DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022

Nomor: 39
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Desember 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 633

Lembaga terkait

Ringkasan

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD BAB IV KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT BAB V KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS BAB VI KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB IX JABATAN PERANGKAT DAERAH BAB X TATA KERJA BAB XI KEPEGAWAIAN BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturm1 Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dm Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia TaIrun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi1 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; Menimbang b. C. Mengingat 2. 3 http://jdih.bengkuluprov.go.id 2

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusan Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan http://jdih.bengkuluprov.go.id 3 Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayanai, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu.
10.Dinas adalah Dinas Provinsi Bengkulu.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Bengkulu.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas. http://jdih.bengkuluprov.go.id 4
13.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Badan.
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilantertentu.
15.Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
16.Sub Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
17.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam paraturan gubernur ini meliputi:

a.Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
b.Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
c.Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat;
d.Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas;
e.Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dengan Tipelogi B.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. http://jdih.bengkuluprov.go.id 5

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah Provinsi;
2. b.Staf Ahli Gubernur;
3. c.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. d.Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
5. e.Asisten Administrasi Umum;dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(2)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. b.Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
3. c.Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
(3)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
1. a.Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
  1. 1.Bagian Pemerintahan, membawahi: a) Sub Bagian Tata Usaha. b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 2.Bagian Otonomi Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. 3.Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
2. b.Biro Hukum membawahi:
  1. 1.Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 2.Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. 3.Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahi: a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Kelompok Jabatan Fungsional. http://jdih.bengkuluprov.go.id 6
(4)Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
1. a.Biro Perekonomian membawahi:
  1. 1.Bagian Kebijakan Perekonomian membawahi: a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional
2. b.Biro Administrasi Pembangunan membawahi:
  1. 1.Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. 2.Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan, membawahi: a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. 3.Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e membawahi:
1. a.Biro Organisasi membawahi:
  1. 1.Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. 2.Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. 3.Bagian Tatalaksana membawahi: a) Sub Bagian Tata Usaha; b) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. b.Biro Umum membawahi:
  1. 1.Bagian Rumah Tangga membawahi: a) Sub Bagian Tata Usaha dan Layanan Umum; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional.
  2. 2.Bagian Administrasi Keuangan dan Aset membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. 3.Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. http://jdih.bengkuluprov.go.id 7

Pasal 5

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan yang bersifat administratif.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan penelaahan dan pengkajian kebijakan daerah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik;
4. d.pemantaauan dan pengeavaluasian pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik;
5. e.pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
(2)Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: http://jdih.bengkuluprov.go.id 8
1. a.penyusunan penelaahan dan pengkajian kebijakan daerah yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
2. b.pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
3. c.pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
4. d.pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
5. e.pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan penelaahan dan pengkajian kebijakan daerah yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
2. b.pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
3. c.pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
4. d.pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
5. e.pelaksanaan dalam melakukan penelaahan dan kajian yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya. http://jdih.bengkuluprov.go.id 9

Pasal 7

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
6. f.penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
7. g.mengikuti rapat yang berkaitan dengan pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum sesuai disposisi atasan; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

(1)Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, http://jdih.bengkuluprov.go.id 10 pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
2. b.penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
4. d.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
5. e.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
6. f.mengikuti rapat yang berkaitan dengan pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum sesuai disposisi atasan; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

a.Kepala Bagian Pemerintahan;
b.Kepala Bagian Otonomi Daerah; dan
c.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10

(1)Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha. http://jdih.bengkuluprov.go.id 11
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, serta tata usaha;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, serta tata usaha;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, serta tata usaha;
5. e.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, serta tata usaha;
6. f.menghadiri rapat yang berkaitan dengan pemerintahan sesuai disposisi atasan;
7. g.pengevaluasian pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan;
8. h.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 11

Kepala Bagian Pemerintahan membawahi:

a.Kepala Sub Bagian Tata Usaha;dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks633PDFHirarki

Memuat teks peraturan…