DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ruang Lingkup Pendelgasian sebagai klewenangan untuk penandatangan perizinan dan non perizinan kepada kepala DPMPTSP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : L. Daerah adalah Provinsi Bengkulu'

2.Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu'
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas- Pglanaman Modal dan relayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Bengkulu.
5.Perangkat Daeratr adalah unsur pernbantu Grrbernur dalam p*rry"L*ggaraan Urusan Pemerintehan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Frovinsi Bengkuiu "aa"n unsu.r perangkat daerah Provinsi een[kdu yang mempunyai kewenangan dalam urusan bidans Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu.
7.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menya'takan sah atau - diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu'
8.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atam pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan penlndang-undangan yang berlaku' v http://jdih.bengkuluprov.go.id

g.Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada ses€orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi maupun surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan p"*id.ttg-undangan yang berlaku'
1. 10.Perizinan Dan Non Perizinan Khusus adalah benhrk - - penzinan dan non perizinan yang dilayani dalam waktu singkat, cepat dan transparan sampai dengan terbitnya izin dan Non izin- ll.Pemohon Perizinan dan NonPenzrnan adalah masyarakat umumbaikwargaNegaralndonesiaatauwargaNegara asing, badan u*,t,a yans berdomisili di Indonesia yang *"rr"Jairrku' permohonan perizinan dan rwn perizinarr. 12. pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan hak dari GubernurBengkulukepadaKepalaDjnasPenanaman Modal dan r"iry*rr.r, terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkuiu untuk menandatangani Periainan dan nonperizinanyangmenjadikewenanganPernerintah provinsi Bengkulu iesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku' l3.Penyederhanaan pelayanan adalah upalra perrytnqtr.atan tertiadap waktu, pt"*"e.rt dan biaya pemberian perizinan dan non Perizinan-
2. 14.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan perryelengg*a*tt perizinan daurr non perizinan yang proses b*t gfof""orrya mulai dari tahap pgnrlohonan sampai ke [rfri'p terbitdya dolmmen yang dilakukan secara terpadu dalam satu Pintu.
3. 15.Pelayanan secara Elektronik, Ymg selanjutnya disingkat PSE- adalah pelayanan Perizinan dan ffon perizinan yang diberikan *ecara elektronik yang terintegrasi arttata Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan JVon perizinan dengan pemerintah daerah'
4. 16.Sistem Informasi Pelayanan Petinnan Untuk Publik, yalrg selanjutnya disingkat SIMPATIK/ SIPANSE adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan .."t r! mengolah data 'p"riir"n sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan.
5. 17.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan yang terintegfasi antara pemerintah Vurtg memiliki kewenangan perizinan dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
6. 18.Tenaga Keda Asing on line yang selanjutnya disingkat TKe on line aaaiafr sisiem pelayanan perizinan yar.g digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran satrrpai diterbitkannya perizinan untuk urusan ketenagakerjaan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
7. 19.Angka Pengenal Impor yang selanjutnya disingkat API adalahsistempelayananp"ti'it'*t'yangdigunakanuntuk *""golah data p.ririrtrtt -sejak awal pendaftaran sampai diterbitkan ry^ pin inan untuk urusan Perdagangan'
8. 20.Sistem Informasi lzt]r- Kepala Daerahyang selanjutnya _-disingkatsrruxepeadalahsistempelayananperizinan V"rr*"aig*rtakan untuk mengolah data peri,,nan sejak awal p"raun*u" sampai diterbitkannya perizinan untuk uru$an Kelautan dan Perikanan'
9. 21.Pelayanan offinel manual adalah pelayanan yang diberikan kepada p.rrioto* perizinan dan nr,fL perizinan dalam Uentut jiringan intemat atarr manual' 22.Tim Pernbina adalah kelompok terjl yang tqr$iri dari Kepala ferangkat Daerah yang terkait d:"g.T Periainan dan Jvorz perizinri Ungf"op Pemerintah Provinsi Bengkulu.
10. 23.Tim Teknis adatah kelompok kerja yang terdiri dari tenaga teknis y"rrg b"rasal d;ri unsrlr-Llnsur satnafl keria p"t rrgl"t dierah terkait yang mempunyai kompeten*i 931 kemampuan sesuai denlan bidangnya memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinut, gun noru petwinarr kepada - Kepala irerangkat Daerah terkait dan Kepala DPI\{PfSP Provinsi Bengkulu'
11. 24.Pembi,naan Teknis adalah kegiatan pengembangan sy-stey, pengembangan sumberdaya manusia dan jaringan ke11a, |r"tiU"ti"t -Ui*Uit g*rr, pendidikan dan pelatihan' dan fasilitasi p"ny"1ui.i.t, - masalahl hambatan dan rekomendasi -dan/atau pertimbangan teknis atas penyelenggaraan pelayanan penzrnan dart non perianan' 25" Pembinaan Administrasi adalah kegiatan t2rtz. usaha, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan p"ttgotg*isasian atas penyetrenggaraan pelayanan penzlnan dan non Penztnan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pendelegasian sebagian kewenangan unttrk p*rrrria.t rrgan; perlzinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP rneliPuti:

