DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 39 Tahun 2021

Nomor: 39
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH/ BADAN DAERAH YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI BENGKULU BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KLASIFIKASI BAB III PENGELOLA PEGAWAI BLUD BAB IV HUBUNGAN KERJA BAB V STATUS KEPEGAWAIAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari tenaga profesional lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah/ Badan daerah yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Bengkulu; tt,http://jdih.bengkuluprov.go.id Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah heherapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); http://jdih.bengkuluprov.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peruhahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH/ BADAN DAERAH YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI BENGKULU. VVhttp://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Badan Layanan Umum Daerah adalah selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7.Pejabat Pengelola badan Layanan Umum Daerah adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan Nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
8.Profesional lainnya adalah tenaga yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan.
9.Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana helanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. http://jdih.bengkuluprov.go.id
10.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran Tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sehagai Kahan penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
11.Pegawai Tetap adalah pegawai yang berasal dari professional lainnya yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dan terus menerus untuk suatu jangka tertentu.
12.Pegawai Kontrak adalah pegawai yang berasal dari professional lainnya yang bekerja untuk jangka waktu tertentu dan berdasarkan kesepakatan an tara pekerj a °rang perorangan / peru sah aan dan pemberi kerja.

BAB II

KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dari professional lainnya.
(2)Pengangkatan professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(3)Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara Kontrak atau tetap.
(4)Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat setelah tidak terpenuhinya Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari ASN.

Pasal 3

(1)Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.pemimpin;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

(1)Pengelolaan Pejabat pengelola dan Pegawai yang berasal dari ten aga professional lainnya terdiri atas:
1. a.Pengadaan;
2. b.Persyaratan;
3. c.Pengangkatan;
4. d.Penempatan;
5. e.Batas Usia;
6. f.Masa Kerja;
7. g.Hak dan kewajiban;
8. h.Pemberhentian.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas dan terbuka.
(3)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD.

BAB III

PENGELOLA PEGAWAI BLUD

Pasal 5

(1)Pengadaan Pemimpin yang berasal dari professional lainnya dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.
(2)Pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksankan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
(3)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.Menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
2. b.Menentukan persyaratan;
3. c.Menentukan tempat atau jadwal seleksi;
4. d.Menyelenggarakan seleksi;
5. e.Memeriksa dan menentukan hasil ujian;
6. f.Melaporkan hasil seleksi kepada Gubernur; http://jdih.bengkuluprov.go.id
(4)Pengadaan pejabat teknis yang berasal dari professional lainnya dilakukan melalui penilaian dan diusulkan oleh Pemimpin yang ditetapkan oleh Guhernur.

Pasal 6

(1)Pemimpin setiap tahun berkewajiban Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dari professional lainnya, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis, dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan keuangan BLUD.
(2)Bagi BLUD Rumah Sakit Daerah, perencanaan kebutuhan pegawai dari professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala PD sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(3)Bagi BLUD Non Rumah Sakit Daerah, perencanaan kebutuhan pegawai dari professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Kepala PD.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
(5)Pemimpin melaksanakan pengadaan pegawai dari profesional lainnya melalui seleksi penerimaan.
(6)Seleksi penerimaan sebagimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Seleksi Penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 7

Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari professional lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 8

Persyaratan pengangkatan Pemimpin dari professional lainnya sebagi berikut:

a.Warga Negara Indonesia;
b.tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; http://jdih.bengkuluprov.go.id
c.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau pegawai swasta;
d.mempunyai pendidikan profesi sesuai kebutuhan BLUD;
e.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
f.Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
g.mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
h.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
i.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
j.memiliki pengalaman memimpin Instansi/ Lembaga sejenis;
k.tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
1. 1.lulus uji kelayakan (Fit and Proper Test);
m.memenuhi syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat Pengelola yang ditentukan oleh Panitia Seleksi kecuali untuk Pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Gubernur.

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar Pejabat Teknis dari profesional lainnya dan Pegawai BLUD dari profesional lainnya sebagai berikut:

a.Warga Negara Indonesia;
b.berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas tahun) pada saat seleksi penerimaan dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
c.berusia setinggi-tingginya 62 (enam puluh dua) tahun khusus untuk dokter spesialis;
d.tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
e.tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; http://jdih.bengkuluprov.go.id
f.mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
g.untuk jabatan tertentu harus memiliki Surat Tanda Registerasi dan Surat Izin Praktek yang masih berlaku;
h.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
i.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
j.tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;dan
k.syarat lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 10

(1)Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur serta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Pemimpin bertanggungjawab kepada Gubernur.
(3)Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…