DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 39 Tahun 2023

Nomor: 39
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan (;ubernur Nomor 9 TaIlun 2022 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu; b. Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 2. 3 http://jdih.bengkuluprov.go.id Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor ll Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 , Tambahan Inmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Un(lang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ; 4. 5. 6. 7 http://jdih.bengkuluprov.go.id 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400) ; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551); 9. 10. 11. 12. 13 http://jdih.bengkuluprov.go.id

14.Peraturan ' Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Korn unikasi dan Informatika (Bedta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1026); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 994); Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 9); 15. 16. MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENFANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENFANG SISTEM PEMEHNFAHAN BERBASIS ELEKIRONIK PEMERHVrAH PROVHqSI BENGKULU. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 9), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal I diubah, setelah angka 3 1 ditambahkan 7 (tujuh) angka yakni angka 32 sampai dengan angka 38, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 2 . Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin http://jdih.bengkuluprov.go.id pelaksmlam1 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Gubemur adalah (3ubernur Bengkulu . Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian Provinsi Bengkulu . Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu . Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 http://jdih.bengkuluprov.go.id
12.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE;, aplikasi SPBE, dan keammlm1 SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE Pernerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE} yang diterapkan di pemerintah daerah. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, piranti lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aphkasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organlsas1. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi /penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 http://jdih.bengkuluprov.go.id 22. 23. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE; yang sarna, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang kemudian disingkat Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. Naskah Dinas adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Naskah Dinas EJektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik se bagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/ atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, ditdbusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 24. 25. 26. 27. 28. 29 http://jdih.bengkuluprov.go.id
30.Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan. Application Programming Interface yang selanjutnya disingkat API adalah antar muka yang dapat menghubungkan satu aphkasi dengan aplikasi lain. Administrator adalah pihak yang mengatur pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah daerah. Publisher adalah pihak yang berperan sebagai penyedia data dan informasi yang akan disimpan di dalam sistem penghubung layanan pemerintah daerah. Requester adalah pihak yang berperan sebagai pengguna data dan informasi yang ada pada sistem penghubung layanan pemerintah daerah. Seruice directory adalah suatu layanan jaringan yang menampilkan berbagai informasi untuk mempermudah pengguna jaringan mencari sebuah layanan yang ditawarkan. Interoperabilitas adalah Koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu . 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38 http://jdih.bengkuluprov.go.id
2.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengintegrasikan pertukaran data dan informasi dari aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi. Sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dikelola oleh Dinas. Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Inyanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
1. a.membuat keterhubungan antar Perangkat Daerah menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
2. b.mengakomodir keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya; dan
3. c.memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE. Setiap Perangkat Daerah wajib menyediaku1 API untuk aplikasi layanan yang terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan. Penyediakan API oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib didampingi oleh Dinas. API sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi standar interoperabilitas antar aplikasi layanan.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)http://jdih.bengkuluprov.go.id
(8)StIUktur sistem penghubung layanan terdiri dad:
1. a.Administrator;
2. b.publisher; dan
3. c.requester.
(9)Tata cara mengakses sistem penghubung layanan adalah sebagai berikut:
1. a.requester mengajukan permohonan akses kepada administrator melalui aplikasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
2. b.administrator memutuskan menyetujui atau menolak permohonan akses dari requester;
3. c.apabila permohonan requester disetujui oleh administrator, publisher akan memberikan akses kepada requester;
4. d.publisher harus menempatkan fungsi layanan API pada seruice directory; dan
5. e.seruice directory terdiri dari fungsi layanan API dengan tema yang sama. ( 10) Pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem penghubung layanan dilakukan oleh Dinas. ( 11) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa:
6. a.sosialisasi kepada perangkat daerah; dan
7. b.pelatihan terhadap requester dan publisher dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem penghubung layanan.
(12)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(13)Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem penghubung layanan dilakukan oleh Dinas. ( 14) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat berupa:
1. a.memastikan tugas requester, administrator dan publisher sesuai dengan prosedur;dan http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.memastikan requester tidak menyalahgunakan penghubung layanan yang tersedia. ( 15) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan secara periodik minimal 2 (dua) kali (Ialam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Gubernur mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan dan Evaluasi SPBE Daerah.
(2)Gubemur menetapkan Koordinator dan Tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
(3)Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas daerah melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
(4)Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(5)Susunan Keanggotaan, tugas dan fungsi serta tata kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah. http://jdih.bengkuluprov.go.id

4.Dimltara BAB VIII dan BAB IX disisipkan I (satu) BAB, yakni BAB VIIIA dan diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkm1 1 (satu) Pasal yakni Pasal 50 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIIA KERJASAMA

Pasal 50A

Kerja sama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu, dilakukan dengan:

a.daerah lain;
b.pihak ketiga; dan/atau
c.lembaga sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan
1. 5.Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan I (satu) BAB, yakni BAB IXA dan diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan I (satu) Pasa1 yakni Pasal 51 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA PENDANAAN Pasal 51 A Pendanaan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu bersumber dad:
a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. http://jdih.bengkuluprov.go.id 4 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 29 Desember 2023 GUBERNUR BENGKULU, ttd, H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, tt,i, ISNAN FAJRI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 39BERITA DAERAH PROVINSI re ;uai dengan aslinya 1b }IRO$ HUKUM, S.H., M.I 1 005 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…