a.pendelegasian kewenangan; b, penandatanganan perraflafl dan non periarran,
c.layanan perizinan dan non tr;r*rizinairt1'
d.jenis perizinan dan non perizinan; dan
e.pembinaan, pengawasan dan pegendalian' http://jdih.bengkuluprov.go.id (U a't

BAB III

PEND ELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Gubernur Bengkulu mendelegasikan sebagian kewenangan ,rt"t perrand-atangallarr perArr'a* dan raan perizitran kd;d"'Xepala pptviptsp, S"ttgot jenis-jenis perizinan dan nin p.ririr* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I i; merupakan Uigian yang ridak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Kewenangan perizinan dan rlora perizinan yang didelegaJkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas' selanjitnya menjadi tanggungiawab Kepala DPMPTSP'

BAB IV

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Penandatangan Naskah Perizinan : {1} Kepala DPMPTSP menandatangani setiap naskah perizrnarr '-' ydg telah didelegasikan pinandatanganannya sesuai aeng"n ketentuan perundang-undangan'

(2)Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan sementara karena ' ' kipentingan lainnya, penang?ta1q"ryt perizinan dilakukan oleh pejabat y"rrg-aitunjuk oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundangundangan'
(3)Apabila Kepala DPMPTSP berhalanSan sementara karena penugasan, penandatanganan perizintt,dilakukan oleh pejab-at yang aitorrjrrt oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
(4)Kepala DPMPTSP dapat melimpahkan kewenangan ' ' peirandatanganan perizinan dan rtort perizinan khrrsus tepada SefJetari* *t*,, Kepala Bidang yang membidangi perizinan I non Perizinan.
(5)Kepala DPMPTSP mendatangali naskah perizinan setelah ' ' diparaf oleh Kepala seksi dan Kepala Bidang yang mimbidangr perizinan/ non perizrnan atau Pejabat yang ditunjuk, yupg diternpatkan di sebelah kanan nalna jabatan Kepala DPMPTSP-
(6)Tata cara penandatanganan dan jenis-jenis perizinan dan lwn perizinan khusus sebagaimana dimaksud ayat (u sehnjutnya diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.

Pasal 5

(1)Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan , non p"i,,',an sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) di atas, selain penandatanganan iuga termasuk kewenangan penerbitan, pembekuan, pencabutan dan/atau pembatalan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1)tzl
(2)Kewenangan penandatangan, penelbitan,- pembekuxt danl ' ' atau p""Ibrrt"rrl pembat fat perizinan darr rwrt perizinan dilaksanakan ' 6erdasarkan rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dinas atau badan atau Perangkat baerah teknis terkait yang membidangi perizinan yang bersanglnrtan.

