DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2023

Nomor: 38
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

TATA KELOLA KAWASAN DESTINASI PARIWISATA PANTAI PANJANG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Bengkulu, Penatausahaan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tata Kelola Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang; Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesi Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; 2. http://jdih.bengkuluprov.go.id I I 2

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomo 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembarmr Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, mnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undulg Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang l£mbaran Daerah Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahmr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor IO Tahun 2019 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahm1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. 5. http://jdih.bengkuluprov.go.id I t 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) J Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024 (Inmbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 8) ; Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun 202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) . 7. 8. 9. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA KAWASAN DESTINASI PARIWISATA PANTAI PANJANG. Menetapkan

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 2

Pengembangan kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang dilakukan dalam satu kesatuan satu pola yang bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan du1 evaluasi Kepariwisataan pada kawasan Destinasi Pariwisata Pultaj Panjang;
b.memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyunulan bagi wisatawan terhadap produk Pariwisata yang ditawarkan di kawasm1 Destinasi Pariwisata Pantai Panjang;
c.memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku indusui Pariwisata dalam menyelenggarakan Usaha Jasa Padwisata ymrg berkualitas dan berkelanjutan di Destinasi Padwisata; dan
d.Menyediakan informasi bagi semua pihak yang berkepentingu1 dalam penyelenggaraan kepariwisataan Destinasi Pariwisata.

Pasal 3

( 1) Pengembangan kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang meliputi pengembangan aspek:

a.amenitas;
b.aksesibilitas;
c.atraksi;dan
d.ancillary . http://jdih.bengkuluprov.go.id 10

(2)Kegjatm1 pengembangan yang dilakukan mempedomani peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan.

Pasal 4

(1)Setiap pengembangan Pantai Panjang harus mengacu kepada masterplan dan konsep pengembangan yang berlaku turunannya.
(2)Konsep pengembangan meliputi:
1. a.integrasi dan dukungan antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu termasuk pihak lain yang berkaitan dari kelembagaan dan pentahelix;
2. b.peningkatan kapasitas SDIVI Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; dan
3. c.dukungan stakeholders bahwa merupakan tugas bersama.
(3)Strategi pengembangan
1. a.membuat peraturan untuk peningkatan mutu dan pelayanan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
2. b.pemberdayaan masyarakat;
3. c.melakukan kerja sama dengan pihak/lembaga swasta kolaborasi Pentahelix;
4. d.melengkapi sarana dan prasarana; dan
5. e.melaksanakan Pemasaran Destinasi Pariwisata.
(4)Prosedur maupun dampak pemanfaatan diatur sesuai dengur Peraturan Perundang-undangan. pengembangan pariwisata Per

Pasal 5

gembangan kawasan Pariwisata dilarang: menggusur masyarakat adat; menutup akses masyarakat lokal; menguasai area publik; memindahkan dan merusak sarana dan/atau fasilitas umum; merusak dan/atau mencemari alam dan hngkungan; memindah tangankan bangunan, lahan, dan izin usaha; dan mengubah fungsi keseluruhan manfaat kawasan. a. b, C. d- e. f. g. http://jdih.bengkuluprov.go.id 11

Pasal 6

( 1) Tata Kelola Pemanfaatan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang meliputi:

a.daya Tarik Wisata;
b.kawasan pariwisata; c, jasa transportasi wisata;
d.jasa perjalanan wisata;
e.jasa makanan dan minuman;
f.penyediaan akomodasi;
g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pamerarl ;
i.jasa informasi pariwisata;
j.jasa konsultan pariwisata;
k.jasa pramuwisata;
1. 1.wisata tirta;dan rn. spa.

