DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024

Isi peraturan

Pasal 2

(1)RAD-KSB Provinsi Bengkulu dimaksudkan untuk menjadi panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, swasta, BUMN/ BUMD serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Bengkulu . Tujuan penyusunan RAD-KSB Provinsi Bengkulu meliputi:
1. a.untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait peran sertanya dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
2. b.mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik;
(2)
1. c.meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Bengkulu . https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)RAD-KSB Provinsi Bengkulu dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Dokumen RAD-KgB Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

(1)Gubernur melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi RAD-KSB Provinsi Bengkulu.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu/ mid-term dan akhir periode RAD-KSB Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

(1)Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-KSB Provinsi Bengkulu kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Laporan pelaksanaan RAD-KSB Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas. https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan RAD-KSB Provinsi Bengkulu bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Sumber dana Iain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KP/FENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 28-3-2024 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu Pada tanggal 28-3-2024 SEKRHFARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd. ISNAN FAJRI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 4 dengan aslinya, HUKUM, C;nbliTE.I S.H..M.H NIP. 19750825 200502 1 005 https://jdih.bengkuluprov.go.id LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENC ANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024 RENCAN A AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROV[NSI BENGKULU TAHUN 2023-2024 BAB I. PENDAHULUAN 1.1.LATAR BELAKANG Sektor pertanian di Provinsi Bengkulu masih menjadi andalan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penyerap tenaga kerja serta sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industry. Tahun 2022, sector pertanian memberikan andil terhadap PDRB sebesar 27,69 persen dan 15,86 persen diantaranya dari Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta menyerap tenaga kerja sebesar 45,79 persen. Mengingat pentingnya sector pertanian tersebut, maka perlu terus ditingkatkan. Berdasarakan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026 telah ditetapkan 8 (delapan) komoditas Pertanian unggulan yang menjadi tolok ukur keberhasilan Pembangunan TPHP satu diantaranya adalah Produksi Sawit Rakyat. Usaha dalam rangka Sawit Rakyat tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Lima Tahunan dan Tahunan. Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Bengkulu • I'ahun 2020 •Tahun 2021 ' Tahun 2022 1++,93 103,02 102,57 Pertanian Secara Umum Tanaman Pangan Hortikultun Perkebunan Sumber: BPS Pro\?inst Bengkutu. Gambar 1.1. Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022 Subsektor perkebunan menempati posisi yang strategis dan dominan dalam perekonomian Bengkulu) terutama untuk kelompok sektor non migas. Posisi tersebut ti(hk hanya dilihat dari peranannya dalam perekonomian, melainkan juga dari sisi penyerapan tenaga kerja, efek pengganda kegiatan ekonomi. Selain itu, pendapatan https://jdih.bengkuluprov.go.id keluarga Pekebun juga relative lebih baik dibandingkan komoditi pertanian lainnya yang ditunjukkan dengan nilai NTP paling tinggi. Sub sector perkebunan tetap tumbuh positif di saat krisis ekonomi dan pandemic Covid-19 tahun 2020. Di tahun 2021 dan 2022, sub sector perkebunan tumbuh paling tinggi, yaitu 5,81 % dan 5,33%. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian di Provinsi Bengkulu B Tahun 2020 a Tahun 2021 Tahun 2022 – – - – =6.00 5.00 +,00 3,00 2,00 1 .00 ( 1.00) {2.00) 0,OZ Provinsi Bengkulu PertaIn ian Pertanianl Secara Upum petemak_an dan perbUIuarl Tan3man Hortikultura Tanaman Perkebunan Sumber : BPS Provinsi Bengkrdu. (Jambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022 Sawit merupakan komoditi terluas yang diusahakan petani di Provinsi Bengkulu. Luas areal Sawit di Provinsi Bengkulu Tahutr 2022 sebesar 319.346 Hektar atau sekitar 60% dari luas perkebunan rakyat yang terdata. Produksi Sawit Rakyat di Provinsi Bengkulu sebesar 1.069.003 ton Crude Palm Oil (CPO) atau sekitar 85% dari total Produksi Perkebunan rakyat. Secara Nasional, Provinsi Bengkulu menempati urutan ke 10 penghasil CPO tertinggi di tahun 2022. Provirisi Penghasi! Sawit Terbesar di Indonesia Tahun 2022 (Sumber: Statistik Indonesia, BPS Tahun 2023) BBa Itlau KahnIant Sulnatera Kalinlant Sumatera Kalinrant Janrbi Sunratem Kalinrant Ben$11111 Acelr Rep. an Utara anBarat Selata II anTilllttr Barat a11 8angtd Ta1 ph Sdatarr Bditung UProduk si (Ton CPO) 8.969.60 70+3.20 5988.10 S.439,70 + 101.80 3.420.60 2-629'501'3S9’30 I'039'70 I'017'10 9+4’+0 862'30 Gambar 1.3. Provinsi Penghasil Sawit Terbesar di Indonesia Tahun 2022 Luasa area1 perkebunan besar tahun 2022, Sawit sebesar 94.6CM hektar lebih rendah daripada tahun 2021. Karet 10.187 hektar/ lebih rendah dadpada tahun 2021' Kopi Ph Z https://jdih.bengkuluprov.go.id seluas 3.140 hektar lebih rendah daripada tahun 2021. The seluas 914 hektar lebih rendah dariF)ad_a taIl_un 2021, Luas Areal Perkebunan Rakyat di Provinsi Bengkulu Tally rt 2022 (Hektar)

319.B+6 99.063 8wf Ib sj:IS 43:IS 3'302 2h8{ _ 1I 1= LXIX - B Sawit Karet Kopi Kelapa Kakao Lada Pinang Aren Pala Cengkeh Kemiri Kopl Kayu Arabika Manis Produksi Perkebunan Rakyat di Provinsi Bengkulu Tahun 2022 (Ton) ] 069 003 a $98 7 B 2= 1 = ]LU 5 = X X X X = Karet Kopi Kelapa Kakao Lada Pinang Aren Pala Cengkeh I<emin Kopi Kayu Robusta Mabika Manis Sumber : Buku Startsdk Perkeburran Rakyat Pro\'inst Bengkulu, Dinas TPHPI 2023 (.Jambar 1.4. Luas Areal dan Produksi Kornoditi Perkebunan Rakyat di Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Selain perkebunan rakyat9 sawit di Provinsi BenAulu juga banyak diusahakan perkebunan besar swasta dan Negara. Tahun 2022, luas areal perkebunan Sawit milik Swast&Negara sebesar 94.604 Hektar9 sehingga luas Areal sawit keseluruhan sebesar 413.950 HekMr. Sedangkan Produksi CPO perkebunan Swasta/Negara tahun 2022 sebesar 485.017 Ton sehingga Produksi CPO keseluruhan sebesar 1.564.020 Ton. Prodyksi Perkebunan 8es2r Swasta/Nasional 495.0 17 '-:TaIIul 1 2021 BTahulr 2022 Luas Area! Perkebun3n Besar Swasta/Nasional : Tahutr 2021 a Tahun 2022 109.025 3.208 aBP HeIdDa Say;jt Karet 256 200 256 207 Ja==nr Kopi Perk .TEH 4613 140 A Kopi Perk .TEHKelapa Sar;it Karet Sumber : BPS Provinsi Bengkulu. ;I'm,on 1.5. pi.oduki dIn Luas Ared Perkcounm-, B,?sar Swasta/Nasiona! di Pro’,-insi Bengkulu Tahun 2022 Keberlanjutan industri kelapa sawit nasional masih menghadapi berbagai tantangan, demikian juga di Provinsi Bengkulu. Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan bagaimana meningkatkan komitmen para parak yang terlibat dalam pembangunan kelapa saw,k berkelanjuUn unI& menyinergikan prinsip 5P (People, Planet, ProsperitY, Peace dan Partnership). Diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan sawlt yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi. 3 https://jdih.bengkuluprov.go.id Sehubungan dengan hal tersebut, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tatum 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019- 2024, yang selanjutnya disebut RAN KSB, menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan peningkatan diplomasi serta percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Tabel 1.1 Kelapa Sawit Berkelanjutan Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP )/ Proyek Prioritas(PROF )/TrOy ek PP: Pcningkatan nilai tamE>ah. lapangan kerja, dan investasi di sector dil dan industrialisasi KP: Peningkatan Indus;tri Pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non- agro yang terintegrasi hulu-hilir Prov: Pengembangan Industri berbasis perkebunan 1 GAP Sawit Rakyat manan Gangguan dan Konnik Usaha Perkebunan dalam Perpres RPJMN Tahun 2020-2024 Indikator Proyek Prioritas Stratcgls (Hla_tor )rolect Pertumbuhan PDB pertanian (Persen) Peningkatan DrodUksi kelapa sawit (Persen) Pertumbuhan volume ekspor untuk DrodUk Derkebunan Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan (KasUS) Jumlah daerah yang menyusun rencand tian menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (daerah) Nursery (unit) Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit e })eneFapan FeJlcana a1csi daefah kelapa sawit berkelanjutan 4 1Nursery Di tingkat daerah9 Inpres RAN KSB mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Walikota uni.uk menyusun dok-umen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah serta membentd{ Th Pelaksana Daerd1 (TPD) ulthk melaksan,3kan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multipihak). Dalam rangka menjamin pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN K.SB) kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan diinternalisasikan ke dalam program kegiatan rencana pembangunan nasional Yang tertuang dalam Perpres Nomc>r 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional WJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sebanyak 25 provinsi menYusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sampai dengan tahun 2024' 4 https://jdih.bengkuluprov.go.id Renc trIm Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN} Tahun 2020-2024 Inpres No. 18/2020 Lampimn III Target Meningkatnya investasi, dan perluasan kesempatan kerja, serta pendayagunaan potensi unggulan daerah yang berkelanjuta rt untuk peningkatan nilai tambah ekonomi ma syarakat Pengelolaa n LH. SDA dan Kelautan Perjkanan Jumlah daerah 6 Prov yang menyusun Sumut, Kalteng, dan menerapkan Jambi, Fiiau, bSBFgF:akgfj;3a Kalbar Sumsel , sa\Nit berkelanjut an 12 Prov Sumut, Kalteng, JambiRiau. Kalbar, Sumsel, Kalse I. Aceh. Sumbar, Bengkulu, Sulsel, Sulteng 12 Prov Sumut, Kalteng, JarnbiRiau. Kalbar, Sumsel, Kalsel+ Aceh. Sumbar, Bengkulu, Sulsel, Sulteng, Papua, BabeILampung, Ka him, Kaltara, Sulbar 25 Prov Sumut, Kalteng,Jambi, Riau, KaIbar,Sumsel, Kalsel, Aceh, Sumbar, Bengkulu, Sulsel, Sulten& Gorontalo, Babel, Lnmpun& Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sultra, Kepri, Papua, Papua Barat, Maluku, Jabar, Banten Gambar 1.6. Target RAD KSB pada RPJlvnv 2019-2024 Kebijakan RAN KSB tersebut selanjutnya ditindaklanjuti di tingkat daerah kedalam perumusan rencana kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Gambaran umum integrasi kebijakan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ke dalam encana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.4. Kesadaran publik akan keberianjutan menuntut pengelolaan dan pengem'oangan perkebunan yang lebih lestari dan berkelanjutan, selain merupakan mandat RPJP Provinsi Bengkulu. Untuk mendukung pembangunan perkebunan tersebut perlu disusun sebuah Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Bengkulu. Kebijakan RAN KSB tersebut selanjutnya ditindaklanjuti kedalam perumusan rencana kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu. 1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN Maksud: 1) Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. 2) Menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan. Tujuan :

a.Meiaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 ’Fahun 2019.
b.Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Provinsi 5 https://jdih.bengkuluprov.go.id Bengkulu yang lebih terarah dan terintegritas dalam pelaksanaannya! sea,a mendapat dukungan para pemangku kepentingan.
c.Mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026. Sasaran :
a.Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Bengkulu;
b.1 erwujudnya penmgkatan produksi tanaman perkebunan meiaiui :
1. 1.Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
2. 2.Peningkatan kapasitas dan kapabilitaspekebun serta percepatan peremajaan; 3 . Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
3. 4.Penerapan tata keloia perkebunan dan penanganan sengketa;
4. 5.Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit. 1.3. DASAR HUKUM
5. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. 3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. 4.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
9. 5.Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024;
10. 6.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nbmor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. 9.Peraturan Menteri Pertanian omor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
14. 10.Keputusan MerIted Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasi1 Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
15. 11.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024. 6 https://jdih.bengkuluprov.go.id 12. 13. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia No 38-2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia- peraturan-2022 Keputusan menteri pertanian republik indonesia nomor: 40/kpts/sm. 200/ i / ii / 2020 Tentang penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta di kawasan perkebunan kelapa sawit berbasis kelembagaan ekonomi netani Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026; Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 ahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 – 2043 ; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/S J Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 14. 15. 16. 17. 18. 1.4. PROSES PETVYUSUNAN RAD-KSB Dalam penyusunan dokumen RAD KSB, Pemerintah Daerah mengacu kepada beberapa prinsip yaitu:
16. 1.Integrasi MD–KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan OPD lain yang terkait.
