DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS RETRIBUSI BAB III PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu. Mengingat 1. 2.

Pasal 18

A)'at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan I£mbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 680 1); 3. 1 1 1 1 4. Un(lang-Un(lang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tunbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 560 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (I£mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842): Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 2854) ; 5. 6. 7. 8. 9 IO. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negma Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tatrun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan l£mbaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 6881) ;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tatlun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANGPHruNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RHrRIBUSI PERIZINAN TERrENTU. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Bengkulu. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Bengkulu Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu 1.
2.Daerah Provinsi
3.dalam 4. 5. i 1 6. 7. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 8.
9.Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya. Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kepala PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau ba(ian. Perizinan tertentu adalah pelayanan peridnan tertentu oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaataan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna mehndungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 10. 11. 12. 13.
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPFRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi. 15. 16
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah I£bih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
21.Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retdbusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
22.Dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
23.Penagihan Retdbusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retdbusi Daerah yang diawali dengan penyamparan surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
24.Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retdbusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retdbusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
25.Insentif Pemungutan Retdbusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang dibarikan kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. 26. 27. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesiona1 berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Wajib Retdbusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu. 28. 29. 30.

BAB II

JENIS RHFRIBUSI

Pasal 2

(1)
(2)
(3)Jenis Retribusi Perihnan Tertentu yaitu:
1. a.penggunaan tenaga kerja asing; dan
2. b.pengelolaan pertambangan rakyat. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu: t r
(4)Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 3

( 1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

(2)Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diberikan kepada:

a.orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
b.koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 5

(1)
(2)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh bia)'a penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (D meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB III

PEMANFAATAN PENERIMAAN RHFRIBUSI

Pasal 6

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;

Pasal 7

Pelaksanaan pemungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala PD Pemungut.

Pasal 8

Kepala PD Pemungut bertugas dan bertanggungjawab untuk : a. b. C. d. e. Mengusulkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; Melakukan inventarisasi objek retribusi. Melaksanakan pemungutan retibusi; Melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan retribusi; dan Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur;

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RBFRIBUSI

Pasal 9

(1)
(2)
(3)Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir serta menyampaikan SPFRD atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis objek retribusi. Wajib Retdbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah. Formulir SPFRD atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Ind Ilk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut. Bentuk formulir SPFRD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Pasal IO Jangka waktu pengembalian formulir SPFRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 9 ayat (3) paling lambat 5 (bma) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPFRD atau surat permohonan oleh wajib retribusi.
(1)
(2)Besaran Retribusi Terutang dihitung berdasarkan perkalh1 antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. Dokumen lain yang dipersamakan sebagMnmla dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
1. a.karcis;
2. b.kupon;
3. c.kartu langganan;
4. d.surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembaymm1 dari aplikasi pelayanan;atau
5. e.perizinan elektronik. Berdasarkan SPFRD atau dokumen lain yang dipersmnakar atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 9 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitku1 SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT
(10)Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala PD Pemungut. (1 1) SKRD dan/atau
(9)SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut.
(12)Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Inmpiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPFRD dari wajib retdbusi, maka PD Pemungut yang melakukan pemungutan retribusi menerbitkan SKRD dengan ketetapan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Apabila berdasarkan

Pasal 12

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan /atau berbasis elektronik. Pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan retdbusi dilakukan. Jatuh tempo pembayaran retdbusi pahng lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib retribusi membayar retribusi kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD Pemungut. Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib retribusi. Bendahara Penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah pada PF. Bank Bengkulu.

(7)Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing untuk:
1. a.l£mbar I : KASDA;
2. b.Lembar 2 : Fungsi Pembukuan/Akuntan;
3. c.Lembar 3 : Bendahara Penerimaan dan/ atau Bendahara Penerimaan Pembantu : PF. Bank Bengkulu Cabang Utama/ Cabang Pembantu
4. e.Lembar 5 : PD Pemungut;
5. f.Lembar 6 : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, main hasil penerimaan retribusi hnrus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pahng lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan retribusi dengan mengisi fomulir Surat Setoran Retdbusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal Wajib Retdbusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD Setiap PD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk formulir Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setoran dan STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. d.Lembar 4
(8)
(9)( 10)
(11)

Pasal 13

Wajib Retdbusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll ayat (5) ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(1)
(2)
(3)
(4)Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retdbusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu pahng lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan.
(5)

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…