DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 41 Tahun 2018

Nomor: 41
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sekolah Berasrama Pemerintah Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kaur. Dimuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyelenggaraan sekolah berasrama, peserta didik, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan pendidikan, pembinaan dan evaluasi, pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan GubemurBengkulu tentang PenyelenggaraanSekolah BerasramaPemerintahProvinsiBengkuludiKabupatenKaur; 1.Undang-UndangNomor9 Tahun1967tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1967Nomor19,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor2828); http://jdih.bengkuluprov.go.id tentang2011 2.Undang-UndangNomor20Tahun2003tentangSistem PendidikanNasional(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2003Nomor78,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4301); 3.Undang-UndangNomor12Tahun PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor82,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234); 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587),sebagaimanatelahdiubah beberapakali,terakhirdenganUndang-UndangNomor9 tahun2015tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor58, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6479); 5.PeraturanPemerintahNomor20Tahun1968tentang BerlakunyaUndang-UndangNomor9Tahun1967dan PelaksanaanPemerintahandi ProvinsiBengkulu(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1968Nomor34,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2854); 6.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor140,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4578);

7.PeraturanPemerintahNomor48Tahun2008 tentang PendanaanPendidikan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2008Nomor91,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4894);
8.PeraturanPemerintahNomor17 Tahun2010 ten tang PengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2010Nomor23,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5105) sebagaimana telah diubah denganPeraturanPemerintah http://jdih.bengkuluprov.go.id Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Anak yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa; 10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERASRAMA PEMERINTAH PROVINS! BENGKULU DI KABUPATEN KAUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Kabupaten /Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Lingkup Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menangani urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu.
6.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan http://jdih.bengkuluprov.go.id Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang Menyelenggarakan Pendidikan Kejuruan Berasrama pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP, MTs.
9.Sekolah Berasrama adalah sis tern sekolah dimana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu, sekolah berasrama tersebut adalah

a.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Technopreneur Merdeka Kaur Berasrama selanjutnya disebut SMKN 7 Kaur (Technopreneur Merdeka) adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Kaur (Technopreneur Merdeka) Provinsi Bengkulu.
b.Sekolah Menengah Kejuruan Negeri8Kaur (Pusaka Kaur Berasrama selanjutnya disebut SMKN8 Kaur adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Kaur Provinsi Bengkulu.
c.SMA 10 Pentagon Kaur adalah Sekolah Berasrama selanjutnya disebut SMAN 10 Kaur (Pentagon).
d.SMAN 11 Kaur (Layanan Khusus) adalah Sekolah Berasrama selanjutnya disebut SMA 11 Kaur (Layanan Khusus).
1. 10.Kepala Sekolah adalah Kepala SMKN 7 Kaur (Technopreneur Merdeka ) , SMKN 8 Kaur (Pusaka Kaur) , SMAN 10 Kaur (Pentagon) dan SMAN 11 Kaur (Layanan Khusus). http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. 11.Tenaga Kependidikan adalah Tenaga yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. 12.Guru adalah jabatan fungsional tertentu dengan utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1) Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggara Sekolah BerasramaPemerintah Provinsi Bengkulu.

(2)Peraturan Gubemur ini disusun dengan tujuan untuk penyeragaman dan meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan sekolah berasrama.

BAB III

PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERASRAMA

Pasal 3

(1)Untuk menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Berasrama dibentuk Organisasi Penyelenggara Sekolah Berasrama.
(2)Organisasi Penyelenggaraan Sekolah Berasrama berkedudukan pada Dinas yang bersifat non struktural.
(3)Pendidikan diselenggarakan dengan maksud untuk mengembangkan kompetensi keahlian bidang Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan dengan Tambahan Keterampilan menjahit Pada SMKN 7 Kaur (Technopreneur Merdeka) dan SMKN 8 Kaur (Pusaka Kaur).
(4)Pendidikan diselenggarakan dengan maksud mengembangkan program unggulan 4 laboratorium masa depan ( nanoteknologi, bioteknoloqi, renewable energy, dan robotic pada SMAN 10 Kaur (Pentagon). http://jdih.bengkuluprov.go.id
(5)Mendorong berfikir kreatif, inovatif dan ilmiah untuk melahirkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna, memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif, memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi / atau memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
(6)Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan komponen Instansi terkait.
(7)Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap peserta didik dapat dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Instansi yang ada di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan Dunia Usaha dan Industri yang ada di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau dari Daerah Lain.