BAB V

LAYANAN PERIZINAN DAN ]VO/Y PERIZINAN

Pasal 6

Bentuk Pelayanan di DPMPTSP Provinsi Bengkulu adalah Model pelayanan satu pintu dengan pola pelayanan terpadu U*gi p*r"rrlkat Daerah terkait perizinan daJfl.. non perizinan Unlkup Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu' pelayanan perizinan dadrt nonpettzinan, terdiri dad ;

a.Pelayanan Onlinq, darr
b.Pelayanan Afflinel Manual-

Pasal 7

(1)Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan tefoadu sattr pinfil, dibentuk Tim Teknis.
(2)pembentukan Tim Teknis sebagaimana- dimaksud pada ayat {1} ditetapkan dengan Keputusan Gubernur'
(3)Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21' ' ' terdiri d.ari unsur Perangkat Daerah terkait, meliputi :
1. a.pejabat struktr.Iral lingkup bidang tugas terkait danl atau
2. b.pejabat fungsional umurn dan Fungsional Tertentu yang memiliki liompetensi dan/atau kemampuan sesuai bidangnya.

Pasal 8

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {1} memiliki tugas memberikan saran pertim@1gan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala DPMPTSP. T\rgas Tim Teknis yang dilaksanakan oleh Personil perlngkat Daerah merupakan salah satu tugas pokok personil yang bersangkutan. b*** *"t!"t"t ggrrakuo tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {L}, Tim Teknis mempurryai fungsi:

a.pembahasan dan/atau pemeriksaanl kqiian lapangan;
b.penyusunan kajian teknis;
c.i"ldt "rt tu, konsultansi dan pelaporan kepada ierangkat Daerah mengenai pertimbangan teknis dan analisis kajian sesrrai bidangnya;
d.penerbitan- dokumen $aran/pertimban8an teknis; dan
e.perhitungan penetapan besaran biaya retribusi sesuai analisa perhitungan. (u (21

(3)http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 9

Tim Teknis bertanggung jawab kepada:

a.Kepada DPMPTSP, terkait dengan administrasi perizinan, substansi teknis PetrzinLan; dan
b.Kepa]e Perareglat Daera-h, terkait dengart srrbstansi saran pefombangan / rekomendasi teknis perizinan'

BAB VI

JENIS PERIZINAN DAN J\TO]V PERIZINAN

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan perizinan menggunakan PSE'
(2)PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (U mencakup aplikasi otomasi proses kerja (business process) dan iriformasi yang dipeilukan dalam pelayanan penzrnan.
(3)Aplikasi PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), terdiri atas: A. SIMPATIK/SIPANSE;
1. b.SPIPISE;
2. c.TKA on line;
3. d.API;
4. e.SIMKADA; dan
5. f.Aplikasi lain sesr.lai dengan kebutuhan' (a) pemohon perizinan dan non petizinan yalg mengajukan permohonan secara manual tetap diberikan pelayanan secara offline I manual. Pasal 1L Rincian pembagian urus€tn perizinan dan nan perizinan DPMP|SP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan mempakan bagtan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALAN

Pasal 12

(1)Pembinaan Teknis penyelenggafaan peridrnan dan non perizinan dilakuka[ oleh Gubernur Bengkulu melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan'
(2)Pembinaan Administrasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ditakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan asas d.an prinsip perryelenggaraan pelayanan perizinan darr nonPeriainan.
(3)Dalam *"t t *"rrakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Gubernur membentuk Tim Pembina Vullg'aitetuai- oleh Sekretaris Daerah Frovinsi Bengkulu "t*rl pejabat lain yang ditunjuk Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. + Y http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1)(21

Pasal 13

Pengawasan meliputi upaya atau kegiatan yang oitakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap penyelenggaraan perinnarrr dan noi peridnan serta pelaksanaan keputusan petizrnan. Pengawasan atas proses penyelenggaraan -pelayanan perizina* dan non perizinan dilaksanakan oleh aparat i"ng**r.s internal dan pengawas eksternal, sesuai fungsi dan kewenangannya. pengawasan umum terhadap proses peayelenggaraaJl pehlanan perizinan dan nan perizinan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. Pengawasan fungsional terhadap proses penyelen #araal t pelayanan perizinan terpadu dilalmkan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…