17. 2.Sinkronisasi RAD–KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender. 3 . Partisipasi RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. 7 https://jdih.bengkuluprov.go.id BAB II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RAN-KSB DAN RENSTRA OPD 2.1. Gambaran Umum Permasalahan Perkebunan Sawit A. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur Data Luas Perkebunan Sawit di Provinsi Bengkulu masih terdapat perbedaan antara berbagai pihak. Luas areal sawit sangat dinamis karena terus bertambah. Berdasarkan Kepmentan NO:833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tentang luas areal Tutupan kelapa Sawit, Luas areal Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu tahun 2019 adalah 426.508 Ha. Peta tutupan sawit ini belum diperbaharui, sehingga tidak mencerminkan keadaan terkini. Sedangkan berdasarkan data statistic perkebunan untuk perkebunan rakyat dan data BPS untuk perkebunan besar, luas areal Sawit 413.950 Ha. Tabel 2.1. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Luas Areal Kelapa Sawit (Ha) a Perkebunan I Tutupan 2022 1 Sawit 2019 Selisih (Ha) No Kabupaten/Kota Hektar o/8 Perkebunan Rakyat Bengkulu Selatan Rejang Lebong Bengkulu IJtara Kaur Seluma Mukomuko Lebong Kepahiang Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Jumlah Kebun Rakyat Luas Perkebunan Sawit (Besar dan R&yat) Tahun 2022 (BPS Provinsi Bengkulu) Tcmaistik Perk£bunan Provinsi Bengkulu dari Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Peta tutupan Saw a sesuai Kepmentan NO:833/KPTS/ SR.020/M/12/2019 Lum Perk£bunan Sawit Bengkulu Tattun 2022, Statisnk Indoneisa, BPS 2023. 28.806 968 90.504 9.579 33.295 1 08.944 245 115 44.592 2.298 319.346 27.680 461 90.632 12.379 51.916 108.938 79 48 26.161 3.255 321.549 1.126 507 138 2.8 f Jf ) 18.621 6 166 67 18.43 1 957 2 IOI - 3,91 - 52,33 0,14 29,23 55,93 - O,01 - 67.80 - 58,03 – 41,33 41 ,66 0,69 11 Sumber = 372.000 426.508 -54.508 1- 12,78 Permasalah pada data tersebut karena beberapa haI: Areal tutupan Sawit berubah setiap tahun karena perkebunan sawit rakyat tenrs berlzmbah9 sehingga peta tutupan sawit perlu terus diupadate. Areal perkebunan besar perlu disesuaikan dengan data HGU perusahaan besar; 'l'erdapat areal tutupan sawit yang berada di kawasan lindung, cagar alam atau sepadan sungai/pantai. Areal perkebunan rakyat perlu divalidasi secara lebih akurat. 1. 2. 3. 4 8 https://jdih.bengkuluprov.go.id Perkebunan besar memiliki kewajiban membangun plasma sebesar 20% dari luas areal kebun perusahaan. Tahun 2022 ada sebanyak 58 perusahaan besar yang menyampaikan data ke Dinas TPHP dengan luas kebun ind 174.937 Ha. Sedangkan luas realisasi kebun ini sebesar 29.193 Ha. Luas kebun plasma masih lebih rendah dari kewajiban 20% dari luas kebun inti. Sedangkan luas kebun petani kemitraan belum terdata. Perlu divalidasi luas kebun plasma dan perusahaan yang memenuhi batas minimal. Tabel 2.2. Jumlah Perusahaan, Luas Kebun intl Luas Kebun Masyarakat di Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Jumlah Luas Perusahaan I Kebun Inti Realisasi Kebun Inti b1) kat 3.928 18.316 1.100 7.934 1.773 500 33.551 Realisasi Lk) rakat Ino i 8.438 608 5.818 910 375 29.193
18. 1.Muko aluko
19. 2.Bengkuiu Utara
20. 3.Bengkulu Tengah
21. 4.Seluma
22. 5.Kaur
23. 6.Bengkulu Selatan Grand Total 62.105 40.591 8.899 32.404 25.698 5.240 174.937 46.260 25.638 7.536 12.361 25.006 855 117.656 SImaer : Dioiah dan Laporan perusahaan besar swasa/Negara, Dinas TPHP Provinsi Bengkutu, 2023 Legalitas lahan perusahaan besar perlu kepastian dan tidak ada tumpang tindih perizinan dan peruntukan. Lahan adalah sumber daya terbatas, pengusahaan monokultw untuk Sawit periu di jaga agar tidak berdampak pada system ekologis. Perusahaan besar juga perlu mengutamakan penggunaan tenaga kerja local dan mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar Kebun sehingga berkelanjutan secara social. Penyediaan kebutuhan pokok pegawai perkebunan serta pembelian suku cadang perlu mengutamakan perusahaan local, sehingga efek pengganda dari perusahaan perkebunan dapat meningkatkan perekonomian local. Pabrik CPO di Provinsi Bengkulu tahun 2022 tewatat sebanyak 34 unit yang dimilaci 28 Perusahaan. Total kapasitas terpasang pengoiahan TBS sebanyak 1460,7 torurjam. Kapasitas terpakai belum di ketahui, sehingga kecukupan pabdk CPO tidak diketahui. Pelayanan pembelian TBS peta:ni yang belum bermitra dengan pabrik CPO tidak terpantau. Tabel 2.3. Jumlah Perusahaan, Jumlah Pabrik CPO dan Kapasitas Terpasang Pengolahan TBS di Provinsi Bengkuiu Tallun 2022 Pabrik CP Kemitraan
24. 1.Muko muko
25. 2.Bengkuiu Utara Kabupaten Punva Kebun 4 4 Tidak Punya Kebun 11 3 Jumlah Pabrik (Unit) 15 7 Total Kapasitas Terpasang fton/Jam 710 315 Jumlah i<emiIIa an n/a 11/a Jumlah Petani n/a n/a 9 https://jdih.bengkuluprov.go.id
26. 3.Bengkulu Tengah
27. 4.SeIurna
28. 5.Kaur
29. 6.Bengdu SeIatm Jumlah Sumber : Diotah dart Laporan perusahaan besar ywasa/Negara, Dinas TPHP Provinsi Bengkutu, 2023 n/a= not available/data tidak tersedia. Infrasauktur yang memadai dan terintegrasi khususnya yang menjangkau sampai ke seluruh pelosok di Provinsi Bengkulu sangat dibutuhkan dalam mendorong perkembangan ekonomi petani. Infrastruktur jalan dan jembatan akan meningkatkan mobHitas petani dan aksesibilitas lahan petani. Demikian juta ketersediaan jalan prodtfKsi/jalan usaha tani yang menuju ke iaha petani sangat dibutuhkan. Akses lahan meningkat akan menurunkan biaya produksi yang di kularkan petani, akan meningkatkan harga yang diperoleh petani dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Perlu dilakukan perbaikan jalan dan jembatan kewenangan provinsi, kabupaten dan desa di Provinsi Bengkulu. Pabrik CPO menghasilkan limbah padat dan cair serta bahan berbahaya dan beracun yang perlu ditanganai agar tidak mencemari perairan dan merusak alam. Belum terpantau permasaiahan penanganan limbah padat, limbah cair dan B3 dari PrabrU< CPO. Penggunakan tenaga kerja local pada pabrik CPO juga perlu terus ditingkatkan disertai dengan pemberdayaan masyarakat setempat. B. Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun (Petani) Petani menjadi aktor utama dalam pengembangan sektor perkebunan. Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelompok tani menjadi amanat penting, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Peta:ni. Rendahnya serapan pengetahuan terbaru oleh pekebun menyebabkan kurangnya upaya perbaikan input ke khan. Pola pikir yang konvensional serta lemahnya kelembagaan petani juga menyebabkan kapasitas petani semakin rendah. Hal ini juga bersamaan dengan terjadinya kekurangan modal petani sebagai input ke lahan. Tabel 2.4. Jumlah Kelompok tani dan kepemilikan lahan petani di Provinsi Bengkulu Tahun 2022 iota yang Memiliki LabanAKelompok Tani x, I K,b„p,t„ Jumlahiumiair iebih Pemuh I Lanjut I Madya I Utama 1-2 ha Bengkulu 30.65 14.65615.3351.4991.144 Selatan 6.1501.206 13.08819.7571.057 Le'bo 25.17742.251 16.4011.8821.511 24.083 10.886 12.9501.7031.252 15.253 14.90030.4741.466Seluma 1.412 22.0458.55431.3101,6291.065Mukomuko 14.737 9.378 5.2851,OII https://jdih.bengkuluprov.go.id 889 15.310 6.123 8.874 313I 10188598 LU 12.625263 922 4.099 7.489 1.0379 525 134 TI 6.428388 5.485 183760l9529010 lu 9706641085 4a739125.22434114639997Jun ! ah 55,0142,9111,62 0,020,33 100,008,61Persentase Sumber : Simtuhtan Kementerian Pertanian, di download pacta Januari 2023. Tallun 2022, tercatat pada Simluhtan Kementerian Pertanian, terdapat 12.595 Keloinpok Tani. Sebagian besar keiompok tani tersebut termas-uk ke dalam Kelas Kelompok Pemula (79,37%). Kelas Pemula menunjukan kerjasama, kemandirian dan permodalan kelompok yang masih lemah. Berdasarkan luas kepemilikan lahan anggota, terdapat 97.664 KK petani memiliki lahan kurang dad 1 Ha atau sebanyak 42,91%. Dan Hanya 4.739 KK atau 2,08% anggota kelompok yang memiliki lahan lebih dari 2 Ha. Persoalan pada usaha perkebunan kelapa sawit adalah rendahnya produktivitas. Pada saat ini produktivitas tanaman perkebunan baik pada perkebunan rakyat maupun perke'bunan besar masaI di bawah potensi genetiknya. Rendahnya produktivitas tanaman ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan “praktek budidaya yang baik” atau Good Agricultural PracticeI C3NP oleh pelaku usaha, terutama oleh petani/pekebun. Permasalahan rendatmya produktivitas terutama terjadi pada perkebunan rakyat, karena kebun-kebun rakyat menggunakan bibit yang tidak bersertifikat. Pada kebun perusahaan produktivitas rata-rata 22-24 ton Tandan Buah Segm (TBS)/ha/tahun, sedangkan di kebun rakyat hanya sekitar 16-18 ton TBS/ha/tahun, sedangkan menurut visi Kementerian Pertanian, produktivitas kelapa sawit ditargetkan 36 ton TBS/ha/tahun dan rendemen 25%. Tanaman tua dan rusak pada perkebunan kelapa sawit luasnya bertambah dari tahun ke tahun. Tanaman tua rusak yang perlu segera diremajakan menurut Statistik Perkebunan Bengku lu Tahun 2022 adalah seluas 10.476 ha perkebunan rakyat. Hambatan yang penting dalam permasalahan peremajaan kebtm kelapa sawit rakyat adalah tingginya biaya peremajaan dan hilangnya pendapatan selama masa tunggu yaitu selama tanaman belum menghasilkan, paling kurangselama tiga tahun. Ancaman iain pada perkebunan rakyat adalah terdapat wiiayah yang endemic Penyakit Ganoderma. Kemampuan petani mendeteksi dan mengatasi Ganoderma ini sangat rendah. Harga Bibit yang tahan Ganoderma masih jauh lebih tinggi daripada bibit yang biasa dipakai petani. Disisi lain, terdapat perusahaan Besar yang tergabung dalam APKSINDO menyediakan diri untuk ikut mendeteksi dan mendampingi dalam rangka mentasi Ganoderma tetapi belum dimanfaatkan Petani. APKASINDO juga siap mendukung penyediaan bibit unggul dengan harga terjangkau dalam rangka mensukseskan peremajaan Sawit petani yang sudah tidak produktif lagi. Termasuk di sini, APKSTNDO bersedia menjalin kerja sama dalam rangka mendukung PSR di Provinsi Bengkulu. Dari sisi perusahaan besar, ancaman yang sering terjadi adalaJh konflik kepemilikan 11 https://jdih.bengkuluprov.go.id lahan, pencurian TBS serta akses penggunaan Jalan Perusahaan. Pencurian TBS diikuti dengan penjualan Brondolan ke Penadah. Permasalahan tersebut perlu terus di pantau dan dikomunikasikan ke masyarakat setempat. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 Tahap I Provinsi Bengkulu, terdapat 319.131 Rumah Tangga Usaha Pertanian, dan sebanyak 263.804 KK (82,60%) berusahan perkebunan. Dilihat dari jumlah usaha pertanian perorangan, terdapat 335.782 Petani dengan 275.328 (82,00%) adaiah Pekebun. 31Jurnt aFl Rurnah Tangg8 Usaha Peaanian ($tTUP} rumah O N'),k IE. IS'b dar1 Sen sus Portalr:an 2013 Jum tab Usaha Pertartian Perorangan (UTF} 335.782 unit @ Na.k 8.72Y, tier. Scnt'.is Pellan ian :013 77.491 71.185 11.695 (3.Wi) 10.806 (3, P2%) 3.303 IOW%) C4tdan . SAI Rt#tvb V&1998 US&e Owtrr4al {SITU) a8pd tHen dias $druus,+u 9WhUW! Pwaan9n Sumber: BPS Provinsi Bengkutu, Desember 2023. Gambar 2.1. Jumlah Rumah Tang.ga Usaha Pertanian (RTUP) dan Jumlah Usaha Pertanian Perorangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2023 (Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 TdI%> 1 Provinsi Bengku lu) Dengan asumsi biaya peremajaan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan dari PO sampai dengan P3 kurang Iet)ih sebesar Rp. 60 juta per ha, ma:ka untuk pembiayaan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat diperlukan kurang lebih Rp. 628. 560.000.000 (628,56 Miiiar) . Sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka sejak tahun 2017peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat diberikan bantuan hibah sebesar 25 juta per hektar untuk maksimal empat hektar per KK, dan mulai tahun 2021 bantuan hibah meningkat menjadi sebesar 30 juta per hektar. Realisasi peremajaan kelapa sawit rakyat di Provinsi Bengkulu dengan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sampai dengan tahun 2023 adalah seluas 13.334 ha, dengan data secara rinci disajikan pada Tabel 2.5. Tabel 2.5. Realisasi Replanting Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Bengkulu sampai dengan Tahun 2023 19 https://jdih.bengkuluprov.go.id Saint)er: DioiaTrl dart Laporan Reaiisasi PSII, Dinas TPilP Provinsi Bengkulu, 2023 Dukungan Institusi perbenihan Pemerintah dalam produksi benih unggul. Di Provinsi Bengkulu terdapat UPTD Benih Provinsi yang bertugas menyediakan Benih Pokok sebagai bahan untuk penangkaran benih padi. Di level kabupaten terdapat UPTD perbenihan yang bertugas memproduksi benih sebar untuk Petani. Di Provinsi Bengkulu juga sudah berkembang penangkaran benih padi di tingkat kelompok tani serta terdapat Perusahaan Swasta yang memproduksi Benih Padi. Kab Bengku lu Tengah Bcngk-,lluUtara Bengkulu Selatan Mukomuko Seluma Rejang Lebong Tabel 2.6. Jumlah Penyuluh Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Kabupaten/Kota /No Provinsi k-aID Selatan Le1Re: Bel IIu Utara Kota Bet IIu Seiuma Kaur Mukomuko Lebon KI an BI IU TI Provinsi/Vertikal Jumlah o/a Tabel 2.7. Peagawas, Peaaagkar dan Pedagang Beaih Tanaman Paagan dan HodihdtbHa di nOTlnSi Bengl=IIu ’FaLun 2022 No Kabupaten/Kota Pengawas Benih Penangliar Benih Pedagang Benih Bengkulu Selatan LeboA Le 1 lu Utara KoLa Ber,Ekuiu Seluma Kaur Mukomuko Lebon Ke' Lan lu TenBen Provinsi Jumlah Tahun 2022 terdapat 33 orang pengawas benih di Provinsi Bengkulu, dengan roRI a10:017 2 0 0 176 1721141 1000 1479 3155 0319 410 00 0 330 4090 591563 0 2451360 0 0000 82651703677319 1563 Penyuluh PNS Jumlah 63 43 26 69 0 2.006517 0 8 0 6.033 1 .080340 0 791 3.284 0 880 5151 857 922 luh Non PNSPerl mr Swa dayaHonorer 49 49 4214 7051 9 22 4927 1939 915 426 22 11 89 6 247 321 28,7922,15 13 https://jdih.bengkuluprov.go.id penangkar sebanyak 68 orang dan Pedagang benih 67 unit usaha. C. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam konteks sektor perkeburlan, isrI strategis berkaitan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah (1) Mencegah Deforestasi karena perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab deforestasi terbesar; (2) Melindungi Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yaitu Kawasan dengan tutupan hutan/koridor satwa liar, Kawasan gambIa, sumber air, dan Kawasan hukum Adat; (3) Mencegah kebakaran lahan dan perkebunan dengan salah satu pendekatan berbasis masyarakat;

