DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Neged Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 20 14, Nomor 4 ITahun 20 14 dan Nomor 81Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Madrasah dilaksanakan pada tingkat Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hunS a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; Mengingat: 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (I£mbaran Negara 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 1) ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah 4. terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang- Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( l£mbaran Negara Republik Indonesia TaIlun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 ); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan l£mbaran NegaraPeraturan Perundang-undangan Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan l£mbaran Negara Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran 6. 2014 tentang RepublikNegara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan d Provinsi Bengkulu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TaIrun 2016 Nomor 1 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Tahun 2019 RepublikNegara Indonesia Nomor 6402); IO. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 202 1 tentang Standar Nasional Pendidikan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6676);
11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tallun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 202 1 tentang Percepatan Penurunan Stunting (lembaran Negara Republik Indonesia Tallun 202 1 Nomor 172) ;
13.Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 20 14 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
14.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor I). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KE;SEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

BAB I

KHFENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pembinaan dan Pengembangan UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan Sekolah yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Pasal 3

Sasaran UKS /M dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.peserta didik;
b.pendidik;
c.tenaga kependidikan; dan
d.masyarakat sekolah/madrsah.

Pasal 4

Rumlg Lingkup Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

a.pendidikan kesehatan;
b.pelayanan kesehatan;
c.pembinaan hngkungan sekolah/madrasah sehat;
d.manajemen UKS/M;
e.pelaksanaan;
f.pengawasan dan pelaporan;
g.monitoring, evaluasi dan koordinasi; dan
h.pendanaan.

BAB II

PENDIDIKAN KESEHATAN

Pasal 5

( 1) Pendidika1 kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, dilaksanakan meliputi :

a.menhlgkatkan pengetahuan, perilaku, sikap dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
b.penanaman dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat;
c.meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja;
d.pendidikan jasmani dan kesehatan;
e.informasi gizi dan keamanan pangan;
f.meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pertolongan pertama;
g.pembentukan Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja WR);
h.pelatihan guru UKS/M;
i.pendidikan anti kekerasan (anti bullying/perundungan); j . peningkatan pengetahuan dan keterampilan psikososial, kesehatan jiwa dan NAPZA;
k.adanya rencana pembelajaran kesehatan;
1. 1.pendidikan kesehatan dan jasmani secara intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler;
m.literasi dengan mated kesehatan;
n.cuci tangan pakai sabun (CTPS) bersama;
o.sarapan bersama dengan gizi seimbang bersama;
p.sikat gigi bersama;
q.peregangan diantara jam pembelajaran;
r.tes kebugaran;
s.pendidikan kesehatan (kesehatan reproduksi remaja, NAPZA, sanitasi, gizi terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan) ;
t.penerapan pendidikan karakter dan keterampilan hidup sehat;
u.adanya forum komunikasi pendidikan dan konselor sebaya; dan
v.melibatkan orang tua dalam pendidikan Kesehatan.

(2)Pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantllm dalam Inmpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain meliputi :

a.pemeriksaan gigi dan mulut di Sekolah dan rujukan;
b.mendukung pelaksanaan GERMAS;

(1)
1. c.pemberantnsan sarulg nyunuk (PSN); (masuk pembinaan lingkungan sekolah sehat)
2. d.pemberian obat cacing;
3. e.pemanfaatan halaman sekolah sebagai Taman Obat Keluarga (TOGA)/ apotek hidup;
4. f.penyuluhan dan konseling kesehatan;
5. g.rujukan kesehatan ke Puskesmas;
6. h.deteksi dini masalah kejiwaan.
7. i.memfasilitasi puskesmas melaksanakan pemeriksaan berkala; j . membantu pelaksanaan imunisasi anak sekolah;
8. k.memeriksa kesehatan peserta didik;
  1. 1.melaksanakan pelayanan P3K (pertolongan pertnma pada kecelakaan) dan P3P (pertolongan pertama pada penyakit) ;
9. m.melibatkan puskesmas dalam penanganan rujukan jika diperlukan;
10. n.membantu pemberian tablet tambah darah WD) bagi remaja putri;
11. o.melaksanakan pelayanan konseling;
12. p.kader kesehatan melakukan konseling remaja;
13. q.menindaklanjuti hasil pemeriksaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala;
14. r.menurunkan jumlah hari tidak masuk karena sakit;
15. s.peserta didik memihki status gizi baik;
16. t.memfasilitasi puskesmas deteksi dini tumbuh kembang;
17. u.memfasilitasi puskesmas dalam pemberian vitamin A pada peserta didik; dan
18. v.menindaklanjuti hasil deteksi dini tumbuh kembang.
(2)Pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Inmpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini. perljarlrlgan kesehatan dan

