DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 40 Tahun 2021

Nomor: 40
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

TATA CARA PENGGUNAAN/PEMAKAIAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah belum mengatur secara komprehensif tentang penggunaan/ pemakaian, pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan / Pemakaian, Pengamanan dan 1. Pemeliharaan Kendaraan Provinsi Bengkulu; Dinas Milik Pemerintah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Un dang- Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Pera turan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang- U n dang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pe m erintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ D a erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 014 Nomor 92, Tambahan Lembaran n egara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah d engan Per aturan Pem erintah Nomor 28 Tahun 2 0 2 0 t en tang Perubahan Atas Peraturan Pe m erintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5.Pera turan Menteri Dalarn Negeri No m or 7 Tahun 2 006 t entang Standarisasi Sarana clan Prasarana Kerj a Pemerintah D aerah, s ebagaim ana telah diubah d engan P eraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 11 Tahun 2 007 tentang Perubahan Ata s Pe r a turan Menteri Dalain Negeri Nomor 7 Tahun 2 006 t entang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja P e m erintah D aerah; 6 . Per a turan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2 01 6 tentang Pedoman Pengelo laan Barang Milik Daer a h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 01 6 Nomor 547);
7.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan B arang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 9 );
8.Peraturan Gubernur Ben gkulu Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standarisasi Barang dan Standarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pem erintah Provinsi Bengkulu MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN / PEMAKAIAN , PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVlNSI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud d engan :

1.Daerah adalah Provinsi Be ngkulu.
2.Pemerintah Daerah a dalah Pem erintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur a dalah Gubernur Bengkulu.
4.S ekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Perangkat D aerah adalah P erangka t Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6.Kendaraan Dinas a dalah kendaraan bermotor milik Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional.
7.Tun tu tan Perbendaharaan dan Tuntutan Gan ti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil yang kare na perbuatannya m elanggar hukum dan/ atau m elalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana m estinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah.
8.SPPKD adalah Surat Penunjukan Pemakaian Kendaran Dinas.

Pasal 2

(1)Tata cara penggunaan/pemakaian, pengamanan dan pemeliharaan kendaraan dinas dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan kendaraan dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan mempe rtimbangkan rencana kebutuhan serta dilaksanakan seoptimal mungkin agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
(2)Penggunaan/ pemakaian, pengamanan dan pemeliharaan kendara an dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
1. a.menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan; b . meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyaraka t;
2. c.meningkatkan kualitas h asil kerja; d . menunjang pelaksanaan program Pemerintah Daerah Provins i sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur.

BAB II

PENGGUNAAN / PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerj a sebagai Pengguna Barang/ Kua sa Pengguna Barang, berwenang dan bertanggung jawa b atas penggunaan / pemakaian Kendaraa n Dinas.

Pasal 4

Kendara an Dinas digunakan dan dipakai secara optimal dan efisien untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 5

Kendara an Dinas dilarang digunaka n dan dipakai untuk kep entin gan yang tidak pada tempatnya dan tidak sepantasnya.

Pasal 6

Pejabat/ Pegawai Pemegang Kendaraan Dinas yang pindah tugas a ta u pensiun dilarang membawa Kendaraan Dina s .

Pasal 7

Apabila terjadi kerusakan Kendaraan Dinas yang digunakan di luar kepentingan dinas menjadi tanggung jawab m asing-masing Pemegang Kendaraan Dinas.

Pasal 8

(1)Penetapan penunjukan pemakaian kendaraan dinas dilaksanakan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja dengan memperhatikan fungsi kendaraan.
(2)Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Perangkat Daerah atau Kepala Bagian/ Bidang yang menangani masalah perlengka pan dan aset Perangkat Daerah mene rbitkan S PPKD atas nama masing-masing calon pemakai kendaraan dinas, khusus Sekretariat Daerah diterbitkan oleh Kepala Biro Umum.
(3)Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas k endaraan dinas, a pabila terjadi kerusakan , kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku.
(4)Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Larnpiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 9

(1)Sebelum SPPKD untuk kendaraan Dinas diterbitkan, calon pemakai, kecuali untuk pool, diwajibkan memberikan Surat Pemyataan kesanggupan mentaati ketentuan pemakaian kendaraan dinas di atas materai secukupnya dengan dilampiri :
1. a.Foto copy SIM/ KTP yang masih berlaku; dan
2. b.SK Jabatan terakhir.
(2)Format Surat Pernyataan Kesanggupan dari Calon Pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Penggunaan Kendaraan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Daerah pada Pemerintah Daerah sesuai dengan peratura n perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…