(4)Mengelola limbah dari kegiatan perkebunan terutama sebagai sumber energi untuk sawit yang sejalan dengan rencana nasionaI; 5) yang tidak kaIah pentingnya adalah mencegah permasalahan social, baik dalam bentuk kecemburuan social, marginalisasi masyarakat miskin serta kesenjangan pendapatan di masyakat. Sebagai suatu sistem, lingkungan hidup memiliki batasan daya dukung dan daya tampung dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi Penduduknya. Salah satu tekanan terbesar terhadap lingkungan hidup terutama berasal dari pembangunan berbasis lahan termasuk perkebunan. Batasan luasan kepemilikan kebun perusahaan perlu di tegakan. Kawasan lindung, cagar alam dan sepadan pantai periu terus di jaga. Teknik konservasi lahan dan air perlu dipantau penerapannya, baik di perkebuan besar maupun di perkebunan rakyat, sehingga daya dukung lingkungan tetap terjaga. Dalam setiap tahapan pembangunan perkebunan di]aksanakan kegiatan mitigasi sebagai upaya penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan. Kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan ini meliputi: 1) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB); 2) Penerapan teknik konsewasi Jahan dan air; 3) Pengembangan areal pada lahan nonkawasan hutan, semak belukar,dan lahan kritis; 4) Penggunaan pupuk secara bedmbang dan pengembangan pembuatan kompos/pupuk organik; 5) Rehabilitasi kebun dan penyesuaian tanaman pelindung bagi komoditi yang membutuhkan; dan Penerapan teknik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP). Area dengan nilai konservasi tinggi merupakan la:han yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang sangat penang baik untuk tingkat daerah mauI)un global. Beberapa kategori kawasan dengan nilai konservasi tinggi (NKT) antara Iain adalah kawasan ekositem esensial yang tidak sesuai untuk pengembangan perkebunan; kaw3san hutm alun primer yang keberadwlnya renting dalarr! sisterr! 14 https://jdih.bengkuluprov.go.id hidrologi dan koservasi tanah; kawasan pelestarian keanekaragaman hayati; kawasan konsewasi terhadap sumber dan kualitas air; serta kawasan dengan potensi erosi tinggi. Dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak ditemukan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan interpretasi, metode pendekatan, analisa dan standar peloporan yang berbeda satu sama lain. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kesulitan para pengelola sumberdaya alam dalam menindaklanjuti hasil identifikasi NKT yaitu adanya rencana pengeioiaan untrfK dapat memeiihara atau meningkatkan NKT dan pemantauan terhadap NKT yang teridentifikasi di dalam masing-masing unit pengelolaan. Pemantauan ini untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan NKT Permasalahan lingkungan di perkebunan antara lain adalah limbah pabrik kelapa sawit, dengan pengaduan masyarakat berupa pembuangan limbah ke badan sungai sehingga mencemari air sungai yang bisa membahayakan bagi masyarakat sekitar dan brota perarran larnrrya serta rnematrKan rKan-rKan yang rnenja(h sala11 satu sumber mata pencaharian masyarakat. Jumlah PKS di Provinsi Bengkuluyang mencapai 34 pabrik harus diawasi dengan ketat pengelolaan limbatmya agar tidak terjadi hal sepeni tersebut di atas. Bagi PKS yang mempunyai kebun, limbah cair PKS dapat dijadikan pupuk cair melalui land application ke areal kebunnya. Permasalahan sering muncul pada PKS yang tidak memiliki kebun, yang di Provinsi Bengkulu ada sebanyak 21 perusahaan. Limbah PKS atau lebih tepat disebut produk samping PKS ada tiga macam yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah padat berupa cangkang,/;bre(serat), dan sludge. Cangkang mempunyai nilai jual yang tinggi dan diminati pasar luar negeri karena bias diolah menjadi biomassa pengganti batu bara. Serat dimanfaatkan untuk bahan bakar di boiler dan abunya untuk pupuk organik di kebun. Limbah cair digunakan sebagai pupuk cair organik, dan limbah gas berupa methane dapat diolah menjadi sumber energi untuk bahan bakar gas maupun listrik. Potensi limbah PKS tersebut disajikan pada Tabel 2.9. Pemanfaatan limbah atau produk samping ini sangat berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca di sub sector Derkebunan D. Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa Pemerintah pusat dan daerah secara bersinergi, terus berupaya memperbaiki tata kelola perkebtman sawit di Indonesia. Sayangnya, hingga kini berbagai aturan ini belum berjalan optimal karena berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti kepastian lahan sampai persoalan data. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk menyelesaikan tata kelola perkebunan sawit, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasionai Perkebunan Sawit Berkelanjutan 2019-2024, dan Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Pekebunan serta Peningkatan Produtivitas Pekebunan Sawit. 15 https://jdih.bengkuluprov.go.id Salah satu tantangan adalah mengenai kepastian status lahan perkebunan, hal ini menjadi faktor utama dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Berbagai permasaiahan tata keloia sawit akan dapat diselesaikan jika telah dimiiiki data yang terintegrasi dan valid terlebih di kawasan hutan. Kondisi ini untuk menjamin terlaksananya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang baik dan berkelanjutan. Tantangan lain adalah bagaimana menghubungkan Perusahaan besar dengan Petani, sehingga Perusahaan besar dapat meningkatkan keserjahteraan peiani, bukan memiskinan petani. Dengan demikian, keberadaaan perusahaan besar akan dibutuhkan dan dilindungi petani, bukan didemo dan ditolaJk. Perlu dibanguan kerjasama yang saling menguntungkan antara perkebunan besar dan petani. Perkebunan besar perlu scara transparan memenuhi kewajiban membina plasma dan bermitra dengan kelompok tani. Untuk itu, pembinaan kelembagaan petani yang berbadan hokum perlu terus ditingkatkan, perbaikan kualitas kebun petani melalui penggunaan bibit unggul dan budidaya yang baik perlu terus disosialisasikan. Hal-haI yang harus menjadi perhatian- dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk perkebunan Sawit antara lain: kesesuaian tata ruang pengembangan kawasan perkebunan; harmonisasi aturan perkebunan; Konservasi Jahan dan air dengan berbagai teknik; pengelolaan sistem informasi; optimalisasi target perluasan sesuai dengan luasan dalam dokumen perencanaan; pencegahan alih fungsi lahan Pangan menjadi komoditas sawit; dan optimasi lahan/peremajaan tanaman-tanaman perkebunan kelapa sawit yang sudah berumur tua dan kurang produktif. E. Dukuagan Percepatan iSPO dan Peningkatan akses pasar kelapa sawit Kelembagaan petalni sawit perlu di tingkatkan menjadi Berbadan hukum sehingga dapat mengikatkan Kontrak dengan perusahaan besar dalam mitra yang setara. Akses permodalah petani baik ke perbankan mauptm lembaga keuangan lairmya perlu difasiltiasi sehingga ketergantungan pada Tekulak dan lebaga penyalur kredit tidak resmi dapat dikurangi. Untuk itu, kelembagaan penyuluhan, baik dari pemedntah, swadaya maupun peran dari fdsiiitasi pendampingan oieh perusahaan besar perlu terus dibangun. Termasuk di sini, kelembagaan pengawasan pengawasan dan sertifikasi benih perlu terus di tingkatkan sehingga peredaran benih palsu yang sangat merugikan petani dapat ditekan. Kesaradan petani untuk mengikuati Surat tanda daRa usaha perkebunan (STDB) Lmtuk sawit perlu terus ditingkatkan. Data Petani PSR dan petani yang sudah STDB perlu dibangun dan mudah diakases. 16 https://jdih.bengkuluprov.go.id Tabel 2.8. IVlatriks Sinkr©nis,asi RAN dan Renltra tOPD „' „„'„„'„~„;- „ '„„„''„„„ n= =i’::;ThI:::’"=?,I -51 ,2 4.3 XRolmmmmAN tmmmmmRDlhmmmmmUR mmr mat mmmmmmM)MmammMmmmmmm baik 2022 1 2023 1 2024 1 Kementerian Pertanian1,1. 1 Penyusunan Pedoman Pendataan Pekebun 2021Ter susunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota ®n®mnm%memMMMelakukan- pemutakhiran informarasi Geospasial Fematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit 1.2 Tersedianya tGT tutupan kelapa sawit yang termutakhir n2H2MmnMRermenMMMelakukanmMi pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala 1.3 1,3.1. Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara bekala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit Program (Renstra OPD)Instansi/ L.embaga Flendukung -7-6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Perizinan UIsaha l’ertanian Kelnenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Na$ional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan IrIformasi Geospasial Badan Pusat Statistik Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sav/it Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4 5 6. 7 8. -®rmerbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan Ge en LHK Kemen ATR/BPN BIG BPS Pemorov Pemkab/kota Pelaku Us,aha Ke M =r Koordinatoi Bidang F’erekonomian Kemen PPN/ Bappenas Kemen ATR/BPN BIG BP.S 1. 2 3 4 5 6 7 1. 2 3 4 5 -®rmmMata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan l’erkebunan 17 https://jdih.bengkuluprov.go.id „' „,'„„'„~„„ „„'’„„'M~„;„ F-rT*::£'T’::::’r"-'I£:!’„L;J„h'J=E7£ Instansi/ Lembaga Pendukung Program (Renstra OPD) C1 = a T 4 m0242021 20221.3.2. Tersedianya peta indikaUf dari kebun-kebun yang sudah perl'u diremajakan di 21 provlnsl {IGT) tutupan klm2. PrograM lyelenggaraaeosFm nc@ilasi dan –e mW pengintegrasian IGT I tutupan kebun sawit tutupan kebun sawit dari I yang terintegrasi berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit Tematik 2022 2023 2024 Menyusun pedomi atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif 2021Tersedianya atau NSPK partisipatif pedoman pemetaan 2.2. -mmm Informasi (;eospasial ©n2£Melak e R pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahan dan masyarakat di lokasi erkebunan 2.3. 2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif. 2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif dl daerah percontohan -5 1 2 3 4 5 6. Badan Informasi Geospasial badan Informasi Geospasial 1. 2 3 4 5 6 7 1. 2 3 4 5 6 -7-6 BpDPKS Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha 6. 7 8 1. me me an Pertanian Kemen ATR/BPN Kemen LHK Kementerian Dalam Negeri Pemprov Pemkab/Kota Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif. Kehutanan dan Perkebunan M ntan Kemen A-TR/BPN Kemen LHK Kemendagri Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Kementan Kemen ATR/BPN Kemen LHK Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Program Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan r mkan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan 18 https://jdih.bengkuluprov.go.id Waktu Pelaksanaan No -1 Kegiatan (RAN KSE I) Keluaran (RAN KSB) 2021 12022 12023 12024 4-2 -3

3.Program Peningkatan sasialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnva nenyusun strateg} @ m komunikasi dan rencana I komunikasi dan sosialisasi yang efektif I rencana sosialisasi bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya -202320222021 2024 peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala Tersel€MMa sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 Metakm sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi 3.2. 2021 2022 20242023 provin$i penghasil kelapa sawit secara berkala
4.ProgrMmnergitas arIal/lembaga pemerintah daerah dalaa®a dengan usman Sinkronisasi kebijM M usaha perkebunan I disinkronisasi kelapa sawit yang dilakukan secara berkala nnCementerian Koordinator Bidang Perekonomian 4.1 Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab 4 1 2 3 4. Kementerian Pertanian 5 6 7 8 9. i<ementerian Pertanian 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 Program (Renstra OPD)Instansi/ Lembaga Pendukung ..7-6 mldagri Kemen LHK Kemen ATR/BPN Kementerian Komunikasi clan Informatika Kementerian Ketenagakerjaan BPDPKS Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha r nunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsy r mjang Urusan Pemerirltah Daerah Proving mmgri Kemen LHK Kemen A’TR/BPN Kemenkominfo Kemenaker BPDPKS Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha me ntan Kemen LHK Kemen A'TR/BPN Kementerian Perdagangan Kemendagri BPDPKS r nunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 19 https://jdih.bengkuluprov.go.id Waktu F’elalksanaan No i Kegiatan (RAN KSB) Keluaran (RAN KSB) 2021 12022 12023 12024 4 nHn2no -1 4.2. -2 -3 mrI m inforrrlasi pada masing - rnaslrlg kementerian/lembaga Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga
5.ProgrhTim Pelaksamm bentuk forurn multi pihak kelap iM jutan di tin@M kabupaten/kota penghasil kelapa sawit 5.1 Membentuk tim pelak sana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 'enghasil kelapa sawit Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi plhak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit 2021
6.Program PembangurMdan peningMa 1k mendukung peningkatan kuatitiMtbunan kelapa sawit 2022 [2023-20216.1 Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/ kata penghasil kelapa $awit Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit 2024 Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab Program (Renstra OPD)Instansi/ Lembaga Pendukung -7-6=5
1.Kemerm)
2.Kemenkeu 3, Kementan
4.Kemen LHK
5.Kemen ATR/BPN
6.Kemendag
7.Kemendagri
8.BPDPKS
9.BIG
10.BPS -Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Program Penunjang Urusan Pemerirltah Daerah Provinsi r Ian Usaha Pertanian 1. 2 3. Kementan Kemendagri Pelaku Usaha Pemerintah Provinsi
2.Pemerintah Kabupaten/ Kota r @diaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mMlri Kemen PPN/ Bappenas Kementan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi BPDPKS Pemprov Pemkab/Kota I(ementerian Pekerjaan Umum dan F’erumahan Ftakyat 1. 2 3 4, 5 6 7 20 https://jdih.bengkuluprov.go.id No -1 Kegiatan (RAN KSE!) Waktu Pelaksanaan Keluaran (RAN KSB) - ' 1 2021 1 2022 1 2023 1 2024 3 4 Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab Instansi/ Lembaga Pendukung Program (Ren stra OPD) -2 -5 -6 -7
7.Program Peningkatan kepatuhan hukun1 baai e 'entuk kelom@ kerja antar instansi di dalam upaya kepatuhan hukum lya kelompok kerja antar instansi dalam upa'/a peningkatan kepatuhan hukum Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 Provinsi lelaku usaha dalam usaha oerkebuna -TTTKementerian Pertanian r kelapa sawit $ecara 1 2 3 4 5 1 koordinatif Kemen LHK Kemen A'FR/BPN Kemenaker Pemprov Pemkab/Kota Kemen LHK Kemen ATR/BPN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepolisian Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Pemprov Pemkab/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 7.2 Merlin a dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) -m72 o r jang Urusan Pemerirltah Daerah Provinsi 2 3. 4. 5 6 7 8 21 https://jdih.bengkuluprov.go.id No -1 B. KOI 8,%Mm@mMmmM> mme Mmm> ml =mZmm B.IW;kmF–Te mma Ma ml=amnm[n27m Mi tentang penggunaan benih I tentang penggunaan benih I I I I I Pertanian bersertfikat bagi pekebun I bersertifikat dt 21 provinsi Kegiatan (RAN KSB) .2 3 mmmmmmUS11mmN mA mB ms Mml Melakuk8RI in1 Es =s program kemitraan antara:

a.produsen bc:nih yang memiliki keburl sumber benih
b.produsen benih yang membesarkan benih dan/atau
c.BUMN Perkebunan Mengemt®m) Mr i kemitraan antara
a.produsen benih yang memiliki kebun sumber benih
b.produsen beInih yang membesarkan benih dan/atau c, BUMN Perkebunan Memfasili m) ma i komitmen produsen benih yang mernbesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertiflkat Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab -5 Waktu Pelaksanaan Keluaran (RAN KS13) 2021 12022 12023 12024 4 H2nmmMTRiFr=i Pertanian Terselenggaranya sosial= program kemitraan di 21 provinsi antara:
a.prc)du sen benih yang memiliki kebun sumber benih
b.produsen benih yang membesarkan benih darl/atau c, BUMN oerkebunan %Jmya keira Mm provinsi antara :
a.produsen benih yang memiliki kebun sumber benih
b.produsen benih yang membesarkan benih dart/atau
c.BUMN perkebunan 2021 mmMqpTKmMI F’ertanian 3021 ®nm]2TKmmi Pertanian TerwujucM @arm Ma– produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di 21 provinbi 2021 Program (Renstra OPD) Instansi/ Lembaga Pendukung -7..6 BPDF'KS Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Kementeria n BUMN Pemprov Pem kab/Kota Pelaku Usaha Perusahaarl Produsen Benih Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Frogram Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1. 2 3 4 1 2 3 4. Frogram F’enyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian tementerian BUMN Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih 1. 2 3 4. }rogram Penyediaan dan Pengembangan Sarana PeFtanian 1. 2 3 4 Kementerian BUMN Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha P'erusahaan Produsen Benih 22 https://jdih.bengkuluprov.go.id No 1 Kegiatan (RAN KSB) I Keluaran (RAN KSB) -1 8.5.
