Pedoman Biaya Penunjang Operasional Gubernur Dan Wakil Gubernur BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: RUANG LINGKUP BAB III: PENGANGGARAN BAB IV: PENGGUNAAN BAB V: PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI: PENUTUP
Memuat teks peraturan…
menetapkan Pedoman Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur; b. C. Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 2 https://jdih.bengkuluprov.go.id 2 l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Peraturan Pemerintah Nomor I09 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 3. 4. 5. 6. 7. 8 https://jdih.bengkuluprov.go.id 3 Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
BAB I
Kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pejabat Negara.
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, penggunaan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pedoman Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Waki1 Gubernur https://jdih.bengkuluprov.go.id 4
BAB III
BAB IV
BAB V
( 1) Pelaksanaan mekanisme pencairan Biaya Penunjang C)perasional Gubernur dan Wakil Gubernur dapat melalui Pembayaran Langsung (LS)/Uang Persediaan (UP)/Ganti https://jdih.bengkuluprov.go.id 7 Liang (GU) .
BAB VI
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2025 GUBERNUR BENGKULU, Ttd H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, Ttd H. HERWAN ANTONI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 44 Salinan sesuai dengan aslinya PALA BIRO HUKUM VINSI BENGKULU 1 004 https://jdih.bengkuluprov.go.id
Membuka PDF…