DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 39 Tahun 2019

Nomor: 39
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 : (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari: a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; c. pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; d. laporan tertulis yang bersangkutan; e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; f. perhitungan ex officio; dan/ atau g. pelapor secara tertulis. (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanGubemurBengkulu tentangTataCaraPenyelesaianTuntutanGantiKerugian DaerahTerhadapPegawaiNegeriBukanBendaharaAtau PejabatLainDiLingkunganPemerintahDaerahProvinsi Bengkulu; --------------------- http://jdih.bengkuluprov.go.idhttp://jdih.bengkuluprov.go.id Mengingat: d.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud dalamhurufa,hurufbdanhurufc,perlu menetapkanPeraturanGubernurBengkulutentangTata CaraPenyelesaianTuntutanGantiKerugianDaerah TerhadapPegawaiNegeriBukanBendahara atauPejabat Lain; 1.Undang-UndangNomor9 Tahun1967tentang PembentukanPropinsiBengkulu(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1967Nomor19,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2828); 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587), sebagaimanatelah diubahbeberapakali,terakhirdenganUndang-Undang Nomor9 Tahun2015tentangPerubahanKeduaAtas Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679); 3.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2016tentang TataCaraTuntutanGantiKerugianNegara/Daerah TerhadapPegawaiNegeriBukanBendahara atauPejabat Lain(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2016 Nomor196, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5934); 4.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah sebagaimana telahdiubahbeberapakali,terakhirdengan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor21Tahun2011 tentang PerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalam NegeriNomor13Tahun2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuanganDaerah(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor310); http://jdih.bengkuluprov.go.idhttp://jdih.bengkuluprov.go.id

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
7.Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2003 Nomor 9 Seri "A"); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.idhttp://jdih.bengkuluprov.go.id
2.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non PNS di Badan Layanan Umum Daerah.
4.Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
7.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
8.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
9.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
10.Perangkat Dearah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi atau Lembaga Pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.idhttp://jdih.bengkuluprov.go.id
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
13.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
14.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubemur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
15.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
16.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubemur/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
17.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubemur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
18.Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/ lunas. http://jdih.bengkuluprov.go.idhttp://jdih.bengkuluprov.go.id
19.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilah rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/ atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
(2)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

(1)Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
1. a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. b.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. c.pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
4. d.laporan tertulis yang bersangkutan;
5. e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; http://jdih.bengkuluprov.go.idhttp://jdih.bengkuluprov.go.id f.perhitunganexofficio;dan/atau g.pelaporsecaratertulis.
(2)PPKDwajib menindaklanjuti setiapinformasiterjadinya KerugianDaerahdengandidahuluiverifikasiinformasi. BagianKedua VerifikasiInformasi Pasal 4
(1)VerifikasiinformasisebagaimanadimaksudpadaPasal3 ayat(2)dilakukanoleh: a.KepalaDaerah, dalamhalmelibatkanSekretaris Daerah; b.SekretarisDaerah,dalam halmelibatkanKepala PD/kepalaSKPKD; c.SekretarisDPRD,dalam halmelibatkanpimpinandan AnggotaDPRD;
1. d.KepalaPD,dalam halmelibatkanPegawaiNegeriBukan BendaharaDiLingkunganPD; e.KepalaSekretariatLNSK,dalam halmelibatkan pimpinan atau anggotalembaganonstrukturalyang dibiayaiAPBD.
(2)VerifikasisetiapinformasiKerugianDaerahsebagaimana dimaksudpada ayat(1)untukmemastikanindikasi KerugianDaerah.

Pasal 5

Dalam hal Dinas/Satuan melimpahkan PDmempunyaibeberapaUPTD/Cabang Pendidikan, makakepalaPDdapat kewenanganverifikasikepadakepala UPTD/CabangDinas/SatuanPendidikan atassetiapinformasi KerugianDaerahyang melibatkanPegawaiNegeriBukan Bendahara dilingkunganUPTD/CabangDinas/Satuan Pendidikan.

Pasal 6

(l)Verifikasiatasinformasiterjadinya kerugiandaerahwajib dilaksanakan sejakditerimanyainformasi kerugiandaerah.