1. 9.Program a ,pasitas dan kare un dalam menerapkan praktek budidaya PractIces/GAP) 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
2. 10.Prograna ,k8es pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun e ingkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya -2 Men < M; dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP Melakukan pelatihan GAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara ericldik -a;iiiF;tii penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang berk'ebunan kelapa sawit myelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun Waktu Pelaksanaan 2021 12022 12023 12024 4 mFm2mm -3 mlksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai I'okasi tanam di 21 provinsi secara berkala m/11a an teknis pemantauan dan evaluasi pen€'rapan hasil pelatihan GAP Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik 2022 20232021 20232022Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa 2021 saw it m320222021Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok >ekebun di 21 provinsi mme lenterian Pertanian Terlaksananya sosia s tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab -bI me lenterian Perl.anian yang baik (Good Ag -fg;m-;T-F=lprov Pertanian 12. Pemkab/Kota
3. 3.Pelaku Usaha 7;miTT Pert,anian 12. Pemprov
4. 3.Pemkab/Kota
5. 4.Pelaku Usaha 2024 Mme rian Perlanian 2024 Kementerian Pertanian 2024 Instansi/ Lembaga Pendukung -6 T Pemprov 2 . Pemkab/Kota BPDPKS Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Pemprov Pemkab/Kota Petaku Usaha 1 2 3 4 1. 2 3.
6. 1.Kemenkeu
7. 2.Kementerian BUh4N
8. 3.Pemprov
9. 4.Pemkab/Kota
10. 5.Pelaku Usaha Program {Renstra OPD) -7 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian mrim Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan 23 https://jdih.bengkuluprov.go.id No Kegiatan (RAN KSB) -1 10.2. -2 Men < M pekebun dalam memenuhi persraratan untuk mendapatkan rekomendasi teknls peremajaan kelapa sawit rakyat mriMkatkan dukunm dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSFt) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana 10.3. Tmma mc=; dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun TtT5-nelIFi=MiF;;i pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat
11. 11.Prograrrembentukan da11 lembagaan pekebun Sosil iiREgT dalam pembentukan kelembagaan pekebun Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab Waktu Pelaksanaan Keluaran (RAN KSB) 2021 12022 12023 12024 -4 20£n1 m2 q3 -5 He lenterian Perlanian -3 Meningkatnya jumlaFme dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekolnendasi teknis perernajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi Meningkatnya dukunm ketersediaan dana untuk PSR dari 13adan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber lain ’ana sah -a-;iIi ma ; penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi Bill%2mmme iiiSiTin Per1.anian } Perekonomian
12. 2.BPDPKS
13. 3.Pelaku Usaha nmer== Perlanian 2021 mmme m PeN.anian Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekOITlendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 21 provinsi 2021 n .1 .1 .Terlaksanany; sosialisasi dan bimbingan dalaln pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala Kementerian Perl.anian 2022 20232021 Program {Renstra OPD) Instansi/ Lembaga Pendukung -7-6 mr 4N
14. 2.BPDPKS
15. 3.Pemprov
16. 4.Pemkab/Kata
17. 5.Pelaku Usaha Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Kemenko Bidang F’erekonomian Kementerian BUMN Pemprov Pemkab/Kota BPDPKS Pelaku Usaha kementerian BUMN BPDPKS Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan 1. 2 3 4 5 6 1. 2 3 4 5. Program Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Program Penyuluhan Pertanian
18. 1.Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah
19. 2.Kemendagri
20. 3.Kementerian Desa, 24 https://jdih.bengkuluprov.go.id No -1 Kegiatan (RAN KSB) -2 He miR;;ai pek€!bun ITII-ai;; La'ii; jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun nITM;GiiF;iiii;RBi;m evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun Instansi/ Lembaga Perlanggung Jawab Waktu Pelaksanaan Keluaran (RAN KSB) 2021 2022 12023 12024 -4 20:D1 T2 20£E .3 11.1.2 Terbentuknyaima pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit Meningkatnya kemarF)LiiT manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala -5 mRaTe;ian PeN.anian TerslmaRaTei;iFiam jual beli TBS kelapa $awit prod'uksi pekebun 2021 Kementerian Pertanian mt[7iiDTmFqFF;; ii= Pen.anian Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit Instansi/ Lembaga Pendukung Program (Renstra OPD) -6 -7 F'embangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
21. 4.Pemprov
22. 5.Pemkab/Kota
23. 6.Pelaku Usaha
24. 1.Kemenkop dan UKM
25. 2.Kemendagri
26. 3.Kementerian Desa, F'DT dan Trans
27. 4.Pemprov
28. 5.Pemkab/Kota
29. 6.Pelaku Usaha
30. 1.Kemendag
31. 2.Kemendagri
32. 3.Pemprov
33. 4.Pemkab/Kota
34. 5.Pelaku Usaha
35. 1.Kemenkop dan U KM
36. 2.Kementerian Desa. PDT dan Trans
37. 3.Pemprov
38. 4.Pemkab/Kota 5.Pelaku Usaha Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian 25 https://jdih.bengkuluprov.go.id No -1 Kegiatan (RAN KSB) Keluaran (RAN KSB) Waktu Pelaksanaan Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab Instansi/ Lembaga Pendukung Program (Renstra OPD) 2021 12022 12023 12024 4-2 -3 -5 -6 -7
39. 12.Program Peningkatan penyuluhan pentanian di kawasan sentra ndelakukan pemutakF 1 i jumiah tenaga penyuluh I jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan I pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil I meliputi ASN, swadaya Negara (ASN), swadaya I masyarakat, dan perusahaan rnasyarakat, dan perusahaan Fdi 26 provinsi penghasil kelapa secara berkala I sawit lrodEUksi kelapa saulit mFR@mT men= Pertanian 1 . Pemprov 2 . Pemkab/Kota
40. 3.Pelaku Usaha Program Penyuluhan Pertanian 12.2, MeiaFiiinHL ii;ii pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perk:ebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan lerusahaan nRg=mein penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit Meni@;Ram iBm penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provtnsi penghasil kelapa sawit secara berkala 76nRmlm3 7iF4me iitii PeN.anian 1 . Kernendagari 2 . Pemprov
41. 3.Pemkab/Kota
42. 4.Pelaku Usaha Program Penyuluhan Pertanian 12.3. Terlaksananya peM kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perulsahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala Ters.a T merrhiliki kemampuanl dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi >enqhasil kelapa sawit mn1 –2©2m mee Pertanian
43. 1.mr
44. 2.Pemkab/Kota
45. 3.Pelaku Usaha Program Penyuluhan Pertanian 12.4. Melae me Balai Penyuluhan Pe'rtanian (BPP) sebagai salah satu pusat ke9iatan penyutuhan perk'ebunan kelapa sawit mn1 m2 i erm Pertanian 1 . Pemprov 2 . Pemkab/Kota
46. 3.Pelaku Usaha Program Penyuluhan Pertanian 26 https://jdih.bengkuluprov.go.id Waktu Pelaksanaan Instansi/ L.embaga Penanggung Jawab No Kegiatan (RAN KSB) Keluaran (RAN KS13) Instansi/ Lembaga Pendukung Program (Renstra OPD)2021 F 2022 1 2023 1 2024 .2 31
t.Kolmmmmmq DAlmmmmMmm 4 -5 -6 -7 T3. m ram Penillgkatan Upaya Kon:;eva$i Keanekaragaman hayati dan lan:;kap perkebun,an 13.1 Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedornan teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai K.onservasi Tinaaat (ABKT PerrTanta[-;-iIi;ine ;TEi;;i pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedornan teknis ABKT 2021 Kerrkenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 2 3 4 5 6, Kementan Kemen ATR/BPN BRG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Program Pengelolaan Keanlekaraga man hayati 13.2 m2. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit 13.1.2. Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan 2021 3mmnmi Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 . KemenM
1. 2.Kemen ATR/BPN
2. 3.Pemprov 4 , Pemkab/Kota Program Pengelolaan Keanekaraga man hayati 2021 2022 1 2023 1 2024 mmia<=i=iam dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Terselenggaranya sosiali sasi tentang KEE d,in kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kata penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit mnCmmmmmkmi Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 2 3 4 5 Kemenl:an Kemen ATR/BPN Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Program Pengelolaan Keanekaraga man hayati 27 https://jdih.bengkuluprov.go.id No Kegiatan (RAN KSB) -1 13.4 -2 Menil < W Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Menilm< mi;aTM pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sun(lai (DAS' Menyusun pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun 13.5 13.6 Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab Waktu Pelak$anaan Keluaran (RAN KSB) 2021 12022 12023 12024 -3 -4 2D21T207n2 )Merlin a = Kalaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang merniliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 forum Terlaksananyme =={;-i;blm usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7FrTITi2-D2 m Kementerian Lingkungan Hi'dup dan Kehutanan 13.6.1. Terse ma M rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan Festorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provin si dan kabupaten /kota penghasil kelapa sawit 13.6.2. Tersedianya rencana dan implernentasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten/kota 'enghasil kelapa sawit Fernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021 2021 Instansi/ Lembaga Pendukung Program (Renstra OPD) -5 -6 -7 Kementan Kemen ATF!/BPN BRG Pemprov Pemkab/Kata Pelaku Usaha 1. 2 3 4 5 6. Program Pen9elolaan Keanekaraga man hayati 1. 2 3 4 5 1. 2 3 4 5. 6 Kementan Kemen ATFt/BPN Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Kementan Kemen ATR/BPN BRG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Program Pen9elolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Program Perencanaan Lingkungan Hidup 28 https://jdih.bengkuluprov.go.id Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab Waktu Pelak$anaan No -1 Kegiatan (RAN KSB) Keluaran (RAN KSB) 2022 1 20232021 2024 -2 -3 -4 14 14.1 Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kel>un dan Lahan Memberikan dukungar a -nm sarana prasarana untuk I untuk pekebun yang rrlenerapkan pekebun dalam penerapan I PLTB di provinsi dan Pembukaan lahan Tanpa I kabupaten/kota penghasil kelapa Bakar (PLTB) I sawit yang rawan kebdkaran secara berkelanjutan mmn2 Rm Pertan ian Melakukan pmmi dan evaluasi pelaksanaan kewa,jiban setiap peru$ahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun Terseci;@TaZ pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiba11 setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakan3n lahan dan kebun -5TBTl%Fr-2l®-T2mTT; Pertanian 14.2 Meningkatkan kerj;Z; Kelornpok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk rnencegah kebakaran, lahan dan kebun ln2 -'n2=2 -HaiTIaPR: Pertanian 2021 12022 12023 12024 14.3.1 Tert;rmma TnT sekitar perkebunan kelapa sawit 14.3.2. Tertakasananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun 14.3 Instansi/ Lembaga Pendukung -5 Kemen LFif Kemendagri Badan Nasional Penanggulangan Bencana BRG Pemprov Pemkab/Kata Pelaku Usaha Kemen LHbi BNPB BRG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha 1. 2 3.