(2)Pemanfaatan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang wajib memiliki izin dari pemerintah Provinsi Bengkulu melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

BAB III

TATA KELOLA TUGAS DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh izin berusaha di kawasan pantai Panjang terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan teknis.
(2)Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. http://jdih.bengkuluprov.go.id 12 Pertimbangan telaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikm1/ di keluarkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu . Syarat untuk memperoleh pertimbangan teknis dan tata cara/mekanisme penerbitan pertimbangan teknis di atur lebih lanjut Dalarn petunjuk teknis di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Pertimbangan teknis merupakan syarat untuk pengajuan dan pemberian izin atas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemerintah di kawasan Destinasi Pantai Panjang. Setelah izin diberikan selanjutnya Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu menerbitkan Perjanjian Kerjasama. Syarat dan tata cara/mekanisme penerbitan Perjanjian Kerjasama di atur lebih lanjut dalam petunjuk teknis di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu .
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)

Pasal 8

Untuk pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu di kawasan pantai Panjang wajib memiliki izin. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan menyetorkan pendapatan daerah kepada Pemerintah Daerah. Besaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Izin pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Provinsi Bengkulu di keluarkan oleh Pemerintah Daerah. Syarat untuk memperoleh izin dan tata cara/mekanisme penerbitan izin di atur lebih lanjut dalam petunjuk teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pelaku usaha di sepanjang kawasan Pantai Panjang wajib menjaga kebersihan dan berkontribusi aktif termasuk penggalangan dana swadaya untuk kebersihan di lokasi masing-masing. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan ke tempat http://jdih.bengkuluprov.go.id 13 pembuangan sementara, pengangkutan material sampah ke tempat pembungan akhir dan daur ulang material sampah menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Tata cara/mekanisme dan pembiayaan pengelolaan kebersihan kawasan Pantai Panjang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pa(ia Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 10

Setiap orang dan/atau pelaku usaha disepanjang kawasan Pantai Panjang wajib menjaga keamanan dan ketertiban dirinya sendiri rnaupur1 urnuln. Untuk menciptakan susana yang aman dan tertib dikawasan Pantai Panjang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu . Tata cara/mekanisme pengamanan dan penertiban kawasan pantai Panjang di atur lebih lanjut pada petunjuk teknis di Satum1 Polisi Pamong Praja.

(1)
(2)
(3)Untuk pengembangan dan pembangunan infrastrutur di kawasan Hak Pengelolaan Pantai Panjang mengikuti mekanisme pembangpnan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis yang dikelurkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu . Jika pelaku usaha mendirikan lapak/tempat usaha maka huus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
(1)
(2)
(3)http://jdih.bengkuluprov.go.id 14
(4)Penataan lokasi, bentuk bangunan dan tempat usaha di kawasan Pantai Panjang adalah kewenangan dan tugas Dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu .
(5)Kriteria bangunan di area APL Pantai Panjang adalah sebagai berikut:
1. a.tidak boleh dibangun di atas fasihtas umum, breakwater, trotoar, jogging track dan area parkir;
2. b.tidak boleh dibangun di segmen ruang terbuka hijau;
3. c.tidak boleh dibangun antara breakwater dan bibir pantai;
4. d.tidak boleh membangun pondok-pondok tambahan;
5. e.dibangun minimal 8 meter dari pinggir jalan;
6. f.tidak boleh menebang potIon yang sudah ada untuk membuat bangunan;
7. g.untuk tempat pengunjung kuliner, hanya boleh menggunakan tenda payung;
8. h.bangunan kuliner hanya dipakai untuk aktivitas dapur dan bukan untuk tempat tingga1 permanen;
9. i.dilarang mengubah dan menambah bangunan pemerintah;
10. j.Bangunan tidak boleh berjajar rapat menutupi pemandangan laut;
11. k.l£tak dan bentuk bangunan harus memperhatikan estetika penampilan dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu; Tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma sosial, seperti menjual minuman beralkohol, narkoba, perjudian, dan prostitusi. 1.

Pasal 12

( 1) Aset adalah sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat di ukur dalam satuan uang.

(2)Seluruh aset milik Pemerintah Daerah yang ada di kawasan Destinasi Pantai Panjang dapat dimanfaatkan oleh semua orang/UMKM/Badan Usaha Pariwisata atau Penunjang Pariwisata dengan mengikuti Peraturan yang berlaku.
(3)Aset Pemerintah Daerah yang berada dikawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id 15

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…