Pasal 4

( 1) Susunan Organisasi Penyelenggara Sekolah Berasrama terdiri dari :

a.Pembina;
b.Penanggungjawab;
c.Koordinator dan;
d.Pengelola Satuan Pendidik Sekolah BerasramaPemerintah Provinsi Bengkulu.

(2)Pengelola Satuan Pendidik Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d terdiri dari :
1. a.Kepala sekolah;
2. b.W akil Kepala Sekolah;
3. c.Kepala Tenaga Administrasi;
4. d.Ketua Program;
5. e.Guru Bimbingan dan Konseling;
6. f.Tenaga Pendidik/ guru;
7. g.Tenaga Kependidikan;
8. h.Tenaga Ahli dan
9. i.Tenaga Pengasuh/ Fasilitator/Pembimbing; http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Keanggotaan Organisasi Penyelenggara Sekolah Berasrama terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki kompetensi Keahlian dan Bidang Ilmu sesuai dengan Bidang masing-masing. ( 4) Keanggotaan Organisasi Penyelenggara Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan kepada Gubemur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(5)Susunan Organisasi Penyelenggara Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Pendidik/ guru, Tenaga Ahli dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal non formal yang Non PNS berhak mendapatkan penghasilan dari Pemerintah Daerah Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pendidik/ guru , Tenaga Ahli dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain, Pengasuh Laboratorium, Guru ,Tenaga TU, Pengasuh Asrama, Satpam, Juru masak dan cleaning service.

Pasal 6

Organisasi Penyelenggara Sekolah Berasrama Pemerintah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas menyelenggarakan sistem pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Berasrama Milik Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Organisasi Penyelenggara sekolah berasrama mempunyai fungsi :

a.Penyusunan rencana strategis Sekolah Berasrama;
b.Perumusan regulasi untuk kebijakan penyelenggaraan Sekolah Berasrama;
c.Penyusunan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan Sekolah Berasrama PemerintahProvinsi Bengkulu; dan
d.Evaluasi dan pelaporan penyelenggraraan sekolah berasrama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara eks officio menjabat sebagai penanggungjawab penyelenggara pendidikan Sekolah Berasrama.

Pasal 9

(1)Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)bertindak sebagai pengelola Sekolah Berasrama, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
(2)Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi menajemen pendidikan berbasis sekolah.
(3)Penyelenggaraan fungsi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain untuk memimpin pengelolaan sekolah berasrama, merancang dan menyusun kebijakan pengelolaan, mengakomodir dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekolah berasrama dalam menyelenggarakan pendidikannya . http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 10

( 1) Peserta didik SMKN 7 Kaur (Technopreneur Merdeka), SMK 8 Kaur ( Pusaka Kaur) dan SMAN 11 Kaur (Layanan Khusus) berasal dari :

a.Siswa Miskin dengan pendapatan orang tua kurang dari Rp.500.000/Bulan, Kondisi rumah masih berlantai tanah dan berdinding papan, orang tua tidak mampu lagi untuk bekerja atau mencari nafkah (sakit menahun), korban musibah berkepanjangan atau anak korban PHK dan Keadaan keluarga miskin dibuktikan dengan kartu miskin atau keterangan miskin dari pemerintah setempat.
b.Siswa yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dengan gedung sekolah yang tidak memungkinkan siswa untuk sekolah.
c.Siswa Korban Sosial meliputi : orang tua siswa tidak punya tempat tinggal karena pembebasan hutan dan siswa transmigrasi yang tinggal di daerah provinsi Bengkulu.