3. 1.Kemen LHK
4. 2.Kemendes PDTT
5. 3.BNPB
6. 4.BRG
7. 5.Pemprov
8. 6.Pemkab/Kota
9. 7.Pelaku Usaha Program (Renstra OPD) -6 -7 Pro£mr Pen9endalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian ProdI;i Pen9endalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian 29 https://jdih.bengkuluprov.go.id Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab Waktu Pelak$anaan Keluaran (RAN KSB)Kegiatan (RAN KSB)No 2021 F 2022 1 2023 1 2024 -4 2 n2 2 -3 -5 Kementerian Pertanian -2-1 14.4 Terlaksananya tindaklanjut hasil hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala hasil apI lahan Mentndaklanjuti pemantauan titik (hotspot) kebakaran dan kebun 14.5 1Menyusun Peraturan terkait KTPA 2021 12022 12023 1 2024 1Kementerian Pertanian Terbitnya peraturan terkait KTPA m, Emisi Gas Rurnah Kaca (GRK) $ecara lintas=ktor di kebun dan lahan15. 15.1 2021 T 2022 n}23 1 2024 [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mm penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GR:K di perkebunan kelapa sawit Tersedianya penyempurnaan pedoman standarpenghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui secara internasional Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit In-laT[ama-Ker Lingkungan Hidup dan Kehutanan F;iifinn Pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit 15.2 Instansi/ Lembaga Pendukung 1. 2 3. 4. 5 6. 1 2 3 4 5 6. Kemen LHh: BNPB Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Kemen LHK Kemendes PDTT Kementan Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha 1. 2 3 4 5. Kementan BRG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Kementan BRG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha 1. 2 3 4 5 Program (Renstra OPD) -6 -7 Program Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidu Fiar;; Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidu 30 https://jdih.bengkuluprov.go.id Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab Waktu Pelak$anaan Kegiatan (RAN KSB) Keluaran (RAN KSB)No 2021 12022 12023 F2024 -3 4 2(m2 m2 ) -2-1 15.3 HuI Kementerian Pertanian Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, baseline, clan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik 3m72TZE:fTnme Pertanian musunnya dafabam simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sector perkebunan kelapa sawit eLi:inn;; nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit mT;ina Ma;==;mTa aBT penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit T93meisQM mitigasi penurunan elnisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit mm3m€ Pertanian -Ra--FiFaIiii;M=;;ifg-a-;: pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit M2li711aMR€ Pertanian mo mom am;Rcm GRK di perkebunan kelapa sawit Instansi/ Lenlbaga Pendukung 1. 2 3 4 5. Kemen LHK BRG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha 1. 2 3 4 5. Kemen LHK BRG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha 1. 2 3 4. 5. Kemen LHK BRG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Kemen LHC BRG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha 1. 2 3 4 5 Program (Renstra OPD) -6 .7 Program Pen9endalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Prom Pen9endalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hid up Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidu FF;iF;ri Pen9endalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidu 31 https://jdih.bengkuluprov.go.id Waktu Pelaksanaan Keluaran (RAN KSB)Kegiatan (RAN KSB)No -1 2021 12022 12023 12024 -3 -4-2 Pengukuran Pelapolran dan Verifikasi (measurement, reportin, and verificationIMRV) potensi penurunan emisi GRK diperkebunan kelapa sawit -a;la}aF;mmii penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa Sawit 16. 16.1 16.1.1 Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 26 Provinsi 2021 2022 16.1.2 Terverifikasinya penurunan emisi diperkebunan kelapa sawit 2021 2022 m2 mma 1 m kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK mngkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDMI) dalam penurunan emisi GRK 16.2 e ia lya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit m<uFa;-aentifikasFn=rm ma data lahan kritis dm mmn3nmernentT= kritis maupun status I status kepemilikan di dalam dan kepetuilikan di dalam dan I atau di luarkawasan hutan yang atau di luar kawasan hutan I diperbaharui secara berkala Wii;inmLSHam ii;mZ peturjuk teknis terkait I petunjuk teknis terkait pemberian peningkatan efektifitas I peluang pengelolaan lahan kritis pengelolaan lahan kritis 202117.2 Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024 2023 2024 mc Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Instansi/ Lembaga Pendukung -5
10. 1.Kementan
11. 2.BRG
12. 3.Pemprov
13. 4.Pemkab/Kota
14. 5.Pelaku Usaha Kementan BRG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha 1. 2 3 4 5. Kemen LHK Kementan BRG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha 1. 2 3 4 5 6. Kemen LHK Kementan BRG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha 1. 2 3 4 5 6 Program (Renstra OPD) -6 -7 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hid u mlram Pengelolaan Hutan 32 https://jdih.bengkuluprov.go.id Waktu Pelak$anaan Keluaran (RAN KSB)Kegiatan (RAN KSB)No 2021 12022 12023 12024 -3.21 mel i pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit -4 212Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis disektor perkebunan kelapa sawit WHaT;iiii;MmR–FBRainMaFRIiamms m ekonomi dan ekologi serta I ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis I kesesuaian lahan kritts, untuk untuk rencana pemanfaatan I rencana pemanfaatan mah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi18. 18.1 m<sanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk k3erbagai kepentingan 2t2 Terseca =m business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah Mengembangkan strategi business fo business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah -aTBIg-Er perkebunan kelapa s:awit dan peternakan 18.2 2021 2022 MFiRmmL;FF8=MTi yang rnengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan 18.3 2022 Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab -bJ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ker Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ker Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Instansi/ Lembaga Pendukung 1. 2 3 4 5 6 7 1. 2 3 4 5 6 7. Kemen LHK Kementan BRG BIG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Kemen LHK Kementan BRG BIG Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha 1. 2. 3 4 1. 2 3 4. Kemenko Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Kemen LHK BPDPKS Kemen ESDM Kemen LHK BPDPKS Pelaku Usaha
15. 1.Kemen ESDRi
16. 2.Kemen LHK
17. 3.BPDPKS
18. 4.Pelaku Usaha Prograrn (Renstra OPD) -6 -7 Program Pengelolaan H uta n Program Pengelolaan H utan Prom Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan ProMr ii Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan https://jdih.bengkuluprov.go.id Instansi/ L.embaga Penanggung Jawab Waktu Pelaksanaan Kegiatan (RAN KSB) Keluaran (RAN KSB)No ..1 19. 19.1 2021 12022 12023 12024 -2 -3 4 ®®m3marlmmmmM;eba! mrmllam IMa mlnan EnerlF Melakukan Pemantauan 1 19.1.1 Tersedianya laporan hasil 1 2021 1 2022 1 2023 1 2024 1 Kementerian 1 1. Kementan dan Evaluasi Pemanfaatan I Pemantauan dan Evaluasi I I I I Energidan 1 2 , Kemen L HK Palm Oil Mill Effluent I Pemanfaatan POME sebagai I I I I Sumber Daya 1 3. Kemerl BUMN (POME) sebagai energy I enerqi alternatit I I I E 1 Mineral 1 4. Pemprov terbarukan I ,_ . _ . _ . . .. . . . 1 ___ . 1 ____ 1 ____ [ ___ . 1 1 5. Pemkab/kot,a
19. 6.Pelaku usaha19.1.2 Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan ketapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan 2021 2022 2023 2024 Waktu Pelaksanaan I Instansi/ Lembaga ii;TIIaT=T: i;71 Pel::yagbung a T–=5- Keluaran (RAN KS13)Kegiatan (PAN KSB)No ,3 DAN PENANG;ANA N 1 ,2
b.KolmP mE mA m( ml FI RmE mN i SEmG nT fo Z).1 mZM:patan reg lisasi kewajib8 rl pel'usahaan dalar; mas'rarakat U=TaFiF;ITI) He =HMmmiI regulasi fasilitasi I perbaikan atau peyempurnaan pembangunan kebun kelapa I regulasi fasilitasi pembangunan sawit masyarak.at 1 kebun kelapa sawit rnasyarakat memfasilitasi perrMmmmM=mM M Mi 2021 Kerrhenterian Pertanian mkukan konsultasi publik rrlerl!]erlal rancar}gan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan Kementer na Pertanian 2021Terdapatnya urnpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit rnasyarakat oleh perus.ahaan 20.2 Instansi/ Lembaga Pendukung Program (Renstra OPD) -5 T -6 -7 Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan Program (Renstra (')PD ..7 Instansi/ Lem baga Pendukurlg -6 1. 2 3 4 5 6 1. 2 3 4 5 6 Kemen ATR/BPN Kemen LHK Kemendag ri Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha kememMI Kemen LHK Kemendagri Pemprov F’emkab/Kata Pelaku Usaha Program Perizinan Usaha Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian 34 https://jdih.bengkuluprov.go.id Waktu Pelak$anaan Keluaran (RAN KSB)No -1 21. 21.1 Kegiatan (RAN KSB) 2021 2022 .2 .3 4 .5 M Penanganan SPerkebunan Kc a wasan Area PL Lain me bentuk Tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain 21.1.1. Terbentuknya Tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penqaunaan lain 21.1.2 Tersedianya tim mediasi yang rnemiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan 2021 Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit 21.2 2021 2022 maiR;Mm=-––T5T3T:t=m;TJM& perkembangan penarlganan I dan rekomendasi penanganan sengketa lahan I sengketa tahan 21.3,2. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit me an status laharM R;nya-;akan statusa enggaranya statm usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan ©;i;;Fs;ikmr t kebun kelapa sawit I kebun kelapa sawit masyarakat di masyarakat di dalam izin I dalam izin pemanfaatan hutan pemanfaatan hutan I tanaman tanaman MM=;m pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang TafT)in7)2121 .3 2022 E20232021 sa\ n a)21 lerkebunan kelaDa perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan 22. 22.1 ,ang terindikasi dalam kaw 202mmmer Lingkungan Hidup dan Kehutanan 22.2 2021
m.Tersedianya dia= perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi 22.3 2021 In5tansi/ Lembaga Penanggung Jawab20242023 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 2023 2024 Kerrlenterian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 2024 2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Instansi/ Lembaga Pendukung 1. 2 3 4 5.
1. 1.Kementan
2. 2.Kemen LHK
3. 3.Kemendagri
4. 4.Pemprov
5. 5.Pemkab/Kota
6. 1.Kementan
7. 2.Kemen LHK
8. 3.Kemendagri
9. 4.Pemprov
10. 5.Pemkab/Kota
11. 1.Kementan
12. 2.Kemen LHK
13. 3.Pemprov
14. 4.Pemkab/Kota 1 . Kementii
15. 2.Kemen l_HK
16. 3.Pemprov
17. 4.Pemkab/Kota 1 . Kementan
18. 2.Kemen LHK
19. 3.Pemprov Program (Renstra OPD -7-6 Kementai Kemen LHK Kemendag ri Pemprov Pemkab/Kota Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Program Pengelolaan Hutan Program Pengelolaan Hutan Program Pengelolaan Hutan 35 https://jdih.bengkuluprov.go.id No -1 Kegiatan (RAN KSB) .2 terindikasi dalam kawasan hutan 22.4 Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan %ram Legalitas lahan hasil peny, perkebunan lahan 23. 23.1 Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan Melakukan legalisasi afa-ri dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesian sengketa lahan 23.2 Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab -5 Program (Renstra aPD -7 Waktu Pelak$anaan Instansi/ Lembaga Pendukung Keluaran (RAN KSB) 2021 12022 12023 12024 a -6
20. 4.Pemkab/Kota .3 dalam kawasan hutan 202122.3.2. Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan 22.3,3. Tersedianyan database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi didalam kawasan hutan Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan T021 ammmmee Lingkungan Hidup 2 . Kemen ATR/BPN dan Kehutanan 13. Pemprov
21. 4.Pemkab/Kota mr am Pengelolaan Hutan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukkan kawasan hutan Tang terindikasi dalam kawasane yelesaian sengm m023Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan Terbitnya sertifikat hasiI legalisasi lahan datam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesian sengketa lahan perkebunan 2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 2021 Kementan KemenLHK Kemendagri Pemprov Pemkab/Kota Program Sertifikasi Lahan Lintas Sektoral 1. 2 3 4 5. mmm€ Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan 2021 1 . Kementan
22. 2.KemenLHK
23. 3.Kemendag ri
24. 4.Pemprov Program Sertifikasi Lahan Lintas Sektoral 36 https://jdih.bengkuluprov.go.id No 1 Kegiatan (RAN KSB) Fr perkea m Keluaran (RAN KSB) Waktu Pelak$anaan Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab -5 Nasional Instansi/ Lembaga Pendukung Program (Renstra OPD -7 2021 1 2022 F2023 1 2024 -4-3 kelapa sawit -6
25. 5.Pemkab/Kota 24. 24.1 We an status laharl> lnan yang terindikasi di ekosi stem gambut Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem qambut TiiT;iI:ian peai;i;iii kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut Diterapkannya usaha perkebunan yang "clear and clean" dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem aambut liII:fas8Mma Fam kelapa sawit masyarakat yang terindilcasi di ekosistem gambut 2021 2022 a)23 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 2 3. Kementan Kemendag ri Pemprov Pemkab/Kota Kementan Kemendagri Pemprov Pemkab,/Kota Program Pengelolaan Hutan 24.2 2021 2022 2023 Fementerian Ltngkungan Hidup dan Kehutanan 4 1 2 3 4. Program Pengelolaan Hutan 24.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang t'3rindikasi di ekosistem gambut 24.2.3. Tersedianya rekomendasi penyetesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem ambut mIn Review regua !rjaan dan diselninasi terkait pengawsan atas ) stem dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalarn usaha perkebunan kelapa sawit 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
26. 25.Keselamatan 25.1 Melal<ukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Tersu$unnya rekomen a m perbaikan terkait deng,an isu-isu ketenagakerjaan dalann sektor perkebunan kelapa sawit Kernenterian Ketenagakerjaan
27. 1.Kementan
28. 2.Pemprov
29. 3.Pemkab/Kota Program Pengawasan Ketenagakerj aari 37 https://jdih.bengkuluprov.go.id Kegiatan (RAN KSB)No .2 Menirtgkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit -1 25.2 Meningkatkan sosialisasi dan diseminisasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan 25.3 Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit 25.4 Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab -5 Kementerian Ketenagakerjaan Waktu Pelak$anaan Keluaran (RAN KSB) 2021 1 2022 E2023 1 2024 4 m2 n2 m2Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit Terlaka M diseminisasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit ma vasan pelaksanaan regulasi metiputi K3 dan jarninan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 lrovinsi penghasil kelapa Sawit ,3 mmmm€ Ketenagakerjaan DTI-RaR;iii;IirBI Ketenagakerjaan Instansi/ Lelnbaga Pendukung 1. 2 3 4. Kementan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemprov Pemkab/Kota Pelaku usaha 1. 2 3. 4 5 6. 1. 2 3 4 5 Program (Renstra (\PD ,7 Program Pengawasan Ketenagakerj aan -6 Kementan Pemprov Pemkab/Kota Pelaku usaha Program Pembinaan Ketenagakerj aan Program Pembinaan Ketenagakerj aan Kementan BPJS Pemprov Pemkab/Kota Pelaku usaha 38 https://jdih.bengkuluprov.go.id No ,3 -41 ,2 EmmmmmmmpATImmmmmmASI lmmmmm AKSE:: PAt IIAR I>RODUK KELP,PA SAWI'f 26. 26.1 36.2 27. 27.1 27.2 WaI(tu Pelaksanaan Keluaran (RAN KSB)Kegiatan (RAN KSB) 2021 1 2022 : 2023 1 2024 MM m=mmMmmm> !mangku kepenting;In nasion ii 2022n2 23Tersedianya peta jalan strategi mz1 komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota -KnRGilima nlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO 26.2.2. Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO %mr mMamMrnaan SermAmMm,ahaan dal®ebuni -mae aMiFaR7–Temma I nlah pekebunT202T2022 penyuluhan bagi pekebun I yang memenuhi syarat untuk untuk pernenuhan sertifkasi I mendpatkan sertifikat ISPO -2022-a;RFg-k-a=m,nsi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO 2021 2021 2022 ISPO Mingk8ltkan jumlah dar1 kapasitas Petugas F’enilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kelbun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO 27,2.1. Meningkatnya jumlah kap'asita’s PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan 27.2.2. Meningkatnya jumlah kebun yang sudah menclapatkan penilaian kelas kebun 2021 2022 2021 2022 Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab -5 PALM OIL (ISP. Kementerian Pertanian 20F3 Ke Zr mr Pertanian 2024 20242023 20:23 Kementerian Pertanian 2024 Kementl3rian Pertanian 20:23 2024 2023 2024 Instansi/ LenIbaga Pendukung Program (Renstra OPD) .6 I)mmMmR -7 Kemendag Badan Standarisasi nasional F’emprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Program Penyuluhan Pertanian 1. 2, 3 4 5 1 2 3, Coram Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian 1 . Pemprov 2 . Pemkab/Kota
30. 3.Pelaku Usaha Program Penyuluhan Pertanian
31. 1.Pemprov
32. 2.Pemkati/Kota
33. 3.Pelaku Usaha 39 https://jdih.bengkuluprov.go.id Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab Waktu Pelaksanaan Keluaran (RAN KSB)Kegiatan (RAN KSB)No -1 2021 12022 12023 12024 -3 4 -2021n2 -5 Kementerian F)ertanian -2 ma n kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifkat ISPa a=;mPanduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPa MMa akan palatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota mT;m3mm F’ertanian m®a®fRe pendamping untuk sertifkasi ISPO -2b7ITMZmentuknya kelompok kerja sebagai wadah inforrnasi dan konsultasi ISPO e > FMa sebagai wadah inforrnasi dan konsultasi ISPO Kementerian Pertanian me garaan diploma> n advokasi menuju keberterimaan ISPmeh M internasional 28. 28.1 -fM ma strategi dipolmasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional ml plomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional 2021 Kementerian Luar Negeri Xme RiBaHe coMma iaTa;i diplomasi menuju I diplomasi menuju keberterimaan keberterimaan ISPO di I ISPO di tingkat internasional tingkat internasional F2Tl-H71Tml-mZ4–Fi L.uar Negeri mGR}iLi%MBTaTs maMmmTl m dan advokasi menuju I advokasi menuju keberterimaan keberterimaan ISPO di I ISPO di tingkat internasional tingkat internasional :6ZTF23–[16MTFiMaaTa Perdagangan Instansi/ Lembaga Pendukung -6 1 . Pemprov 2 . Pemkab/Kota BPDPKS Pemprov Pemkab/Kota Pelaku Usaha Kemen LHK Kemen A-FR/BPN BSN BPDPKS 1. 2 3 4 1. 2 3 4. Kemendag Kementan Kemen LHK BSN BPDPKS Pelaku Usaha Kemendag Kementan Kemen LHK BSN BPDPKS Pelaku Usaha Kemen Luar Negeri Kementan Kemen LHK BSN BPDPKS Pelaku usaha 1. 2 3 4 5 6 1. 2 3 4 5 6 1. 2 3 4 5 6 Program (Renstra OPD) -7 Program Pen'/uluhan Pertanian Program Pen'/uluhan Pertanian Program Pen'/uluhan Pertanian Program Nitai Tambah dan Daya Saing Industri Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri mlram Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 4( i https://jdih.bengkuluprov.go.id Waktu Pelaksanaan Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab No Kegiatan (RAN KSB) Keluaran (RAN KSB) Instansi/ Lembaga Pendukung Program (Renstra OPD)2021 12022 12023 12024 -1 28.4 .2 Men:a m dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional -3 4 2 720 =bI Kementerian Perdagangan -6 -7 Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional 1 2 3 4 5 6 1. 2 3 4 5 Kemenlu Kementan Kemen LHK BSN BPDPKS Pelaku usaha Kemendag Kementan BSN BPDPKS Pelaku Usaha mlram Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 28.5 Melakukan Kma dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program 28.5.1. Terwujudnya Kerjasama dengan negara- negara konsumen melalui berbagai program 28.5.2. Tercapainya kesepahaman dengan negara- negara importer menuju keberterimaan ISPO mUm= L_uar Negeri Program Nilai Tarnbah dan Daya Saing Industri 2024 41 https://jdih.bengkuluprov.go.id 2.2.Matriks Rencana Aksi Setelah dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan RAD KSB terhadap RAN KSB, maka disusun kegiatan. Kegiatan daerah dijabarkan lebih lanjut pada sub kegiatan- sub kegiatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangan terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kegiatan dan sub kegiatan disusun dalam matriks Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024 disajikan pada Tabel 2.9 42 https://jdih.bengkuluprov.go.id Tabel 2.9. Matrik Rencana Aksi Daerah No. Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Keluaran VVaktu Pelaksanaan 2023 T2024 f5 OPD Pelaksana OPD Mitra/Pendukung Pernbiayaan PENIGUATAN DATA, PE NGUATAII KOORDINAS I DAN INFlqASI'RUKTUR '3 f141 f6 7; f8 1 1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provin si PerencanM Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.1 Koordinasi dai Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Roordinasi penyusunan angka sementara/angka tetap Produksi TPHP MTm DI'PH P 1. Kementerian Pertanian.
