DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 42 Tahun 2019

Nomor: 42
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 4 : Program jaminan sosial bagi tenaga kerja merarui BPJS Ketenagakerj aan meliputi : a. JKK; b. JHT; c. JKM; dan d. JP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Di Provinsi Bengkulu; Menglngat : 1. Undang-Undang Nomor 9. Tahun L967 tentang Pembentuka-n Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr.m L9.67 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; b. C. http://jdih.bengkuluprov.go.id 2. 3. 4. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 4A Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor LsO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa56l; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor LL6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,Tarubahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perrrbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2Of S Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Perattrran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nonror I Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Benglmlu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a); Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggffa Jaminan Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2ALg tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2OLB tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOLg Nomor ZLO); http://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN: MCNCtapKan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi BeRgkulu, Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Keda dan Transmigrasi Frovinsi Bengkulu.

6.Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izirr kepada oratlg perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7.Non Periztnarr adalah persetujuan pemerintah daerah provinsi yang diberikan kepada perorangan atau badan usatra dalam bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi mengenai penarlaman modal, atau dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi, surat keterangan, atau bentuk lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerlaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 1. 2. 3. 4. 5. http://jdih.bengkuluprov.go.id 10. 11. 12. 13. 15. 16.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Instansi Terkait adalah Instansi yang mengeluarkan izin usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek dan lzrn perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh. Pekerja/Buruh yang selanjutnya disebut pekerja adalah setiap orarlg yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan Pegawai aparatur Sipil Negara dengan membayar upah atau imbalan dalam benhrk lain. Pelayanan perizitnn dan non penz.inan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan pemberian inn dan/atau non perizinan sesuai dengan peratrrran pemndang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 14. 17. http://jdih.bengkuluprov.go.id 18. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalh manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Jaminan Pensiun yang sela4iutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertqjuan untuk mempertahankan derqiat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Iksehatan yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip elmitas dengan tu.iuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemelih.araan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 2L. Iuran adalah jumlah uang yang dibayarkan secara teratur 22. oleh peserta, pemberi kerja dan/atant pemerintah. Manfaat adalah faedah jamirran sosial yang menjadi hak Peserta dan/ atau anggota keluarganya. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan Iisik yang berbadan hulmm atau orang perseorangan pada pekerja jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan. Pekerja sektor jasa konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik dibiayai APBN, APBD, Badan Usaha Badan Hukum, Badan Usaha Bukan Badan Hukurn, dan dana bantuan luar negeri.
25.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atav pelaksanaan beserta pengawasan yang rnencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau benhrk fisik lainnya.
26.Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam benhrk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau 19. 24. 23. 24. http://jdih.bengkuluprov.go.id 27. 28. 29. 30. 32. 33. 31. Pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut CPMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekedaan dengan menerima upah di luar wilayah republic Indonesia. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam benhrk lain. Tenaga Ke{a adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri rraupun untuk masyarakat. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. Pekerja Harian Lepas adalah Peke{a yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran dan bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu( hari dalam 1 (sattr) bulan. Badan Usaha Badan Hukum adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertqjuan mencari laba atau keuntungan dimana memisahkan antara harta kekayaan pribadi/pendiri dengan harta kekayaan badan usaha. Badan Usaha bukan Badan Hukum adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yaa€ berhrjuan mencari laba atau 34. 35. http://jdih.bengkuluprov.go.id keuntungan dimana tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi/pendiri dengan harta kekayaan badan usaha.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya secara layak.

BAB II

BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Program jaminan sosial bagi tenaga kerja merarui BPJS Ketenagakerj aan meliputi :

a.JKK;
b.JHT;
c.JKM; dan
d.JP.

Pasal 5

(1)Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diperuntukkan bagi:
1. a.Pekerja penerima upah; http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.Pekerja bukan penerima upah;
3. c.Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
4. d.CPMI dan/atau PMI.
(2)Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara; dan
2. b.pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa.
(3)CPMI dan f atau PMI sebagaimana yang dimaksud ayat 2 huruf d terdiri atas:
1. a.Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
2. b.Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

Pasal 6

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.Pekerja Harian Lepas pada Pemerintah Daerah; dan
b.Pekerja pada Pemerintah Desa.

Pasal 7

Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya danf atau pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang wajib diikuti berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 8

(1)Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (21 huruf b yaitu sebesar upah minimum KabupatenlKota.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota maka yang menjadi dasar perhitungan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu sebesar upah minimum provinsi. Ketentuan batas paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemberi kerja yang mendapatkan penangguhan dari kewqiiban membayarkan Gaji atau Upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 9

Pekerja pada Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tata cara pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (U memiliki usaha dan/atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wqjib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
(1)t2) http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1)

Pasal 11

Pemberi keda sektor jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemndang-undangan. Setiap pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang. Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhihrngkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan. Par:agraf 2 Iuran

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…