BAB IV

PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH/MADRASAH SEHAT

Pasal 7

( 1) Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf c, meliputi :

a.pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan dan kekeluargaan (7K) ;
b.pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, polusi udara dan suara, pornografi, NAPZA dan kecacingan;
c.pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah dan Lingkungan Sekolah;
d.pembinaan Gizi dan Kantin Sehat;
e.pembinaan lingkungan hidup meliputi kebersihan lingkungan, pengelolaan Sampah, Komposting dan Lubang Biopori;
f.pembinaan sekolah aman bencana;
g.pembinaan dan pengawasan tentang Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di kantin Sekolah;
h.pembinaan pemanfaatan pekarangan sekolah dengan tanaman hias, tanaman buah, tanaman TOGA dan tanaman sayuran ramah lingkungan; \-8-
i.pembinaan penanganan pasca pmen hasil budidaya hasil tanaman dan perikanan maupun peternakan melalui ekstrakurikuler siswa; j . pembinaan taman lalu lintas;
k.memihki sumber air yang la),ak, tersedia di lingkungan pendidikan dengan jumlah cukup; memiliki sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;1
m.memiliki toilet dengan kondisi baik dan terpisah;
n.memiliki saluran drainase;
o.memiliki lahan/ruang terbuka hijau;
p.memiliki tempat sampah yang tertutup;
q.memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup;
r.ruang kelas dalam keadaan bersih;
s.melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk;
t.Memiliki aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Kawasan Tanpa Narkoba (KTN) , Kawasan Tanpa Kekerasan (KTK) , Kawasan Tanpa Pornografi) ;
u.memiliki rasio toilet sesuai dengan standar;
v.memiliki tempat sampah terpilah;
w.memiliki kantin setIat;
x.menerapkan KTR;
y.melakukan 3R (reduce, reuse dan recycle;
z.tersedia toilet MKM (manajemen kebersihan menstruasi); aa. di sediakan air minum; bb. kantin telah mendapat stiker tanda laik higiene sanitasi; cc. tersedia toilet untuk peserta didik disabilitas; dd. bekerjasama dengan puskesmas melakukan pemeriksaan kualitas udara dan skrining peserta didik perokok; dan ee. pekerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan bank sampah. Pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MANAJEMEN UKS/ M

Pasal 8

(1)Manajemen UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi : a. b. C. d. e. f. g. h. 1. J. mempunyai buku pegangan (buku UKS/M, gizi seimbang, kespro, sanitasi, napza dan Iain-Iain) ; adanya penangg1 lng jawab UKS /M; adanya KIE kesehatan (alat peraga, poster dan Iain-Iain); adanya sarana dan prasarana olahraga; tersedianya dana untuk kegiatan sekolah/madrasah; terdapat kemitraan dengan puskesmas; terdapat kemitraan dengan BPJS; terdapat perencanaan kegiatan UKS /M di sekolah/madrasah; menggunakan rapor kesehatanKu; menggunakan rapor kesehatan lingkungan; UKS / M dan pemeliharaan sanltasr
1. k.melakukan konsultasi/koordinasi dengan tim pembina UKS/M;
  1. 1.memiliki ruang UKS/M;
2. m.adanya kemitraan dengan instansi terkait;
3. n.tersedia sarana dan prasarana sekolah/madrasah aman bencana;
4. o.melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
5. p.seluruh guru terorientasi UKS/M.
(2)Pedoman pelaksanaan pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

a.TK/PAUD/ RA sederajat;
b.SD/MI sederajat;
c.SMP/MTs sederajat; dan
d.SMA/SMK/MA sederajat. Pasal IO ( 1) Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan oleh Gubernur

(2)(;una kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim terdiri dad :
1. a.TP UKS/M; dan
2. b.Tim Pelaksana UKS/M Pasal ll
(1)Susunan keanggotaan TP UKS/M Provinsi Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal IO huruf a terdiri dari :
1. a.Pembina;
2. b.Penanggung jawab;
3. c.Ketua umum;
4. d.Ketua
5. e.Sekretaris;dan
6. f.Anggota.
(2)Tugas TP UKS/M Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat dan manajemen UKS/M;
2. b.menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
3. c.menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk satuan pendidikan SMA/SMK/ MA;
4. d.menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
5. e.melaksanakan pelatihan guru UKS/M, kader kesehatan sekolah/madrasah dan konselor sebaya;
6. f.melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
7. g.melaksulakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretadat tetap TP UKS/M (dengan tenaga JuZZ time);
8. h.menjalin hubungan kerjasama antara linUs sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat baik didalam maupun diluar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. i.mendorong TP UKS/M Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan pro©am BIAS, PHBS, P3K, P3P, aksi bergizi, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan; j . melaksmlakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan progam pembinaan dan pengembangan UKS/M;
10. k.membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat;
  1. 1.melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi;
11. m.mengkoordinasi dalam melaksanakan rapat kerja daerah provinsi dengan melibatkan TP UKS/M Pusat dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pendidikan dan kebudayaan, kementerian yang menyelenggmakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keagamaan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri;
12. n.mengkoordinasikan dan mendorong TP UKS/M Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan Kerjasama dengan instansi/ lembagalain dan menyusun program kerja 5 (lima tahun); dan
13. o.melaksanakan dan mengembangan kegiatan lokal Gocat wisdom) yang dapat meningkatkan kreativitas/motivasi UKS/M bila memungkinkan seperti jambore, festival dan lain-Iain.
(3)Keanggotaan TP UKS/M Provinsi terdiri dari unsur instansi terkait sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 12

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M di tingkat Kabupaten dan Kota berpedoman pada peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

(1)Susunan keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M Provinsi yang dimaksud Pasal IO huruf b terdiri dad :
1. a.Pembina;
2. b.Ketua;
3. c.Wakil Ketua;
4. d.Sekretaris;
5. e.Anggota unsur komite; [ Anggota unsur petugas UKS/M Puskesmas;
6. g.Anggota unsur peserta didik;
7. h.Anggota unsur Osis/KKR;
8. i.Anggota unsur guru; dan
9. j.dan Iain-Iain sesuai kebutuhan.
(2)Tugas Tim Pelaksana UKS/M sekolah/Madrasah seperti yang dimaksud ayat (1) meliputi :
1. a.Penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…