34. 2.Dinas Kab/Kota yang menangdni perkebunan APBD, AF'BN Koordinasi Penetaparl Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Renja F’erangkat Daerah MTmi DI-PHP Mr MamIn PeMMma mlmaai Kegiatan %Man Tm WHa mm=LaW> m Mutu, Penyediaan dan I Penyediaan dan Peredara,n I (Peremajaan Sawit Rakyat') Peredaran Benih Tanaman I Benih/Bibit Perkebunan I yang didampingi Mrm DTPH P 1. Dinas Kab/Kota yang- menangani perkebunan, 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPK S) APBD, APBN, BPDPKS mmr mmMlan EFa mmr M Pasca panama 3.1.1. Standarismmi (hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan iman Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) rang didampingi Terse'ma dat,mB Provinsi Bengkulu 2023 2023 202'i 2024 DTPH P DTPHP
35. 1.Kementerian PertaniaIT
36. 2.Dinas Kab/Kota yang menangani perkebunan niinas yang mmIa perkebunan Kab/kota , APBD, AF'BN 3.1.2. Rintisan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sawit rakyat APBD, APM (Dana TP) 3.2 Pendataan dammri perkebunan rakyat 3.2.1 Penerbit£m m –TmdianynaB Provinsi Bengkulu MI– m4– rTPHP n+inas yang membidangi perkebunan Kab/kota,
37. 2.Asosiasi Petani Kelapa Sav/it Indonesia :APKASINDO} APBD, AFm (Dana TP) A%mmMhlajenM 43 https://jdih.bengkuluprov.go.id No Kegiatan mksanaan pemantm dan evaluasi '2 mr I Perbaikan Tallan Kepatuhan :E Kehutanan Dan Perkebunan 5 5.1 Implt a M Satu Peta (One Map Policy) 5.2 Penyelenggaraan pemetaan perkebunan parti$ipatif OPD Pelaksana I OPD Mitra/Pendukung Indikator Keluaran Waktu Pelaksanaan n2 2024 '5 72 m Sub Kegiatan MPelaksanaan stas Bengkulu f:3 [T41 perkebunan I perkebunan Provinsi f6L t)TPH p 1 m5.1.1. Rekonsiliasi, kompilasi1 dan integrasi data dan IGT perizinan usaha perkebunan dan IGT indikatif perkebunan besar yang diperbarui secara berkala 2023Tersedianya database dan IGT perizinan usaha perkebunan 1 mTersedianya IGT indikatif perkebunan besar. 2023 Tersedianya peta perizirba dan kel€'mbagaan usaha perkebunan sm5.1.3. Pemetaan perizinan dan kelembagaan usaha perkebunan 5.2.1. Pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi lerkebunan 5.2.1. e pemetaan partisipatif Perkebunan Kab/Kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam pemetaan 2023 2 2 DmTersedianya peta perkebunan kab/kota 2023 Pembiayaan f8 mN (Dana DK) 7, TBadan Pusan ms (BPS) Bengkulu,
38. 2.Dinas Kabupaten/kota yang membidangi 'erkebunan
39. 1.Bappedalitbang Provinsi Bengkulu,
40. 2.Badan Informasi Geospasial (BIG), 3. Dinas yang membidangi perkebunan Kab/Kota csa csci1. Bappedalitbang Provinsi Bengkulu,
41. 2.Badan Informasi Geospasial (BIG), 3. Dinas yang membidangi lerkebunan Kab/Kota 1.
42. 3.BIG, 4.Dinas yang membidangt lerkebunan Kab/kota
43. 1.Dinas Kab/kota m membidangi perkebunan,
44. 2.CSO,
45. 3.ASPEKPIR,
46. 4.APKASINDO APBD CSO csa1.BPN,
47. 2.BIG,
48. 3.Dinas yang menlbidangi perkebunan Kab/kota, 4.APKASINDO 44 https://jdih.bengkuluprov.go.id No. Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Ketuaran Waktu Pelaksanaan Mr 2024 OPD Pelaksana I OPD Mitra/Pendukung Pembiayaan '2 Penyelenggaraan tnfm Geospasial Tematik (IGT) perkebunan Provinsi Bengkulu '3 5.3.1. Pembangunan Sistern Informasi Geografis (SIG) terintegrasi dengan berbagai stakeholder mlnya WebGIS perkebunan Provinsi Bengkulu. 1b4f 2023 r6f5 'DLHK2024 1. Bappedalit bang:
49. 2.Diskominfotik,
50. 3.BPN '7 f8 CSO Me ditas perkebunan mlnya peta komoditas perkebunan DTPHP Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota APBD mUsaha Pertaniai m1 1 .1 . Pembinaan dan Pertanian yang Kegiatan I Pengawasan Penerapan Usahanya dalam Daerah I lzin Usaha Pertanian 6abtHtaten/Kotq Jumlah lzin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi n2 2 M 1 r B Bengkulu M) katan Harga Pembelian komoditas unggulan(TBS) oleh perusahaan besar swasta/nasional ML Fentang RAD-KSB Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026 m3rrtur Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD-KS,B Provinsi Benakulu Pertanian n2 m DTPH P nD 2.Perusahaan Pabrik CPO, 3.Asosiasi Petani Sawit 2023 2023 2024 2024 DTPHP DTPH P Rlro Hukum Setda Provinsi Bengkulu npD npDMI 'o Hukum Setda Provinsi Bengkulu 7 7.1 %e n dan Pengemla m mr in pertanian I Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian ming dibangutn/ditingkatkan MRM t)TPH p T
51. 2.Dinas yang membidangi Perkebunan kab/Kota 45 https://jdih.bengkuluprov.go.id No. 1, Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Keluaran Waktu PelaksElnaan r2 2024 OPD Pelaksana I OPD Mitra/Pendukung Pembiayaan ’3 ®ediaan dan Pereclaran Benih/Bibit Perkebunan me nan, a. Peremajaan kebun kelapa sawit, b. Diversifikasi tanaman kelapa sawit di perkebunan rakyat, c. Pendukung kegiatan peremajaan perkebunan f4 r6) t)TPH p Benih.
52. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kata '7 f8 sarana pertanian 7.3 Nilai tambah dan daya sainq industri me L @ kawasan tanaman tahunan I sawit yang dikembangkan dan penyegar n2 % t)TPH p Ta lbidangi perkebunan kab/kota, 2, GAPKI,
53. 3.ASPEKPIR,
54. 4.APKASINDO T BIG.
55. 2.DTPHP,
56. 3.DLHK. 4.DPMPTSP,
57. 5.Dikominfotik Kab/kota.
58. 6.Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/kota. mp NTP 7.4 L e perkebunan kelapa sawit I database data perkebunan yang terbuka bagi publik I kelapa sawit yang terbuka bagi publik ma aan informa si di sektor perkebunan kelapa sawit bagi publik m2 @ DIKOMINFOTIK nPD 8 8.1 Mi dan Sinkronisln Pembangune Mdinasi perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) 8.1.1. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidan£l SDA Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) mlnanya Koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA RPRKD mBM Bappeda Prov Bengkulu 1, DLHK,
59. 2.DTPHP, 3, Dinas ESDM,
60. 4.Dinas Kelauantan dan Pe'rikanan,
61. 5.Dinas perternakan dan Ke.swan . 6, Dinas Perhubungan, 7 csci Disnaker, 8. Disperinda 46 https://jdih.bengkuluprov.go.id No. Kegiatan 02- Sub Kegiatan Indikator Keluaran Waktu Pelaksanaan z 024 f5 mT 20Z OPD Pelaksana I OPD Mitra/Pendukung Pernbiayaan ’3 mmlksanma monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah biclang SDA –Tmmnya nmm dan evalua'si penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA ff4f '6, Tame la Pm Bengkulu
62. 1.DLHK.
63. 4.Dinas Kelauantan dan Perlkanan,
64. 5.Dinas perternakan dan Keswan .
65. 6.Dinas Perhubungan,
66. 7.Disnaker,
67. 8.Disperindag 7
68. 2.DTPHP.
69. 3.Dinas ESDM '8. APBD 9 9.1 mmr mGa mlanarMmi Pengendm Pelalmna mari Penanaman Modal yang I Sinkronisasi Pengawasan Menjadi Kewenangan I Pelaksanaan Penanaman Daerh Provinsi I modal Jumlah pelaku Usaha yang clilakukan pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang rnengikuti sosialisasi Jumlah Pelaku Usaha yang rnengikuti sosialisasi Jumlah Pelaku Usaha yang didampingi dalam penyelesaian permasalahan Jumlah Pelaku Usaha, yang bermitra dengan Pelaku Usaha Kecll IUGS mT RE nE aA 2023 m4TDsMFTV Provinsi Bengkulu OPD Teknis DAK mMmmmITASmMmmmg PEF:EMAJAAIq Program Penvediaan dan Penqenlban IM Sarana Pel{ani£ri Pengawasan M–T 10.1.1. Pengelcm Penyediaan dan Peredaran I Penerbitan Sertifikat Benih Benih Tanaman 10.1 l;osialisasi Penggunaan Benih Bersertifikat Ftekornendasi Produsen Benih, Pengedal- Benlh, pembelian bahan benih Rekornendasi Produsen Benih, Pengedar Benih, pembelian bahan benih Rekornendasi Produsen Benih, Pengedar Benih, MI–mi FI-PHP mmrmmtaniarT
70. 2.Dinas Kab/Kota,
71. 3.Produsen Benih.
72. 4.APKASINDO, APBD, APBN 47 https://jdih.bengkuluprov.go.id No 7, Kegiatan r2) Sub Kegiatan 10.1.2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan neJ> M sarana pertanian 10.2.1. Pengelolaan penerbitan sertifikat benih 10.2.2. Penertiban izin usaha produsen benih 10.2.30 pengembangan kemitraan perbenihan 10.2.4. Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih perkebunan : me ma peredaran benih di Provinsi I peredaran benih di Provinsi Bengkulu I Bengkulu OPD Pelaksana I OPD Mitra/PendukungIndikator Keluaran Waktu Pelaksa 2023 naan ] 2024 f6Jr3J me an bahan benih Sertifikat Benih r&4f 2024 DTPHPJumlah Produksi Benih Perkebunan bersertifikat di UPTD BIT HP & PP Jumlah Penyaluran Benih Perkebunan bersertifikat Jumlah Dokumen pengawasan mutu Peredaran benih Perkebunan Tersedianya benih yang diawasi dan disertifikasi 2023 2024 DTPH P2023 mrnnya data perizinan usaha produsen benih Terselenggaranya sosialisasi dan pengembangan kemitraan perbenihan 2023 2024 2024 DTPH P DTPHP 2023 2024 DTPHPTesedianya benih perkebunan tmp2023 2024 Pelnbiayaan r8J7J TKementerian Pertanian,
73. 2.Dinas Kab/Kota.
74. 3.Produsen Benih,
75. 4.APKASINDO, APBD
76. 1.Perusahaan Surnber Benih.
77. 2.Produsen Benih,
78. 3.Pelaku Usaha
79. 1.DPMPTSP.