(2)Peserta didik SMAN 10 Kaur ( Pentagon) Kaur Berasrama berasal dari :
1. a.Peserta didik kelas IX SMP/MTs Negeri maupun swasta
2. b.Rata-rata nilai raport semester 1-5 untuk mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Inggris minimal 75.0
(3)Tata cara seleksi dan pemilihan peserta didik selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

Pasal 11

(1)Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu bertanggungjawab untuk menyediakan sarana dan prasarana pada Sekolah Berasrama milik Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)DinasPendidikandanKebudayaanProvinsiBengkulu menganggarkanalokasidanauntukpengadaansaranadan prasaranapendidikanSekolahBerasramasesuaidengan kewenangannya.
(1)Penyelenggarasekolahberasramadikelolasecara teknis olehpengelolasatuanpendidikanmasing-masingsekolah.
(2)Pengelolasatuanpendidikansekolahberasrama melaksanakankegiatanpembelajaranterhadappeserta didikberdasarkan kurikulumpendidikanformaldan kompetensikeahlian
(3)Kompetensikeahliansebagaimanadimaksudpadaayat2 adalah: a.Kompetensi Teknologi PengolahanHasilPertaniandan perikananPadaSMKN7Kaur(TechnopreneurMerdeka) danSMKN8Kaur(PusakaKaur); dan b.PengembanganNanoteknologi,bioteknologi,renewable energydanrobotikpadaSMAN10Kaur(Pentagon).
(4)KurikulumPendidikanSekolahBerasramaselanjutnya disusunolehpenyelenggaraSekolahBerasramadan ditetapakandenganKeputusanKepalaSekolahdengan persetujuankepaladinas. BagianKedua PengelolaanAsrama Pasal 13
(1)Dalam rangkamenunjang prestasiakademik danprestasi d 0 dik diBidangKompetensiKeahlianmakapeserta1 ·1zikutipendidikan diwajibkan tinggal d1asramaseamamengi di sekolah berasrama. Proviriai melalui DinasPendidikan dan
(2)Pemerintah Kebudayaan menyediakanfasilitasyang dibutuhkanoleh peserta didik selama tinggaldi asrama. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Untukmenunjangterselenggaranyapelayananasrarna, KepalaSekolahberwenang menunjukpengelolaasrarna.
(4)Penunjukanpengelolaasrarnasebagaimanadimaksudayat
(3),berkoordinasidenganKepalaDinasdanditetapkan dengankeputusanKepalaDinas. BABVII PEMBINAAN DANEVALUASI Pasal 14
(1)KepalaDinasPendidikansecaraterkoordinasimelakukan pembinaan,monitoring danevaluasiterhadap penyelenggarapendidikanpadasekolahberasrarna PemerintahProvinsiBengkulu.
(2)Pembinaan,monitoring danevaluasi pendidikandilakukan dalarnrangkapengendalianmutupendidikansebagai bentukakuntabilitaspenyelenggaraanSekolahberasrarna.
(3)Hasilpembinaanmonitoringdanevaluasi sebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2)dilaporkankepada GubernurmelaluiSekretarisDaerahsecaraberkaladan/ atausewaktu-waktuapabiladibutuhkan. BABVIII PENDANAAN Pasal 15
(1)Biayapenyelenggaraanpendidikanpadasekolah berasrarna,dibebankanpadaAnggaranPendapatandan BelanjaDaerahProvinsi danAnggaranPendapatandan BelanjaDaerahKabupaten/Kota,dansumberpendapatan lainnyayang sahdantidakmengikatberdasarkan ketentuanperaturanperundang-undangan.
(2)Penganggaranbiayasebagaimanadimaksud padaayat(1) yang bersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja DaerahdialokasikanpadaDinasPendidikandan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…