(2)Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanadimaksud pada ayat(1) dikenakansanksi administratif. http://jdih.bengkuluprov.go.idhttp://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 7
(1)HasilverifikasiatasindikasiKerugianDaerahdilaporkan kepadaGubernurpalinglama4(empat)hari kerjasejak dilakukanverifikasi.
(2)Berdasarkanlaporansebagaimanadimaksudpadaayat(1), GubernurmemberitahukankepadaBadanPemeriksa Keuanganpalinglama3(tiga)harikerjasetelahditerimanya laporanhasilverifikasi. BABIII KEWENANGANPENYELESAIANKERUGIAN DAERAH BagianKesatu PejabatPenyelesaianKerugianDaerah Pasal 8 GubernursebagaiPPKDberwenanguntukmenyelesaikan KerugianDaerahyangdilakukanolehPimpinandanAnggota DPRD,PimpinandanAnggotaLembaganonstruktural,serta PegawaiNegeriBukanBendaharadilingkunganpemerintah daerahProvinsiBengkulu.

Pasal 9

(1)PPKDsebagaimanadimaksuddalamPasal8 mempunyai tugasdanwewenang: a.melakukanpemantauanpenyelesaianKerugianDaerah; b.membentukdanmenetapkanTPKD; c.menyetujuiataumenolaklaporanhasil pemeriksaan TPKD; d.memberitahukanindikasiKerugianDaerahkepada BadanPemeriksaKeuangan; e.membentukdanmenetapkanMajelis; f.menetapkanSKP2KS; g.menetapkanSKP2K;dan h.melakukan pembebasan ataupenghapusanpenggantian KerugianDaerah.
(2)PPKDdapatmelimpahkan Togas danwewenang PPKD sebagaimanadimaksud pada ayat(1) huruf a,huruf b, hurufc, huruf d dan huruf f kepadaKepalaSKPKD. http://jdih.bengkuluprov.go.idhttp://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)PelaksanaantugasdanwewenangKepalaSKPKD sebagaimanadimaksudpadaayat(2),tidakberlakuapabila KerugianDaerahdilakukanolehKepalaSKPKD. BagianKedua TimPenyelesaianKerugianDaerah Pasal 10
(1)Dalamrangkapenyelesaian tuntutankerugiandaerah PPKDmembentukTPKD.
(2)TPKDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)memilikitugas danwewenang: a.menyusunkronologisterjadinyaKerugianDaerah; b.mengumpulkanbuktipendukungterjadinyaKerugian Daerah; c.menghitungjumlahKerugianDaerah; d.menginventarisasihartakekayaanmilikPegawaiNegeri BukanBendaharaatauPejabatLainyangdapat dijadikansebagaijaminanpenyelesaianKerugian Daerah; e.melakukan tuntutanganti kerugiandaerahdalam bentukSKTJM;dan f.melaporkanhasilpemeriksaankepadapejabatyang membentuk.
(3)Bukti sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufb diperolehmelalui: a.pengumpulandokumenpendukung;dan/atau b.permintaanketerangan/tanggapan/klarifikasimelalui wawancarakepadasetiaporangyangterlibat/diduga terlibat/mengetahuiterjadinyaKerugianDaerahyang dituangkandalam hasilpemeriksaan.
(4)TPKDsebagaimanadimaksud pada ayat(1), terdiriatas pejabatpadaInspektoratsebagai ketuaTPKD, pejabatpada SKPKDsebagai anggota,danpejabat terkaitlainnyasesuai dengan kebutuhan.
(5)PembentukanTPKDditetapkan denganKeputusan Gubemur. http://jdih.bengkuluprov.go.idhttp://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 11

( 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TPKD dibantu sekretariat TPKD;

(2)Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh inspektorat.
(3)Penganggaran TPKD dibebankan pada DPA Inspektorat Provinsi Bengkulu.

Pasal 12

Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) mempunyai tugas dan wewenang:

a.mendokumentasikan proses pemeriksaan tuntutan ganti rugi daerah;
b.mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
c.mempersiapkan dokumen SKTJM;
d.menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada pihak terkait; dan
e.menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

Pasal 13

(1)PPKD membentuk Majelis untuk melakukan Penyelesaian kerugian daerah.
(2)Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
2. b.pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
3. c.penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS. http://jdih.bengkuluprov.go.idhttp://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Inspektur;
3. c.Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
4. d.Kepala BKD;dan
5. e.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 14

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:

a.memeriksa pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang menyebabkan kerugian daerah; dan
b.memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang atas penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 15

Majelis sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Gubernur sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan Yang Maha Esa Saya Menyatakan dan Berjanji dengan sunguh-sungguh (bagi non muslim):

1.bahwa saya, untuk diangkat sebagai Majelis TP-TGR, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
2.bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
3.bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
4.bahwa saya tidak akan menenma hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal http://jdih.bengkuluprov.go.idhttp://jdih.bengkuluprov.go.id yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
5.bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
6.bahwa saya senantiasa akan menjunjung tingggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil;
7.bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara Kiranya Tuhan Menolong saya (bagi non muslim).

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…