80. 2.Dinas yang membid lerkebunan kab/kota 1, a m perkebunan Kab/kota ,
81. 2.Produsen Benih,
82. 3.Perusahaan Perkeb Besar
83. 1.Dinas yang membid perkebunan Kab/kota,
84. 2.Pelaku Usaha,
85. 3.Perusahaan Perkeb Besar
86. 1.Dinas yang membidi perkebunan Kab/kota ,
87. 2.Pelaku Usaha APBN APBN :rIgl lngi APBD, ABPN, CSO Jnarl tngi APBD, ABPN, CSO APBD, APBN 48 https://jdih.bengkuluprov.go.id Sub KegiatanKegiatanNo. 'i, 11 11.1 mlram Perizinan Usaha Pertaniai Tens a i Pertanian yang Kegiatan I Pengawasan Penerapan Usahanya dalam Daerah I lzin Usaha Pertanian Kabupaten/Kota la Sawit
m.Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) Program Peremajaaln Kela Peremajaan Kelapa m Pekebun 12 12.1 mb in Pertanian me . Kerjasama ketenagaan penyuluhan } pengembangan kompetensi pertanian I penyuiuh pertanian swadaya dan swa sta 13 13.1
m.Pengembangan kompetensi penyu+uh pertanian ASN
m.Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonolmi dan inovasi lertanian 13.2.2e penyuluhan dan pemberdayaan petani Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian 13.2 OPD Pelaksana I OPD Mitra/PendukungWaktu Pelaksanaan F2 2024 Indikator Keluaran '6, bTPH p f4 7mb <Teknis Pembelian dan Penjualan TBS n2 m DTPHPTerselenggaranya sosiatisasi PKSP, Terlaksananya PKSP, Terlaksananya monitoring dan evalusai pelaksanaan PKSP, Meningkatnya akses 'endanaan PKSP n2 1mI kelembagaan penyuluhan yang ditingkatkan kompetensinya di 10 kabupten/kota DTPHP n2 m bTPHP Ma tenaga penyuluh ASN yang ditingkatkan kompetensinya di 10 kabupaten/kota mlnanya diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi )ertanian Terlaks za - Penyuluh/ pendamping, Pengurus KUD/GAPOKTAN/ POKTAN, Tokoh masyarakat untuk 10 kab/kota n2 m DTPH P t)TPHP2024 Pembiayaan '8, APBD, APBN 'a TKementerian Pertanian,
1. 2.Disperindag,
2. 3.Dinas Kab/Kota,
3. 4.Mitra T1 m Perkebunan kab/kota,
4. 2.BPDPKS,
5. 3.Perbankan Ta lbidangi Perkebunan kab/kota ,
6. 2.Dinas yang membidangi Penyuluhan Kab/Kota APBD TDinas yang membidangi Perkebunan kab/kota ,
7. 2.Dinas yang membidangi Penyuluhan Kab/Kota a lbidangi Perkebunan kab/kota,
8. 2.Dinas yang membidangi Penvuluhan Kab/Kota TDinas yang menm Perkebunan kab/kota,
9. 2.Dinas yang membidangi Pe'nyuluhan Kab/Kota APBD npD npD 49 https://jdih.bengkuluprov.go.id No. '7, Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Keluara n Waktu Pelaksanaan 2023 R:024 '5 mI 2024 OPD Pelaksana I OPD Mitra/Pendukung Pembiayaan m%tatiham=mlhnya pekemml- yang baik (Good I sawit di 10 kab/kota Agriculture Practices/GAP) f3 1Bf44 r61 TTpnl KPM©APMsmt Dinas yang membidangi perkebunan Kab/Kota ’7 (8) CSO, BPDPKS maMe man sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit lmgkatnya ktm ntensi sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit 2023 202'i DTPH P ®IEKPIR, APKA$1NDO, Dinas yang membidangi perkebunan Kab/Kata CSO , BPDPKS ©%gmmmnn PelmnM lmmMMpmimTmmmZ Masyarakat I Pembinaan Kelompok Masyarakat tmmmlMan Teknologi Pertanian 2024 n'PHP anna membidangi Perkebunan kab/kota .
10. 2.Dinas yang membidangi Peryujuhan Kab/Kota TDTP tR
11. 2.Dinas yang membidangi peternakan kab/kota,
12. 3.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota APBQ 14.2 Pengembanagn kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan 14.2.1. Pem Itukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani lmh pelaku usaha integrasi sapi-kelapa sawit yang difasilitasi permodalannya (pelaku usaha) 2023 2024 APBN mmmrm,MbEMAltTAMmMm Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencarla Pengendalian dan TmaMe mri penanggulangan bencana I Organisme Pengganggu pertanian provinsi I Tumbuhan (OPT) Tanam,in Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 15.1.2. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura. dan Perkebunan mmr mmMtan EFa mmr M Pertanian iRpmendalian OPT yang difasilitasi 2023 2024 DI-PHP mmb/kota yang membidangi perkebunan Pelaml m Terlak.sananya pencegahan, penanganan kebakaran lahan , dan gangguan usaha perkebunan 2023 2024 BI-pHP mama yang mernbidangi perkebunan APBN DK 16 50 https://jdih.bengkuluprov.go.id No. Kegiatan '2 mndungan Perm (Dekon) ar Ma Kelompok Masyarakat ®lian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 17 17.1 Pengumpulan limbam lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provin si ®lram Pengendalian Pencemara'usakan Lingku a18 18.1 Pencegahan pencerrm dan/atau kerusakan lingkungan hidup Sub Kegiatan ’3
m.Perangkat Perlindungan Perkebunan (Dekon) 16.2.1. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan 16.2.2. Area PenangarM Organisme Penganggu Tanaman (OPT) Tan. Perkebunan 16.2.3. Desa pertaniari organik berbasis perkebunan/integrasi $awit ternak 17.1.1a m pemenuhan komitmen izin I persetujuan teknis terkait pengumpulan limbah B3 1 pengumpulan limbah B3 perusahaan perkebunan I perusahaan perkebunan 18.1.1. Koordinasi, sinkr011isasi dan pelaksanaan pencegahan pencernaran lingkungan hidup perusahaan erkebunan OPD Pelaksana I OPD Mitra/Pendukung PembiayaanIndikator Keluaran Waktu Pelaksanaan W2 2024 f8L mN, Pelaku Usaha, CSO r 6) DTPHP
1. 1.DLHK, 7
2. 2.BPBD.
3. 3.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota '4 m) lal laboratorium lapangan, Pemberdayaan petugas pengamat OPT, C)perasional brigade pengenclalian OPT Perkebunan mImi, inventarisasi, identifikasi serta penanganan kasus gangguan usaha 'erkebunan Luas fase R OPT W2 1 n2 1 DTPHP n2 1 DTPH P W2 mPembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik DTPH P W2 m 1. DTPHP.
4. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
5. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota APBD, APBNDLHK mrm APBD, APBNDLHK 1. DTPHP,
6. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
7. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota Jumlah dokumen pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup perusahaan perkebunan 51 https://jdih.bengkuluprov.go.id No. Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Keluaran Waktu Pelaksanaan F2 2024 '5 W2 m OPD Pelaksana I OPD Mhra/Pendukung ! Petnbiayaan I ’3
m.Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 18.2.1. Pemberian informasi peringatan pence'maran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat mlokumen profil f4 GRK Provinsi Bengkulu
1. 1.DTPHP,
2. 2.Dinas yang melnbidangi perkebunan kab/kota,
3. 3.Dinas Lingkungan HId up kab/kota 7, f8 ma APBN 18.2 Penal pencemaran dan/atau keru$akan lingkungan hidup ml o asi peringatan pencernaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2023 2024 -DLH K TDTPHP,
4. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
5. 3.Dinas Lingkungan Hid up kab/kota TDTPHP,
6. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kata,
7. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota APBD, APBN mr Gas Rumah Kaca (GRK)
m.Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 1) Melakukan Sosialisas,i Program Penurunan Emisi GRK di Kabupaten/Kota 2) Mengidentifikasi dan inventarisasi Progrann penurunan emisi GRK di kabupaten kota 3) Menghitung penurunan emisi setiap tahun untuk sektor Pertanian . kehutanan, transportasi, ener'gi dan Limbah 4) Melaporkan hasil penurunan emisi per 6 bulan ke Gubernur Bengkulu dan ke Bappenas 5) Melakukan Kaji Ulang Dokumen RAD-GRK tahun 2018-2030 6) Menyusun Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Bengkulu sampai tahun 2022 7) Menyusun Dokumen 2023 Bengkulu mD, APBN 52 https://jdih.bengkuluprov.go.id No 7. Kegiatan f22 ; Sub Kegiatan Indikator Keluaran Waktu Pelaks€1naan ®2 2024 OPD Pelaksana OPD Mitra/Pendukung Pembiayaan 131 ’4 mbangunan Renda Karbon dan Berketahanan lklim cli Provinsi Bengkulu tahun 2022-2045 '6, ’73 '8, 19 19.1 me an Keanekarag ia EHATI) me manPengelolaan taman keanekaragaman hayati m :aman KEHATI yang dikelola perusahaan perkebunan (areal Nilai Konsewasi Tinggi (NKT)) n2 1 DLHK 1. DTPHP.
1. 2.Dinas yang melnbidangi perkebunan kab/kota,
2. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota APBD, APBN keanelkaragaman hayati di luar kawasan hutanprovlnsl 20 20.1 ®lan Lingkunganm mr . Penyusunan dan Pengetolaan Lingkungan I penetapan RPPLH pro'vinsi Hidup (RPPLH) provlnsi Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Bengkulu n2 m -DLHK TBappedalitbang ,
3. 2.DTPHP,
4. 3.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kata,
5. 4.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota TBappedalitbang ,
6. 2.DTPHP,
7. 3.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
8. 4.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota TKemen LHK.
9. 2.Bappedalitbang,
10. 3.DTPHP,
11. 4.Dinas PUPFI,
12. 5.Perguruan Ttnggi mD, APBN
m.Pengendalian pelaksanaan RPPLH provlrl sl Jumlah kab/kota yang dilakukan pengendalian pelaksanaan RPPLH provlnsl n2 a -DLHK mD, APBN He a I i Lingkungan Hidup Strategis I pelaksanaan KLHS (KLHS) Provinsi I nncana tata ruang M )okumen KLHS Revisi RTRWP Bengkulu yang disusun n2 m DLHK APBD 20.2.1.. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD m ]okumen KLHS RPJPD/RPJMD Mrl DLHK 1. Kemen LHK, 2, Bappedalitbang,
1. 3.DTPHP,
2. 4.Dinas PUPR.
3. 5.Perquruan Ting i nPD mr an Hutan 53 https://jdih.bengkuluprov.go.id KegiatanNo. mksanaan rehabilia . PenyusRL iokumen RTnRL: tuar kawasan hutan negara I Rencana Tahunan I yang disusun Rehabilitasi Lahan (RTnRL) ’2 '3 ’47 21.1 e i kawasan hutan produksi dan hutan lindung 21.3 Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi Me an Daerah Alira a $22 22.1 mksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kata dalam 1 (satu) daerah Waktu PeI 2023 OPD PelaksanaIndikator KeluaranSub Kegiatan rksanaan 2024 ’5. 2024 f6 1 -DLFrK2023 ©2 2 mJumlah bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat 21.1.2. Penerapan teknik konselvasi tanah dan air hutan dan lahan n2 q DLHKJumlah laporan pengembangan rehabilitasi lahan 21.1.3. Pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan no m DLHKPatroli pengamanan kawasan hutan a an pembatasan kerusakan kawasan hutan n2 2 mm. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebaki3ran hutan dan I.ahan Patroli karhutla dan sosialisasi pada desa rawan karhutla/ Masyarakat Peduli Api) MPA n2 mmpatroli karhutla dan sosialisasi pada desa rawan karhutla/ MPA DLHK21.3.1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mrmm) pengelolaan DAS DLHK22.1.1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS OPD Mitra/Pendukung I Pelnbiayaan r8; mD, APBN1. DTPHP.
4. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kata,
5. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota 7, mD, APBN1. DTPHP.
6. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
7. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota APBD, APBN1. DTPHP,
8. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
9. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota mD, APBN1. DTPHP, 2, Dinas yang membldangi perkebunan kab/kota,
10. 3.Dinas Lingkungan Hidup ka b/kota mD, APBNTmp
11. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
12. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota mD, APBN1. DTPHP,
13. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
14. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota mD, APBN1. DTPHP.
15. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
16. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota 54 https://jdih.bengkuluprov.go.id No. 23 33.1 24 24.1 D. 26 Kegiata n Sub Kegiatan Indikator Keluara n WaIctu Pelaksanaan 2023 R024 '5, OPD Pelaksana '21 P rovlnsl f31 f4. '6, mmr Mme mnerg mma Pelaksanaan konsetMTmmmmlMl energi wilayah provinsi I baru terbarukan berbasis )erkebunan mmr mM:antai EkoM Meningkatkan mmTmmemmi ekonomi perkebunan I jumlah perusahaan dan kelapa sawit melalui sist€'m 1 petani/peternak yang integrasi dengan I mengintegrasikan peternakan I perkebunan kelapa sawit dan peternakan Jumlah data MM energi terbarukan yang di bangun 202'i2023 ESDM Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan petani/peternak yang rnengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dengan peternakan 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2023 %mmmmn Pe®a Mm®MmMmmi Perlindungan Dan Penaelolaan Lingkulnaan inman daF Tm1. PengawMm; pengawasan b:in 1 dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin I lingkungan hidup, izin perlindungan dan I PPLH yang diterbitkan oleh pengelolaan lingkungan I pemerintah daerah provin si (PPI_H) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mTliJumlah dok.umen pengawasan usaha dan/atau kegiata n DLHK MI–mi25.1.2. Koordinm171 sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana F’PLH Jumlah Kab/Kota yana dilakukan koordinasi dan sinkronisasi DLHK mm,ammlUNAmmMmm,ENG Mi Program Peri;:inanmm'MM OPD Mitra/Pendukung Pernbiayaan r8J'7, Pelaku Usaha1. DLHK,
17. 2.DPMPTSP.
18. 3.F'elaku Usaha APBD, APBN. BPDPKS. Pelaku Usaha
19. 1.DTPHP.
20. 2.Bappedalitbang,
21. 3.BRINDA,
22. 4.Dinas yang membidarlgi kab/kota.
23. 5.BRIN.
24. 6.BPDPKS APB51. DTPHP.
25. 2.Dinas yang mernbidangi perkebunan kab/kota,
26. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota
27. 1.DTPHF
28. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
29. 3.Dinas Lingkungan Hiclup kab/kota APBD 55 https://jdih.bengkuluprov.go.id No. 1 Kegiatan I Sub Kegiatan I Indikator Keluaran 7 26.1 Merbitan izin usaha– pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota f2
m.Pembinaan dan perlgawasar1 penefapan izin usaha pertanian, terdiri dari : r3 26.2.1. Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, terdiri dari : e penanggulangan bencana pertanian pFOvinsi ma an Ketenaga Kl M mrelenggaraan . Pelaksanaan pengawasan I pengawasan norma kerja di ketenagakerjaan I perusahaan Waktu Pelaksanaan 2 OPD Petaksana r6+ BMPTsp72 %mlksananya pembinaan dan perl£!awasarl perleral)an izin usaha pertanian Terlaksananya pembinaan dan pertgawasarl penerapan izin usaha pertanian Terlaksananya pembinaan usaha perkebunan Terlaksananya pemantauan pengembangan energi baru terbarukan berbasis perkebunan Jumlah izin usaha yang ditentibkan dan tersedianya data fasilitasi pembangunan gangguan usaha perkebunan, Terlaksananya > > > > > > kebun masvarakat mlanya penangana DTPH P2023 2024 penarlganaFI garlgguan usaha perkebunan m3erusahaan yg ditakukan pemeriksaan perlgawasan norrna ketenagakerjaan, K3 dan >eneaakan hukum 2024 Disnakertrans2023 PembtayaanOPD Mitra/Pendukung 7. DLHK
1. 2.BPN
2. 3.DTPHP.
3. 4.Dinas yang melnbidangi Perkebuna kab/kota,
4. 5.Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup Kab/kota ,
5. 6.GAPKI,
6. 7.Pelaku Usaha APBD1. BPN,
7. 2.DLHK,
8. 3.BPDB,
9. 4.Badan Kesatuan Bangsas dan Politik,
10. 5.Dinas yang membidangi kab/kota. TDTPHP.
11. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kata,
12. 3.Dinas Nakertrans kab/kota APBD 56 https://jdih.bengkuluprov.go.id No. Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Keluaran Waktu Pelaksanaan m2 2024 OPD Pelaksana I OPD Mitra/Pendukung Pelnbiayaan '1 r2J '3
m.Penegakan huM ketenagakerjaan di perusahaan ’4 Mqasus yn dilakukan penyidikan 72 m r6) Disnakertrans 1. DTPHP.
1. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
2. 3.Dinas Nakertrans kab/kota
3. 1.DTPHP.
4. 2.Dinas yang melnbidangi perkebunan kab/kota,
5. 3.Dinas Nakertrans kab/kota 7 f8] APBD 27.1.3. Pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan m3erusahaan yang melaksanakan norma K3 n2 m Disrlakertrans nPD 28 28.1 Mn Ketenagakerj.a Peningkatan peneraFa . Peningkatan norma kerja dan jamlnan I penerapatan norma kerja sosial tenaga kerja I dan jarninan sosial tenaga kerja Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, Perusahaan yang melaporkan keadaan perusahaan pada Wajib Lapor Online Perusahaan :WLKP: 2023 2024 Disrlakertrans 1. DTPHP,
6. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
7. 3.Dinas Nakertrans kab/kota,
8. 4.Kepolisian,
9. 5.Kejaksaan APBN 29 29.1 ®ram Penanganan Pengaduan I @ Mye . Pengelolaan Bidang Perlindungan dan I pengaduan masyarakat Pengelolaan Lingkungan I terhadap perlindungan dan Hidup (PPLH) provinsi I pengelolaan lingkungan hidup provinsi Jumlah penyelesaian kasus n2 m DLHK 1. DTPHP.
10. 2.Dinas yang melnbidangi perkebunan kab/kota,
11. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota APBD 30 30.1 Me an Hutan mJelolaan rencanem hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan provins,i
m.Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan Jumlah Icab/ kota yang dikeluarl<an dokumen rekomerldasi penetapan pola perlyelesaian pengua$aan tanah dalam kawasan hutan mrm -DLHK 1. DTPHP.
1. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
2. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota.
3. 4.BPN,
4. 5.DMPTSP APBD 57 https://jdih.bengkuluprov.go.id No. Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Keluaran Wak:tu Pelaksanaan r2 2024 OPD Pelaksana I OPD Mitra/Pendukung Pelrbiayaan 7 3Cme anfaatan hutan ci kawasan hutan produksi dan hutan lindung r3
m.Penyediaan daG dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi fb4f ml lokumen data dar informa si wilayah usaha kawasan hutan produksi 72 ] f61 -DLFR} 1. DTPHP, 7
1. 2.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota,
2. 3.Dinas Lingkungan Hidup kab/kota,
3. 4.BPN.
4. 5.DMPTSP APBD 31 31.1 ma an dan Penang: Irtanahan 31.1.1. Pembentukan timPembinaan pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan mediasi penanganan sengketa lahan di Provinst Bengkulu Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan di Provinsi Bengkulu 2 BPN 1. DTPHP,
5. 2.DLHK.
6. 3.Badan Kesbangpol,
7. 4.Kantor Pertanahan Kab/kota,
8. 5.Dinas yang membidangi peternakan kab/kola,
9. 6.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kata
10. 1.DTPHP,
11. 2.DLHK.
12. 3.Badan Kesbangpol,
13. 4.Kantor Pertanahan Kab/kata ,
14. 5.Dinas yang membidangi peternakan kab/kota,
15. 6.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota T DTPHP,
16. 2.DLHK.
17. 3.Badan Kesbangpol,
18. 4.Kantor Pertanahan Kab/kota , 5, Dinas yang membidangi peternakan kab/kota,
19. 6.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota APBN 31.1.2. Penyusunan data pemetaan kasus pertanahan di Provinsi Bengkulu Tersedianya data pemetaan kasus pertanahan di Provinsi Bengkulu n2 m BPN APBN
m.Pelatihan mediator penanganan kasus lahan Tersedianya tenaga mediator untuk kasus lahan n2 m BPN APBN 58 https://jdih.bengkuluprov.go.id No (1 . Kegiatan r2) Sub Kegiatan Indikator Keluara n VVaktu Pelaksanaan 2023 T2024 '5 mT m OPD Pelaksana I C)PD Mhra/Pendukung Pernbiayaan emberl reformasi agraria tingkat provinsi dan kab/kota '3 lmmnya pmr a Agraria (TaRA) ’4 Tanah Objek Reforma r6) BpN 1. DTPHP,
1. 2.DLHK,
2. 3.Badan Kesbangpol,
3. 4.Kantor Pertanahan Kab/kota,
4. 5.Dinas yang membidangi peternakan kab/kota,
5. 6.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota
6. 1.DTPHP.
7. 2.DLHK.
8. 3.Badan Kesbangpol, 4 , Kantor' Pertanahan Kab/kota,
9. 5.Dinas yang membidarlgi peternakan kab/kota,
10. 6.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota r 7: fB. APBN 31.1.5. Penyelesaian sengketa pada lahan HGU melalui program Tanah Objek Reforma Agraria tim Gugus Tugas Reforma- Agraria (Gl-RA) di tingkat provinsi dan 12 kabupaten/kota MT mi BPN APBN 32 32.1 mm Mmls SeMI SertMmnr mann perkebunan I sertifikasi lahan peremajaan kebun kalapa sawit rakyat lmnya SinmaT Milik (SHM) perkebunan rakyat MT mi BPN rDTPHP,
11. 2.DLHK
12. 3.Kantor Pertanahan Kab/kata,
13. 4.Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota APBN Mrml mN MR np rAN l©AAK nA as mT KASInS nD i PENIINGPtATA N AHISES PAS,AR PRODUK SAW11 Program Perizinan Usat=n'rtani M 33.1 Penertibam usaha 33.1.1. Pembinaan dan per)gawasarI peneralpan izin usaha pertanian Terselenggaranya penilaian usaha perkebunan Terselenggaranya fasilitasi sertifikasi ISPO Terselenqqaranva mI–mi DTPH P 1. Dinas Kab/kota yang membidangi perkebunan ,
14. 2.BPDPKS,
15. 3.Civit Society Organization (CSO) APBD, AF'BN, BPDPKS. Pelaku Usaha 59 https://jdih.bengkuluprov.go.id No =7 Kegiatan 2J Sub Kegiatan Indikator Keluaran Wak.tu Pelaksanaan W2 2024 OPD Pelaksana OPD Mitra/Penclukung Pembiayaan bII m ISi ISPO Terselenggaranya pelatihan ISPO bagi 'ekebunan f4 ’6. '1 , f8 FpMM nea peny'uluhan pertanian 13.2.1. Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonorni dan inovasi pertanian Terlaksananya diseminasi informa si teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian mr W=[M Ta rl 6 Perkebunan dan Penyuluhan Kab/Kota 6() https://jdih.bengkuluprov.go.id BAB m. PE]WELENGGARAAN RENCANA AKSI 3.1. l<oordinasi Implementasi RAD-KSB Rencana aksi ini merupakan rencana kerja pada berbagai OPD, intansi dan pihak terkait. Oleh karena itu perlu diperhatikan keterkaitan antar bidang dan antar rencana strategis/rencana aksi dalam penentuan tahapan dan prioritas waktu dalam pelaksanaan. Rencana aksi peningkatan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Bengkulu berdasarkan Potensi dan peluang di Provinsi Bengku lu, seperti yang ditunjukan pada gambar berikut: {toniFlon 2 3 No Pengelompokan Rencana Aksi Penguatan Data Penguatan Koordinasi_ dan Infrastruktur Peningkatan Kapasitas dan Kanabilitas Pekebun Pengeioiaan dan Pemantauan Lingkungan Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa Dukungan PerceDatan Pelaksanaan Sertifikasi iSPO dan Peningkatan Akses Pasar 1 Perijinan usaha dan ketaatan hukum usaha lerkebunan Regulasi dan Peraturan Payung hukum kepada letani dan kelembagaarmya I Pengeioiaan perkebunan secara berkelanjutan (Lntensigka6i, Paernajaan dan Ekstensifikasi) Surnber Claya Manusia Produktivitas dan lengolahan TBS Penyelesaian konflik di ocrkcbunari kclaoa sa'.vit Replanting Sawit Rakyat Pengelolaan energi terbarukan berbasis kelapa saw 11 Implementasi CSR perusdl=an perkebun cm kelaDa sawit Diversifikasi usaha dan kemitraan Kelembagaan letalu Penguatan kelembagaan koperasi dalam mekanisme kooroorasi Oetanr Penguatan Kemitraan ir-Eiplasma dill retard swadaya koperasi pePDdlmr! 4 C 6 7 8 9 10 11 12 13 Gambar 3.1. Bagan Implementasi Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024 Rencana aksi didominasi dalam bidang manajemen perkebunan dan pemberdayaan ekonomi seita peningkatan usaha secara berkeianjutan. Dalam pengelolaan dan pelaksanaannya terdapat keterkaitan antar bidang terutama dalarn pengelolaan produk perkebtman kelapa sawit secara lestari khususnya tmtuk perkebunan rakyat selain adanya pengembangan industd tunman dan samping dari pengelolaan produk samping 61 https://jdih.bengkuluprov.go.id kelapa sawit. Selain itu perlu memastikan adanya penguatan terhadap kelembagaan koperasi sebagai bentuk dari koorporasi petani. RAD KSB Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024 ini tidak dalam pelaksanaan memerlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pihak-pihak lain terkait, yang perlu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD KSB. 3.2. Pembiayaan Untuk mendukung keberhasilan kinerja organisasi pelaksana dalam memfasilitasi proses manajemen pengembangan kawasan perkebunan, maka operasionalisasi organisasi pelaksana ini harus didukung dengan sumber pembiayaan APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Kota. Dukungan pembiayaan dibutuhkan untuk melaksanakan proses koordinasi, supervisE pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rancang bangun dan rencana aksi pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. 3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja pengembangan Komoditi unggulan sangat ditentukan oleh keberhasilan manajemen pemerintahan dan pembangunan di bidang perkebunan yang diukur dari tingkat produksi, produktivitas dan pendapatan di skala unit pelaku usaha dan skala kewilayahan. Dengan demikian, indikator keberhasilan pengembangan harus dilihat dari aspek teknis, yaitu:
16. 1.Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Komoditas Kelapa Sawit Tingkat produktivitas dan produksi komoditas merupakan indikator outcome dari pengembangan kawasan perkebunan. Tingkat produktivitas komoditas unggulan yang dikembangkan di kawasan kabupaten/kota harus lebih tinggi dari sebelumnya dan sekurang-kurangnya harus lebih tinggi dari nilai rata-rata kabupaten. Adapun pertumbuhan produksi sekurang- kurangnya harus dapat mencapai target nasional yang diproyeksikan di setiap kabupaten/kota.
17. 2.Meningkatnya Aktivitas Pasca Panen dan Kualitas Produk Keberadaan aktivitas usaha pasca panen akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Peningkatan aktivitas pasca panen diukur dari meningkatnya kualitas hasil dan bertambahnya jumlah dan jenis aktivitas, penggunaan alat serta mesin penanganan pasca panen. 3 . Meningkatnya Aktivitas Pengolahan dan Nilai Tambah Produk Keberadaan aktivitas usaha pengolahan mencerminkan bahwa kawasan hulu hingga hilir, kecuali untuk komoditas yang memang lebih menguntungkan bagi petani jika dijual dalam bentuk produk segar. Peningkatan aktivitas pengolahan akan meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan dan dapat diukur dari bertambahnya volume komoditas yang diolah,.bertambatmya jumlah dan jenis usaha pengolahan produk, penggunaan alat, serta mesin pengolahan. 62 https://jdih.bengkuluprov.go.id
18. 4.Meningkatnya Jaringan Pemasaran Komoditas hingga ke Tingkat Ekspor Peningkatan jaringan pemasaran dapat diukur dari semakin luasnya jangkauan pemasaran, bertambahnya pelaku usaha pemasaran (trader), semakin luasnya jaringan pemasaran (regional dan internasional), bertambahnya volume dan nilai perdagangan komoditas yang dipasarkan, berkurangnya volume produk yang gagal dipasarkan, terjaminnya kontinuitas volume pasokan serta terjaminnya stabilitas harga produk yang dipasarkan. Disamping itu, peningkatan jaringan pemasaran pada kawasan juga mencakup kemampuan pemasaran untuk masuk ke pasar ekspor, terutama untuk komoditas yang berorientasi ekspor dan berdaya sarng tmggr.
19. 5.Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Komoditas Meningkatnya produksi, produktivitas, aktivitas pengolahan dan jaringan pemasaran pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Namun demikian peningkatan pendapatan ini harus dapat dinikmati secara proporsional kepada semua peta:ku, terutama kepada para petani.
20. 6.Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesempatan Berusaha Peningkatan aktivitas pada kawasan perkebunan mulai dari hulu hingga hilir akan diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan produksi9 produktivitas, aktivitas pengolahan hasil serta pemasaran akan menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha.
21. 7.Meningkatnya Aksesibilitas terhadap Sumber Pembiayaan, Pasar Input dan Ouput, Teknologi dan Informasi Pengembangan kawasan perkebunan akan meningkatkan kapasitas kelembagaan, jaringan kemitraan9 dan terbukanya akses pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan dan permodalan9 pasar input (sarana produksi), pasar output (hasil segar dan olahan)9 teknoiogi serla informasi. Peningkatan akses terhadap pembiayaan dapat diukur dari jumlah dan nilai kredit yang disalurkan. Peningkatan akses pasar input dapat diukur dari penggunaan input sesuai kebutuhan. Peningkatan akses pasar output daI>at diukur dari peningkatan volume perdagangan dan ekspor. Peningkatan akses teknologi dapat diukur dari penerapan teknologi baru. Peningkatan terhadap akses informasi dapat diukur dari meningkatnya posisi tawar petani. 63 https://jdih.bengkuluprov.go.id BAB IV. PE]VUTUP Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Bengkulu ini mempunyai jangka waktu 2tahun (2023-2024). Rencana aksi ini menjadi dasar dan arah pengembangan perkebunan kelapa sawit, baik di sektor hulu maupun hilir sehingga keunggulan komparatifsumber daya alam ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama petani. Dengan adanya RAD-KSB ini diharapkan Pengembangan wilayah yang mensinkronkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkrmgan sesuai peraturan penmdangan yang berlaku . Rencana Aksi Daerah yang berdurasi 2 tahun ini akan dapat membawa manfaat secara berkelanjutan, jika menjadi bagian yang utuh dalam rencana pembangunan pertanian dan perkebunan untuk Provinsi Bengkulu. Adanya kesinambungan antar tahapan menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarzkat, sehingga evaluasi periodik capaian setiap tahap sangat diperlukan. Periode berlakunya Rencana Aksi Daerah ini sesuai jangka waktu RAN-KSB yaitu 2023-2024 dan mengacu RPJMD Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, seiring dengan perubahan RPJMN nantinya, maka RAD-KSB ini perlu di]akukan revisi sehingga menjadi bagian yang utuh da:lam rencana pembangunan pertanian dan perkebunan untuk Provinsi Bengkulu. GUBERNUR BENGKULU, ltd. H. ROHIDIN MERSYAH den asl BRO HUKUM, IONAN. S.Hroe 'R lembina Tk. 19750825 200502 1 005 64 https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…