DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 43 Tahun 2018

Nomor: 43
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Bengkulu Tahun 2020. Dimuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, sistematika, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Bengkulu Tahun 2A2O;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun t967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25281; c. Mengingat http://jdih.bengkuluprov.go.id 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2AAg tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 kntang Perbendah aralar' Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OA\ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tartbahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndanE Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedu atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5a791; Peraturan Pemerintah Nomor 2A Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dart Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288fl; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816); 7. 8. http://jdih.bengkuluprov.go.id
9.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2Ot4 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598); 1O. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); ll.Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2Ol5-l2AL9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2591;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK .OT I2AOS tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana t€lah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248|PMK.O7l20rc &nhng Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK .O7 /2OO8 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11, Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran (Berita Negara Repubtk Indonesia Tahun 2015 Nomor LO77l;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OL5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2a361;
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor L68l PMK.OS/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13aO); http://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI BENGKULU TAHUN 2A2O.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Tertinggal adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Bengkulu Tahun 2A2O yang selanjutnya disebut dengan RAD-PPDT Provinsi Bengkulu Tahun 2O2A adalah dokumen rencana aksi daerah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan percepatan pembangunan daerah tertinggal-

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RAD-PPDT Provinsi Bengkulu Tahun 2O2A dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagr seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Seluma. Tujuan Pen5rusunan RAD-PPDT ini adalah sebagai perencanaan program dan kegiatan daerah tertinggal Tahun 2A2O. (u (2t http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)RAD-PPDT Provinsi Bengkulu Tahun 2O2O dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika PENDAHULUAN ANALISIS TEMATIK KETERTINGGALAN DAN ISU STRATEGIS EVALUASI RAD PPDT PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 DAN PEMANTAUAN RAD-PPDT PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 PENETAPAN RAD PPDT PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 RANCANGAN RAD PPDT PROVINSI BENGKULU TAHUN 2O2O PENUTUP (21 Dokumen RAD-PPDT Provinsi Bengkulu Tahun 2O2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

(U Gubernur melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu melakukan pemantau€Ln dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPD? Provinsi Bengkulu Tahun 2AZA.

(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu bila diperlukan.
(3)Evaluasi ssfegaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-wal<tu bila diperlukan. http://jdih.bengkuluprov.go.id K* ffi t3

Pasal 5

(1)Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangatl Daerah Provinsi Bengkulu menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PPDT Provinsi kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas. (21 Laporan pelaksanaan RAD-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengfuulu pada tanggal 24 September 2018 Plt. GUBERNUR BENGKULU, ttd, H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu Pada tanggal 24 September 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd, NOPIAN ANDUSTI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 43 i dengan aslinya RO HUKUM, Pembina Tk.I NrP. 19700623 t992A2 1 003 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…