat potensi terjadi bencana.
(3)Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
2. b.penentuan status keadaan darurat;
3. c.penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. d.pemenuhan kebutrrhan dasar;
5. e.perlindungan terhadap kelompok rentan;
6. f.pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
7. g.penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
(4)Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
1. a.rehabilitasi; dan
2. b.rekonstruksi.

BAB IV

TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi, dal peran SKPD masing-masing sesuai dengan Prosedur Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan gubernur ini.

Pasal 6

(1)Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional pada setiap SKPD yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana waj ib membuat Prosedur Tetap teknis penanggulangan bencana.
(2)Penyusunan Prosedur Tetap teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (i ) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dan dapat disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan peran SKPD dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi yang iain.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 30-12-2014 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H.JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu. pada tarrggal 30- 12-20 14 PII.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H.SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 38 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA PIFO HUKUM, tJt {1.- M. IKHWAN. SH.,MH Pembina Tk. i NrP. 19690905 199403 1001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…