DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II:PENETAPAN KELAS JABATAN BAB III: PERUBAHAN KELAS JABATAN BAB IV: PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di hngkungan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada humf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provini Bengkulu b. C. Mengingat 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TabIIn 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ; 3. 4

5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tallun 2G 17 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (l£rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor I047); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsiona1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54) ; MEMUTUSKAN : 6. 7. 8. 9. Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KBFENTUAN URAUM

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan kelas jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.Menetapkan kelas jabatan Pegawai AgN Pemerintah Daerah; b. dan Pembinaan karier dan pemberian kesejahteraan Pegawai AgN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan (3ubernur ini meliputi:

a.Penetapan Kelas Jabatan;
b.Perubahan Kelas jabatan.

BAB II

PENHrAPAN KELAS JABATAN

Pasal 4

(1)Kelas Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti:
1. a.penyusunan formasi;
2. b.sistem karir;
3. c.kinerja;
4. d.sistem penggajian; dan
5. e.pemberian tambahan penghasilan pegawai.
(2)Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada a)'at (1) ditetapkan mendasarkan surat dan hasil evaluasi Jabatan ASN Pemerintah Daerah setelah dilakukan validasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(3)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial; dan
2. b.Kelas Jabatan untuk Jabatan Nonmanajerial.
(4)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Penetapan Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Jabatan Administrator; dan
3. c.Jabatan Pengawas. Penetapan Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan untuk Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memedomani Peraturan Gubernur ini. Pejabat Manajeria1 dapat dilakukan perubahan Kelas Jabatan apabila Pegawai ASN:
4. a.Promosi jabatan;
5. b.Mutasi ke Jabatan Manajeria1 yang setara dengan kelas jabatan yang lebih tinggi;
6. c.Mutasi ke Jabatan Manajeria1 yang setara dengan kelas jabatan yang lebih rendah;
(2)
(3)
(4)d. e. f. g. Diangkat dalam Jabatan Nonmanajerial yang berbeda kelas jabatannya; Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jenjang jabatan atau dibebaskan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; Diberhenakan dari jabatan; dan Diangkat Kembali dalam Jabatan Manajerial.

Pasal 6

(1)Kelas Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Jabatan Fungsional; dan
2. b.Jabatan Pelaksana.

Pasal 7

( 1) Penetapan Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2)Penetapan Kelas Jabatan dan pemangku jabatan untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memedomani Peraturan Gubernur ini. Pejabat Fungsional dapat dilakukan perubahan Kelas Jabatan apabila Pegawai AgN:
1. a.Promosi dalam jabatan;
2. b.Diangkat dalam Jabatan Fungsional lain yang berbeda kelas jabatannya;
3. c.Diberhentikan dari Jabatan Fungsional;
4. d.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penunrnan jenjang jabatan atau dibebaskan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
5. e.Diangkat kembali dalam jabatan fungsionaI.
(3)

Pasal 8

(1)Kelas Jabatan untuk Jabatan Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diusulkan oleh tiap- tiap Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan dengan memedomani Kualifikasi Pendidikan Minimal, Kompetensi, dan Peta Jabatan. Pengusulan Kelas Jabatan untuk Jabatan Pelaksana oleh dap- tiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Penetapan Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur
(2)
(3)selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memedomani Peraturan Gubernur ini. Penetapan Kelas Jabatan Pelaksana Pegawai ASN oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah usulan Penetapan Kelas Jabatan tersebut divalidasi oleh unit organisasi yang membidangi Organisasi pada Perangkat Daerah terkait dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian. Pejabat pelaksana dapat dilakukan perubahan kelas jabatan apabila Pegawai ASN:
1. a.Promosi jabatan;
2. b.Diangkat dalam Jabatan Fungsional yang berbeda Kelas Jabatannya;
3. c.Mutasi ke Jabatan Pelaksana yang lebih tinggi Kelas Jabatannya; Mutasi ke Jabatan Pelaksana yang lebih rendah Kelas Jabatannya; dan Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jenjang jabatan atau dibebaskan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. d e Perubahan Jabatan sebagairnana dimaksud pa(ia ayat (4) huruf c, disebabkan karena peningkatan kuahfikasi pendidikan dan kompetensi, sehingga dapat dilakukan melalui mekanisme pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
(4)
(5)
(6)

Pasal 9

Kelas Jabatan bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah, didasarkan pada formasi jabatan yang tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PNS yang mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan kelas jabatan sesuai jabatan yang diduduki;
b.PNS yang menduduki Jabatan Manajerial dengan kualifikasi jabatan minimal D–IV/Sl diberikan kelas Jabatan Pelaksana sesuai formasi jabatan yang dilamar.

(1)
(2)Kelas Jabatan untuk Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional untuk Calon PNS ditetapkan berdasarkan formasi jabatan yang dilamar. Kelas Jabatan untuk PPPK ditetapkan berdasarkan formasi jabatan yang dilamar.
(1)Perubahan Kelas Jabatan antara lain disebabkan:
1. a.perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Jabatan;
2. b.penambahan dan/atau penghapusan kewenangan pada Jabatan:
3. c.perubahan informasi faktor Jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai Jabatan; atau
4. d.penetapan jabatan baru. Apabila terdapat Perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, kelas jabatan bagi Pegawai AgN Pemerintah Daerah mendasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah pusat, sampai dengan ditetapkannya perubahan terhadap Peraturan Gubernur ini. Dalam hal terdapat perubahan kelas jabatan dan/atau nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

(2)
(3)Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 52 tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 52) dan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor D.572.B.5 Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu penempatannya dalam Berita Daerah. berlaku pada tanggal memerintahkan Ini dengan Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 29- 12-2025 GUBERNUR BENGKULU, tt,i. Diundangkan di Bengkulu Pada tangga1 29- 12-2025 Pj. SEKRHrARiS DAERAH PROVINSI BENGKULU, tt,i H. HELMI HASAN H. HERWAN ANTONI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 42 dai dengan aslinya BIRO HUKUM S,H.,M.Hum a Tk. I i012 200212 re 1 004

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…